[OPINI] – Oleh Dr. Suryadharma Ali, MSi* | PPP mendesak pemerintah untuk merealokasi subsidi BBM kepada peningkatan subsidi petani dan nelayan, untuk peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan di daerah, pembangunan jaringan transmisi dan menambal defisit neraca daya listrik, serta pembangunan infrastruktur pedesaan.
Hal tersebut merupakan salah satu dari Sembilan Sikap Partai Persatuan Pembangunan (PPP) atas sejumlah perkembangan sosial politik nasional, yakni:
Pertama, terhadap polemik pembiayaan saksi oleh negara. PPP memandang hal itu sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilu untuk peningkatan akuntabilitas pemungutan suara sekaligus kualitas demokrasi.
Wilayah keberadaan saksi di Tempat Pemungutan Suara adalah wilayah yang steril dari atribut dan tindakan kampanye. Dengan demikian, pembiayaan saksi, sama sekali bukan merupakan pembiayaan kampanye kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada pasal 139 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu. Untuk itu pemerintah, seluruh partai politik dan penyelenggara serta pengawas pemilu, sebagai lembaga publik, dihimbau untuk berpegang teguh atas keputusan yang telah diambil dalam bentuk Undang-Undang APBN karena telah memiliki legitimasi formal, legitimasi sosiologis dan legitimasi moral.
Oleh karenanya, PPP mendorong Bawaslu terus maju memperjuangkan penyelenggaraan demokrasi yang lebih bermoral, demokrasi yang lebih berkualitas. Sukses tidaknya pesta demokrasi 2014, antara lain ditentukan sedikit tidaknya gugatan sengketa Pemilu. Semakin banyak gugatan itu, semakin jelek pesta demokrasi kita. Semakin sedikit gugatan itu maka semakin berkualitas pesta demokrasi kita.
PPP menolak segala bentuk kekerasan dan intoleransi atas nama agama karena kita meyakini tidak ada satu pun agama yang antikedamaian dan kita meyakini kerukunan beragama adalah pilar Indonesia masa depan.
Salah satu penyebab munculnya sengketa pemilu antara lain adalah karena perhitungan suara yang sering dinilai tidak transparan. Perhitungan suara yang sering dinilai dapat berubah-ubah. Oleh karenanya, kehadiran saksi adalah merupakan salah satu syarat mutlak apabila kita ingin menyelenggarakan pemilu yang bersih, yang adil, yang transparan, jauh dari kecurigaan kecurangan. Saksi sangat penting! Karena itu, tetaplah maju Bawaslu.
Kedua, PPP memberikan apresiasi atas putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemilu Legislatif dan Presiden secara serentak pada tahun 2019, yang mendorong diperlukannya Pemilu kepala daerah secara serentak dalam rangka keterpaduan program pembangunan dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
Ketiga, PPP mendorong pengalihan sengketa pemilu kepala daerah dari Mahkamah Konstitusi ke lembaga peradilan lainnya yang memadai secara kapasitas, mengingat kemungkinan dilaksanakannya pilkada serentak.
Keempat, PPP mendesak pemerintah untuk melakukan moratorium impor pangan, meningkatkan subsidi pertanian dan memaksimalkan perlindungan petani dan nelayan.
Kelima, PPP meminta pemerintah meningkatkan perlindungan buruh migran dengan menuntaskan pembelaan negara atas problem kekerasan dan pengingkaran hak-hak karyawan.
Keenam, PPP menolak segala bentuk kekerasan dan intoleransi atas nama agama karena kita meyakini tidak ada satu pun agama yang antikedamaian dan kita meyakini kerukunan beragama adalah pilar Indonesia masa depan.
Ketujuh, PPP meminta pemerintah menyempurnakan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang dalam berbagai laporan pengaduan belum memenuhi azas kebutuhan dan kepatutan rakyat miskin.
Kedelapan, PPP mendesak pemerintah untuk mewujudkan wajib belajar 12 tahun di sekolah umum dan madrasah secara serentak, sebagai upaya mempersiapkan sumber daya manusia menyongsong era perdagangan bebas ASEAN.
Kesembilan, PPP mendesak pemerintah untuk merealokasi subsidi BBM kepada peningkatan subsidi petani dan nelayan, untuk peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan di daerah, pembangunan jaringan transmisi dan menambal defisit neraca daya listrik, serta pembangunan infrastruktur pedesaan. Di samping itu, PPP mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan peningkatan Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diputuskan dalam UU tentang Desa pada APBN Perubahan 2014. Visi Tokoh Majalah Berita Indonesia – Berindo | rbh
© ENSIKONESIA – ENSIKLOPEDI TOKOH INDONESIA
* Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan. Cuplikan pidato politik pendeklarasian bakal Capres PPP di Bandung, 9 Februari 2014.
