Presiden, Politisi atau Negarawan?

Penulis

08/08/2014

Presiden, Politisi atau Negarawan? — Jokowi | Ensikonesia.com | hotsan

[OPINI] – SURAT TERBUKA Surat Terbuka Kepada Presiden Terpilih (3) – Pak Presiden Terpilih, lebih dulu saya mengutip James Freeman Clarke (Amerika 1810-1888) yang mengatakan: “A politician thinks of the next election. A statesman of the next generation.” Politisi memikirkan pemilu mendatang. Negarawan memikirkan generasi yang akan datang.

Kepada Yth:
Presiden RI Terpilih Bapak Ir. Joko Widodo

Ketulusan, kejujuran dan kebersahajaan serta kepedulian dan keberpihakan kepada rakyat adalah milik Anda. Hal ini terpancar ketika Anda mengaplikasikan kekuasaan (pemerintah, penguasa) dengan melayani, melayani dan melayani serta mendengar suara rakyat untuk memecahkan masalah. Itulah kesan yang menguat di benak saya ketika berkesempatan menemui Anda saat masih menjabat Walikota Solo. Sehingga saya mengapresiasi Anda sebagai Pemimpin (Walikota) Fenomenal, yang kelak akan mengubah Indonesia.

Maka, saya sangat memahami makna terdalam dari pernyataan Anda ketika Debat Perdana Capres (10/6/2014): “Demokrasi adalah mendengar suara rakyat dan melaksanakannya.” Dalam kaitan inilah Anda kerap melakukan blusukan: “Kenapa setiap hari datang ke petani? Kenapa setiap hari datang ke nelayan? Karena kami ingin mendengar suara rakyat dengan cara dialog, bermusyawarah.”

Mungkin saja ada pihak lain yang menganggap Anda sedang berretorika. Atau mungkin ada yang mengomentari pernyataan Anda dengan sinis, bahkan cenderung melecehkan menganggap Anda kurang paham demokrasi. Padahal mereka yang lebih melihat demokrasi sebagai sarana dan prosedural, itulah yang pantas dianggap kurang paham hakikat demokrasi.

Sama halnya seperti ketika Anda menyatakan prinsip untuk menegakkan sistem presidensial dengan menggalang dukungan partai (kerjasama politik) tanpa syarat (bagi-bagi jatah kekuasaan), ada saja politisi yang berkomentar bahwa Anda tidak memahami sistem multipartisme. Bahkan ketika Anda mendengar suara santri dan berjanji akan melaksanakannya dengan menetapkan 1 Muharram sebagai hari santri, dibilang ’sinting’.

Tapi saya melihat, bahwa Anda memaknai semua kampanye hitam, pelecehan dan hinaan yang ditujukan kepada Anda, sebagai ujian dalam ’sidang publik terbuka’: Apakah Anda layak dan mampu menjadi Presiden bagi lebih 240 juta jiwa rakyat Indonesia? Dan ternyata, rakyat Indonesia telah menentukan pilihan dengan meluluskan (memenangkan) Anda menjadi Presiden RI untuk lima tahun ke depan (2014-2019). (Penetapan KPU 22 Juli 20114: Prabowo-Hatta 46,85% dan Jokowi-JK 53,15% suara sah nasional).

Lalu, bagaimana setelah lima tahun, Pilpres 2019? Apakah Anda akan terus memikirkannya dalam lima tahun masa jabatan Anda? Apakah Anda akan bekerja keras menjadikan keterpilhan kembali pada Pilpres 2019 sebagai tujuan (goal) yang mesti dicapai? Untuk itu, apakah Anda akan berorientasi pencitraan (tebar pesona, mengukur kinerja dari naiknya citra) selama lima tahun ke depan seperti yang ’telah berhasil’ dilakukan pendahulu Anda?

Kali ini, saya hanya menyampaikan harapan, kiranya Anda jangan memikirkan Pilpres 2019. Walaupun saya yakin, Anda bukanlah orang yang ambisius. Saya percaya apa yang berulangkali Anda katakan bahwa Anda tidak pernah berpikir akan menjadi Presiden. Tetapi, aroma kekuasaan Presiden itu seringkali membuat pemangkunya (penggenggamnya) lupa diri. Terbuai dan terbius oleh kekuasaan itu. Tiada orang yang bisa menjamin bahwa Anda tidak akan terbuai dengan aroma kekuasaan Presiden itu. Hanya Anda sendirilah yang bisa menjawabnya! Mintalah tuntunan Allah Yang Maha Kuasa!

Itulah, makanya saya mengutip James Freeman Clarke (Amerika 1810-1888) yang mengatakan: “A politician thinks of the next election. A statesman of the next generation.” Politisi memikirkan pemilu mendatang. Negarawan memikirkan generasi yang akan datang.

Apakah Anda akan memilih menjadi politisi atau negarawan? Saya berharap dan yakin bahwa Anda akan menjadi negarawan jika Anda teguh sebagai diri sendiri, sama seperti integritas Anda ketika masih belum apa-apa: Masih hanya seorang ’tukang kayu’; Masih hanya menjabat Walikota Solo.

Bagi Anda, sesungguhnya menjadi negarawan itu begitu mudah: Cukup dengan hanya teguh sebagai diri sendiri. Itu saja! Negarawan itu adalah habitat bagi orang yang tulus, jujur dan bersahaja serta peduli, berpihak dan berkorban kepada rakyat, bangsa dan negaranya. Sementara hal-hal itu adalah milik (habitat) Anda. Apalagi keahlian Anda sebagai pejabat publik (menjalankan kebijakan pemerintah/negara) sudah teruji dalam kepemimpinan Anda sebagai Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta.

Itu berarti, bagi Anda, sesungguhnya menjadi negarawan itu begitu mudah: Cukup dengan hanya teguh sebagai diri sendiri. Itu saja! Negarawan itu adalah habitat bagi orang yang tulus, jujur dan bersahaja serta peduli, berpihak dan berkorban kepada rakyat, bangsa dan negaranya. Sementara hal-hal itu adalah milik (habitat) Anda. Apalagi keahlian Anda sebagai pejabat publik (menjalankan kebijakan pemerintah/negara) sudah teruji dalam kepemimpinan Anda sebagai Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta.

Salah satu ciri utama negarawan adalah dia seorang ahli dalam menjalankan negara atau pemimpin politik yang telah ‘berhenti’ atau ‘selesai’ memikirkan dirinya sendiri. Dalam konteks ini, seseorang yang giat (berorientasi) pencitraan diri bukanlah seorang negarawan. Pada saat menjabat, dia tidak memikirkan bagaimana cara untuk mempertahankan jabatan dan merebut jabatan yang lebih tinggi lagi. Misalnya, seorang Gubernur, apalagi Ketua MK atau Ketua KPK, dengan prestasinya (apalagi pencitraannya), dia semestinya tidak pernah lagi berharap (berupaya, berambisi) jadi Presiden atau Wakil Presiden. Pada saat dia berpikir ke arah itu, semestinya dia jujur mengakui diri tak layak jadi seorang negarawan. Begitu juga seorang Presiden, apabila ketika menjabat masih memikirkan pencitraan diri dan partainya, dalam konteks di atas, dia juga bukan negarawan. Namun bukan berarti seorang Gubernur, Ketua MK atau KPK, menteri dan pejabat negara lainnya tidak bisa menjadi Presiden/Wakil Presiden. Demikian juga Presiden/Wakil Presiden juga berhak menjabat dua periode. Hal itu adalah hak konstitusional. Namun, biarlah rakyat dan/atau partai politik yang menilai dan mengusulkan/mencalonkan hal itu.

Seperti pengalaman Anda saat ini. Saya percaya, Anda tidak pernah berpikir dan berupaya (berambisi – ambisius)jadi Capres/Presiden. Tetapi dukungan publik yang diakomodir partai Anda (PDIP) dan direstui/ditugaskan/disetujui Megawati Soekjarnoputri, sebagai pemegang mandat penentuan Capres/Cawapres PDIP.

Negarawan itu taat asas (dasar negara dan konstitusi), berbakti demi kepentingan umum, masyarakat, bangsa dan negaranya. Dalam hal ini, dia tidak mau tunduk pada tekanan pihak manapun (termasuk partai dan konstituennya) yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat, bangsa dan negaranya. Dia harus berani mengatakan tidak kepada kepentingan diri, partai (konstituen) dan kelompoknya demi kepentingan rakyatnya yang lebih besar. Dia sama sekali tidak pernah lagi memikirkan supaya nanti dipilih kembali.

Selamat bekerja Pak Presiden! Salam!