Oleh Prof. Dr. Muladi, SH | Secara sinis atau olok-olok sering dikatakan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana—dan peraturan hukum pidana lainnya —sebenarnya merupakan "Magna Carta" yang memberikan pedoman bagi pelaku tindak pidana untuk dapat meloloskan diri dari proses peradilan pidana.
Pengakuan terhadap pluralisme agama dalam sebuah komunitas sosial menjanjikan dikedepankannya prinsip inklusivitas (keterbukaan) –suatu prinsip yang mengutamakan akomodasi dan bukan konflik- di antara mereka. Sebab, pada dasarnya masing-masing agama mempunyai berbagai klaim kebenaran yang ingin ditegakkan terus, sedangkan realitas masyarakat yang ada terbukti heterogen secara kultural dan religius.
Oleh Dr. Hamdan Zoelva, SH, MH | Tidak bisa dipungkiri bahwa sejak Soeharto jatuh dari kekuasaannya dan kran kebebasan mulai terbuka, arus deras dinamika sosial politik masyarakat kian hari kian bergerak cukup panjang. Berbagai agenda dan aspek kehidupan bernegara mulai dari penegakan hukum, kebebasan media hingga penerapan otonomi daerah kini direspon secara masif oleh masyarakat.
Pak Presiden RI Terpilih, izinkan saya menyampaikan harapan: Cermat dan berhati-hatilah memilih anggota kabinet yang akan membantu Anda dalam lima tahun ke depan. Jangan terjebak pada pilihan dari kalangan profesional murni yang tidak memiliki sikap politik yang jelas. Sebab, jabatan menteri itu bukan jabatan (jenjang karier) profesional, melainkan jabatan politik (leadership politik).
Pembaca! Setelah satu bulan umat Islam di seluruh dunia menunaikan ibadah puasa, saatnya tiba di hari kemenangan. Selamat Idulfitri, 1 Syawal 1426 H! Mohon maaf lahir-batin. Kita berharap suasana hari kemenangan ini tetap memberi semangat optimis untuk menyongsong hari esok yang lebih baik, kendati hari-hari terakhir ini, terasa makin sulit, terutama setelah pemerintah menaikkan harga BBM.
Oleh Dr. Anggito Abimanyu, MSc | Dalam sepuluh tahun terakhir, fluktuasi naik turunnya harga minyak dunia adalah suatu fenomena yang lazim terjadi. Di samping karena masalah kebutuhan melampaui jumlah ketersediaan, faktor konflik Timur Tengah juga menjadi alasan hambatan pasokan atau menjadi sasaran spekulasi. Namun, yang tak kalah pentingnya adalah terjadinya reorientasi para pelaku pasar modal yang mengalihkan investasi bursa keuangan ke bursa komoditas atau yang lazim disebut flight to commodity.
Ir. Joko Widodo yang akrab dipanggil Jokowi menegaskan bahwa membangun mall (pusat belanja) atau pasar harus dengan strategi produksi, bukan strategi komsumsi. Menurut Calon Gubernur DKI Jakarta tersebut, yang harus dihidupkan di Jakarta bukan mall dengan pola konsumtif, tapi harus pola produktif dan kreatif.
Untuk satu bangsa yang baru belajar demokrasi, Indonesia sudah menempati kelas berkali-kali. Demokrasi Indonesia sudah jauh dari apa yang dicapai oleh banyak negara. Bahkan oleh beberapa negara Indonesia dijadikan sebagai role model.
Oleh Syaykh al-Zaytun Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang | Menurut Bung Karno, bencana bathin yang paling besar ialah bahwa Rakyat Indonesia percaya, bahwa ia adalah “Rakyat Kambing” yang selamanya harus dipimpin dan dituntun. Stelsel imperialisme seantero Indonesia selamanya mengempanyekan kepada Rakyat Indonesia bahwa maksud mereka bukanlah maksud mengeduk kekayaan Indonesia, tapi adalah “Maksud Suci” mendidik Rakyat Indonesia dari kebodohan ke arah kemajuan dan kecerdasan.
”Saya tidak tunduk kepada konstituen apalagi kepada tekanan publik (demonstran) dan pers. Saya hanya tunduk pada konstitusi.” Pernyataan berani ini Anda (Presiden Terpilih Joko Widodo - Jokowi) kemukakan tatkala masih menjabat Walikota Solo.
Oleh: Siti Musdah Mulia | Pluralisme adalah sebuah aliran filsafat yang mengakui adanya eksistensi perbedaan. Perbedaan bukanlah hal negatif yang perlu dinegasikan. Perbedaan adalah keindahan dan kekayaan sosial yang dapat dijadikan fondasi dan modal sosial dalam kehidupan bersama di masyarakat. Karena itu, semua upaya untuk penyeragaman dan menghilangkan perbedaan adalah bertentangan dengan realitas sosial dan sia-sia belaka.
Presiden RI terpilih Joko Widodo didampingi Wakil Presiden RI terpilih Jusuf Kalla menyampaikan pidato politik perdananya di atas kapal pinisi Hati Buana Setia yang berlabuh di Dermaga IX Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara pada Selasa 22 Juli 2014, pukul 22.46, seusai ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang Pilpres 9 Juli 2014. Jokowi menyampaikan "Salam Tiga Jari: Persatuan Indonesia."
Oleh Dr. Victor Silaen | Saya heran setiap kali Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, mengatakan Aksi Kamisan yang dilaksanakan di depan Istana Merdeka sekali seminggu itu merupakan ”pesanan”. Saya kira mungkin dia resah karena calon presiden yang diusung partainya selalu dikait-kaitkan dengan Aksi Kamisan itu. Padahal para aktivis aksi tersebut bukan menyoroti satu orang, melainkan sejumlah orang yang diduga kuat terlibat dalam berbagai peristiwa pelanggaran HAM di masa lalu. Jadi, mestinya Fadli tak perlu sensitif seraya mengeluarkan kata-kata yang meremehkan bahwa aksi tersebut sekedar ”pesanan”.
KESAKSIAN JEND. TNI (PURN) WIRANTO | Di antara peristiwa yang menghebohkan di masa lalu adalah peristiwa "penculikan para aktivis" yang terjadi pada awal 1998. Berkenaan dengan kasus ini, saya masih menemukan adanya deviasi informasi di beberapa kalangan yang menganggap peristiwa tersebut merupakan kelanjutan dari kebijaksanaan institusi TNI. Padahal, apa yang sebenamya terjadi tidaklah demikian.
Orasi Prof. Dr. AM Hendropriyono | 'Pancasila merupakan landasan filsafat intelijen negara Republik Indonesia, dengan Veloc et Exactus (cepat dan tepat) sebagai ontologi keberadaannya.
Oleh Dr. Suryadharma Ali, MSi* | PPP mendesak pemerintah untuk merealokasi subsidi BBM kepada peningkatan subsidi petani dan nelayan, untuk peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan di daerah, pembangunan jaringan transmisi dan menambal defisit neraca daya listrik, serta pembangunan infrastruktur pedesaan.
Oleh Pdt. Markus Daniel Wakarry | Bangsa memerlukan pemimpin. Jikalau tidak ada pemimpin, jatuhlah bangsa. Bangsa tidak akan bertumbuh mencapai kedewasaan, tanpa kepemimpinan. Suatu bangsa yang tengah bertumbuh dan bergumul dalam dunia yang penuh goncangan dan krisis, memerlukan pimpinan yang solid, yang kekuatannya bertumpu pada asas-asas kepemimpinan yang sesuai dengan nilai-nilai dasar dan konstitusi yang dianutnya.
Syaykh Al-Zaytun Dr. Abdussalam Panji Gumilang memaparkan 'khayal' yang menurutnya realistis untuk mengakselerasi pembangunan Indonesia, tatkala PPP sudah meraih suara atau kursi parlemen 60%, dimulai tahun 2024 menuju Semesta Indonesia Raya tahun 2050. Digalang dengan politik Samudera Jaga Negara, Tirta Sangga Negara.
Oleh Ahmad Syafi'i Ma'arif | Di saat kritis dan serba tidak pasti sekarang, Indonesia benar-benar memerlukan para negarawan besar untuk memulihkan kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Masih dapatkah kita berharap kepada partai politik untuk memenuhi harapan itu? Mari kita telusuri sekilas sejarah kepartaian di negeri ini.