Nusa Tenggara Barat

N

Dr. Hamdan Zoelva, SH, MH, menapaki karir mulai dari asisten dosen, advokat, politisi hingga menjadi hakim konstitusi. 'Bulan Bintang dari Bima' itu terpilih sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) melalui mekanisme voting dalam rapat pleno khusus di gedung MK, Jakarta, Selasa, 20 Agustus 2013. Hakim Konstitusi termuda itu mengucapkan sumpah untuk resmi menduduki jabatan itu pada Kamis, 22 Agustus 2013.

Dr. Yunus Husein, SH, LLM, Kepala PPATK (2002-2011) / Anggota Satgas Mafia Hukum | 29 Des 1956 | Direktori | Y | Laki-laki, Islam, Nusa Tenggara Barat, BI, Mafia Hukum, KPK, PPATK

Prof. Dr. Syamsuddin Haris MSi, Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI / Profesor Riset Bidang Politik | 9 Okt 1957 | Direktori | S | Laki-laki, Islam, Nusa Tenggara Barat, Profesor, politik, kepala, peneliti, riset, LIPI

Prof. Dr. med. Paul Tahalele, dr.,SpB.,SpBTKV.,FCTS, Guru Besar FK Universitas Airlangga Surabaya / Gula Pasir Penyembuh Luka | 4 Mar 1948 | Direktori | P | Laki-laki, Kristen Protestan, Nusa Tenggara Barat, Guru Besar, Unair, dokter

Prof. Dr. Afan Gaffar, MA, Mantan Anggota DPR, Dosen, Ilmuwan / Orang Bima yang Sangat nJawani | 21 Jun 1947 - 8 Jan 2003 | Ensiklopedi | A | Laki-laki, Islam, Nusa Tenggara Barat, ICMI, DPR, MPR, Dosen, staf ahli

Dr. Hamdan Zoelva, SH, MH, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi 2013-2016 / Advokat, Politisi Hingga Hakim MK | 21 Jun 1962 | Ensiklopedi | H | Laki-laki, Islam, Nusa Tenggara Barat, Unpad, Unhas, DPR, Advokat, PBB, pengacara, MK, Hakim Konstitusi

Pria kelahiran Bima, Nusa Tenggara Barat, 21 Juni 1962 ini terpilih Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang dijabatnya sejak tahun 2010. Sebelumnya, lulusan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (1986) ini berprofesi pengacara. Kini ia menjabat Wakil Ketua Kemisi II DPR dari Partai Bulan Bintang, yang membidangi Hukum dan Dalam Negeri. Selain itu, ia juga pernah menjabat Ketua DPP PBB (2000-2005).

H. Muhammad Feisal Tamin, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (2004-2009) / Pelopor Netralitas Politik PNS | 15 Jun 1941 | Ensiklopedi | F | Laki-laki, Islam, Nusa Tenggara Barat, MPR, Menteri, ketua, pmi, menpan, Korpri

Pada era kepemimpinannya, Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) mereformasi diri dengan Empat Paradigma Baru yaitu demokratis, netral, profesional dan sejahtera. Sehingga Korpri tidak mudah lagi dijadikan sebagai 'mesin' peraih suara bagi kekuatan politik mana pun seperti era sebelumnya. Ia seorang pelopor netralitas politik pegawai negeri sipil.