
Data Singkat
Prof. DR. Mr. Soepomo, Menteri Kehakiman dalam Kabinet Hatta / Salah Satu Perumus UUD 1945 | 22 Jan 1903 – 12 Sept 1958 | Pahlawan | S | Laki-laki, Islam, Jawa Tengah, Pahlawan, Guru Besar, UGM, Dosen, Rektor, UI, Pahlawan Kemerdekaan Nasional
Prof. DR. Mr. Soepomo
Sukoharjo, Surakarta, 22 Januari 1903
Menteri Kehakiman dalam Kabinet Hatta
Jakarta, 12 September 1958
Pemakaman keluarga Kampung Yosoroto, Solo
- ELS (setingkat Sekolah Dasar)
- MULO (setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama)
- Sekolah Hukum lulus tahun 1923
- Doktor Ilmu Hukum Universitas Leiden, Belanda
- Pengadilan Negeri Surakarta
- Pegawai yang diperbantukan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta
- Ketua Luar Biasa Pengadilan Negeri Yogyakarta
- Dosen hukum adat pada Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta
- Guru besar hukum adat pada Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta
- Ketua Balai Pengetahuan Masyarakat Indonesia
- Ketua Landraad Purworejo
- Pegawai tinggi Departemen van Justitie
- Guru Besar Sekolah Hakim Tinggi
- Anggota Panitia Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
- Anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
- Ketua Panitia Kecil Perancang UUD
- Menteri Kehakiman dalam Kabinet Hatta
- Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Guru Besar PTIK (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian) Jakarta
- Presiden (sekarang Rektor) Universitas Indonesia, 1951
- Pimpinan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional
- Anggota Panitia Negara Urusan Konstitusi
- Duta Besar RI di London
Perempuan Indonesia dalam Hukum (sebagai sumbangan pikiran terhadap diselenggarakannya Kongres Perempuan Indonesia), 1928
- Jong Java
- Parindra (Partai Indonesia Raya)
- Terlibat dalam memprakarsai ikrar pemuda yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda, 1928
- Melakukan penyelidikan masalah hukum adat di Jawa Barat dan sebagai hasilnya terbit monografi mengenai hukum adat privat Jawa Barat
- Sebagai ahli tatanegara buah pikirannya banyak dipakai dalam menyusun Undang-Undang Dasar 1945
- Soepomo mencita-citakan suatu negara integralistik. Artinya, negara dengan seluruh aparat pemerintahan-nya harus “mengatasi” semua golongan dan perbedaannya
Pahlawan Kemerdekaan Nasional (SK Presiden Republik Indonesia No. 123 Tahun 1965 tanggal 14 Mei 1965)
Buku “Album Pahlawan Bangsa” cetakan ke 18 terbitan PT. Mutiara Sumber Widya
Buku “Jejak-Jejak Pahlawan” edisi revisi II 2007 terbitan PT. Gramedia Widiasarana Indonesia