Wafat Saat Bertugas
Jacobus P Solossa
[ENSIKLOPEDI] Gubernur Papua Jacobus Perviddya Solossa wafat Senin malam, 19 Desember 2005. Ia meninggal beberapa saat setelah membuka peringatan HUT Ke-25 dan Reuni SMA Negeri II Jayapura, kemudian menuju Gedung Sasana Karya untuk menghadiri peringatan Hari Trikora. Dia wafat diduga akibat kecapekan dan terkena serangan jantung.
Doktor ilmu sosial lulusan Universitas Padjadjaran, kelahiran Mefkajim Ayamaru, Sorong, 8 Mei 1948, itu meninggalkan seorang istri, Ny Emma Jacomina Maury Solossa dan dua anak, yakni Ekatherina Margareth Susana Solossa dan Aquino Leonardo Ruben Solossa.
Menurut Asisten III Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Abdul Kadir Djabar di RSUD Dok II Jayapura, pada pukul 19.00 WIT, JP Solosa membuka kegiatan SMA Negeri II di Gedung Olahraga Cenderawasih, Jayapura. Setelah itu, sekitar pukul 19.30 dengan mobil dinas dia bersama ajudannya menuju Gedung Sasana Karya Kantor Gubernur untuk menghadiri peringatan Hari Trikora yang sedianya berlangsung pukul 20.00.
“Namun, dalam perjalanan, sekitar 500 meter dari Gedung Olahraga, almarhum memerintahkan sopir pribadinya, Ngadin, menuju Rumah Sakit Dok II Jayapura, yang terletak sekitar 500 meter dari lokasi saat itu,” kata Abdul Kadir kepada Kornelis Kewa Ama (Kompas 20 Desember 2005).
Solossa langsung masuk ruang unit perawatan intensif (ICU). Sempat mendapatpertolongan medis, namun sekitar pukul 21.30 dia mengembuskan napas terakhir di hadapan istri, Ny Emma Solossa, adik kandung, para ajudan, dan sopirnya.
Menurut pihak rumah sakit, Solossa diduga wafat akibat serangan jantung. Meski demikian, pihak Polresta Jayapura berupaya melakukan otopsi. Apalagi Solossa meninggal dunia beberapa saat setelah mencicipi makanan di peringatan HUT SMAN II. Namun pihak keluarga menolak untuk dioyopsi. Isterinya, Ny Emma Jacomina Maury Solossa, menyatakan lebih memilih bersikap pasrah kepada kuasa Tuhan sebagai Sang Pencipta atas kematian Solossa.
Kegiatan Gubernur Solossa hari itu, seperti hari-hari sebelumnya, terutama setelah pengunduran diri Wakil Gubernur Drh Constant Karma tanggal 2 Desember 2005, sangat padat. Pukul 08.00 ia menerima tamu di kediamannya. Tamu ini sebagian besar adalah masyarakat Papua dari beberapa kabupaten/kota yang hampir setiap hari bertemu gubernur, meminta berbagai bantuan.
Pukul 11.00 Solossa membuka seminar perempuan di Gereja Pniel Kota Raja. Pukul 13.00 merayakan Natal bersama di Gereja Elim Abepura. Pukul 19.00 merayakan HUT dan Reuni SMAN II Jayapura. Rencananya pukul 20.00 dia akan hadir pada peringatan Hari Trikora di Sasana Karya, Kantor Gubernur, dan pukul 21.00 membuka rapat kerja Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan.
Solossa meninggal di tengah demikian peliknya persoalan di Papua. Ia sekaligus menangani masalah perbatasan dan Organisasi Papua Merdeka, pemekaran wilayah, otonomi daerah, keterbelakangan sebagian warga Papua, bahkan terakhir masalah kelaparan di Yahukimo.
Ribuan pelayat, termasuk para pejabat, memenuhi rumah sakit, tempat Solossa disemayamkan. Selain tengah menjabat Gubernur Papua, Solossa juga salah satu calon Gubernur Papua periode 2005-2010, berpasangan dengan Paskalis Kosy. Pasangan ini dinilai sebagai calon kuat. Program utamanya adalah pengembangan ruas jalan strategis di Papua. Program ini mendapat dukungan dari sebagian besar masyarakat.
Solossa mengecap pendidikan SD (Jongens Vervolg School) di Teminabuan, Sorong, lulus 196. Kemudian melanjut ke SMP Yayasan Pendidikan Kristen Manokwari, lulus 1964. Setelah itu masuk SMA Negeri Sorong, lulus 1968.
Gelar Sarjana Muda Administrasi Negara, diraihnya dari FISIP, Universitas Cendrawasih, 1973. Setelah bekerja di Pemda Tingkat I Irian Jaya, dia melanjutkan studi di FISIP Universitas Cendrawasih, dan berhasil meraih gelar Sarjana Administrasi Negara, 1986.
Kemudian, JP Solossa meraih gelar S2 (Magister) Bidang Ekonomi Pembangunan, dari Universitas Gjah Mada, Yogyakarta, 2000. Pada tanggal 9 Mei 2005, dia berhasil meraih gelar S3 (Doktor) Bidang Ilmu Sosial, Universitas Padjadjaran, Bandung, dengan predikat kelulusan cum laude, setelah mempertahankan disertasi: “Otonomi Khusus Papua dalam Menghadapi Disintegrasi Bangsa.”
Sejak remaja, Solossa sudah aktif dalam berbagai organisasi. Dia juga aktif di KNPI. Bahkan menjabat Ketua DPD KNPI Tngkat I Irian Jaya, 1982-1985. Setelah itu menjabat Wakil Sekretaris DPD Golkar Tingkat I, Irian Jaya, 1986-1987 dan Wakil Ketua DPD Golkar Tingkat I Irian Jaya, 1988-1993. Pada era reformasi, dia pun aktif sebagai Pengurus Departemen Tani dan Nelayan DPP Golkar, 1998.
Selain berkarir di pemerintahan daerah, Solossa juga terpilih sebagai Anggota DPR RI, 1997-1999 dan Anggota Komisi IV DPR-RI, 1999-2001. Sampai akhirnya dia terpilih menjadi Gubernur Papua, 2001-2005. e-ti/tsl,dari berbagai sumber
***TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)
Penggagas Otonomi Khusus
Papua seperti tak habis dirundung masalah. Tatkala berbagai persoalan masih menggantung di tanah paling timur itu, Gubernur JP Solossa, salah satu putra terbaik daerah itu yang merupakan penggagas otonomi khusus, pergi untuk selamanya.
Solossa berpulang di tengah beratnya persoalan yang mengimpit Papua. Sebut di antaranya pelaksanaan otonomi khusus, pemekaran Irian Jaya Barat (Irjabar), kelaparan, ketertinggalan dan ketidaksejahteraan orang Papua, pemilihan kepala daerah (pilkada), infrastruktur yang minim, dan silang pendapat sesama orang Papua. Di saat beragam persoalan tersebut belum terselesaikan dan kursi wakil gubernur kosong, kepergian Solossa, kelahiran Sorong, 8 Mei 1948, yang mendadak membuat berbagai pihak terperangah.
Selama ini Solossa boleh dibilang menjadi motor penggerak utama di Papua. Sampai akhir hayatnya, kesibukannya hampir tak berjeda. Dalam satu hari suami Emma Yacomina Maury ini bisa pergi pulang Jakarta-Jayapura untuk memperjuangkan pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan menunda pilkada di Irjabar, misalnya. Menurut tokoh masyarakat Papua, Stevanus Asmuruf, urusan-urusan politik di Papua menyita waktu paling banyak bagi kegiatan Solossa.
Selama lima tahun kepemimpinannya, terlepas dari berbagai kontroversi, dia telah memainkan peran strategis.
Pada saat terpilih menjadi Gubernur Papua tahun 2000, posisi Solossa ibarat berdiri di atas bara api.
Saat itu, sepanjang tahun 1999-2000, arus besar di Papua adalah tuntutan kemerdekaan dan kedaulatan. Banyak orang Papua ingin merdeka. Aspirasi merdeka begitu kuat manakala mantan Presiden Abdurrahman Wahid memberikan kesempatan kepada rakyat Papua mengibarkan bendera Bintang Kejora dan menyanyikan lagu Hai Tanahku Papua serta mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua. Di saat itulah Solossa seperti berenang menahan arus gelombang. Dengan berbagai cara dia berusaha meredam hasrat masyarakat setempat yang meledak-ledak itu.
Seperti amunisi baru
Solusi yang ditawarkan adalah otonomi khusus. Respons pemerintah pusat, yang kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, seperti amunisi baru untuk meredam tuntutan merdeka. “Ia berani menghadapi orang-orang Papua yang begitu keras untuk merdeka. Padahal, tuntutan merdeka itu lebih kuat daripada tuntutan otonomi khusus, tetapi dia tak goyah,” kata Dance Bleskadit, anggota DPRD Irjabar.
Di sisi lain, sejak awal terpilih Solossa sudah dicurigai pihak intelijen. Pangkalnya, Solossa termasuk dalam salah satu pencetus aspirasi merdeka dan terlibat dalam tim 100 yang menghadap mantan Presiden BJ Habibie untuk merdeka, Januari 1999. Sepak terjangnya pun diawasi. Bahkan, pada September 2002 cukup santer diberitakan di media massa tentang keterlibatan Solossa mendukung Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Memang betul, deklarator draf UU Otonomi Khusus Papua yang menjalankan tugas gubernur selama lima tahun 26 hari itu memikul “beban berat”. Bersama drh Constant Karma, selama itu, Solossa seakan berjalan di jalanan berkerikil, penuh tikungan, dan jurang terjal.
“Ia memerintah di masa sulit saat tuntutan dan otonomi khusus, tetapi ia mampu membangun landasan bagi pembangunan Papua,” kata Salmon Yosef Mandacan, Kepala Suku Besar Arfak di Manokwari yang mengaku amat berduka.
Belum reda soal keterlibatan dalam kelompok OPM, Presiden Megawati Soekarnoputri serta-merta mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Percepatan Pemekaran Provinsi Irian Jaya Barat, Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Timur, serta Kabupaten Paniai, Mimika, Puncak Jaya, dan Kota Sorong.
Keberadaan inpres itu sangat menyita waktu, tenaga, dan perhatian Solossa. Ia cenderung berpendapat bahwa pemekaran provinsi tidak perlu dilakukan segera. Inpres itu lahir atas desakan dan informasi serupa dari elite politik di Irjabar dan Solossa menolak pemekaran itu.
“Mengapa buru-buru memekarkan provinsi, sementara pemekaran 14 kabupaten baru pun belum terealisasi. Beberapa kabupaten yang telah lama dimekarkan, seperti Puncak Jaya, Nabire, dan Mimika, pun sampai hari ini belum memiliki fasilitas, sarana, dan prasarana perkantoran. Perlu dipikirkan saat ini adalah pemekaran kabupaten, distrik, dan kampung-kampung. Setelah itu baru pemekaran provinsi,” kata Solossa, Juni 2003.
Seperti hujan deras yang tak berhenti, persoalan di Papua datang bertubi-tubi. “Sang penggagas otonomi khusus itu meninggalkan pekerjaan besar bagi masyarakat dan elite politik Papua. Kita berharap gubernur mendatang dapat melanjutkan pekerjaan ini demi kemajuan masyarakat Papua dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Paskalis Kosay, tokoh masyarakat.
Masalahnya, kini, berbagai persoalan itu harus cepat diselesaikan bila tak ingin menjadi timbunan yang makin memperkeruh situasi di Papua. Kesadaran rakyat Papua untuk meraih kemajuan dan kesejahteraan semestinya menjadi spirit kolektif orang Papua untuk bergandengan tangan membangun daerahnya. (Kornelis Kewa Ama dan Subhan SD, Kompas 21 Desember 2005) e-ti
