Didirikan untuk mengawinkan upaya pemerintah menyejahterakan masyarakatnya dengan kesediaan pengusaha membantu si kecil. Kala itu, Para pengusaha sepakat bahwa mereka yang mempunyai keuntungan di atas Rp 100 juta per tahun untuk rela memberi sumbangan bagi usaha-usaha pengentasan kemiskinan untuk keluarga-keluarga kurang mampu di luar desa tertinggal melalui yayasan ini.

Apa latarbelakang pendirian yayasan ini? Apa dan bagaimana kegiatannya sampai hari ini? Siapa-siapa tokoh yang berperan di dalamnya? Itulah berbagai pertanyaan yang antara lain muncul di tengah masyarakat banyak. Keingintahuan itu dijawab Ketua Umum Yayasan Damandiri Prof. DR. H. Haryono Suyono, MA, dalam wawancara Wartawan TokohIndonesia.com Ch. Robin Simanullang dan Sahbuddin Hamzah di ruang kerjanya di Gedung Granadi, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis, 1 Desember 2005. Haryono Suyono menggantikan HM Soeharto memimpin yayasan ini.

Didorong Keinginan Luhur

Pembangunan nasional yang berkesinambungan, dari satu Pelita ke Pelita berikutnya telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemiskinan yang pada tahun 1970-an masih berada pada angka 60 • 70 persen, turun menjadi 12-13 persen pada tahun 1993-1994, bahkan mencapai sekitar 11 persen tahun 1996.

Namun sejak tahun 1990-an itu penurunan angka kemiskinan makin melambat bahkan cenderung mandeg. Sehingga, kala itu (1993-1994), pemerintah mengambil langkah konkrit dengan Program Inpres Desa Tertinggal yang terkenal sebagai Program IDT. Suatu pendekatan pemberdayaan langsung kepada sasaran, yaitu keluarga atau penduduk miskin.

Namun, Haryono Suyono, yang kala itu menjabat Menteri Negara Kependudukan merangkap Kepala BKKBN, merasa kurang pas dengan konsep Inpres Desa Tertinggal yang dijabarkan Bappenas, hanya mencakup 22.000 desa yang perlu didanai oleh pemerintah. Padahal saat itu ada 65 ribu desa di Indonesia.

Apalagi peta kependudukan dan kemiskinan yang dimiliki BKKBN jauh lebih sempurna daripada yang disusun Biro Pusat Statistik yang menjadi acuan Bappenas. Maka Haryono berupaya menanyakan kepada Pak Harto: “Apakah 43 ribu desa lagi harus menunggu giliran?” Pak Harto balik bertanya: “Maksud kamu bagaimana?” Haryono menjelaskan, program yang dirancang Bappenas itu tidak akan bisa membantu keluarga miskin di 43.000 desa lainnya.

Haryono mengatakan program 22 desa itu tidak bisa digunakan di dalam proses pemberdayaan rakyat. Haryono mengusulkan alternatif kreatif dengan sekaligus harus mengajari rakyat menabung dan berusaha kecil-kecilan. Jadi 43 ribu desa lainnya tidak perlu menunggu giliran, bisa segera mulai.” Argumen itu bisa diterima oleh Presiden.

Kebetulan saat itu konglomerat sudah mulai bicara-bicara masalah kemiskinan. Mereka juga prihatin atas makin melambatnya penurunan tingkat kemiskinan tersebut. Lantas Pak Harto berbicara dengan sejumlah konglomerat. Mereka pun merasa terketuk hatinya untuk ikut bersama pemerintah memikirkan jalan keluar yang terbaik.

Dalam kesempatan yang sama, oleh BKKBN mulai diadakan pula program-program pemberdayaan keluarga dalam rangka pengembangan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Lalu para pengusaha yang peduli mengusulkan kepada Presiden untuk ikut serta menangani keluarga dan penduduk di desa yang tidak tertinggal.

Para konglomerat itu maunya donasi yang dikumpulkan dari mereka dikelola oleh sebuah yayasan. Haryono. Pak Harto memerintahkan Haryono menyiapkan konsepnya sekaligus lebih meyakinkan para konglomerat itu. Para pengusaha itu pun setuju pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan rakyat dilakukan lewat jalur peserta KB.

Presiden Soeharto juga memberi dukungan dan kesempatan agar jajaran BKKBN bisa mempunyai program memberdayakan keluarga-keluarga miskin, yaitu membantu keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I mengentaskan kemiskinan yang di deritanya.

Karena pemerintah tidak mempunyai cukup dana, maka Presiden memutuskan untuk mengembangkan program yang paralel di seluruh desa dengan pendanaan yang disediakan secara gotong royong dengan bantuan masyarakat. Beliau memerintahkan untuk segera dikembangkan kerjasama dan sinergy dengan para pengusaha yang telah menyatakan keprihatinan terhadap masyarakat miskin.

Lalu, Haryono dan jajarannya mengadakan koordinasi dengan para pengusaha dan mendapatkan jaminan bahwa para pengusaha bersedia bekerja sama untuk ikut membantu mengentaskan kemiskinan di desa-desa yang tidak tercakup dalam program. Atas dasar komitmen itu kemudian disusun program dimana para keluarga yang telah mengikuti KB dan tergabung dalam kelompok-kelompok, lebih-lebih yang mempunyai minat untuk mengikuti pemberdayaan ekonomi keluarga, diajak serta untuk belajar menabung.

Kemudian disusun program atau gerakan keluarga sadar menabung agar supaya para keluarga yang sekarang masih miskin bisa belajar menabung. Dalam rancangan awal dana yang ditabung itu akan dijadikan modal bersama untuk dipergunakan secara bergulir oleh para penabungnya. Dengan memberi kesempatan para peserta KB yang telah bergabung dalam kelompok-kelompok untuk menabung akan diperoleh dana yang cukup untuk bisa dipergunakan secara bergulir.

Namun karena keluarga-keluarga itu pada umumnya miskin, atas petunjuk Presiden modal awal tabungan itu disumbang oleh para pengusaha. Gerakan Keluarga Sadar Menabung itu kemudian dicanangkan oleh Presiden pada tanggal 2 Oktober 1995 dan tabungan para keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I itu kemudian terkenal sebagai Tabungan Keluarga Sejahtera atau Takesra.

Dengan dimulainya gerakan keluarga sadar menabung itu diharapkan segera terkumpul dana yang memadai untuk membantu keluarga di desa tidak tertinggal. Namun kemudian disadari bahwa dana yang dibutuhkan untuk 43.000 desa dengan keluarga kurang mampu ternyata sangat besar dan akan lama sekali apabila harus menunggu dana yang ditabung oleh keluarga yang ada. Juga disadari bahwa jumlah keluarga miskin di desa tidak tertinggal ternyata lebih besar dibandingkan dengan jumlah keluarga miskin di desa tertinggal.

Atas dasar kenyataan itu disusun suatu program alternatip dengan mengharapkan sumbangan yang lebih besar dari para pengusaha yang ada. Para pengusaha sendiri juga sadar bahwa mereka harus segera mengulurkan tangan membantu upaya yang luhur ini. Bahkan ada yang mengusulkan agar para pengusaha menyumbangkan sekitar dua persen dari keuntungannya untuk mempercepat upaya pengentasan kemiskinan tersebut.

Para pengusaha itu kemudian menghubungi dan mohon kepada Presiden Soeharto untuk membentuk suatu wadah yang bisa menampung partisipasi masyarakat dan dana sumbangan para pengusaha tersebut. Untuk itu dicetuskan gagasan membentuk Yayasan dengan permintaan dari para pengusaha agar Pak Harto sendiri bersedia memimpinnya.

Maka pada tanggal 15 Januari 1996 dibentuk dan resmi berdiri Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (YDSM atau Damandiri). Akte Pendirian Yayasan Dana Sejahtera Mandiri itu ditanda tangani HM Soeharto, Prof.DR.Haryono Suyono, Sudwikatmono dan Sudono Salim. Para pengusaha sepakat bahwa mereka yang mempunyai keuntungan di atas Rp. 100 juta per tahun untuk rela memberi sumbangan bagi usaha-usaha pengentasan kemiskinan untuk keluarga-keluarga kurang mampu di luar desa tertinggal melalui yayasan ini.

Demikian kisah ringkas berdirinya Yayasan Damandiri (YDSM), yang didorong oleh keinginan luhur untuk mengentaskan sesama rakyat Indonesia yang masih tertinggal tingkat kesejahteraannya. Dana yang terkumpul pada YDSM disimpan dan dikelola oleh PT Bank BNI, kemudian disalurkan pada kelompok-kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dalam bentuk Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (KUKESRA). Pinjaman dan tabungan yang dilakukan kelompok-kelompok UPPKS, dilayani oleh PT Pos Indonesia.

Kala itu kondisi kesejahteraan satu per satu akseptor KB sudah diketahui. Tanggal 2 Oktober 1995 dimulailah gerakan menabung di jajaran 10,3 juta peserta KB. Pengalaman membagi 10,3 juta buku tabungan bukan pekerjaan mudah. Bank hanya mampu membagi sejuta buku tabungan dalam sebulan. Jadi 10,3 juta dibagikan dalam tempo 10 bulan.

Soalnya, harus mencari dan mencocokkan, apakah seorang akseptor tergolong keluarga miskin atau tidak. “Tetapi karena dilakukan 10 bulan, tidak ada gejolak. Selalu ada jawaban, bulan depan. Berbeda dengan keadaan pembagian kartu miskin belakangan ini yang berbuntut ekses karena dibagikan sekaligus,” tutur Haryono Suyono yang selain pendiri menjabat Wakil Ketua Umum Yayasan Damandiri sejak berdiri.

Bank membagikan kartu tabungan yang sudah ada isinya, 1 dolar AS dan Rp 20.000. Kalau mereka mengisi sendiri Rp 20.000, boleh pinjam dalam jumlah sepuluh kali dari tabungan itu, atau Rp 200.000. Demikian seterusnya. Jika mereka sudah melunasi pinjamannya, tabungannya bertambah Rp 20.000. Jika penyelesaian pinjamannya lancar, kinerja usahanya membaik, ini punya efek ganda pada kelompok lain.

Namun, pada era hura-hura (reformasi), jaringan ini berantakan, bubar semua. Pinjaman tidak dikembalikan. Kelompok-kelompok tidak bisa dibina lagi. Padahal dulu yang membina para petugas lapangan pertanian dan koperasi. Cita-citanya, usaha koperasi bisa berkembang. Karena hura-hura reformasi tahun 1998, koperasinya dibubarkan, kelompoknya dibubarkan. Nah, sekarang disuruh hidupkan lagi. Kondisinya sudah susah, sulit menggalang kembali partisipasi mereka. ?crs-sh-am (Diterbitkan juga di Majalah Tokoh Indonesia Edisi 26)

*** TokohIndonesia.Com (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)

02 | Program yang Didukung Damandiri

Adapun program-program yang telah dilakukan atau mendapat dukungan Yayasan Damandiri sejak berdiri antara lain: TAKUKESRA tahun 1995-2002; KPKU dan KPTTG TASKIN tahun 1998-1999; PUNDI, SUDARA dan KUKESRA MANDIRI tahun 1999 sampai sekarang; dan KREDIT MIKRO BANKING tahun 2002 sampai sekarang.

Takukesra (1995-2002)
Program ini merupakan bantuan pembinaan keluarga prasejahera dan keluarga sejahtera I yang tergabung dalam kelompok-kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Kelompok-kelompok ini mendapat pembinaan secara berkelanjutan dari BKKBN. Yayasan Damandiri memberikan dukungan dana untuk pembinaan dan skim kredit yang diberikan kepada kelompok dan anggotanya.

Bantuan pinjaman dalam skim kredit itu adalah untuk modal kerja bagi keluarga-keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I yang dikenal dengan Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (KUKESRA), di mana para nasabah diwajibkan untuk menabung dalam tabungan yang dikenal dengan nama Tabungan Keluarga Sejahtera (Takesra).

KPKU dan KPTTG Taskin (1998-1999)
Skim ini disediakan untuk beberapa kelompok dan keluarga yang sangat berhasil. Mereka membutuhkan jumlah dana yang lebih besar dari Rp.320.000,- per keluarga untuk melanjutkan usahanya dengan lebih besar dan mengangkat anggota keluarga lain menjadi binaannya karena keluarga yang bersangkutan tidak berhasil berusaha secara mandiri.

Dalam hal ini dikembangkan skim pembinaan baru yang pembinaannya diharapkan dapat datang dari para pengusaha yang berpengalaman dan kreditnya akan didukung dengan dana oleh Yayasan Damandiri dan dana yang ditempatkan oleh BUMN pada Bank-Bank Pemerintah, yaitu skim Kredit Pengembangan Kemitraan Usaha (KPKU) yang memberikan pinjaman untuk modal kerja dengan dana yang lebih besar.

Karena sesuatu sebab, dana dari BUMN tidak jadi ditempatkan untuk mendampingi dana dari Yayasan Damandiri, sehingga karena sudah terlanjur dimasyarakatkan maka dana untuk skim ini hanya berasal dari Yayasan Damandiri, dengan harapan bahwa program ini dikemudian hari dapat memperoleh pendampingan dari sumber lainnya.

Pundi, Sudara dan Kukesra Mandiri (1999-2003)
Dalam praktek skim KPTTG Taskin tidak juga bisa memenuhi kebutuhan kelompok atau keluarga yang berhasil karena dengan adanya berbagai pergantian pemerintahan ada beberapa instansi yang dihapus atau tidak lagi tertarik dengan upaya pengentasan kemiskinan.

Untuk membantu kelompok atau keluarga yang berhasil agar mereka tidak kembali jatuh miskin, Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, sesuai dengan arahan Ibu Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden pada waktu itu, melanjutkan upaya pemberdayaan keluarga dengan wilayah yang lebih sempit, yaitu Kawasan Timur Indonesia.

Arahan itu juga menggariskan bahwa Yayasan diminta melaksanakan program dan kegiatannya secara mandiri dengan rekan kerja atau mitra kerja yang dianggap tepat. Dengan petunjuk itu skim baru yang diperkenalkan dinamakan Pembinaan Usaha Mandiri atau Pundi, yang berisi pembinaan dan skim kredit mandiri dengan bunga pasar.

Untuk mencoba apakah skim ini dapat dilaksanakan sesuai petunjuk Ibu Wakil Presiden, Yayasan menggalang kerjasama dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusamba dengan tugas membantu pembinaan kelompok atau keluarga secara langsung dengan sistem kredit dengan bunga pasar dan menjemput bola.

Sistem menjemput bola itu adalah bahwa para nasabah dikunjungi di tempat usahanya dan dibantu untuk mempersiapkan diri bagaimana mendapat kredit dan melakukan usahanya dengan baik. Percobaan itu berhasil dengan baik dan dilanjutkan dengan percobaan lain bekerjasama dengan BPR Artha Huda Abadi dan BPR Yekti Insan Sembada, dengan Koperasi Swamitra yang berada di bawah binaan Bank Bukopin serta pengembangan warung dengan Koperasi Warung Jembatan Kesejahteraan atau Koperasi Warung JK.

Kredit Mikro Banking (2002-2003)
Program lain yang dikembangkan adalah kelanjutan dari Kukesra dalam bentuk Kukesra Mandiri dan Kredit Mikro Banking dimana cara dan bunga banknya mengikuti sistem penyaluran yang lebih aman, yaitu dengan sistem executing. Program Kukesra Mandiri ini pembinaannya dilakukan oleh BKKBN dan jajarannya sedangkan penyaluran dananya dilakukan oleh Bank BNI dan Bank Bukopin di 12 provinsi terpilih. Program Kredit Mikro Banking bekerjasama dengan Bank BNI dalam penyalurannya di Seluruh Indonesia.

Pemberdayaan SDM (1996-2003)
Selain itu Yayasan Damandiri juga melakukan pemberdayaan keluarga kurang mampu menyangkut pula pemberdayaan anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sejak tahun 1996 Yayasan Damandiri ikut serta memberikan bantuan untuk pemberdayaan anak-anak keluarga kurang mampu itu melalui pemberian bantuan beasiswa untuk anak-anak SD, SLTP dan SMU melalui Lembaga GN-OTA.

Atas dasar latar belakang itu Yayasan Damandiri bekerjasama dengan Yayasan Supersemar berusaha merangsang anak-anak keluarga kurang mampu yang sekolah di SMU, negeri dan swasta, untuk mengikuti Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN).

Program awal yang dikerjakan adalah membantu anak-anak itu membeli formulir ujian, mondok di tempat ujian dan membayar uang SPP anak-anak itu kalau di terima di Perguruan Tinggi Negeri. Namun harus diakui bahwa kualitas anak-anak keluarga kurang mampu itu begitu rendahnya sehingga target bantuan yang disediakan setiap tahun tidak bisa diserap seluruhnya.

Untuk memperbaiki kondisi itu, mulai tahun 2002 bantuan itu ditingkatkan menjadi Bantuan Peningkatan Mutu Pendidikan untuk Anak-anak dari Keluarga Kurang Mampu yang bersekolah di SMU, SMK dan Madrasah Aliyah di kawasan timur Indonesia. Bantuan berupa tabungan itu dinamakan Program Belajar Mandiri. Program peningkatan mutu pendidikan tersebut telah diangkat secara nasional pada tanggal 2 Mei 2002 yang lalu sebagai “gerakan nasional peningkatan mutu pendidikan”.crs-sh-am (Diterbitkan juga di Majalah Tokoh Indonesia Edisi 26)

*** TokohIndonesia.Com (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)