Rakyat Bahagia, Katanya
Bukan yang berharap yang gagal, tapi yang seharusnya hadir.
Seorang anak bunuh diri karena tak punya pena. Pemerintah bilang rakyat paling bahagia di dunia. Kalau itu bukan ironi, lalu apa?
Seorang anak SD di Ngada, Nusa Tenggara Timur, ditemukan gantung diri. Ia baru kelas empat. Beberapa jam sebelumnya, ia bilang ke ibunya: ingin beli buku dan pena, tapi uang tak ada. Permintaannya kecil, Rp10 ribu. Tak terpenuhi. Ia memilih diam, lalu pergi.
Di tempat lain, pemerintah mengklaim rakyat Indonesia termasuk yang paling bahagia di dunia. Indeks global menyebutkan demikian. Media ikut mengangkat. Publik disuguhkan narasi positif. Kemiskinan turun. Makan Bergizi Gratis jalan. Negara, katanya, sedang baik-baik saja.
Tapi kalau satu anak bisa menyerah hanya karena tak mampu beli pena, apa arti semua itu? Bagaimana mungkin rakyat paling bahagia di dunia hidup dalam keputusasaan sekecil itu?
Statistik selalu datang lebih dulu daripada cerita. Ia rapi, menyeluruh, tampak meyakinkan. Tapi yang tak sempat bicara, tak akan dihitung. Yang tidak punya form survei, akan terlewat. Yang diam, tak akan masuk grafik.
Masyarakat sering lupa bahwa angka bukan cermin utuh. Ia ringkasan, bukan kenyataan. Ia mewakili sebagian, dan mengabaikan sisanya. Karena itu, ketika pemerintah bilang “rakyat bahagia” karena hasil survei, kita perlu bertanya ulang: siapa saja yang ditanya?
Anak itu tidak. Keluarganya juga mungkin tidak. Bahkan sebagian besar warga di daerah seperti Ngada mungkin tak sempat jadi responden. Tapi mereka tetap bagian dari republik ini. Seharusnya.
Mungkin kita terlalu sering keliru memahami makna “bahagia”. Negara mengukurnya dari persepsi, bukan dari kondisi. Dari kata “puas”, bukan dari jaminan atas kebutuhan dasar.
Tapi bertahan bukan berarti bahagia. Tersenyum bukan berarti cukup.
Warga miskin terbiasa tak mengeluh karena tahu keluhan mereka tidak akan sampai. Itu bukan ketenangan. Itu ketidakberdayaan. Dan ketika ketidakberdayaan ini diolah jadi angka bahagia, lalu dirayakan dalam laporan resmi, kita sedang menutup mata sambil berkata: “Semua baik-baik saja.”
Klaim keberhasilan program seperti PIP (Program Indonesia Pintar) atau MBG (Makan Bergizi Gratis) bisa dipahami. Tapi kasus seperti ini menguji semua klaim itu.
Jika satu anak masih bisa kehilangan harapan hanya karena tak punya alat tulis, maka sistem yang kita bangun belum menyentuh akar.
Belakangan muncul jawaban tentang kasus anak SD bunuh diri ini: dana belum cair. Kartu belum aktif. Administasi belum lengkap. Tapi ini bukan soal dokumen. Ini soal kegagalan melihat. Soal negara yang hanya hadir dalam sistem, tapi absen dalam hidup orang-orang yang paling membutuhkannya.
Kalau negara baru hadir setelah semuanya terlambat, lalu apa gunanya?
Mereka yang hidup di pelosok tidak minta banyak. Tidak bicara soal revolusi digital, AI, atau teknologi hijau. Kadang hanya butuh satu hal kecil: pena, buku, atau seragam. Tapi bahkan untuk itu pun, kadang tak ada yang datang.
Kita selalu bicara soal program. Tapi lupa bicara soal perhatian. Karena dalam banyak kasus, kegagalan bukan berasal dari kekurangan dana. Tapi dari kekurangan empati.
Sebagian orang mungkin akan berkata: “Itu hanya satu kasus.” Tapi satu kasus saja cukup, kalau kita masih menganggap satu nyawa itu penting. Kita tak perlu ribuan tragedi untuk menyadari ada yang salah. Kita hanya perlu tidak memalingkan muka.
Ironi terbesar dari negara ini bukan hanya anak yang meninggal karena tak punya pena. Tapi kenyataan bahwa setelah itu pun, sistem tidak buru-buru berbenah. Tidak merasa gagal. Tidak merasa perlu minta maaf.
Jika kita masih percaya pada tanggung jawab sosial, seharusnya berita semacam ini membuat kita marah. Tapi yang terjadi: negara menjawab dengan prosedur, publik menjawab dengan lirik simpati, lalu semua dilupakan. Kematian ini akan masuk berita, lalu tenggelam oleh konferensi pers berikutnya.
Hari ini, kita dikelilingi klaim keberhasilan. Tentang pertumbuhan. Tentang optimisme. Tentang indeks. Tapi semua itu tak menyentuh peristiwa ini. Statistik tak mencegah seorang anak menggantung diri. Survei tidak mengembalikan seseorang yang memilih menyerah karena tak bisa ikut pelajaran.
Dan barangkali, memang lebih mudah membanggakan angka daripada memastikan satu anak saja tak tertinggal. Lebih mudah sibuk menyusun narasi, ketimbang mendengar. (Atur Lorielcide / TokohIndonesia.com)




