Gibran Korban Kerakusan Kekuasaan

Masih Ada Sisa Waktu Mundur Bermartabat

|| Gibran yang kadang tampak linglung dan kebingungan sesungguhnya adalah korban dari dua poros politik yang berkelindan dalam kerakusan serta kehausan kekuasaan. Kerakusan kekuasaan diwakili oleh Jokowi yang ambisius melanggengkan kuasa dinasti politik, sedangkan kehausan kekuasaan diwakili oleh Prabowo setelah tiga kali kalah dalam Pilpres. Gibran, sebagai mantra transaksi, berujung menjadi tumbal. Namun, korban sesungguhnya dari kerakusan kuasa ini tidak lain adalah Rakyat Republik Indonesia.

Oh… tahe! Ini hanya sekadar Catatan Kilas. Di balik fasad kemenangan elektoral yang gemilang dan seremoni pelantikan yang megah pada Pilpres 2024, tersimpan sebuah narasi kelam tentang pertemuan dua ambisi raksasa yang pada akhirnya meretakkan fondasi demokrasi Indonesia. Ini bukan sekadar kisah tentang angka perolehan suara, melainkan sebuah drama politik tingkat tinggi tempat Gibran Rakabuming Raka terjebak di tengah pusaran kerakusan kekuasaan yang saling mengunci antara ayahnya, Joko Widodo, dan mitranya, Prabowo Subianto. Namun, aliansi yang dibangun di atas dasar transaksi politik itu ternyata rapuh, dan retakannya mulai terlihat jelas ketika skandal penyadapan ilegal serta kontroversi keabsahan ijazah Gibran terbongkar ke permukaan.

Semuanya bermula dari sebuah “pakta diam-diam” yang mengubah peta politik nasional secara drastis. Berawal ketika Prabowo Subianto—yang selama lima tahun pertama pemerintahan Jokowi dikenal sebagai pesaing dan oposisi paling vokal—tiba-tiba melakukan pembalikan haluan 180 derajat. Kritik-kritik tajamnya berubah menjadi sanjungan setinggi langit. Ia tampak rela merendahkan egonya, menyanjung Jokowi sebagai guru politiknya, dan menyatakan diri siap menjadi mitra setia demi satu tujuan tunggal: merebut Istana Negara setelah tiga kali gagal. Namun, restu dari Jokowi yang masih sangat populer itu tidak diberikan secara cuma-cuma. Ada harga yang harus dibayar, dan harganya adalah Gibran.

Bagi Jokowi, kecemasan akan kehilangan pengaruh tampak menghantuinya seiring berakhirnya masa jabatan. Ia tidak rela warisan dan kekuasaannya lenyap begitu saja setelah turun takhta. Maka, lahirlah proyek politik dinasti: menempatkan putra sulungnya di kursi Wakil Presiden. Ini, diakui atau tidak, adalah cara licik untuk memastikan bahwa bayang-bayang Jokowi tetap menghantui setiap keputusan negara. Di sinilah kedua ambisi itu bertemu. Ambisi Prabowo untuk akhirnya menjadi presiden berkelindan erat dengan ambisi Jokowi untuk melanggengkan dinastinya. Gibran, dalam skenario ini, bukan lagi dilihat sebagai individu, melainkan sebagai alat tukar, sebuah mantra, dan “tiket emas” yang memungkinkan Prabowo mengakses basis massa Jokowi sekaligus menjadi perisai bagi Jokowi untuk mempertahankan kendali dari belakang layar.

Untuk meloloskan transaksi politik yang secara moral dipertanyakan ini, mekanisme negara kemudian dikerahkan tanpa rasa malu. Hambatan terbesar adalah aturan konstitusional: Gibran terlalu muda. Solusinya datang dari lembaga yang seharusnya menjadi penjaga konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK). Melalui Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 yang dipimpin oleh Anwar Usman—saudara ipar Presiden sekaligus paman Gibran—batas usia calon wakil presiden dilonggarkan dengan pengecualian khusus. Putusan ini, yang oleh banyak ahli hukum disebut cacat etik dan kental akan konflik kepentingan, menjadi pintu gerbang legalitas bagi Gibran. Hukum tidak lagi berdiri tegak, melainkan membungkuk tunduk pada kehendak penguasa.

Belakangan, bau busuk lain turut terbongkar, yaitu dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (terkait syarat pendidikan) guna memuluskan pencalonan Gibran. Terbongkarnya kebusukan ini berujung pada keputusan MK dan MA sebagai dua lembaga peradilan tertinggi.

Namun, rekayasa aturan saja tidak cukup. Mesin kekuasaan negara digerakkan secara total. Bantuan Sosial (Bansos) diubah fungsinya menjadi alat kampanye terselubung untuk menciptakan ketergantungan psikologis pemilih kepada pemerintah petahana. Di tingkat akar rumput, struktur birokrasi hingga pemerintahan desa dimobilisasi. Bahkan aparat keamanan dilibatkan secara masif, hingga memicu munculnya istilah “Parcok” (Partai Cokelat)—sebuah sindiran pahit tentang bagaimana aparat dan struktur pemerintahan digunakan untuk memenangkan pertarungan politik. Selain kepolisian, institusi intelijen juga diduga terlibat dalam operasi psikologis massal dan pengawasan terhadap lawan politik demi memastikan iklim yang menguntungkan kubu yang didukung incumbent.

Kemenangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024, dapat diasumsikan, bukanlah kemenangan murni atas dasar pertarungan gagasan, melainkan kemenangan atas dasar mobilisasi sumber daya negara yang tidak adil.

Kekuasaan pun akhirnya digenggam Prabowo-Gibran. Namun, aliansi strategis antara poros Jokowi dan poros Prabowo yang tampak solid di permukaan ternyata menyimpan benih-benih keretakan yang siap meledak. Retakan itu semakin lebar ketika terbongkarnya skandal penyadapan ilegal yang melibatkan jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang dekat dengan apa yang disebut sebagai “Geng Solo”. Praktik pengupasan privasi warga negara, aktivis, dan lawan politik ini bukan hanya pelanggaran HAM berat, melainkan juga menunjukkan adanya penggunaan aparat keamanan untuk kepentingan politik kelompok tertentu. Skandal ini membuka mata publik bahwa di balik klaim stabilitas keamanan, terdapat mesin represi yang bekerja secara ilegal untuk melindungi kekuasaan kelompok, yang justru menimbulkan ketidakpercayaan mendalam terhadap integritas institusi kepolisian dan hubungan gelapnya dengan lingkaran kekuasaan di Solo.

Badai ini kian bergejolak ketika kontroversi keabsahan ijazah SMA Gibran mencuat ke permukaan. Publik mempertanyakan keaslian dokumen pendidikan sang Wakil Presiden, yang berujung pada gugatan hukum hingga dikeluarkannya keputusan final oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait sengketa ijazah tersebut.

Hari ini, dua tahun setelah pelantikan, warisan dari transaksi politik itu menunjukkan keretakannya yang nyata.

Legitimasi pemerintahan Prabowo-Gibran terus digerogoti oleh krisis kepercayaan yang parah. Gibran, yang awalnya diharapkan menjadi wajah baru yang segar, kini justru menjadi simbol dari segala kemerosotan nilai demokrasi. Ia terperangkap dalam labirin yang diciptakan oleh kerakusan kekuasaan keluarganya dan kehausan kekuasaan mitranya. Di satu sisi, ia adalah korban dari ambisi ayahnya yang memaksanya masuk ke arena politik nasional sebelum siap; di sisi lain, ia adalah bagian dari mesin kekuasaan yang dibangun melalui praktik-praktik antidemokratis, penyadapan ilegal, dan manipulasi hukum.

Maka, masih ada sisa kesempatan bagi Gibran untuk mengambil langkah bijak dan terpuji: mengundurkan diri melalui kesepakatan politik yang bermartabat. Langkah ini jauh lebih terhormat daripada dipaksa dimakzulkan, yang justru akan memeteraikan noda kerakusan kekuasaan dinasti keluarganya serta membawa implikasi hukum yang berkepanjangan.

Catatan ini adalah peringatan keras bagi bangsa Indonesia: ketika ambisi pribadi ditempatkan di atas konstitusi, ketika hukum dijadikan alat justifikasi, dan ketika negara digunakan sebagai properti pribadi, maka demokrasi tidak mati dengan ledakan besar, melainkan mati perlahan-lahan. Gibran mungkin adalah korban dari skenario besar kali ini, tetapi rakyat Indonesia adalah korban yang sesungguhnya. Rakyat harus hidup di bawah naungan kekuasaan yang lahir dari rahim ketidakadilan, diawasi oleh aparat yang menyadap secara ilegal, dan dilindungi oleh hakim-hakim yang menjual independensinya demi kepentingan dinasti.

Jakarta, 12 November 2026

Ch. Robin Simanullang, Catatan Kilas, TokohIndonesia.com – tokoh.id