PDIP Makin Matang
[OPINI] – CATATAN KILAS – Catatan Kilas Ch. Robin Simanullang (10/2/2011) | Bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang tercermin dari sikap ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri, berpolitik itu sebuah kepastian, ada visi dan prinsip yang teguh. Sikap ini seringkali dimanfaatkan partai dan politisi lain demi kepentingan politik mereka, terutama politik transaksional. Tampaknya, PDIP juga menyadari hal ini, sehingga dalam implementasi prinsipnya sudah semakin matang.
Kematangan itu, antara lain, terlihat dari pernyataan bahwa PDIP membuka diri jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tertarik dan menawarkan posisi di kabinet kepada kader partai itu. Namun, tawaran tersebut belum tentu diambil. Kita lihat dulu, apa iya kader PDIP diminta. Kalau ada tawaran ya kami sambut. Tapi apakah kami akan terima atau tidak, itu kan terserah kami,” ujar Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Puan Maharani, Rabu (9/2/2011) di Jakarta.
Puan mengatakan, jika memang ditawari, PDIP akan melihat siapa kader yang diminta dan apa relevansinya. “Jika ada kader PDI-P yang ditawari posisi di kabinet, yang bersangkutan harus melaporkan diri ke partai untuk kemudian tawaran tersebut dibahas di partai.Jika tawaran itu diterima, yang bersangkutan akan masuk kabinet sebagai individu,” ujar Puan. Dalam kaitan itu, Puan menegaskan meski membuka diri terhadap pendekatan Demokrat, posisi PDIP tetap sebagai oposisi. “Tetap berpegang pada hasil kongres PDIP di Bali, sehingga tak mungkin akan bergabung dengan Sekretariat Gabungan (Setgab),” jelas Puan. Saat ini Setgab beranggotakan Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa.
Pernyataan PDIP ini, tak heran, bila membuat politisi partai lain, khususnya partai yang bermanuver di Setgab, tersentak. Posisi PDIP tidak ’empuk’ lagi dijadikan sebagai alat permainan posisi tawar kepada Presiden, terutama dalam kaitan isu reshuffle kabinet yang dalam beberapa bulan belakangan tertunda-tunda.
Ini saatnya bagi Presiden SBY, juga bagi PDIP (Megawati Soekarnoputri) untuk bersatu bersama semua komponen bangsa untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini dari ancaman kegagalan. Tidaklah lebih penting jabatan Presiden daripada prinsip kerakyatan dan kebangsaan, keberagaman dan kebebasan beragama, serta ketaatasasan pada nilai-nilai dasar Pancasila dan UUD 1945. Ini saatnya mendengar nurani rakyat yang telah digelisahkan para tokoh lintas agama dan para cendekiawan belakangan ini: Supaya bangsa dan negara ini kembali ke jalan yang benar (Pancasila dan UUD 1945).
Apalagi Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustofa menimpali Puan. “Tidak ada keharusan bagi PDI-P untuk menjadi anggota Sekretariat Gabungan jika partai itu masuk di pemerintahan,” ujar Saan. Yang penting, menurut Saan, bagaimana sikap politik PDI Perjuangan jika sudah ada di pemerintahan? Saan berharap akan ada nuansa politik yang baru dan lebih baik untuk semua pihak jika PDI-P berada di pemerintahan. Namun, keputusan akhir tentang masuk-tidaknya PDI-P di kabinet, merupakan hak prerogatif Presiden SBY,” kata Saan. Tapi, Saan meyakini bahwa Presiden SBY akan mempertimbangkan dengan serius semua yang disampaikan Puan Maharani.
Pernyataan Puan dan Saan ini mendapat reaksi dari Sekretaris Fraksi Partai Golkara DPR Ade Komaruddin yang juga menjabat Ketua DPP Golkar. Dia menilai sikap PDIP yang menyambut baik tawaran untuk masuk dalam kabinet, namun enggan bergabung di Setgab sebagai wadah koalisi, sebagai suatu sikap tidak jelas. “Kita tidak mengerti ya bagaimana formasinya (kalau tidak di setgab),” ujarnya di DPR, Jakarta, Rabu (9/2/2011).
Kemudian, kematangan PDIP akan diuji jika hal ini benar-benar terjadi. Kata kunci kematangannya adalah pada pernyataan Puan ‘siapa kader yang diminta dan apa relevansinya?’ Jika relevansinya untuk memperkuat prinsip kerakyatan dan kebangsaan, keberagaman dan kebebasan beragama, serta ketaatasasan pada nilai-nilai dasar Pancasila dan UUD 1945, yang selama ini menjadi prinsip teguh dari PDIP, tentu itulah perjuangan dari PDI-Perjuangan. Sebab PDIP akan menjadi aneh jika beroposisi pada prinsip tersebut.
Ini saatnya bagi Presiden SBY, juga bagi PDIP (Megawati Soekarnoputri) untuk bersatu bersama semua komponen bangsa untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini dari ancaman kegagalan. Tidaklah lebih penting jabatan Presiden apalagi jabatan menteri daripada prinsip kerakyatan dan kebangsaan, keberagaman dan kebebasan beragama, serta ketaatasasan pada nilai-nilai dasar Pancasila dan UUD 1945. Ini saatnya mendengar nurani rakyat yang telah digelisahkan para tokoh lintas agama dan para cendekiawan belakangan ini: Supaya bangsa dan negara ini kembali ke jalan yang benar (Pancasila dan UUD 1945). TokohIndonesia.com
© ENSIKONESIA – ENSIKLOPEDI TOKOH INDONESIA
