Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (UUD 1945 hasil amandemen). Sebelumnya (sebelum reformasi), MPR merupakan lembaga tertinggi negara, sebagai pemegang (pelaksana) kedaulatan rakyat (Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat). MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.
Hiruk-pikuk berita tentang beberapa mahasiswa yang menghilang dan diduga dicuci otaknya oleh NII (Negara Islam Indonesia) telah mendominasi berita media massa dalam sebulan terakhir. Beberapa orang yang mengaku mantan NII, bahkan juga mengaku ayah-ibunya NII, telah menjadi narasumber 'utama dan terpercaya' beberapa media televisi, cetak dan online. Mereka selalu mengaitkan NII KW9 dengan Ma'had Al-Zaytun. Bahkan beberapa media cenderung telah bernada menghakimi.
Dewan Pertimbangan Agung (DPA) adalah lembaga tinggi negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan Pasal 16 UUD 45, berfungsi memberi masukan atau pertimbangan kepada presiden. Namun setelah reformasi, dalam UUD 45 yang diamandemen, lembaga ini dihapuskan.
Presiden Soeharto dalam awal pemerintahannya meminta pengertian bersama, bahwa terwujudnya demokrasi yang sehat tidak sama artinya dengan pengertian bahwa 'politik adalah pemegang komando'. Kehidupan demokrasi yang sehat tidak berarti semua golongan lalu hanya 'beramai-ramai' berbicara soal politik saja. Kita juga harus dapat menarik pelajaran jang pandai dalam hal ini.
Perekonomian Indonesia pada 2010 tumbuh 6,1 persen, melampaui target 5,8 persen. Nilai produk domestik bruto naik dari Rp 5.603,9 triliun (2009) menjadi Rp 6.422,9 triliun (2010). Namun, pertumbuhan ekonomi ini menimbulkan kesenjangan di masyarakat. Kelompok masyarakat yang sangat kaya masih menjadi penyokong utama pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi rumah tangga mereka. (HL Kompas, 8/2/2011) Jangan merasa benar di jalan sesat (Buya Syafii)
Berharap mendapat hadiah Nobel Perdamaian, atau setidaknya untuk mendapat pujian internasional, Presiden BJ Habibie melepas Timor Timur dari pangkuan Ibu Pertiwi dengan memberi opsi merdeka kepada rakyat Timtim melalui jajak pendapat.
Jakarta, 20/1/2011: Satgas Pemberantasan Mafia Hukum membantah semua tuduhan Gayus (Mengejutkan, Sembilan Pengakuan Gayus) dalam siaran pers yang dibacakan dan dibagikan kepada pers di Kantor Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) di Jakarta, Rabu (19/1/2011) malam.
Jakarta, Rabu, 19 Januari 2011: Gayus Halomoan Tambunan buka mulut seusai putusan Majelis Hakim yang menghukumnya tujuh tahun penjara. Ada sembilan poin pengakuan Gayus di antaranya keberangkatannya ke Singapura 24 Maret 2010 atas suruhan Sekretaris Stagas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana. Juga keterlibatan agen CIA dalam pemalsuan paspor palsu yang mengaku semua kegiatannya diketahui dan direstui oleh salah seorang anggota Satgas.
Warga Jakarta dan sekitarnya hidup di bawah ancaman kejahatan. Di wilayah ini, setiap 9 menit 56 detik, seorang warga menjadi korban kejahatan. Kalau sebelumnya penumpang kendaraan umum hanya menjumpai pencopet, kini mereka menghadapi aksi kejahatan yang lebih keras, berupa pembekapan, penculikan, dan pembacokan.(Harian Kompas, Senin, 17 Januari 2011). Berita ini yang bohong atau gimana ya? Sebab pemerintah baru saja menegaskan (satu dari 10 keberhasilan), terjaga baiknya keamanan dalam negeri walaupun masih terdapat konflik masyarakat dalam skala kecil.
Staf Ahli Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparinga mengatakankan, Presiden SBY bukanlah orang yang pandai bersolek dalam menampilkan citra diri di depan publik.Publik tahu apa pernyataan ini bohong atau tidak.
Megawati Soekarnoputri, Sutiyoso, Prabowo Subiakto, Wiranto, Ani Yudhoyono, Hatta Rajasa, Aburizal Bakrie, Surya Paloh, Akbar Tandjung, Sri Sultan Hamengkuwono X, Anas Urbaningrum, Hidayat Nurwahid, Jimly, Sri Mulyani, Anggito Abimayu,