Pradoks Intelijen dalam Demokrasi

Catatan Ch. Robin Simanullang | Intelijen itu bersifat rahasia dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan khusus dan pentingnya, oleh karena itu dapat (sangat berpotensi) menjadi ancaman dan berbahaya bagi demokrasi yang membutuhkan akuntabilitas keterbukaan dan transparansi. Dengan kerahasiaan dan ketertutupannya, Intelijen yang tidak profesional dan tidak akuntabel berpotensi menjadi alat kepentingan politik rezim, dan bahkan jahat. Seperti biasa terjadi di negara-negara otoriter, termasuk di Indonesia pada rezim pemerintahan Orde Baru. Kebiasaan Intelijen pada era otoriterianisme itulah yang harus direformasi, reposisi atau reorientasi secara transformatif. Yang di masa kepemimpinan Budi Gunawan di BIN digariskan dalam ProBIN (Program Optimalisasi BIN).

Robert Jervis (2007) dalam Intelligence, Civil-Intelligence Relations, and Democracy menyebut, intelijen dan badan intelijen sama-sama diperlukan bagi demokrasi dan sekaligus merupakan ancaman bagi demokrasi.^[1] Mark M. Lowenthal  (2012) dalam Intelligence: From Secrets to Policy mengatakan, jika aktivitas intelijen tidak dilakukan untuk mendukung kebijakan pemerintah yang sah, maka aktivitas tersebut tidak ada artinya, atau itu operasi jahat yang paling berbahaya. Di sisi lain, pemerintah yang sah—bahkan yang menganut cita-cita dan prinsip demokrasi—terkadang bisa mengambil keputusan dan mengambil tindakan yang dipertanyakan secara moral dan etika.^[2]

Christian Leuprecht dan Hayley McNorton (2021) dalam Intelligence as Democratic Statecraft menyebut, demokrasi perlu dipertahankan, dan intelijen adalah garis pertahanan pertama. Namun, norma demokrasi (liberal) yang membatasi campur tangan negara dalam kehidupan warga negara berarti bahwa keamanan dan akuntabilitas berada dalam ketegangan karena prinsip-prinsip pertama keduanya bertentangan secara diametral: keterbukaan dan transparansi adalah ciri-ciri pemerintahan demokratis, sementara kerahasiaan adalah inti dari operasi intelijen.^[3]

Robert Jervis (2007) menyebut Intelijen itu sangat penting dan menyusahkan. Hal ini penting karena untuk berkembang, atau bahkan untuk bertahan hidup, negara harus memahami lingkungannya dan menilai musuh-musuh yang ada dan yang potensial. Tanpa intelijen yang baik, suatu negara akan bertindak secara membabi buta atau membiarkan ancaman semakin besar tanpa melakukan tindakan penanggulangan. Layanan intelijen juga bisa menimbulkan masalah, bahkan mengesampingkan masalah yang bisa mereka ciptakan ketika mereka tidak memadai. Jika pengetahuan memberi kontribusi pada kekuasaan, maka mereka yang memiliki pengetahuan adalah orang yang berkuasa. Itulah sebabnya badan intelijen yang tidak diatur dengan baik dapat mengancam para pemimpin dan warga negara. Hal ini terutama berlaku ketika lingkungan dan musuh yang perlu dipahami bersifat internal dan eksternal.^[4]

Kapan pun kekuasaan tampak terselubung dalam kerahasiaan, kita cenderung memandangnya dengan rasa kagum. Ladislas Farago menyebut, badan intelijen merupakan sebuah kekuatan misterius bagi pihak luar, yang siap untuk percaya bahwa misteri yang mereka miliki bukanlah rahasia nasional dan kekuatan militer melainkan kejahatan, keburukan, dan intrik. Sistem intelijen yang tepat, tulis Hanson W. Baldwin, adalah institusi yang memiliki potensi besar untuk kebaikan dan kejahatan. “Ia harus memanfaatkan semua orang dan segala metode; ia amoral dan sinis; ia memperdagangkan para pengkhianat dan pahlawan; ia menyuap dan merusak; ia menculik; kadang-kadang, dalam perang, ia membunuh; ia memegang kekuasaan atas hidup dan mati; ia memanfaatkan nafsu yang paling besar dan paling rendah; hal ini memanfaatkan patriotisme yang paling tinggi dan keangkuhan yang paling rendah dalam tim yang sama; hal ini menghalalkan cara untuk mencapai tujuan.” Hanson menambahkan: “Organisasi seperti ini, yang sangat penting dan memiliki kekuatan yang sangat besar, jelas harus dirancang dengan hati-hati dan dipelihara dalam kerangka kerja yang cukup fleksibel agar dapat berfungsi secara efisien, namun tidak cukup luas untuk berkembang sehingga dapat membahayakan demokrasi yang harus dilayaninya. “^[5]

Bagi mereka yang pernah bekerja di sebuah organisasi intelijen, dan mereka yang ikut serta dalam pekerjaan rahasianya, dapat bersaksi bahwa inilah cetak biru sistem intelijen di negara-negara seperti Inggris dan Amerika Serikat. Pasti ada melodrama dalam aktivitas tersebut, karena sifat kerahasiaan yang melahirkannya; namun sebagian besar aktivitasnya adalah pekerjaan rutin yang membosankan dan dilakukan di balik pintu yang terkunci.^[6]

Muhamad Haripin (2022) dalam Masalah-Masalah Intelijen dalam Transisi Politik dari Era Otoritarianisme ke Demokrasi di Indonesia, dalam buku yang diterbitkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berjudul Membangun Intelijen Profesional di Indonesia: Menangkal Ancaman, Menjaga Kebebasan, tentang Dilema Intelijen dan Demokrasi menyimpulkan, bahwa intelijen merupakan pedang bermata dua. Diuraikan, organisasi intelijen memiliki posisi penting dalam kehidupan kenegaraan di Indonesia sejak era awal kemerdekaan hingga masa kini. Informasi yang cepat dan akurat (velox et exactus) menjadi kebutuhan bagi pemimpin sipil serta militer untuk mengambil keputusan strategis. Tanpa informasi yang memadai, negara akan kesulitan dalam memetakan lingkungan strategisnya dan mengidentifikasi ancaman dari dalam maupun luar negeri, serta upaya penangkalan yang sebaiknya dijalankan. Selanjutnya, kemampuan penggalangan yang dimiliki intelijen memiliki peran penting dalam menciptakan kondisi tertentu yang menguntungkan pemerintah ataupun masyarakat. Kebutuhan atas badan intelijen terekam dengan jelas dalam sejarah politik dan keamanan di Indonesia.

Namun di sisi lain, intelijen juga justru acap kali menjadi sumber masalah. Sifat tertutup dan rahasia dari organisasi serta kegiatan intelijen merupakan prakondisi bagi terjadinya penyelewengan kekuasaan dan pelanggaran hukum. Aksi penyadapan, sabotase, dan disinformasi yang dilakukan secara sistematis oleh agen maupun badan intelijen dapat menjadi senjata politik dari pemerintah yang berkuasa untuk melemahkan gerakan oposisi serta membungkam kritik dari masyarakat sipil.^[7]

Itulah pradoks Intelijen dalam demokrasi. Oleh karena itu dibutuhkan Badan Intelijen dan Intelijen profesional yang harus kredibel beroperasi secara rahasia dalam melaksanakan kewenangan khususnya dengan memastikan kepatuhan mereka atas mandat, sumpah/janji, kode etik, peraturan, undang-undang dan konstitusi.

Bersambung: 3. Akuntabilitas Intelijen Selaras Demokrasi

Sebelumnya: 1. Perlukah Intelijen dalam Demokrasi?

Footnotes:

^[1] Jervis, Robert, 2007. Intelligence, Civil-Intelligence Relations, and Democracy; in Reforming Intelligence: Obstacles to Democratic Control and Effectiveness. Austin: University of Texas Press, p. vii.

^[2] Lowenthal, Mark M., 2012. Intelligence: From Secrets to Policy. Fifth Edition. Los Angeles: SAGE/CQ Press, p. 310.

^[3] Leuprecht, Christian, and Hayley McNorton, 2021. Intelligence as Democratic Statecraft: Patterns of Civil-Intelligence Relations Across the Five Eyes Security Community – the United States, United Kingdom, Canada, Australia, and New Zealand Get access Arrow. Oxford: Oxford University Press, p. 1.

^[4] Jervis, Robert, 2007. Intelligence, Civil-Intelligence Relations, and Democracy, p. vii.

^[5] Farago, Ladislas, 1972. Spymaster (Original Title: War of Wits), p.111.

^[6] Farago, Ladislas, 1972. Spymaster (Original Title: War of Wits), p.112.

^[7] Haripin, Muhamad, 2022. Masalah-Masalah Intelijen dalam Transisi Politik dari Era Otoritarianisme ke Demokrasi di Indonesia. Dalam Haripin, Muhamad, (ed.), 2022. Membangun Intelijen Profesional di Indonesia, Menangkal Ancaman, Menjaga Kebebasan. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, h. 2-3.