Dambakan Polri Profesional, Modern dan Terpercaya

Kapolri Jenderal Polisi Drs. HM Tito Karnavian, MA, Ph.D mendambakan Polri yang profesional, modern dan terpercaya. Penerima penghargaan Adhi Makayasa (alumni terbaik Akpol 1987) kelahiran Palembang, Sumatera Selatan, 26 Oktober 1964, itu dilantik Presiden Jokowi menjabat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) ke-23, pada 13 Juli 2016. Tito menggantikan Jenderal Polisi Badrodin Haiti.

Jenderal Tito Karnavian, Mantan Kepala Detasemen Khusus Anti Teror (Densus 88) Bareskrim Polri (2009-2010) dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT, 16 Maret 2016 -13 Juli 2016), yang dikenal memiliki banyak prestasi dalam berbagai bidang tugas kepolisian, di antaranya penanggulangan terorisme, itu dalam mengemban tugas sebagai Kapolri, bertekad (mendambakan, memiliki visi) untuk mewujudkan Polri yang makin profesional, modern dan terpercaya, guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong-royong.

Mantan Kapolda Metro Jaya (12 Juni 2015-16 Maret 2016) dan Kapolda Papua (21 September 2012-16 Juli 2014), itu menjabarkan visinya sebagai berikut:

1. Profesional: Meningkatkan kompetensi SDM Polri yang semakin berkualitas melalui peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan serta melakukan pola-pola pemolisian berdasarkan porsedur baku yang sudah dipahami, dilaksanakan dan dapat diukur keberhasilannya

2. Modern: Melakukan modernisasi dalam layanan publik yang didukung teknologi sehingga semakin mudah dan cepat diakses oleh masyarakat termasuk pemenuhan kebutuhan Almatsus dan Alpakam yang makin modern

3. Terpercaya: Melakukan reformasi internal menuju Polri yang bersih dan bebas dari KKN, guna terwujudnya penegakan hukum yang obyektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan.

Visi tersebut sejalan dengan visi Trisakti[1] dan Nawacita[2] (Sembilan Program) Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla; Serta amanat Presiden saat melantik Tito Karnavian sebagai Kapolri di Istana Negara, Jakarta, 13 Juli 2016. Presiden meminta Tito untuk fokus pada dua hal dalam menghadapi tantangan yang semakin berat ke depan. Yakni: Pertama, menjaga persatuan, kekompakan dan soliditas internal Polri; Kedua, melakukan reformasi Polri secara menyeluruh dan konsisten.

Guna mewujudkan visi tersebut, Tito, penerima penghargaan Bintang Wiyata Cendekia (lulusan terbaik Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta, 1996), itu menyusun strategi 8-11-10, yakni 8 misi, 11 program dan 10 komitmen. Semua program tersebut dijadwalkan pelaksanaannya dalam tiga tahap waktu: Tahap I berada di 100 hari pertama; Tahap II November 2016-Desember 2019; Tahap III Januari 2020-Desember 2021.

Menyikapi amanat Presiden tersebut, Tito menyatakan cukup optimis bisa membangun soliditas organisasi Polri di semua level, baik di level pimpinan maupun anggota, senior dan junior. Tito menunjuk respon dan dukungan yang mengalir dari hampir semua seniornya yang bintang 2 maupun bintang 3 yang hadir dalam pelantikannya.

“Saya kira banyak memberikan dukungan, sepanjang dalam rangka membangun Polri. Karena komitmen kami bersama adalah untuk membangun Polri. Polrinya baik maka akan bermanfaat bagi perkembangan demokrasi dan sistem pemerintahan, termasuk menjadi negara dan bangsa yang kuat,” kata Tito menjawab pers seusai pelantikannya sebagai Kapolri, Rabu (13/7/2016) siang.

Perihal reformasi kepolisian, Tito akan membuat anggota Polri lebih humanis dan berperilaku non koruptif. Walaupun diakuinya, hal itu membutuhkan waktu karena akan berhubungan dengan kesejahteraan, arogansi kekuasaan dan kewenangan.

Kapolri Tito Karnavian menyatakan keinginannya menjadikan kantor polisi seperti bank. Bukan soal fisiknya, bukan pula soal fungsinya, melainkan soal pelayanan terbaiknya. “Ruang pelayanan publik (di kantor polisi) akan dibuat sedemikian rupa agar mirip bank,” ujar Tito.

Berkaca dari pengalaman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bisa mengubah semua kantor kelurahan dan kecamatan menjadi lebih baik dalam hal pelayanan publik, Tito yakin kantor polisi pun bisa dibuat demikian. “DKI Jakarta saja bisa. Kelurahan, pelayanannya itu sekarang bagus. Petugasnya humanis, layanannya prima, itu yang kami inginkan,” tegas penerima lima kali kenaikan pangkat luar biasa itu (Komisaris ke Ajun Komisaris Besar, 2001; Ajun Komisaris Besar ke Komisaris Besar, 2005; Komisaris Besar ke Brigadir Jenderal, 2009; dan Brigadir Jenderal ke Inspektur Jenderal, 2011) serta dari Komisaris Jenderal (12 April 2016) ke Jenderal Polisi (13 Juli 2016).

Untuk mencegah budaya korupsi di institusi Korps Bhayangkara tersebut, Tito, lulusan Terbaik Lemhannas PPSA 17 (2011) itu antara lain secara bertahap berencana menerapkan kewajiban menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) bagi personel Polri. “Itu salah satu cara untuk menekan budaya koruptif. Tetapi, ini harus bertahap agar tidak goyang. Saya tidak mau langkah saya ini lalu menimbulkan kegoncangan,” ujar Tito di Istana Presiden, Rabu (13/7/2016).

Dia pun mempersiapkan payung hukum rencana kebijakan itu. Salah satunya ialah dengan merancang peraturan Kapolri. Perkap itu akan mengatur soal sistem pelaporan LHKPN dan sanksi. “Nanti akan ada sistem di kepolisian. Laporannya misalnya kepada Irwasda dan Irwasum, lalu ada sanksi internal. Yang tidak mengirim (LHKPN) sesuai deadline tidak bisa promosi, mutasi, sekolah dan sebagainya,” ujar Tito.

Tito menjelaskan reformasi, terutama yang berhubungan masalah kultur perilaku anggota yang lebih humanis, dan perilaku yang non koruptif, akan diupayakan (fokus) semaksimal mungkin. “Memang membutuhkan waktu, karena berhubungan dengan masalah kesejahteraan dan lain-lain,” ujar Tito. Tito berjanji berupaya memaksimalkan kinerja Polri, khususnya terkait pelayanan terhadap masyarakat.

Diawali dari rekrutmen anggota Polri. Polri akan mencari orang-orang terbaik untuk menjadi anggota polisi. “Karena rekrutmen seleksi awal itu 70 persen menentukan kinerja. Kalau memilih orang yang tidak tepat, orang yang salah, mereka nanti akan bukan menjadi pelindung dan pengayom tapi akan menjadi pengganggu masayarakat,” tegas Tito.

Maka, Tito menegaskan, pihaknya akan memberikan pendidikan yang baik, kurikulum yang baik. “Budaya non koruptif dikembangkan di situ, termasuk pengiriman polisi yang muda-muda ke luar negeri melalui program beasiswa LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan),” jelasnya.

Dengan demikian, Tito mengharapkan ada regenerasi, mereka mendapatkan ilmu di negara yang indeks korupsinya rendah, seperti di Amerika dan Inggris. “Kita harapkan mereka bisa membawa kultur tersebut saat pulang ke sini. Kultur mereka, mindset mereka juga nonkoruptif. Ini yang banyak kita lakukan nanti dalam rangka reformasi internal,” jelas Tito.

Dalam rangka peningkatan kinerja, Tito mengatakan, akan mendorong dengan pembentukan satgas-satgas. “Kinerja hal-hal yang penting, seperti terorisme, intoleransi, dan konflik massal, itu menjadi fokus utama saya,” terangnya.

Demikian pula sinergitas dengan lembaga lain. Tito menegaskan, akan melakukan sinergitas dengan TNI, lembaga penegak hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Tito menyebut, kunci yang paling utama dalam membina sinergitas tersebut adalah komunikasi, formal maupun informal. Komunikasi (sinergi) tersebut akan dilakukan mulai dari tingkat atas (memberi contoh) hingga tingkat bawah; Membangun hubungan dengan jajaran TNI, para pimpinan TNI dari semua angkatan; Juga dengan lembaga-lembaga penegak hukum, kejaksaan, KPK, lembaga peradilan, termasuk juga kementerian-kementerian.

“Kita akan membangun hubungan yang baik melalui komunikasi formal maupun informal. Kita akan melakukan kegiatan-kegiatan seperti MoU, rapat rutin, seminar dan dialog. Juga membangun komunikasi informal, mengenal secara personal tanpa harus mengganggu profesionalisme,” jelas Tito.

Tito menegaskan, akan mendorong semua pimpinan, mulai dari Kapolda, Kapolres sampai dengan Kapolsek untuk membangun hubungan internal dua arah (tidak hanya top-down tapi juga bottom-up) dengan anggota masing-masing. “Jadi ada hubungan yang baik, bukan hanya dari pimpinan (komandan) ke bawahan, tapi juga hubungan lebih personal dengan bawahan. Ini yang saya harapkan, jadi harus rajin blusukan ke bawah, tidak hanya sekadar memberi perintah. Ini akan saya dorong semua,” ujar Tito.

Jenderal Pol Tito Karnavian juga menegaskan salah satu fokus utamanya sebagai Kapolri adalah menangani kejahatan yang berimplikasi kontingensi seperti terorisme, konflik intoleransi dan konflik massal.

Penulis: Ch. Robin Simanullang | Bio TokohIndonesia.com