06 | Mikul Dhuwur Mendhem Jero
Sikap Pak Harto, menjunjung tinggi dan menghargai orang tua, tercermin tatkala menghadapi masalah Bung Karno.
Ini merupakan sikapnya sebagai anak petani yang berlatar belakang budaya Jawa dan menjiwai setiap tutur kata dan tindakannya. Adik kandungnya satu ibu, H. Probosutedjo menuturkan khusus kepada wartawan Majalah Tokoh Indonesia.
Di dalam pandangan Pak Probo, dari semula tidak ada keinginan Pak Harto menjadi Presiden. Barangkali itu sudah kehendak Tuhan. Dalam G-30-S/PKI (dinihari 1 Oktober 1965), Pak Harto tidak diculik, itu juga sudah kehendak Tuhan.
Pak Harto—waktu itu Pangkostrad—satu-satunya jenderal yang berani mengambil tindakan, mengambil-alih pimpinan Angkatan Darat (AD). Padahal jenderal AD masih banyak. A.H. Nasution pangkatnya lebih tinggi. Kemudian Umar Wirahadikusumah, pangkatnya sama dengan Pak Harto (Letnan Jenderal). Ibrahim Adjie, juga banyak lainnya. Pak Harto mengusulkan Nasution, tetapi banyak jenderal lain tidak setuju, karena Pak Nas masih sakit dan trauma, baru saja lolos dari penculikan.
“Tetapi kenapa Pak Harto yang tampil?” Soalnya, Pak Harto melihat yang lain-lain menunggu, tidak ada yang mau bertindak. Akhirnya, Pak Harto memanggil dan menghubungi kolega-koleganya bahwa kejadian tersebut, tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang beragama, pasti para pelakunya orang-orang yang tidak beragama.
Semua panglima ditelepon oleh Pak Harto bahwa keadaannya gawat (tujuh jenderal AD diculik dan dibunuh), tetapi saat itu belum ada niat memimpin AD. Pak Harto terpaksa mengambil alih karena tidak ada lagi yang memimpin AD setelah Jenderal Ahmad Yani diculik dan dibunuh.
Pak Harto, dinihari 1 Oktober 1965, mencari Bung Karno yang tidak diketahui sedang ada di mana. Hanya setelah Pak Harto mengeluarkan seruan bahwa semua petinggi negara harus melapor ke Kostrad, ajudan Bung Karno, Kolonel Bambang Widjanarko melapor bahwa Bung Karno ada di Halim Perdanakusuma.
Karena Bung Karno ada di Halim, Pak Harto kaget, “koq ada di Halim?” Sedangkan RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat) baru saja melacak bahwa para jenderal yang hilang dibawa ke arah Halim. Kenapa Bung Karno ada di sana? Pak Harto kemudian meminta Bung Karno kembali ke Istana. Bung Karno setuju, kembali ke Istana.
Pak Harto, menurut Pak Probo, dari dulu tidak punya cita-cita menjadi pemimpin bangsa ini. Untuk mendukung anggapannya, Pak Probo bertutur kilas balik. Ketika pangkatnya masih saja letnan kolonel, Pak Harto hampir putus asa. Ia mau berhenti dari militer. Karena pangkatnya tidak naik-naik, dari 1947 sampai 1954, tetap Letkol, Pak Harto ingin mengundurkan diri.
Pak Harto bicara kepada Bu Harto (istrinya): “Kita begini-begini saja, tidak ada penghargaan. Kita beli taksi saja, saya mau jadi supir taksi.” Lantas dijawab oleh Bu Harto: “Dulu waktu melamar saya kan nggak jadi mau jadi supir taksi.” Tertawa… ha…ha…ha…!
“Ini betul kejadian,” kata Pak Probo. Pak Harto pasrah, biarlah terus jadi Letkol, yang lain-lain juga begitu. Baru tahun 1956, Pak Harto diangkat menjadi Kepala Staf Kodam Diponegoro, tahun 1958 jadi Panglima Kodam Diponegoro.
Kemudian, orang-orang PKI menuduh Pak Harto korupsi ketika menjadi Panglima Kodam Diponegoro. Tuduhan itu disebarluaskan oleh orang PKI, namanya Sunaryo, Komandan CPM di Jawa Tengah. Pak Harto dilaporkan sampai ke pusat, ke Gatot Subroto dan A H Nasution. Kemudian Pak Harto diberhentikan dari Pangdam Diponegoro (1959) sebelum waktunya. Lalu Pak Harto mengikuti Seskoad tahun 1960, pangkatnya naik jadi Brigadir Jenderal.
Bung Karno Marah
Sewaktu Pak Harto mengambil alih pimpinan AD, Bung Karno tidak setuju. Bung Karno marah-marah, Pak Harto dikatakan koppig, keras kepala. “Kenapa tidak minta izin sama saya. Yang menentukan Panglima saya, bukan mengambil alih sendiri begitu,” hardik Bung Karno.
Lantas Pak Harto dibela oleh Panglima AL, Mulyadi: “Pimpinan AD, Pak Yani, sudah gugur diculik. Pembantu-pembantu yang lain tidak ada. Tidak ada yang berani mengambil alih pimpinan AD. Sebenarnya kita harus menghargai Pak Harto.”
Karena Bung Karno marah, Pak Harto tidak diperkenankan menjadi Panglima AD. Lalu Bung Karno mengangkat Letjen Pranoto Reksosamudra. Kalau begitu, kata Pak Harto kepada Bung Karno, “saya tidak bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban. Lantas Bung Karno seketika itu juga menunjuk Pak Harto sebagai Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib).
Ternyata kemudian, Pranoto tidak disetujui oleh para perwira tinggi AD, akhirnya dicabut, dan Bung Karno mengangkat Pak Harto menjadi Panglima AD. Sejak itu, Pak Harto meminta keterangan yang sebenarnya dari Bung Karno tentang peran PKI. “PKI jelas berkhianat pada republik. Yang menculik kolega saya, tujuh jenderal, adalah Untung di bawah pimpinan Latief yang PKI. Jadi PKI harus dibubarkan,” kata Pak Harto kepada Bung Karno.
Bung Karno tidak mau. Kalau Bung Karno waktu itu mau membubarkan PKI, ia mungkin masih tetap jadi presiden. MPRS mungkin tidak menolak pertanggungjawabannya. “Paling-paling Bung Karno digoyang oleh rakyat, dan Pak Harto pasti melindungi,” kata Pak Probo.
Pak Harto sangat kecewa karena Bung Karno tidak mau berbicara apalagi menyalahkan PKI. Kenapa Bung Karno selalu melindungi PKI, kenapa tidak mau membuka yang sebenarnya. Siapa dalang pembunuhan tujuh jenderal. Tidak mungkin kalau tidak didalangi. Akhirnya Bung Karno tidak marah lagi. Tetapi ia sering bertanya.
Suatu kali, pada sidang kabinet, Pak Harto merenung sendiri, ia hanya dikawal ajudan. Lantas Bung Karno mendatangi Pak Harto, bertanya dalam bahasa Jawa: “Har, aku iki arep ko apake?” (Har, aku ini akan kau apakan).
“Pak saya ini kan anak petani. Anak tani itu kepandaiannya cuma, sok nek gede biso mikul duwur mendem jero. (Artinya, memikul jenazah tinggi-tinggi dan menguburnya dalam-dalam).
“Opo bener koe iku ngono.” (Apa benar kamu itu begitu).
“Ya, boleh dibuktikan Pak. Saya tidak ingin apa-apa, Cuma kejahatan itu harus dibongkar.”
Pak Harto hanya meminta Bung Karno membongkar siapa yang mendalangi pembunuhan tujuh jenderal. Lantas terjadi dialog antara Bung Karno dan Pak Harto. “Nasakom (nasional, agama, komunis) telah saya jual kepada dunia melalui PBB dan saya termasuk pemimpin dunia. Kalau PKI dibubarkan akan hilang muka saya sebagai pemimpin dunia,” kata Bung Karno.
“Ya, tapi PKI sudah berkhianat, bagaimana memelihara orang yang sudah begini? Pak, kita berjuang untuk rakyat. Rakyat menuntut bubarkan PKI. Maksud baik Bapak merangkul PKI, tetapi ternyata PKI telah berkhianat,” ujar Pak Harto.
Dalam kesempatan lain, Pak Harto kembali menyampaikan tuntutan rakyat untuk membubarkan PKI yang sudah dua kali melakukan pemberontakan. Namun Bung Karno bersikeras: “Kau selalu mendesak saya untuk bubarkan PKI. Saya minta bubarkan KAMI dan Front Pancasila, tidak dilakukan,”
Pak Harto menjawab tegas, tetapi tetap dengan rasa hormat: “Tidak bisa Pak. KAMI dan Front Pancasila itulah yang mendukung dan membela Pancasila.”
“Ya, sudahlah nanti saja.” Jawaban Bung Karno tidak membuat persoalan G-30-S/PKI jelas dan selesai.
Menurut Pak Probo, mikul duwur yang dimaksudkan Pak Harto adalah menjunjung tinggi ajaran Bung Karno. Kenyataannya, setelah menjadi pejabat presiden dan presiden, Pak Harto benar-benar menjunjung tinggi ajaran dan warisan Bung Karno, Pancasila dan UUD 1945, yang dijadikan dasar negara. Mendem jero, artinya, rahasia dari orang tua tidak dibuka.
Kemudian Pak Harto menerima Surat Perintah 11 Maret 1966 untuk mengamankan situasi dan ajaran-ajaran Bung Karno.
Dengan alasan itu, Pak Harto tidak mau mengusut lagi siapa sebenarnya yang ada di belakang pemberontakan PKI.
Sebenarnya, menurut perkiraan Pak Probo, Bung Karno tahu. Karena menjelang G-30-S/PKI, malamnya (tanggal 30 September) ada seminar teknologi di Istora Senayan yang diselenggarakan Ir. Hartoyo. Bung Karno hadir di seminar tersebut. Dari situ Bung Karno tidak kembali ke Istana, tetapi langsung ke Halim. Probo mengutip keterangan ajudan Bung Karno, Bambang Wijanarko.
Lantaran Pak Harto sudah bilang mikul duwur, mau menjunjung tinggi ajaran-ajaran Bung Karno, dan mendem jero, tidak akan membongkar rahasianya. Pak Harto tidak mau mengadili Bung Karno, meskipun banyak tuntutan untuk mengadilinya. Bung Karno hanya diasingkan di Wisma Yaso.
Sidang Istimewa MPRS Maret 1967, meminta pertanggungjawaban Bung Karno. Bung Karno hanya bicara tentang Nasakom, Resopim dan lain-lain, tetapi tidak menyinggung G-30-S/PKI. MPRS tidak bisa terima.
Kemudian diadakan sidang sekali lagi, Maret 1968. Jawaban Bung Karno begitu lagi. Akhirnya, MPRS mengukuhkan Pak Harto sebagai Presiden RI Kedua.
Kemudian diselenggarakan Pemilu 1971. MPR hasil Pemilu 1971 memilih kembali Pak Harto menjadi Presiden, dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX menjadi Wakil Presiden. Pak Harto tetap konsisten mikul duwur, mendem jero. Dia tidak mau memenuhi tuntutan massa untuk mengadili Bung Karno. Dia mencegah Bung Karno di Mahmilubkan. Karena Bung Karno telah meletakkan fondasi sebuah negara merdeka yang dipersatukan oleh Pancasila. Pak Harto menerjemahkan ideologi dan dasar negara itu dalam kehidupan nyata. sahbuddin hamzah, wawancara TokohIndonesia.com, dan berbagai sumber, di antaranya Otobiografi Soeharto. (Majalah Tokoh Indonesia No.24)
***TokohIndonesia.com (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)
