Alumni ITB Jadi Ahli Keuangan

[ Hartadi A Sarwono ]
 
0
333
Hartadi A Sarwono
Hartadi A Sarwono | Tokoh.ID

[DIREKTORI] Deputi Gubernur Bank Indonesia ini lahir di Jakarta, 10 Agustus 1952. Menyelesaikan pendidikan Sarjana di Institut Teknologi Bandung, dan memperoleh gelar MA di bidang Macroeconomics dan PhD di bidang Monetary Theory and Policy, keduanya di University of Oregon, Eugens-Oregon, Amerika Serikat.

Mengawali karir sebagai staf di Bank Indonesia pada tahun 1980. Tahun 1997-1990 menjabat sebagai Deputi Direktur di Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter. Kemudian, tahun 2000 dipercayan sebagai direktur di direktorat tersebut. Pada 2003, menjabat Kepala Perwakilan Bank Indonesia di Tokyo. Lalu diangkat menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia sesuai Keputusan Presiden NO.102/M TAHUN 2003, tertanggal 13 Juni 2003

Jakarta 19/5/03: Hartadi A Sarwono terpilih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru menggantikan posisi Miranda Swaray Goeltom. Hartadi terpilih melalui proses musyawarah untuk mufakat atau lobi antara pimpinan fraksi dan pimpinan Komisi IX DPR, Senin 19/5/03 malam di Gedung DPR, Jakarta. Ia mengungguli kandidat lainnya Bambang Sindu Wahyudi dan Siti CH Fadjrijah.

Hartadi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Perwakilan BI di Tokyo, Jepang, sejak Februari lalu. Sebelum bertugas di Tokyo, ia menjabat sebagai Direktur Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter. Semnetara, Bambang Sindu adalah Direktur Direktorat Teknologi Informasi BI. Sedangkan Fadjrijah adalah Direktur Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan.

Hartadi adalah doktor di bidang teori dan kebijakan moneter dari Universitas of Oregon AS. Ia memang selama ini lebih banyak menggumuli bidang moneter.

Proses pemilihan diawali proses fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan yang digelar Komisi IX DPR, sejak Senin pagi. Diawali dengan presentasi masing-masing calon tentang visi dan misinya yang dimulia dari Bambang Sindu Wahyudi, Hartai A Sarwono dan Siti CH Fadjrijah. Setelah sebelumnya didahului presentasi pengantar Gubernur BI Syahril Sabirin. Menurut Syahril yang telah berakhir masa jabatannya 17 Mei 2003, ketiga kandidat memiliki kapasistas yang sama di bidangnya masing-masing.

Selanjutnya, ketiga kandidat diminta menjawab sejumlah pertanyaan yang diajukan anggota Komisi IX selama lebih kurang 2,5 jam. Bambang Sindu mendapat kesempatan pertama. Direktur Teknologi Informasi BI ini diuji mulai pukul 10.30 WIB hingga pukul 13.00 WIB. Setelah itu giliran Hartadi mulai pukul 15.00 WIB sampai jam 17.30 WIB. Terakhir kesempatan Siti Fadjrijah.

Bambang yang mendapat giliran pertama dalam tes tersebut memaparkan pentingnya pengembangan teknologi informasi dalam membangun good governance. ”Pemanfaatan teknologi informasi dapat mengurangi kemungkinan timbulnya kolusi. Sebab, telah ada sistem untuk menjalankannya. Sehingga, intervensi dari berbagai pihak dapat dikurangi,” papar Bambang.

Bagi Direktur Direktorat Teknologi Informasi (TI) itu, pelaksanaan good governance menjadi hal krusial untuk membangun kembali citranya sekaligus menciptakan kebijakan yang tepat. Untuk pemeliharaan stabilitas moneter, misalnya, manfaat langsung TI ditunjukkan dalam bentuk perluasan akses informasi yang diinginkan pihak yang terkait BI.

Selanjutnya, giliran Hartadi menyampaikan visi dan misinya. Hartadi menekankan, untuk membangun BI sebagai bank sentral terpercaya, diperlukan perubahan dan pembaruan yang menyangkut program pembenahan internal dan program peningkatan kinerja BI. Menurut Hartadi, yang perlu mendapat perhatian utama adalah upaya meningkatkan kompetensi dan integritas seluruh jajaran BI. Peningkatan itu harus dibarengi pula dengan reorganisasi di tubuh BI agar bank sentral ini mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan strategis yang cepat dan dinamis.

Sedangkan menyoal sikap pemerintah atas Dana Moneter Internasional (IMF), Hartadi mengatakan, cukup realistis bagi pemerintah untuk mengakhiri program IMF pada akhir 2003. Tapi dengan tetap melakukan pembayaran pinjaman sesuai jadwal dan menerima Post-Program Monitoring. Menurut dia, pemerintah harus menyambut baik dukungan sejumlah negara sahabat yang mengharapkan Indonesia dapat keluar dari program IMF dengan predikat baik.

Hartadi dalam makalahnya yang berjudul “Meningkatkan Peranan Bank Indonesia Dalam Mempercepat Pemulihan dan Pembangunan Ekonomi Nasional” menekankan, guna membangun BI sebagai bank sentral terpercaya, diperlukan perubahan dan pembaruan yang menyangkut program pembenahan internal dan program peningkatan kinerja BI.

Dalam pembenahan internal di tubuh BI, yang perlu mendapat perhatian utama adalah upaya untuk meningkatkan kompetensi dan integritas seluruh jajaran BI. Peningkatan kompetensi dan integritas itu perlu dibarengi pula dengan reorganisasi di tubuh BI, agar BI mampu menyeseuaikan diri terhadap perubahan lingkungan strategis yang cepat dan dinamis.

Pembenahan internal belum cukup jika tidak dibarengi peningkatan kinerja BI. Peningkatan kinerja, demikian Hartadi, merupakan jawaban penting atas tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas sesuai misi BI, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan moneter dan kestabilan sistem keuangan.

Sedangkan menyoal sikap pemerintah atas Dana Moneter Internasional (IMF), Hartadi mengatakan, cukup realistis bagi pemerintah untuk mengakhiri program IMF pada akhir 2003. Tapi dengan tetap melakukan pembayaran pinjaman sesuai jadwal dan menerima Post-Program Monitoring. Menurut dia, pemerintah harus menyambut baik dukungan sejumlah negara sahabat yang mengharapkan Indonesia dapat keluar dari program IMF dengan predikat baik.

Pemerintah harus menyambut baik dukungan sejumlah negara sahabat yang mengharapkan Indonesia dapat keluar dari program IMF dengan predikat baik. “Dalam berbagai kesempatan, pemerintah Jepang misalnya, secara terbuka menyampaikan dukungannya kepada kita untuk mengakhiri program IMF, dan akan meningkatkan perannya dalam menutup financing gap (kesenjangan fiskal),” papar Hartadi.

Siti yang mendapat kesempatan terakhir mengatakan BI harus mewujudkan arsitektur perbankan Indonesia. Hal itu penting untuk mewujudkan industri perbankan yang kukuh di masa mendatang. Untuk mewujudkan arsitektur itu, Siti menawarkan enam langkah yang harus diwujudkan secara bertahap.

Dia juga mengkhawatirkan pola divestasi perbankan yang cenderung membuka peluang munculnya dominasi asing. Dominasi ini di masa mendatang dikhawatirkan akan menjadikan industri perbankan nasional sepenuhnya dikuasai asing. Strukur perbankan saat ini didominasi 15 bank yang menguasai 80% industri perbankan. ”Harus disusun suatu kerangka kebijakan perbankan ke depan yang merupakan arah kebijakan bagi pengembangan industri perbankan.” Menurut Siti, perlu ada lembaga khusus untuk menangani masalah yang selalu timbul antara bank dan nasabah. Selama ini masalah tersebut selalu ditangani BI. ti/tsl

Data Singkat
Hartadi A Sarwono, Deputi Gubernur BI (2003) / Alumni ITB Jadi Ahli Keuangan | Direktori | ITB, BI, Deputi Gubernur

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here