Preskom Pertamina
Martiono Hadianto
[DIREKTORI] Martiono Hadianto (59), menggantikan Laksamana Sukardi menjabat Presiden Komisaris PT Pertamina. Hasil keputusan rapat umum pemegang saham juga mengganti tiga dari lima anggota dewan komisaris Pertamina, efektif 1 Februari 2005.
Mereka yang diganti itu adalah Laksamana Sukardi (komisaris utama) yang mengundurkan diri pada November 2004, mantan Kepala BPPN Syafruddin A. Temenggung (komisaris), dan mantan Dirjen Anggaran Depkeu Anshari Ritonga (komisaris).
Dua komisaris lain tetap dipertahankan, yakni Roes Ariawijaya (deputi men BUMN Bidang Industri Strategis, Pertambangan, dan Telekomunikasi) dan Iin Arifin Takhyan (Dirjen Migas Departemen ESDM).
Berdasarkan keterangan pers Kantor Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Selasa (1/2), penggantian anggota dewan komisaris tersebut adalah Muhammad Abduh menjadi komisaris menggantikan Syarifuddin A Temenggung, Umar Said menggantikan Anshari Ritonga, sedangkan Roes Aryawijaya dan Iin Takhyan tetap dipertahankan sebagai anggota.
Menurut Menteri Negara BUMN Sugiharto restrukturisasi komisaris Pertamina dilakukan karena mantan Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi mengundurkan diri. Pergantian komisaris Pertamina, direalisasikan karena setiap rapat komisaris tak efektif akibat ketidakhadiran Laksamana. “Pak Laksamana sudah mengajukan pengunduran diri sehingga perlu diganti,” katanya.
Martiono Hadianto adalah lulusan sarjana Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung (ITB), pernah menjabat Direktur Keuangan PT Garuda Indonesia (1988-1989), Direktur Jenderal Bea dan Cukai, serta Direktur Utama Pertamina (1998-2000).
Sementara jajaran direksi Pertamina untuk sementara belum diganti karena masih menunggu hasil evaluasi kinerja 2004. “Apakah mereka menjalankan restrukturisasi perusahaan dengan benar atau tidak. Jika tidak, akan saya ganti,” cetus mantan direktur keuangan PT Medco Energi Internasional Tbk itu. “Saya akan lihat apakah program restrukturisasi ke depan juga memerlukan profil direksi yang lebih baik dari sekarang atau tidak,” lanjutnya.
Selama ini direksi dan komisaris PT Pertamina termasuk posisi “basah” di kalangan BUMN. Berdasar keputusan Komite Remunerasi PT Pertamina, gaji (take-home pay) komisaris utama Rp 75 juta dan komisaris Rp 60 juta per bulan. Sedangkan gaji dirut ditetapkan Rp 150 juta dan direktur Rp 140 juta per bulan.
Saat ini Dirut Pertamina adalah Widya Purnama. Wakil Dirut dijabat Mustiko Saleh. Lima direktur lainnya adalah Hari Kustoro (direktur Hulu), Arie Soemarno (direktur pemasaran dan niaga), Soeroso Atmomartoyo (direktur pengolahan), Alfred Roimone (direktur keuangan), dan Suprijanto (direktur pengembangan dan SDM).
Dalam kesempatan itu, Sugiharto juga mengungkapkan bahwa tahun ini, kegiatan usaha Pertamina akan diubah menjadi kegiatan usaha hulu (upstream), hilir (downstream), dan distribusi. “Pemisahan itu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas Pertamina,” ujarnya.
Dia menambahkan, pihaknya juga berencana memisahkan anak perusahaan Pertamina yang tidak memiliki hubungan dengan core business Pertamina. Misalnya, PT Pertamedika (rumah sakit), PT Patra Jasa (perhotelan dan properti), PT Pelita Air Service (penerbangan), PT Pertamina Saving and Investment (financing), dan PT Tugu Pratama Indonesia (asuransi). “Soal proses divestasinya, saya serahkan ke manajemen Pertamina,” terangnya.
Sugiharto menegaskan bahwa evaluasi kinerja tidak hanya berlaku bagi Pertamina, tetapi juga seluruh BUMN. Konsekuensinya, para direksi BUMN itu akan segera diganti.
“Kita akan evaluasi seluruh BUMN, apakah mereka menerapkan prinsip pengelolaan perusahaan yang berbeda dari konsep kementerian BUMN atau tidak,” paparnya. “Dalam waktu dekat, saya juga akan mengganti beberapa direksi BUMN,” sambungnya.
Soal rencana pergantian direksi BUMN itu, Sugiharto menyatakan termasuk direksi PT Garuda Indonesia dan PT Merpati Nusantara Airlines. Pergantian tersebut bukan tanpa alasan.
“Saya lihat, kinerja Garuda dan Merpati memburuk. Cashflow-nya negatif dan kerugian meningkat. Jadi, perlu dilakukan restrukturisasi terhadap manajemennya,” urainya. Selain itu, masa jabatan direksi Garuda saat ini sebenarnya telah berakhir pada 15 Juni 2003.
Dia menilai, direksi dua BUMN penerbangan tersebut kurang cakap, tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan kantor kementerian BUMN. Para direksi dua BUMN itu juga dinilai tidak berhasil memberikan nilai tambah bagi perusahaannya. “Kita sepakat, masyarakat menginginkan pemimpin BUMN yang lebih kompeten,” ungkapnya.
Sugiharto mengakui, dalam tiga bulan terakhir, pihaknya sedang mempelajari kinerja semua BUMN. Lalu, apa saja kesimpulannya? “Memang ada beberapa BUMN yang mendesak untuk dilakukan penyegaran, seperti di Pertamina,” katanya.
Tapi, dia menyatakan, pergantian direksi diprioritaskan pada posisi yang lowong atau habis masa jabatannya. “Itu yang akan kita dahulukan. BUMN juga perlu gerakan cepat untuk segera melakukan restrukturisasi, seperti BUMN penerbangan,” ungkapnya. Untuk direksi BUMN lain, termasuk BUMN perbankan, dia mengaku sedang meninjau kinerja mereka. tsl
