Nasional

TI 18/10/2011 | Setelah lelah menyaksikan drama politik wacana dan pemanggilan calon menteri dan calon wakil menteri di Puri Cikeas Indah, Bogor dan kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, selama hampir satu bulan, publik akhirnya disuguhi pengumuman susunan Kabinet Indonesia Bersatu II hasil reshufle oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyonodi Istana Merdeka, Jakarta, pukul 20.00, Selasa (18/10/2011).

Jakarta, 19 Agustus 2011 | Majalah CAMPUS Indonesia Edisi Agustus 2011 menyajikan 20 Akademisi Top Indonesia yang semuanya berusia di bawah 50 tahun dan berprestasi di sejumlah universitas dan lembaga. Berikut ini nama-nama akademisi top tersebut.

Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah yang diduga menerima suap kasus pengadaan baju hansip untuk Pemilu akan diperiksa tim pengawas internal KPK. Ketua KPK Busyro Muqoddas di Manado, Sulawesi Utara, Jumat (22/7/2011) mengatakan telah membentuk tim pengawas internal untuk memeriksa komisioner Chandra Hamzah terkait tudingan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin itu.

Jakarta TI 12/7/2011 | Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, di Jakarta, Selasa (12/7/2011) menyesalkan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, yang tidak pada tempatnya menuding pers membesar-besarkan masalah di dalam Partai Demokrat. Bagir berharap agar Presiden SBY jangan mengalihkan isu dan persoalan.

Jakarta TI 11/7/2011 | Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, mengeluhkan situasi politik dan berita media perihal dugaan korupsi kader Partai Demokrat yang dinilai tak sehat, karena bersumber dari SMS atau BBM (BlackBerry Messenger). Menurutnya, ada pihak-pihak yang telah menjalankan politik yang tak kesatria.

Jakarta TI (7/7/2011) | Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie mengatakan Kapolri Jenderal Timur Pradopo dapat dipidana satu tahun penjara atau membayar denda sebesar Rp.5 juta jika tidak mau membuka 17 rekening gendut perwira Polri kepada publik. Kapolri bisa dijerat dengan pasal 216 KUHAP dan pasal 52 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Jakarta, TI, 05 Juli 2011 | Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan, ketentuan verifikasi terhadap parpol peserta Pemilu 2009 untuk bisa mengikuti Pemilu 2014 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dengan keputusan ini, semua partai politik peserta Pemilihan Umum 2009 bisa langsung mengikuti Pemilu 2014 tanpa harus diverifikasi seperti dipersyaratkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Keputusan itu diambil dalam sidang MK di Jakarta, Senin (4/7/2011), yang dipimpin Ketua MK Moh Mahfud MD.

TI, Jakarta 25/5/2011: Menteri Agama Suryadharma Ali akan menghadiri peringatan hari kelahiran Pancasila, 1 Juni 2011 di Ma'had Al-Zaytun. "Peringatan ini juga akan dihadiri Jaksa Agung, Kapolri, Menkumham, Mendagri," kata Menag kepada wartawan, Rabu (25/5/2011) seusai menerima Syaykh Al-Zaytun Panji Gumilang di ruang kerjanya. "Insya Allah saya akan hadir, kegiatan ini inisiatif dari Panji Gumilang," ujar Suryadharma Ali sebagaimana dilansir situs Kementerian Agama (kemenag.go.id).

TI Jakarta, 20/5/2011: Kongres PSSI deadlock! Komite Normalisasi bentukan FIFA gagal menyelenggarakan Kongres Pemilihan Pengurus PSSI periode 2011-2015. Pemimpin sidang yang juga Ketua Komite Normalisasi Agum Gumelar menutup kongres secara sepihak dengan alasan jalannya sidang sudah tak kondusif. Suasana tidak kondusif itu terjadi karena Komite Normalisasi (KN) dan Kelompok 78 pemilik suara PSSI sama-sama ngotot.

Jakarta TI (9/2/2011) | Bubarkan organisasi masyarakat (Ormas) yang melakukan kekerasan atas nama agama dan melanggar Pancasila. Sikap tegas ini dikemukakan Dosen Fakultas Falsafah dan Agama Universitas Paramadina, M Subhi Ibrahim dalam keterangan pers bersama Rektor Universitas Paramadina, Anies Baswedan di Energy Building, Jakarta, Rabu (9/2/2011). Sementara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan aparat penegak hukum agar mencari jalan secara sah dan legal untuk membubarkan organisasi massa perusuh ataupun kerumunan massa pembuat kerusuhan.

Saut berpendapat bahwa kekhawatiran yang diekspresikan sejumlah kalangan terhadap dirinya berlebihan. Ia masih percaya diri bahwa apabila terpilih, kapasitas yang dimilikinya akan sangat bermanfaat bagi KPK. Terutama, untuk menengahi ego-sektoral yang dibawa oleh elemen dari Kejaksaan dan Kepolisian yang justru menghambat pelaksanaan tugas KPK itu sendiri.