Kehadiran Misionaris Peter Hinrich Johannsen sejak 1866, sangat strategis...

Selama ini Hita Batak masih ‘menelan bulat’ atau setidaknya...

Pengungkapan kebenaran sejarah misi itu laksana api panas bisa...

Misionaris Gustav Pilgram dan Kessel adalah misionaris Sisuan Bulu...

Dewan Pertimbangan Agung (DPA) adalah lembaga tinggi negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan Pasal 16 UUD 45, berfungsi memberi masukan atau pertimbangan kepada presiden. Namun setelah reformasi, dalam UUD 45 yang diamandemen, lembaga ini dihapuskan.

Dalam dunia pendidikan yang semakin riuh dengan jargon digitalisasi...

Peluncuran dua kapal tangkap ikan raksasa Pondok Pesantren Al-Zaytun,...

Prof. Drs. Triyono Bramantyo, M.Mus.Ed., Ph.D. membuka pidatonya dengan...

Jakarta 01-07-2007: Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso dianugerahi penghargaan sebagai Bapak Pembaharuan Transportasi. Sutiyoso yang menggagas dan meluncurkan pola transportasi makro (PTM) yang mengintegrasikan empat moda transporta yakni busway, monorel, subway dan angkutan air di Provinsi DKI Jakarta dinilai mampu melakukan terobosan revolusioner untuk mengatasi transportasi di ibu kota.

Sudah lumayan banyak tulisan mengenai suku bangsa Batak, yang...

Leluhur Batak mengamanatkan (metafora): Lambiakmi ma galmit! (Cubitlah perut...

Pembaca yang budiman! Apakah seorang pengusaha memungkinkan disebut negarawan? Pertanyaan ini dimunculkan sehubungan anggapan yang mengemuka di tengah masyarakat bahwa hanya para pejabat negaralah yang layak disebut negarawan. Sementara para pengusaha hanya dipandang sebagai orang-orang yang mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Mereka, para pengusaha, itu nyaris tak pernah dipandang sebagai warga negara yang berjasa dan berbakti kepada kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

Oleh: Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang | Dalam Indonesia merdeka, dinyatakan kita memiliki negara yang "Berkedaulatan Rakyat" yang dipegang oleh suatu badan bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Majelis ini menetapkan UUD dan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Oleh karenanya, kekuasaan negara yang tertinggi ada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (yang merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia).

Oleh Prof. Dr. Romli Atmasasmita: Hui-mui sebaik apa pun penyusunannya, sepanjang dilakukan manusia, tetap saja hilang kesempurnaan dan nilai kemanusiaannya ketika dijalankan dalam praktik- Hal ini sudah tentu di luar jangkauan persepsi dan pemikiran para pembentuk undang-undang dan para ahli teori hukum yang tak pernah menyelami realitas hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Pada edisi lalu, kolom ini bertajuk Bobot Kepemimpinan. Diawali dengan pertanyaan: Siapakah yang layak disebut tokoh Indonesia dan apa kriterianya? Tokoh Indonesia itu ialah semua pemimpin formal dan informal Indonesia tanpa pembatasan tingkatan, melainkan lebih kepada bobot kepemimpinannya. Sebab seorang kolonel bisa mengukir prestasi yang oleh seorang jenderal belum tentu bisa (pernah) melakukannya.

Setiap hari kami menerima banyak surat, terutama melalui e-mail. Isi dan maksud surat-surat itu beragam, baik berupa saran, pendapat, pertanyaan (di antaranya menanyakan alamat tokoh), maupun kritik. Namun keberagaman dan banyaknya surat itu, bagi kami, memiliki satu hakikat utama yakni sebagai sumber inspirasi yang sangat berharga.