Kata Tao, Toba dan Tapian (Tao na Uli, Toba...

"Secara pribadi selaku Jemaat HKBP, saya sangat setuju dan...

Pada perayaan Paskah 31 Maret 1861 di Sipirok, sebelum...

Penulis buku Hita Batak A Cultural Strategy, Ch. Robin...

Apa yang bisa membuat seorang anak dari pedalaman Papua,...

Oleh: Pdt. Estomihi Hutagalung (Ringkasan Disertasi) Berteologi Kontekstual Gereja Methodist...

Pesantren Al-Zaytun di Indramayu, yang dikenal sebagai salah satu...

Intelijen Indonesia, dalam konteks ini Badan Intelijen Negara Republik...

Reformasi 1998 menuntut pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)....

Ulasan ringan dan singkat ini sebuah prediksi bukan fiksi....

Catatan Kilas Ch. Robin Simanullang Team peneliti MUI (2002), menyatakan...

Kecerdasan kedaulatan rakyat telah menunjukkan sosoknya melindas 'permainan kepentingan sempit elit politik yang cenderung menghalalkan segala cara' dalam Pemilukada DKI Jakarta, baik dalam putaran pertama (11 Juli 2012) terutama putaran kedua (20 September 2012).

Oleh Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, LLM: Sejak ditetapkannya Gubernur Bank Indonesia menjadi tersangka bersama dua orang pejabat BI, muncul berbagai pendapat pro dan kontra. Pendapat yang kontra khawatir bahwa penetapan tersebut berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia, khususnya citra BI sebagai lembaga keuangan nasional yang tepercaya. Pendapat yang pro mempersoalkan kekhawatiran di atas sebagai bentuk paranoia--BI sebagai lembaga independen seolah-olah imun dari langkah proyustisia.

Semua orang sudah jenuh dengan keterpurukan bangsa ini. Tidaklah mengherankan bila kata 'perubahan' menjadi senjata paling ampuh untuk menarik simpati masyarakat. Di benak kita, perubahan biasanya identik dengan barang baru dan harapan baru. Setiap kali anak sekolah masuk tahun ajaran baru, mereka juga berkeinginan bisa memperoleh baju, tas, sepatu dan buku baru. Begitu pula, bagi kita yang memulai sesuatu dari awal atau memulai kehidupan yang baru, rasanya lebih afdol dengan barang baru dan harapan baru.

Prof. Dr. Romli Atmasasmita: Pemberantasan korupsi sejak era Reformasi telah melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama pada 1998-2002, melaksanakan kebijakan hukum dalam pemberantasan korupsi untuk memenuhi janji reformasi, terutama terhadap mantan presiden Soeharto dan kroni-kroninya, dan dilanjutkan dengan pembangunan bidang hukum yang meliputi empat bidang, yaitu hukum di bidang ekonomi, keuangan, dan perbankan; hukum di bidang politik; hukum di bidang sosial; serta hukum di bidang hak asasi manusia.

Oleh Syaykh Al-Zaytun Dr. Abdussalam Panji Gumilang Negara yang sudah...