Jakarta Mencari Pemimpin

Penulis

12/11/2024

VISI BERITA (Pilkada DKI, 24 Mei 2007) – Tak pelak lagi, Gubernur Sutiyoso yang melangkah turun Oktober nanti, meninggalkan banyak pekerjaan rumah (PR) bagi gubernur baru. Pemilihan langsung pertama Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta dijadwalkan, 8 Agustus 2007. Sutiyoso memimpin pemerintahan DKI Jakarta selama 10 tahun sejak 1997, di bawah lima Presiden: Soeharto (1997-1998), B.J. Habibie (1998-1999), KH Abdurrahman Wahid (1999-2001), Megawati (2001-2004), dan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2009). Itulah salah satunya keistimewaan yang patut dibanggakan oleh Sutiyoso.

Baca Online: Majalah Berita Indonesia Edisi 38 | Basic HTML

Seperti para pendahulunya, Sutiyoso tak banyak mengubah wajah Jakarta. Wajah the big village, kecuali puluhan gedung pencakar langit, Taman Monas, Taman Impian Jaya, dan terakhir Taman Menteng, masih garang, kumuh dan dekil. Gubuk-gubuk kumuh dan liar berhimpitan di bantaran sungai. Pemukiman kumuh juga berhimpitan hanya puluhan meter di punggung jalan protokol, seperti MH. Thamrin, Sudirman, Gajah Mada, Hayam Wuruk dan Gatot Subroto. Juga para tunawisma membangun kehidupan di kolong-kolong jembatan dan di gubuk-gubuk liar dekat rel kereta api.

Di kolong-kolong jalan layang, di kaki lima, dan di pasar-pasar berkumpul para pengemis, pengamen, pemulung, tukang ojek sepeda motor dan penganggur. Di atas kereta api listrik (KRL), setiap hari, di antara penumpang yang berdesakan menyelinap para pengemis, pengamen, pemulung gelas plastik dan pedagang asong. Mereka menjalani kehidupan sehari-hari yang berat di Jakarta dengan mengais rezeki seadanya.

Di sisi lain, ada sejumlah kecil warga Jakarta yang berpenghasilan ratusan, bahkan miliaran rupiah, sehari. Setiap hari atau malam, mereka membuang uang puluhan juta rupiah di mall, restoran, hotel dan tempat hiburan mewah. Dunia gemerlap yang tampil di dalam sinetron dan kehidupan selebritis, menggambarkan Jakarta seakan “sorga” bagi para penghuninya.

Jurang kaya-miskin melebar di antara warga DKI Jakarta yang ditaksir berjumlah 9 juta jiwa. Jumlah warga bisa membengkak sampai 11 juta jiwa di siang hari, karena Jakarta menampung para pekerja yang berdiam di Bogor, Depok, Bekasi dan Tangerang. Jutaan pekerja yang membanjiri Jakarta dari Senin sampai Jum’at, sebagian besar menumpang KRL dan bus. Namun jumlahnya hampir seimbang dengan mereka yang menggunakan kendaraan pribadi—mobil dan sepeda motor. Tak heran jika pada hari-hari kerja, lalulintas di Jakarta macet dan semrawut. Sebagai contoh, tahun 1980-an, jarak antara Depok ke Harmoni, Jakarta, bisa ditempuh hanya dalam waktu 30 menit dengan mobil pribadi. Tetapi sekarang, diperlukan waktu tak kurang dari 2,5 jam.

Karenanya, Sutiyoso merancang Pola Tranportasi Makro (PTM) Jakarta—busway, monorel dan subway. Kecuali busway—monorel dan subway tak sempat ditangani oleh Sutiyoso. Di dalam konsep PTM, Sutiyoso juga berencana membangun terminal dan stasiun transit bagi mobil-mobil pribadi dari beberapa gerbang masuk ke Jakarta.

Di musim hujan, Jakarta dibayang-bayangi ancaman banjir kiriman akibat luapan Kali Ciliwung di sektor tengah, Kali Bekasi di sektor timur dan Kali Cisadane di sektor barat. Sutiyoso mengalami trauma akibat luapan sungai-sungai tersebut bersamaan dengan turunnya hujan deras yang menggenangi 60% wilayah Jakarta, awal Februari. Sutiyoso bergegas membangun Banjir Kanal Timur (BKT). Tetapi baru seperempat jalan, pembangunan BKT terhenti lantaran pembebasan tanah yang bermasalah dan digerogoti virus manipulasi.

Selebihnya, Sutiyoso ingin mewujudkan gagasan pembangunan underground tunnel alias tandon raksasa untuk menampung luapan air di musim hujan. Kerja sama pembangunannya dirintis dengan Bank Pembangunan Islam. Masih banyak lagi PR yang ditinggalkan Sutiyoso. Persoalan-persoalan tersebut menyongsong siapa pun yang terpilih menjadi gubernur DKI, menggantikan Sutiyoso.

Sampai saat ini, empat bakal calon gubernur sudah muncul ke permukaan, mereka bahkan sudah memulai kampanye terselubung. Mereka; Adang Daradjatun, Fauzi Bowo dan Sarwono Kusumaatmadja dan Letjen (Pur) Agum Gumelar. Di antara mereka, hanya Adang yang sudah merampungkan tahap persiapan pencalonan bersama Cawagub dari PKS, Dani Anwar.

Sedangkan Foke, panggilan akrab Fauzi, masih bermasalah dengan Cawagub. Sarwono menunggu kepastian dan kecukupan dukungan dari PAN, PKB dan sejumlah partai gurem. Karena itu, peluang Letjen (Pur) Agum Gumelar untuk jadi Balon Gubernur DKI, bangkit kembali. Sarwono dirancang oleh PAN berduet dengan Jeffrie Govani. Sedangkan Agum dirancang PKB berduet dengan Rano Karno.

Di tengah kemelut pencalonan Pilkada DKI, muncul gagasan dari sejumlah pakar politik untuk mengedepankan calon independen. Ide ini disorong ke Departemen Dalam Negeri oleh Forum Betawi Rembug (FBR) yang berniat mengajukan pucuk pimpinannya KH Fadholi El Munir sebagai Cagub independen. Dipandang dari logika politik dan demokrasi, gagasan tersebut memang masuk akal. Tetapi logika itu menjadi mentah di tangan DPR yang punya hak legislasi yang seolah-olah tidak bisa dicampuri oleh siapa pun, bahkan oleh pemerintah sekali pun.

Anehnya sampai saat ini, Pansus DPR belum merampungkan revisi UU (Nomor 34/1999) tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia. Padahal UU ini merupakan landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan di DKI Jakarta. Boleh jadi Pilkada DKI harus ditunda menunggu pengesahan undang-undang tersebut.

Jadwal Pilkada DKI dimulai dengan pendaftaran bakal calon gubernur/wakil gubernur ke KPUD untuk disahkan menjadi calon, sampai batas waktu 28 Mei. Kemudian disusul jadwal kampanye Pilkada dari Juni sampai Juli. Hari pemilihan dijadwalkan tanggal 8 Agustus. Dan pelantikan gubernur/wakil gubernur terpilih, sekitar pertengahan Oktober 2007.

Namun jadwal ini rentan untuk diubah. Meskipun warga tidak terlalu antusias menyambut Pilkada langsung pertama, Jakarta ke depan harus dipimpin oleh gubernur yang berpihak pada kepentingan warga, seperti lapangan kerja dan usaha, kesehatan dan pendidikan. (red/BeritaIndonesia)