Dimyati Hartono

Muhammad Dimyati Hartono

Malang, Jawa Timur, 3 Maret 1932

Mantan Ketua DPP PDI

Islam

Siti Soelastri

Eko Djuliardhie Dimyati (Koi)

Marsidin Restohartono

• 1945:SD Sumber Manjing Wetan, Malang
• 1947:SMP Turen, Malang
• 1952:SMA Malang
• 1961:Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga
• 1961:Dasar-dasar Kemiliteran
• 1962:Kursus Orientasi Umum, Khusus untuk Departemen Kehakiman
• 1971:Legal Training Hukum Internasional
• 1976:Doktor Ilmu Hukum (International Law of The Sea, Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan predikat “CUM LAUDE”)
• 1988:Penataran Pengawasan Melekat
• 1991:Penataran tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah Angkatan III

• Kepangkatan:
  • 1952:Guru SMA
  • 1958:Jaksa Muda Tingkat II (E2/I)
  • 1960:Jaksa Muda Tingkat I (E2/III)
  • 1961:Jaksa Tingkat IV (F/II)
  • 1962:Jaksa Tingkat III (F/III)
  • 1963:Jaksa Tingkat II (F/IV)
  • 1968:Penyesuaian menjadi senawira Jaksa
  • 1969:Penata Tingkat I (III/d) 1972:Pembina (IV/a)
  • 1976:Pembina Tingkat I (IV/b)
  • 1980:Pembina Utama Muda (IV Ic )
  • 1984:Pembina Utama Madya (IV/d)
  • 1989:Pembina Utama (IV/e)
• Jabatan:
  • 1960-1962:Kepala Bagian Ekonomi, Kejaksaan Negeri Surabaya
  • 1963-1966:Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura
  • 1966-1967:Asisten Bidang Pembinaan, Kejaksaan Tinggi Surabaya
  • 1967-1969:Inspektur Kemasyarakatan, Kejaksaan Agung Jakarta
  • 1970-1975:Staf Ahli Menteri Bidang Tata Negara dan Hukum Internasional, Departemen Kehakiman Jakarta 1975-1982:Inspektur Proyek Pembangunan, Departemen Kehakiman Jakarta
  • 1982-1984:Kakanwil Departemen Kehakiman Medan, Sumatera Utara
  • 1984-1986:Kakanwil Departemen Kehakiman DIY, Jawa Tengah
  • 1986-1988:Direktur Pembinaan Hukum Internasional, Departemen Kehakiman Jakarta.
  • 1988 : Kepala Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi, Jakarta
  • 1989:Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan antar Lembaga (merangkap Kepala Biro Hukum dan Organisasi) Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi, Jakarta
  • 1990:Guru Besar Tetap Universitas Diponegoro dan Pasca Sarjana Universitas Indonesia

• 1962-1963: Kepala Perwakilan RI semasa UNTEA Irian Barat Bagian Selatan
• 1963-1968:Ketua Harian Badan Koordinasi Intelijen Daerah Jayapura, hian Jaya.
• 1964 : Sekretaris Musyawarah Besar Rakyat Irian Jaya dalam rangka PEPERA, Jayapura
• 1965:Anggota Tim Penumpasan G30S PKI Jayapura, Irian Jaya.
• 1967-1968:Ketua Tim Gabungan Tugas Pengawas Keuangan Negara Bidang Rampasan Perang Timah dan Pertanian, Jakarta
• 1972:Ketua Tim Pemberantasan Penyelundupan Pasir Timah, Jakarta
• 1970-1972:Wakil Tim Penyusunan Tilang, Jakarta
• 1975: Anggota Tim Penataran Tenaga Teknis Pengawasan, Departemen Kehakiman, Jakarta.- Anggota Tim Hukum Laut, Jakarta.
• 1975-1976:Pengajar pada Penataran Pengawasan INTERDEP dan OPSTIB, Jakarta
• 1980-1981:Anggota Panitia Ahli Bahan Pengkajian Hukwn, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman – Ketua Bidang Hukum Intemasiona1, Jakarta
• 1980-1982:Anggota Tim Hukum Laut, Jakarta
• 1982:Ketua POKJAKUM KOWILHAN I Medan
• 1982-1984:Dosen Luar biasa pada USU, UISU dan UDA Medan
• 1986: Ketua Tim Penerangan Hukum (Undang-undang Politik) DIY/Semarang, Jawa Tengah.- Ketua Tim Penerangan Hukum(Undang-undang Politik) untuk Kepulauan Riau, Sumatera Selatan
• 1986-1988:Ketua Pantap Hukum Humaniter Nasional, Jakarta
• 1986-1987:Anggota Panitia Ahli Peninjau Hukum Laut (UU No.411990)
• 1986-1987:Anggota POKJA ZEE WENHANKAMNAS, untuk GBHN 1988, Jakarta
• 1988:Anggota Working Group II Masalah Timor Gap, Jakarta
• 1986-1988:Dosen Luar Biasa Fakultas Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang
• 1979-Sekarang: Manggala P4, Jakarta
• 1988-1989:Ketua Tim Hukum Penyusunan dan Penyelesaian RUU Tentang Telekomunikasi di DPR
• 1990:Ketua Tim INTERDEP Penyusunan RUU Tentang Kepariwisataan
• 1989-Sekarang : Anggota Dewan Komisaris PT. Telkom
• 1989:Anggota Badan Pertimbangan Telekomunikasi, Mewakili Pakar Hukum
• 1989-Sekarang : Member of Intelsat Panel of Legal Expert di Washington DC
• 1996:Bertindak sebagai Promotor pada acara pemberian Gelar Honoris Causa di Bidang Hukum oleh Universitas Diponegoro (Semarang) kepada Menteri Luar Negeri RI Ali Alatas, S.H. (1996)
• 1997:Sebagai Manggala Nasional BP-7, diberi tugas sebagai Panelis pada acara Sarasehan Pembekalan Ca1on Anggota DPR RI
• 1997:Terpilih sebagai “Man of The Year 1997” oleh American Biographical Institute and Board Internationa1 Research, USA

• Malaysia:Kuala Lumpur (Law Asia, 1967)
• Nederland:Riset untuk Promosi Doktor,1971
• Jepang:Memenuhi Undangan Pemerintah Jepang untuk studi perbandingan Hukum, 1984
• Amerika:Memenuhi Undangan Pemerintah Amerika Serikat untuk studi perbandingan Hukum Laut, 1984 =Thailand:Utusan Pemerintah RI ke AALCC, 1987
• Singapura:Utusan Pemerintah RI pada Konferensi AALCC, 1987
• New York:Sidang ke-28 Sub Komite Hukum Komite PBB Tentang Penggunaan Antariksa Untuk Maksud-maksud Damai (UNCOPUOS/ United Nations Committee on Peaceful Uses of Outer Space ),1989
• Geneva: Mengikuti 1st World Electronic Media Symposium yang diselenggarakan oleh ITU (International Telecommunication Union), 1989
• Sidang ke-29 Sub Komite Hukum Komite PBB Tentang Penggunaan Antariksa Untuk Maksud Damai, 1990
• Washington: Sidang World Space Congress, 1992

• Desember 1998- April 2000 sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan
• Maret 1999- Juni 2000 sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR R1
• Maret 1999 -3 Februari 2002 sebagai Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan
• 4 Februari 2002 mengundurkan diri dari berbagai status di PDI Perjuangan
• 8 Februari 2002 sampai sekarang menjadi Ketua Umum Partai Indonesia Tanah Air Kita (PITA) berdasarkan hasil Rapat Dewan Pendiri di Hotel Wisata Internasional, Jakarta

• Medali Satya Lencana Dharma (SK. MENPANGAD No. Kep. 891/7 1967, tgl 20 Juli 1967)
• Medali Satya Lencana Penegak ( SK. MENPANGAD No. Kep. 891/17 1967, tg1 20 Juli 1967)
• Medali Satya Lencana Karya Satya Kelas II (SK. Presiden RI. No.1079 Tk/Th.1986, tgl 23 Oktober 1986)

• “Pengamanan/Pemagaran Yuridis Kawasan Nusantara Negara RI”, Judul desertasi untuk memperoleh Gelar Doktor dalam Hukum Laut
• “Menjamin Lestarinya Kepentingan Nasional Atas Wilayah Laut”, Ceramah pada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya Maret 1980
• “Wawasan Nusantara, Perlukah Pengakuan Internasional?” Ceramah diselenggarakan oleh Yayasan 17 Agustus 1945 dalam menyongsong Hari Kebangkitan Nasional, Jakarta 1980
• Wawasan Nusantara dalam hubungan dengan Pancasila dan UUD 1945″, Ceramah pada Mahasiswa Universitas Negeri Sumatera Utara, Medan 1982
• “Konservasi Sebagai Usaha Menjamin Kelestarian Manfaat Laut Bagi Bangsa Indonesia”, Ceramah pada Mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara, Medan 1982
• “Perkembangan Hukum Laut dan Fungsi Penegakan Kedaulatan dan Hukum di Laut Dalam Rangka Pengimplementasian Wawasan Nusantara”, Ceramah Tentang Wawasan Nusantara di MAKOWILHAN-I, 1982
• Yurisdiksi Nasional Indonesia sebagai Negara Nusantara, BPHN Bina Cipta, 1983
• “Pengelolaan Sumber daya Alam di ZEE dan Beberapa Permasalahannya”, Ceramah pada Penataran Hakim seluruh Indonesia, Jakarta 1987
• “Perspektif Pengelolaan Tata Guna Wilayah Pantai dan Lepas Pantai Dalam Rangka Pembangunan Nasional”, Makalah disampaikan pada Seminar Pemanfaatan Wilayah Pantai Jakarta 1988
• “Kejahatan Komputer Dilihat Dari Segi Hukum Internasional”, Makalah disampaikan pada Seminar Penanggulangan Kejahatan Komputer, Jakarta 1988
• “Hukum Sebagai Faktor Penentu Pemanfaatan Teknologi Telekomunikasi”, Pidato Pengukuhan Guru Besar UNDIP, Semarang 1988

• 1974: Panitia Seminar Laut Nasional
• 1979: Pembina Penataran Tingkat Nasional
• 1984: Manggala P4
• 1991: Ketua Pelaksana Konferensi Ke-2 Menteri-Menteri Pos dan Telekomunikasi Negara Anggota Organisasi Konferensi Islam di Bandung