Lama Membaca: 2menitFrans Hendra Winarta | Tokoh.ID
Data Singkat
Frans Hendra Winarta, Advokat / Kegalauan Pada Kaum Papa | 17 Sept 1943 | Ensiklopedi | F | Laki-laki, Islam, Jawa Barat, yayasan, Dosen, Advokat, UI, indonesia, hukum, pengacara, pengkajian
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 1970
Notariat Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1979-1980
Magister Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1996-1998
Program Doktor di University of Leiden, Belanda – Gelar “cum laude” pada
Program Doktor Universitas Padjadjaran, 2007
Karir:
Advokat
Ketua Umum Persatuan Advokat Indonesia (Peradin), 2009-2013 dan 2013-2017
Dosen Hukum Perbankan pada jenjang S-2 Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan
Dosen Fakultas Hukum pada jenjang S-2, Universitas Atma Jaya
Ketua LeIP (Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Pengadilan)
Ketua Umum Yayasan Pengkajian Hukum Idonesia
Prestasi:
Pengacara yang direkomendasikan sebagai Praktisi Penyelesaian Perselisihan (Dispute Resolution) di Indonesia, 2003-2004
2005 Survei Pengacara Bisnis Terkemuka, sebagai salah satu Pengacara Bisnis Terkemuka (Alternatif Penyelesaian Perselisihan), diterbitkan “Asialaw”, 2005
Pengacara yang direkomendasikan “Asialaw”, edisi 2005
A Highly Recommended Asia-Pacific Focused Lawyer in Intellectual Property by Asialaw Leading Lawyers, 2007
Hasil Karya:
Menggugat Peran Kalangan Advokat dalam Reformasi Hukum
Dimensi Moral Profesi Advokat dan Pekerja Bantuan Hukum
Teknisi Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Pendekatan Hukum
Perkara Akbar Tandjung dan Prospek Penegakan Hukum di Indonesia
ICC dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan
Kontroversi Putusan PK Tommy Suharto
Tanggapan Terhadap UU no.31 Tahun 1999
MENUJU PEMERINTAHAN YANG KUAT HASIL PEMILU 2004
CORRUPTION ERADICATION NEEDS A CLEAN LEGAL SYSTEM
Another Amendment To The Criminal Code
Masalah Konflik Kepentingan Kerahasiaan dalam Profesi Advokat (1)
Masalah Konflik Kepentingan dan Kerahasiaan dalam Profesi Advokat (2)
Indonesia Must Act Firmly To Push Through Necessary Legal Reforms
“Salus Populi Suprema Lex”
Bhinneka Tunggal Ika Belum Menjadi Kenyataan Menjelang HUT Kemerdekaan RI Ke-59
Putusan Mahkamah Konstitusi dan UU Antiterorisme
Penerbitan SP3 Terhadap Kasus BLBI : Preseden Buruk Bagi Penegakan Hukum di Indonesia
Peradilan Korupsi, Kepribadian Bangsa, dan Masa Depan Indonesia
EFEKTIFITAS PENGENAAN PITA CUKAI REKAMAN TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN
Reformasi Lembaga Hukum Sebagai Dasar Pelaksanaan Reformasi Hukum Nasional
Pelaksanaan Putusan PTUN dan Otonomi Daerah Sebagai Wujud Supremasi Hukum
Standar Etika Profesi Hukum dan Dunia Usaha
Mewujudkan Organisasi Tunggal Profesi Advokat Demi Kepentingan Nasional
