Berbakti, Hidup Lebih Bermakna

[ Soekreta Soeranta ]
 
0
129
Soekreta Soeranta
Soekreta Soeranta | Tokoh.ID

[ENSIKLOPEDI] Berbakti itu tidak harus selalu sebagai anggota lembaga tinggi negara, tetapi bisa dalam profesi apa saja, baik sebagai presiden, menteri, anggota legislatif, pegawai, militer, pedagang, wartawan, guru, maupun petani dan profesi lainnya. Wakil Ketua Komisi Kesra DPA, Letjen TNI (Purn) I Putu Soekreta Soeranta menegaskan, semuanya harus membaktikan hidupnya secara tulus kepada sesama dan masyarakat. Dengan demikian, hidup akan lebih bermakna.

Kearifan yang tulus itu dicetuskan Soeranta dalam melihat posisinya sebagai anggota DPA yang keberadaan lembaga itu akan dihapuskan sesuai amanat amandemen UUD 1945. Soeranta memang dikenal para sahabatnya sebagai seorang yang arif dan bijaksana. Ia telah lama menganut pandangan hidup atau filosofi, bahwa hidup manusia yang usianya terbatas pada hakikatnya adalah diutus Tuhan untuk menyejahterakan sesamanya. Untuk membaktikan diri kepada manusia lainnya, kepada masyarakat.

Filosofi itu dikemukakannya dalam percakapan dengan wartawan Tokoh Indonesia tentang bagaimana reaksi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dengan adanya amandemen UUD 1945 yang salah satu isinya adalah penghapusan DPA dari struktur lembaga tinggi negara? I Putu Soekreta Soeranta berpendapat bahwa anggota DPA bukanlah orang yang berambisi untuk terus duduk di lembaga tinggi negara. Menurut suami Ni Luh Gede Murwaningsih, ini seluruh anggota DPA kompak menerima hasil amandemen MPR. Namun, kalau boleh berpendapat, alangkah lebih baik bila DPA tetap dipertahankan. Tetapi, itu sudah tidak mungkin lagi.

Soekreta menilai, para pendiri negara (founding fathers) tentu memiliki pertimbangan mengapa mereka memasukkan DPA dalam posisi sebagai Lembaga Tinggi Negara. Ia menduga, pemimpin negara pasti memerlukan nasehat dari orang-orang yang tidak partisan, tidak memiliki ambisi, sudah banyak pengalaman, serta lebih arif dan bijaksana dalam menjalankan roda pemerintahan guna mencegah terjadinya ketergesa-gesaan maupun sifat atraktif dalam pengambilan keputusan oleh Presiden/pemerintah. “Itu barangkali pokok pikiran para founding fathers ketika mereka memasukkan DPA dalam struktur kenegaraan,” katanya.

Dengan melihat kondisi saat ini, di mana pemerintahan, kabinet dan DPR diisi oleh orang-orang partai politik, maka keberadaan pemberi nasehat yang independen dan sederajat untuk memberikan masukan kepada presiden adalah penting. Mereka ini harus berasal dari orang yang tidak lagi memiliki kepentingan kelompok, sehingga memiliki wawasan yang lebih luas. Baktinya hanya pada negara dan rakyat. Sementara, para elite yang masih berada di partai, memiliki kepentingan tersendiri terhadap partainya.

Namun, para penasehat itu perlu diberi legitimasi dalam sebuah lembaga tinggi negara yang memiliki kekuatan. Sehingga, nasehatnya lebih didengar, karena berasal dari lembaga tinggi negara yang terhormat. Di sinilah lembaga DPA ini diperlukan. “Namun, sudahlah. Sudah menjadi keputusan Majelis Permusyaratan Rakyat bahwa DPA tidak akan ada lagi. Anggota DPA tidak punya pilihan lain kecuali harus menerimanya sebagai suatu putusan yang bersifat konstitusional. Bila kami memiliki pendapat yang diperlukan bangsa, maka kami akan mengemukakannya demi kebaikan bangsa ini. Bukan demi sebuah posisi di lembaga,” katanya arif.

Menurut penerima berberapa bintang jasa termasuk Bintang Jasa Utama (1995) ini, berbakti itu tidak harus selalu sebagai anggota lembaga tinggi negara, tetapi bisa dalam profesi apa saja. Semuanya harus dilakukan secara tulus, baik sebagai pegawai, militer, pedagang, wartawan, guru, bahkan terutama para pemimpin, termasuk presiden. Mereka harus membaktikan hidupnya kepada masyarakat. Dengan demikian, hidupnya akan bermakna.

Kurang ada artinya orang rajin berdoa dan bersembahyang tanpa melakukan kebajikan sosial terhadap lingkungannya. Hal itu dapat dilakukan dari lingkungan terkecil yakni keluarga, RT, RW, masyarakat sekitar, baru kemudian bangsa dan negara.

I Putu Soekreta Soeranta adalah anak kedua dari tiga bersaudara pasangan I Made Nyaboeh Soeranta dan Ni Putu Kerti. Ia lahir di Klungkung, Bali, 11 April 1938. Ia mengisi masa kecil di tanah kelahirannya. Menamatkan pendidikan SMA B di Bali. Kemudian melanjut ke AMN Magelang. Dalam pendidikan militer ia juga mengikuti SESKOAD dan SESKOGAB di Bandung serta IDMC -USA (Monterey- California) dan Lemhanas.

Ayah dari Putu Gede Arya Sasangka, SE, Niluh Made Dewi Purnamaningsih, SE, MBA, Nyoman Bagus Wirya Suteja, Bsc, MBA dan Ketut Wahyu Wijaya, Kapten Pnb. TNI AU ini memiliki visi agar masyarakat bisa bersatu untuk mencapai kemakmuran. Tanpa persatuan, seluruh cita-cita luhur akan kandas. Apalagi bila mereka saling berlawanan. Tidak ada peluang sama sekali untuk bisa mengejar ketertinggalan dari bangsa lain yang telah maju.

Masalah ini, menurutnya, merupakan tugas berat pemimpin bangsa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Tetapi, kemajemukan itu tidak harus diartikan sebagai perbedaan yang berlawanan. Justru kemajemukan itu menjadi modal untuk bisa maju secara bersama-sama. Yang terjadi sekarang adalah, semangat persatuan telah berkurang. Hal itu ditandai dengan adanya keinginan beberapa daerah untuk merdeka, serta terjadinya pertentangan kelompok, baik karena perbedaan etnis maupun agama.Sementara para pemimpin bangsa yang diharapkan menjadi perekat perbedaan, justru tidak bisa berbuat banyak. Banyak di antara para pemimpin itu terjebak dalam konflik kepentingan. Mereka lebih memilih mendahulukan kepentingannya. Hal ini, dikatakannya sebagai sesuatu yang wajar, mengingat Indonesia masih berada di masa transisi. Para pemimpin memerlukan waktu untuk menunjukkan eksistensinya. Bila hal ini telah dilewati, para pemimpin itu sudah bisa meninggalkan kepentingan kelompoknya dan lebih memperhatikan kepentingan bangsa yang lebih besar. Ia memprediksi, negarawan dan tokoh nasional yang memperhatikan bangsa secara utuh akan muncul setelah dua sampai tiga kali pemilu lagi. Pemimpin partai yang sekarang masih sektoral, nanti diharapkan sudah matang.

Bila pemimpinnya sudah matang, maka proses demokrasi di Indonesia akan berjalan dengan baik. Sebab, para pemimpin itu akan memberi contoh bahwa demokrasi bukan sekadar kebebasan berpendapat, tetapi juga mengakomodasi pendapat yang berbeda. Selanjutnya dicarikan jalan tengah yang terbaik untuk mengatasi perbedaan itu. Dengan demikian, perbedaan pendapat tidak harus berakhir dengan pertikaian atau permusuhan.

Maka, ia lebih menyukai iklim demokrasi yang menerapkan asas musyawarah untuk mufakat. Dengan asas ini, semua pihak dimintakan kesediaannya untuk menanggung bersama keputusan yang diambil, yang karena itu semua pihak berhak untuk memberikan solusi terbaik. Musyawarah untuk mufakat ini dianggapnya lebih baik daripada adu unggul suara.

Mengenai Hak Asasi Manusia, Soeranta memiliki pandangan seorang demokrat religius. Hak tiap orang harus dihargai. Menegakkan HAM berarti mengabdi kepada manusia yang sekaligus merupakan kerja untuk mencapai kesejahteraan manusia. Padahal, mensejahterakan manusia adalah tugas manusia dari Tuhan. Berarti, meneggakkan HAM adalah sama dengan menjalankan perintah Tuhan. Dalam ajaran agama Hindu yang dianutnya, ada ajaran tentang Tatwam Asi (aku adalah engkau). Di sini yang muncul adalah konsep kesetaraan. Kita berasal dari Tuhan, maka akan kembali kepada Tuhan.

Di samping itu, ia juga menyebut ajaran Tri Kaya Parisada sebagai ajaran moral untuk mencapai kebahagiaan, yang terdiri dari berpikir dengan baik, berkata dengan benar, dan berbuat dengan benar. Ini merupakan modal manusia dalam hidup bermasyarakat. Manusia tidak dapat hidup sendiri, maka untuk itu perlu memiliki sikap tenggang rasa terhadap sesamanya. Kebebasan HAM tidak berarti bebas berbuat semaunya, namun harus tidak melanggar hak orang lain, bahkan menghormatinya. Kebebasan berbeda dengan egoisme yang memaksakan kehendak sendiri dan meniadakan kehendak orang lain.

Soeranta saat ini masih menjabat sebagai Ketua Sabha Walaka Parisada Hindu Dharma Indonesia. Sebelumnya, tahun 1996-2001, ia menjadi Ketua Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia. Selain aktif di DPA, ia juga menjadi Komisaris Bank Yudha Bhakti, sebuah bank milik Dephan/TNI yang cukup sehat.

Karirnya di militer dirintisnya setelah memasuki Akademi Militer Nasional di Magelang tahun 1958 dan lulus tahun 1961. Dalam karir militernya, ia ingin menguasai persoalan militer secara mendalam dan utuh, sehingga menjadi militer yang profesional. Ia tidak memerlukan berbagai gelar bila tidak didukung kemampuan profesional yang prima. Maka, meskipun banyak menerima tawaran kuliah, ia menolaknya, sebab hal itu tidak berhubungan dengan bidang militer. Namun, bila ada pendidikan kemiliteran, ia akan menyerap ilmunya. Ia tidak ingin menjadi seorang generalis yang mengetahui banyak hal tetapi pengetahuannya sempit, melainkan menjadi spesialis yang memiliki pengetahuan mendalam tentang satu hal saja.

Jabatan terakhir di dinas militer yang dipangkunya adalah Komandan Sesko TNI di Bandung. Ia pensiun dari dinas aktif TNI tahun 1993 dengan pangkat terakhir letnan jenderal. Setelah itu, ia memangku jabatan sebagai Irjen Dephankam. Ia menjadi anggota DPA pada tahun 1998 dan akan berakhir tahun 2003. e-ti

Data Singkat
Soekreta Soeranta, Anggota MPR (1992-1998) dan Anggota DPA (1998-2000) / Berbakti, Hidup Lebih Bermakna | Ensiklopedi | MPR, Lemhannas, DPA

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here