Hidup Mengalir Laksana Air

[DIREKTORI] Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta ini menapaki kehidupan dengan prinsip mengalir seperti air, tidak neko-neko dan memaksakan kehendak. Namun, belakangan dia tersandung tuduhan korupsi. Putera bangsa yang sejak kecil piawai berkomunikasi dan beroganisasi, ini adalah mantan Sekjen Serikat Pekerja Maritim Indonesia, Ketua SPSI Tanjung Priok, aktivis Golkar dan PKP. Kemudian dia memilih independen dalam dunia politik dan tersandung kasus korupsi di KPU DKI.

Posisi independen inilah yang mengantarkan pendiri Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pusat Pengkajian Jakarta ini terpilih menjadi Ketua KPU DKI Jakarta setelah melalui seleksi yang amat ketat.

Pria kelahiran Jakarta 3 Januari 1957 ini disepuh dalam keluarga sederhana dan lingkungan yang cukup keras di Banten dan sekitar Pelabuhan Tanjung Priok. Ayahnya, Hasan Turwaedi (almarhum), hanya seorang buruh pelabuhan di Tanjung Priok. Ibunya Zahara seorang ibu rumah tangga. Sehingga kehidupannya dari kecil sampai dewasa selalu banyak tantangan. Apalagi kehidupan di pelabuhan memang sudah terbiasa keras.

Apalagi anak pertama dari sepuluh bersaudara (empat laki-laki dan enam perempuan) ini, lebih dulu melewati masa kecil bersama kakeknya di Banten. Semasa bayi (selepas menyusu) sampai tamat SLTP, ia diasuh kakeknya di Banten. Saat masuk SLTA, ia baru kembali ke pangkuan ayah-bundanya, bergabung dengan saudara-saudaranya, yang hidup pas-pasan di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta.

Kehidupan yang sangat sederhana itu menimbulkan berbagai tantangan, tidak seperti orang lain yang kehidupannya serba ada. Ia mengaku, jika ia meminta sesuatu, orang tuanya selalu harus menimbang-nimbang dulu.

Pria yang punya obsesi menjadi ‘orang besar’ ini sejak awal mengecap pendidikan pada jurusan ekonomi, yakni selepas dari SD, dia melanjutkan ke SMEP (Sekolah Menengah Ekonomi Pertama) di Banten. Selanjutnya SMEA (Sekolah Menengah Ekonomi Atas) di Jakarta. Kemudian kuliah Jurusan Akuntansi di Universitas Jayabaya, Jakarta.

Dalam menapaki kehidupan dia punya prinsip mengalir seperti air. Tapi jangan seperti air bah,” katanya dalam wawancara dengan Wartawan TokohIndonesia DotCom, Rabu 17 September 2003, di kamar kerjanya di Kantor KPU DKI Jakarta. Menurutnya, menjalani hidup, tidak usah banyak neko-neko, mengalir saja, kalau ada bendungan di depan, cari saja jalan yang lain sebelum tujuan tercapai. “Jadi jangan sampai membobol bendungan, karena dengan begitu berarti kita telah memaksakan kehendak, katanya menerangkan.

Kondisi ekonomi keluarga yang sederhana dan kondisi lingkungan Tanjung Priok yang keras serta prinsip hidupnya yang menglir seperti air, telah membentuk dirinya sedemikian rupa, terutama dalam meniti karier. Kondisi dan prinsip itu membangun dan membentuk dirinya untuk mengembangkan kemampuannya yang ada. Dia tidak pernah mau diam. Dia selalu suka berkomunikasi dengan orang lain sehingga mendorongnya gemar berorganisasi.

Dia memang punya bakat mengorganisir. Dari kecil dia sudah suka mengorganisir teman-temannya. Sejak SD dia selalu jadi ketua kelas. Begitu juga di kumpulan anak-anak selalu jadi ketua. Namun yang paling menonjol, semenjak mahasiswa dimana dia aktif di Senat Mahasiswa.

Kipiawian berorganisasi diwujudkan secara jelas, sejak suatu saat Sang Ayah membawanya ke Pelabuhan Tanjung Priok. Di pelabuhan itu dia berhadapan dengan banyak orang dengan berbagai tingkah dan latarbelakang. Namun karena senang dan pintar berkomunikasi, kemudian dia bergabung dengan Serikat Pekerja Maritim Indonesia, sehingga akhirnya dia dianggap menjadi seorang tokoh di pelabuhan.

Sejak itu, setiap hari pria yang berbicara lugas dan to the point ini dihadapkan dengan berbagai permasalahan pekerja maritim dan orang-orang banyak. Sampai akhirnya dia terpilih jadi Sekjen Serikat Pekerja Maritim Indonesia tersebut. Selanjutnya menjadi Ketua SPSI Pelabuhan Tanjung Priok.

Dalam organisasi politik, dia juga pernah bergabung dengan Golongan Karya. Kemudian pada era reformasi, bergabung dengan Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) pimpinan Edi Sudrajat. Namun setelah tahun 1999 dia mengundurkan diri dan berhenti dari organisasi politik (partai). Ia memilih menjadi independen dalam dunia politik.

Setelah itu dia bersama beberapa temannya mantan aktivis partai yang sudah menyatakan diri tidak aktif lagi di partai politik (independen), mendirikan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pusat Pengkajian Jakarta yang konsern terhadap kebijakan-kebijakan publik.

Sebagai seorang tokoh independen, pria optimistis yang punya obsesi tinggi, ini kemudian ikut mengikuti pencalonan anggota KPU DKI Jakarta dengan alasan yang cukup sederhana namun prinsipil. Yakni dia ingin ikut menegakkan demokrasi. Maka sebagai bagian dari warga masyarakat Jakarta, dia mendaftarkan diri ikut penyaringan calon anggota KPU, badan penyelenggara Pemilu sebagai tonggak penegakan demokrasi.

Bersama dengan ratusan orang calon lain dia mengikuti tes tertulis di Gelanggang Olah Raga Jakarta Timur dan dilanjutkan psikotes tertulis dan wawancara. Setelah melalui penyaringan yang ketat itu, dia termasuk salah satu yang lolos. Selanjutnya dilantik oleh KPU Pusat dan dalam Rapat Pleno Anggota KPU DKI Jakarta dia terpilih jadi ketua.

Kiprah kariernya hingga bisa menjadi Ketua KPU DKI Jakarta memang tidak ada hubungannya dengan jabatan di organisasi maupun LSM yang dipimpinnya. Karena menjadi Ketua KPU harus berangkat dari perseorangan dan independen. Namun dalam menjalankan tugasnya sebagai Ketua KPU, jelas pengalamannya sebagai ketua maupun anggota di beberapa organisasi sangat membantunya.

Sementara itu, kiprahnya dalam dunia bisnis, dimulai melalui pertimbangan yang sangat tepat. Dengan prinsip bahwa dalam mencari materi tidak boleh mengabaikan potensi yang ada padanya sejak kecil yaitu ‘kesenangan berkomunikasi dengan masyarakat’. Dengan alasan tersebut, akhirnya pilihannya jatuh pada bisnis radio. Menurutnya, radio merupakan sarana komunikasi kepada publik, dan untuk lokal masih sangat efektif. Dengan demikian, bakat atau potensinya dalam hal berkomunikasi bisa tersalurkan, sekaligus bisa memberinya nafkah.

Ia pun membangun dan mengembangkan Radio Muara. Memang ayahnyalah yang mendirikan radio ini, dengan segmen Dunia Bahari. Namun ayahnya hanya sekedar pendiri. Dengan modal pendidikan di bidang ekonomi yang didapatnya sejak SLTP sampai sarjana, dia berhasil memimpin dam mengembangkan Radio Muara sampai menjadi sebuah radio terkemuka di Jakarta. Kejeliannya mengalihkan segmen radio ini dari Dunia Bahari menjadi Dangdut, menjadi kunci keberhasilannya. Ketika itu, dia mengajak Rhoma Irama dan Camelia Malik bergabung.

Setelah radio berkembang, kemudian dia mengembangkan bisnisnya di luar radio. Namun sebelum memutuskan bergerak di sektor atau bidang lain, yang terlintas di benaknya adalah bisnis yang hendak dikembangkan harus sesuai dengan kemampuan dan tetap di bidangnya. Maka bersama teman-temannya, dia menerbitkan Majalah Target (majalah bervisi politik). Dan, tidak lama lagi, dia akan menerbitkan Topik Indonesia.

Satu hal yang sangat istimewa dari perjalanan bisnisnya yaitu semua perusahaannya dikelola tanpa mengandalkan pinjaman dan segala macamnya melainkan hanya dengan menggunakan modal dari hasil usahanya sendiri.

Kesibukannya dalam organisasi dan usaha, terutama setelah menjadi Ketua KPU DKI Jakarta, tidak membuatnya alpa dalam membina keluarga. Perkawinannya dengan Sri Wahyuni asal Jawa, membuahkan tiga orang anak. Anak yang pertama, laki-laki bernama Tofan Aji Nugraha, sekolah di SMA. Sedangkan anak kedua, perempuan, bernama Anisa Yusida duduk di SMP kelas satu, dan anak ketiga bernama Vanesa Adisty Laksmita, perempuan, masih duduk di SD kelas dua.

Tugas di KPU
Ditanya mengenai kesiapan KPU DKI Jakarta melaksanakan Pemilu 2004, dia mengatakan sejauh ini tidak ada problem. Karena komitmen Pemerintah Daerah DKI Jakarta sangat kuat untuk menyukseskan Pemilu 2004 ini sehingga segala sesuatunya berjalan lancar. Menurutnya, kunci Pemilu itu sebenarnya terletak pada Pemerintah Daerah, karena merekalah yang menyediakan sarana dan prasarana. Kebetulan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, mempunyai komitmen yang kuat menyukseskan Pemilu,” katanya.

Mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalankan tugas sebagai Ketua KPU DKI Jakarta, dia mengatakan secara prinsipil sejauh ini belum ada, karena komitmen dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta yang kuat tadi sangat mendukung pekerjaannya. Kalaupun ada sedikit kendala, dikatakannya, paling soal hal-hal yang paling klasik yaitu keuangan. Karena dalam penyusunan dan pelaksanaan program KPU perlu biaya. Dan bila bicara soal keuangan berarti pihaknya berhadapan dengan Pemerintah Daerah.

Sementara kendala yang dihadapi KPU secara keseluruhan adalah dimana KPU dituntut menyelesaikan tiga tugas berat secara berbarengan, yaitu pertama pendaftaran calon peserta Pemilu 2004 yaitu partai politik dan calon anggota DPD, kedua pemetaan daerah pemilihan yang juga terkait alokasi kursi DPR dan DPRD dan ketiga pengadaan barang kebutuhan Pemilu. Proses verifikasi Parpol dan perseorangan calon peserta Pemilu 2004 mulai berjalan, termasuk oleh KPU daerah. Penetapan perseorangan calon anggota DPD dijadwalkan diumumkan 9 Desember 2003. Sementara verifikasi Parpol masih terkendala dengan tarik ulur soal batas akhir pendaftaran yang semula dijadwalkan KPU pada 9 Oktober 2003. KPU sendiri berketetapan bahwa jadwal penetapan Parpol peserta Pemilu 2004 pada 2 Desember 2003 sulit diundurkan lagi.

Sedangkan mengenai banyaknya bakal calon partai peserta Pemilu, dia mengatakan bahwa sebagai Ketua KPU seberapa banyak pun itu, kalau memenuhi persyaratan tidak menjadi persoalan karena memang itu merupakan hak dari warga masyarakat dan hal itu dilindungi oleh undang-undang. Yang menjadi persoalan, menurutnya, adalah soal teknis dalam menyelenggarakan Pemilu nanti. Namun itu pun kalau disosialisasikan dari sekarang akan terselesaikan.

“Semua komponen masyarakat harus komit dulu bahwa Pemilu 2004 ini harus sukses, karena kalau tidak, bangsa yang tengah megab-megab ini akan lebih lama lagi megab-megabnya. Jadi Pemilu ini harus di-entrypoint untuk sesukses-suksesnya agar bisa melepaskan diri dari kemegab-megaban ini, sebab tidak ada yang ingin bangsa ini begini-begini terus, ” katanya memberi pandangan dan saran kepada segenap bangsa dalam menghadapi Pemilu 2004.

Sementara mengenai sambutan masyarakat terhadap Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang merupakan sesuatu hal yang baru dalam penegakan demokrasi di negeri ini, menurutnya, sangat positif. Terbukti sudah 105 orang yang mengembalikan formulir dari 575 orang yang mengambil formulir pencalonan.

Namun, dia melihat adanya tantangan yang dihadapi para bakal calon (balon) yakni sulitnya mencari dukungan sesuai dengan persyaratan yaitu harus diajukan oleh sedikitnya 3000 orang. Sehingga terkait dengan usaha para calon DPD untuk mendapatkan 3000 nama yang mengajukannya, membuka kemungkinan timbulnya berbagai upaya curang seperti pemalsuan KTP. Untuk mengantisipasinya, KPU DKI Jakarta sudah mengadakan komputerisasi, sehingga bisa melacak KTP palsu dari nomor-nomor KTP tersebut. Dan untuk saat ini baru KPU DKI Jakarta yang menggunakan komputerisasi di seluruh Indonesia.

Hal pemalsuan itu sudah terbukti, sampai 23 September 2003, dari 105 formulir yang dikembalikan, dari sisi kelengkapan berkas 16 telah dinyatakan tak memenuhi syarat untuk melangkah ke tahap berikutnya. Dan 89 berkas yang tersisa, setelah diteliti (verifikasi) secara administratif telah banyak ditemukan manipulasi dukungan, bahkan ada 4-5 berkas calon yang verifikasinya sudah dihentikan karena adanya pemalsuan fotokopi identitas dan tanda tangan dukungan. Jumlah itu, menurutnya, mungkin akan terus menyusut setelah semua berkas diperiksa secara adminstratif maupun faktual.

Dari sini ditemukan pula beberapa modus manipulasi baru, yaitu dengan mengubah waktu pembuatan dan masa berlakunya. Selain itu ada ribuan fotokopi yang tak bisa diidentifikasi alias rusak. Mungkin sudah beberapa kali difotokopi ulang.

Dan ada lagi terungkap beberapa kejanggalan dalam bukti dukungan yang disetorkan balon DPD. Dalam fotokopi KTP pemiliknya membubuhkan cap jempol. Namun anehnya, dalam berkas tiba-tiba sipemilik KTP membubuhkan tanda tangan. Besar kemungkinan tanda tangan pemilik identitas dipalsukan.

Untuk lebih jelasnya mengenai DPD, dia menerangkan bahwa, setiap propinsi diwakili oleh 4 (empat) orang DPD secara merata. Karena DPD nantinya menjadi anggota MPR maka DPD ini akan mewakili dan menyuarakan daerahnya di MPR dalam hal pengembangan daerah yang diwakilinya. Sedangkan perbedaannya dengan Utusan Daerah yang sudah dikenal sebelumnya, sudah jelas terlihat, dari segi perekrutannya, sebab DPD langsung dipilih oleh rakyat sehingga jelas lebih dikenal rakyat. Marjuka – Atur Lorielcide

Data Singkat
Muhammad Taufik, Ketua KPU DKI Jakarta / Hidup Mengalir Laksana Air | Direktori | Wartawan, KPU, Jayabaya