Meluncur bak Roket
Marzuki Alie
[DIREKTORI] Di Partai Demokrat, karirnya meluncur bak roket. Diawali sebagai Majelis Pertimbangan Daerah Partai Demokrat Sumsel pada 2002, fungsionaris DPP PD Jakarta 2003, Sekjen DPP PD (2005-2010), lalu masuk ke Senayan dan langsung terpilih menjadi Ketua DPR RI 2009-2014. Sama seperti karirnya, sepak terjang dan pernyataannya sebagai pimpinan dewan terhormat pun meluncur bak roket sehingga sering memicu protes dan amarah dari publik dan anggota dewan lainnya.
Pria kelahiran Palembang, Sumatera Selatan 6 Nopember 1955 ini mengawali pendidikan formalnya biasa-biasa saja seperti orang kebanyakan. Di tingkat pendidikan dasar, ia bersekolah di sekolah dasar negeri di kota kelahirannya Palembang, yakni SD Negeri 36 Palembang. Setamat SD, ia melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri IV Palembang lalu ke sekolah swasta SMA Xaverius I Palembang, mengambil jurusan IPA.
Memasuki pendidikan tinggi, Marzuki masuk ke Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya (UNSRI) Palembang jurusan Production Management. Masih di kampus yang sama, ia kemudian memasuki program S2 atau Magister Manajemen bidang Corporate Finance. Sedangkan untuk progam doktor atau PhD, ia mengambil bidang Marketing Politic di Universiti Utara, Malaysia.
Dalam meniti karir, Marzuki pertama sekali bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Ditjen Anggaran, Dep.Keuangan RI Jakarta sejak tahun 1975 hingga 1979. Sejak tahun 1979 hingga 1980 ia kemudian ditempatkan di KPN, Departemen Keuangan Palembang.
Dalam perjalanan berikutnya, Marzuki kemudian bekerja di PT.Semen Baturaja (Persero) Palembang. Ketika bekerja di bawah bendera PT.Semen Baturaja, Marzuki pernah mencatatkan satu prestasi gemilng, tatkala ia menyelamatkan perusahaan BUMN itu dari rencana akuisi perusahaan asing. Ketika itu, PT Semen Baturaja dinyatakan bangrut dan direncanakan akan diakuisisi oleh Cemex Mexico melalui right issue PT.Semen Gresik.Tbk. Ketika itu, Marzuki Alie yang duduk sebagai Kepala Departemen merangkap Kepala Non Teknik Proyek OPT II menolak hasil kajian konsultan Asing Boston Consulting Group pada tahun 1999 yang ditunjuk oleh Kementerian Negara BUMN.
Pada saat yang bersamaan, yakni pada tahun 1999, dalam kondisi perusahaan dinyatakan bangkrut, Marzuki Alie mendapat promosi menjadi Direktur. Saat itulah kepiawaian Marzuki memimpin sebuah perusahaan besar seakan ditantang. Dalam satu tahun, peraih Magister Manajemen UNSRI Palembang dengan indeks prestasi empat ini berhasil menyelesaikan pembangunan pabrik yang terbengkalai. Selain itu, pada tahun 2000, ia mulai menata perusahaan dengan melakukan restrukturisasi kredit bermasalah PTSB di BPPN senilai Rp.488 milyar melalui cash settlement dengan KI Perbankan.
Boleh dibilang, Marzuki berhasil membawa PTSB keluar dari keterpurukan di tengah krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997-2000. Apalagi penyelamatan perusahaan yang sudah di ujung kebangkrutan tersebut dilakukannya tanpa bantuan pemerintah. Nilai aset PTSB sesuai penilaian “Independent Appraisal Company” mengalami peningkatan sebesar Rp.1,2 triliun tahun 2001 dari sebelumnya negative value sesuai penilaian Boston Consulting Group tahun 1999.
Tidak hanya piawai menyelamatkan BUMN dari ancaman kebangkrutan, keahlian dalam menimbang juga ditunjukkan Marzuki ketika terjun ke dunia politik. Sebelum memutuskan berkiprah dalam politik. Marzuki melakukan survei atas partai-partai untuk memilih partai mana yang hendak ia jadikan kendaraan politik guna mewujudkan cita-citanya.
Dari hasil survei itu, ia pun memutuskan bergabung dengan Partai Demokrat yang pada Pemilu 2004 berhasil masuk lima besar dan pada Pemilu 2009 menjadi pemenang pemilu. Bahkan dalam dua kali pemilu itu berhasil menempatkan kadernya, Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden.
Latar belakang Marzuki sendiri memasuki dunia politik menurut pengakuannya, sebenarnya didasari oleh kekecewaannya terhadap satu partai politik yang dia rasakan tidak bertindak adil terhadap dirinya. Jabatannya sebagai Direktur Utama PT. Semen Baturaja (Persero) yang terpilih pada November tahun 2001 tidak pernah direalisasikan, tapi justru digantikan oleh karyawan Departemen ESDM eselon III melalui intervensi politik pada Januari 2002. “Saya diganti orang parpol dengan berbagai alasan. Negara diatur oleh partai politik,” katanya mengenang pengalaman pahit itu.
Walau memasuki panggung politik karena didasari kekecewaan, namun bukan berarti dunia politik, khususnya organisasi merupakan sesuatu yang asing bagi Marzuki. Sejak lama, ia sudah banyak terlibat organisasi di berbagai bidang. Di bidang politik misalnya, ia sudah menjadi pengurus di tingkat provinsi sebagai Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) Partai Demokrat Provinsi Sumatera Selatan sejak tahun 2002. Di bidang sosial, ia menjadi Dewan Pembina DPP AMDI di Jakarta, Dewan Pembina LSM Suara Bangsa di Jakarta, dan sebagainya.
Di Partai Demokrat, karirnya meluncur bak roket. Diawali sebagai Majelis Pertimbangan Daerah Partai Demokrat Sumsel pada tahun 2002, setahun kemudian ia menjadi salah satu fungsionaris DPP PD Jakarta 2003. Dua tahun selanjutnya, ia dipercaya menjadi Sekjen DPP PD (2005-2010) mendampingi Ketua DPP Hadi Utomo. Dan pada tahun 2009, caleg terpilih dapil Jakarta III (Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu) ini terpilih jadi Ketua DPR RI 2009-2014.
Saat pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat pada Kongres II di Kotabaru Parahyangan, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Mei 2010, Marzuki menjadi salah satu kandidat terkuat. Ada tiga kontestan, yakni Andi Mallarangeng, Anas Urbaningrum dan ia sendiri. Marzuki tampil menjadi pesaing berat Anas Urbaningrum di putaran kedua. Ia yang didukung 246 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) hanya beda tipis dari ketua umum terpilih, Anas Urbaningrum yang mendapat dukungan 280 suara.
Selain itu, penasihat Jamiyatul Quro wal Huffazh PBNU Sumatera Selatan 2005 ini juga berperan dalam memenangkan SBY-Boediono pada Pilpres tahun 2009. Ia ditunjuk menjadi Sekretaris Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono, mengkoodinasikan 24 anggota koalisi SBY-Boediono yang ikut bergabung ; menjadi ketua pembina jaringan santri Indonesia, relawan SBY-Boediono, untuk kampanye masuk pesantren NU non struktural ; dan menjadi narasumber Silatnas Timkamda dan Partai Koalisi SBY-Boediono se-Indonesia, “Sinergisitas anggota koalisi untuk mengarahkan perolehan suara Partai pada Pilleg 2009 sebesar 58% untuk memilih SBY-Boediono”.
Di awal kepemimpinannya sebagai Ketua DPR RI 2009-2014, ia langsung membuat polemik. Saat memimpin sidang paripurna DPR 17 November 2009, ia tidak meneken disposisi surat hak angket yang disampaikan inisiator angket Century oleh beberapa anggota DPR. Akibatnya, sidang saat itu ricuh. Beragam interupsi dari anggota DPR menjadikan suasana sidang tak kondusif. Akhirnya, pimpinan sidang saat itu, Priyo Budi Santoso, membacakan surat hak angket meski tanpa disposisi Ketua DPR.
Kerap Memicu Kontroversi
Marzuki Alie boleh dibilang mempunyai dua sisi yang seolah bertolak belakang. Di satu sisi, sebagai wakil rakyat, ia harus menunjukkan netralitas dan dedikasinya pada kepentingan rakyat. Namun di sisi lain, ia sering bersikap tidak netral dan keseleo lidah dalam menyampaikan pendapat yang berujung pada polemik dan protes dari masyarakat dan anggota dewan sendiri.
Di awal kepemimpinannya sebagai Ketua DPR RI 2009-2014, ia langsung membuat polemik. Saat memimpin sidang paripurna DPR 17 November 2009, ia tidak meneken disposisi surat hak angket yang disampaikan inisiator angket Century oleh beberapa anggota DPR. Akibatnya, sidang saat itu ricuh. Beragam interupsi dari anggota DPR menjadikan suasana sidang tak kondusif. Akhirnya, pimpinan sidang saat itu, Priyo Budi Santoso, membacakan surat hak angket meski tanpa disposisi Ketua DPR.
Sikap Marzuki Alie soal kasus bailout Bank Century juga menimbulkan resistensi di DPR. Sidang paripurna 2 Maret 2010, berakhir ricuh. Ini disebabkan interupsi dari sejumlah anggota DPR tak diindahkan Marzuki Alie. Alih-alih memberi kesempatan berbicara kepada anggota DPR, Marzuki secara sepihak mengetuk palu yang menandai berakhirnya sidang paripurna. Sikap ini memancing protes keras dari anggota DPR, termasuk para Wakil Ketua DPR.
Marzuki juga dituding menghambat proses politik kasus Century setelah paripurna DPR pada 3 Maret 2010. Marzuki dituding tidak cekatan mengirimkan rekomendasi sekaligus berkas ke Presiden SBY serta lembaga hukum lainnya. Ia juga sempat mengeluarkan pernyatan bahwa hasil paripurna tentang penetapan rekomendasi poin C Pansus Bank Century tidak mengikat. Dengan begitu pemerintah tidak perlu menerima rekomendasi yang dimaksud. Pandangan tersebut dinilah sejumlah pihak adalah bentuk pelecehan terhadap hasil keputusan DPR. Selain itu, surat imbauan penonaktifan Boediono dan Sri Mulyani dari Pansus Century tidak dibahas dalam rapat pimpinan dengan alasan surat tersebut tidak diterimanya.
Ia juga secara sepihak membuat pernyataan publik bahwa DPR menyetujui rencana kenaikan gaji para menteri, padahal belum pernah dibahas di internal DPR, secara sepihak membatalkan Rapat Kerja Komisi IX dengan Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih, secara sepihak membatalkan Rapat Kerja Komisi VIII dengan Menteri Agama Suryadharma Ali.
Kontroversi juga muncul dari pernyataan Marzuki yang menyebutkan sejatinya besan Presiden SBY Aulia Pohan bukanlah koruptor. Pernyataan ini merespons remisi Aulia Pohan saat peringatan HUT Kemerdekaan RI 2010 lalu. “Dia (Aulia Pohan) kan terkena pasal ikut serta. Bukan koruptornya. Kebijakan korup itu kalau menguntungkan dirinya. Mungkin kebijakan keliru, tapi tidak memperkaya diri dia. Cukup bertanggung jawab secara administrasi, dipecat misalnya,” ujar Marzuki Alie.
Pernyataan ini sama saja melecehkan Pengadilan Tipikor yang telah menjatuhkan sanksi kepada Aulia Pohan. Di sisi lain, pernyataan Marzuki juga mencerminkan pemahaman tentang UU Tipikor yang kurang komprehensif soal definisi korupsi.
Kontroversi yang tak kalah memancing reaksi miring dari anggota DPR, saat Marzuki bersama para Wakil Ketua DPR mengundang calon Kapolri Timur Pradopo sebelum fit and proper test. Atas tindakan ini, Marzuki Cs dilaporkan sejumlah anggota Komisi III DPR. “Ini akibat Ketua DPR kalah cerdas dengan para Wakil Ketua DPR. Kalau cerdas, pasti dia bisa mencegah,” kata anggota Komisi III Bambang Soesatyo, ketika itu.
Akibat dari kritik dan mosi tidak percaya beberapa Anggota Komisi III itu, Marzuki Alie tak segan-segan menyebut oknum di Komisi III lebay. “Oknum di Komisi III kadang-kadang lebay. Komisi IV dikomentari, komisi VIII dikomentari, termasuk BURT pun diurusi,” ujarnya dengan nada tinggi.
Menurut dia, kalau ada kritik terhadap komisi lain, hal itu bisa dilakukan langsung tanpa harus berbicara di media massa. Hanya saja Marzuki enggan menyebut siapa oknum Komisi III yang lebay. Pernyataan ini pulalah yang menyulut reaksi negatif beberapa anggota Komisi III dengan melaporkan Marzuki Alie ke Badan Kehormatan DPR. Kontroversi lainnya terkait pidato Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang dinilainya mengalahkan Presiden SBY. “Kalau soal pidato Mas Anas ini number one. Pak SBY pun bisa kalah,” puji Marzuki. Guyonan Marzuki Alie ini pun ditanggapi miring oleh kader Partai Demokrat. Pernyataan ini menimbulkan arti bersayap, bisa menjatuhkan SBY atau justru meremehkan Anas.
Pernyataan Marzuki Alie tentang konflik sarana ibadah juga berbuntut panjang. Pernyataan Marzuki dinilai tidak tepat dan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebelumnya, di media massa Marzuki mengeluarkan pernyataan, jangan sampai di tengah lingkungan yang penduduknya mayoritas muslim dibangun gereja, begitu juga sebaliknya.
“Kami tidak setuju dengan pernyataan itu. Bagaimana hitungannya antara mayoritas dan minoritas. Pernyataan itu justru mengganggu keharmonisan antar-agama,” tegas Sekretris Fraksi Gerindra Edhy Prabowo kepada okezone (17/9/2010). Sebagaimana diketahui, telah terjadi konflik antara jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) dengan warga Ciketing, Bekasi, soal pendirian rumah ibadah. Kejadian ini telah mengakibatkan dua pemuka agama HKBP mengalami luka tusuk.
Kontroversi terbaru dari Marzuki Alie adalah saat mengomentari tsunami di Mentawai, Sumatera Barat. “Mentawai itu jauh, itu pulau, konsekwensi tinggal di pulau. Kalau takut ombak jangan tinggal di pantai. Kalau ada peringatan dua jam sebelum tsunami, apa sempat keluar dari Mentawai? Kalau tahu itu, pindah tempat saja,” ujarnya. Pernyataan ini dituding tidak mencerminkan empati bagi korban tsunami.
Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul bahkan ambil suara menilai pernyataan Marzuki yang kerap merugikan citra Demokrat, “Beberapa statement dia membuat orang sakit hati. Misalnya soal gedung baru, soal pelarangan Menkes ke Komisi IX, dan terakhir soal bencana tsunami di Mentawai.” Oleh sebab itu, Ruhut mengatakan sudah perlu dipertimbangkan apakah Marzuki tetap dibiarkan atau diganti dari Ketua DPR. eti | basan, jk, red
