Meneropong Lewat Survey

[ Muhammad Qodari ]
 
0
83
Muhammad Qodari
Muhammad Qodari | Tokoh.ID

[DIREKTORI] Sebagai pengamat dan peneliti politik nasional, ulasan dan analisa Direktur Eksekutif Indo Barometer ini sering dijadikan rujukan media massa nasional, baik cetak maupun elektronik. Riset bidang politik yang dilakukan lembaganya berhasil mengantarkan puluhan kepala daerah sukses dalam pilkada.

Sebelum mendirikan Indo Barometer, lembaga riset independen di Indonesia yang memotret perkembangan sosial politik termutakhir di Indonesia pada tahun 2007, Muhammad Qodari, S.Psi, MA, pernah menjadi Wakil Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), peneliti di Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dan Institut Studi Arus Informasi (ISAI).

Kiprahnya sebagai pengamat dan peneliti politik nasional ditopang oleh latar belakang pendidikannya di bidang Political Behaviour (perilaku politik) dari University of Essex, Inggris (2003), sarjana Psikologi Sosial dari Universitas Indonesia (1997) dan mahasiswa program doktor (S-3) bidang Ilmu Politik di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Itulah sebabnya, ulasan dan analisanya diakui banyak pihak cukup jitu dan rasional sehingga kerap menjadi rujukan media massa nasional, baik cetak maupun elektronik. Di samping itu, ia juga cukup jeli menangkap isu yang berpotensi berkembang.

Misalnya, ulasannya di harian Kompas menjelang pemilihan presiden tahun 2004 lalu tentang kekhawatiran berbagai pihak akan munculnya otoritarianisme baru dan desain institusi setelah melihat Susilo Bambang Yudhoyono dan Wiranto yang berlatar belakang militer ikut serta pada Pilpres 2004, dianggap berbagai pihak cukup rasional. Qodari dalam tulisannya ketika itu mengatakan, tampaknya di kepala para intelektual dan politisi Indonesia berkembang sebuah asosiasi bahwa latar belakang militer identik dengan otoritarianisme. Hal itu menurutnya bisa dimengerti meski tidak sepenuhnya benar, mengingat selama 32 tahun (1967-1998) Indonesia di bawah otoritarianisme Soeharto yang berlatar belakang militer. Namun, kenyataannya, lima tahun sebelumnya (1959-1965) Indonesia juga di bawah otoritarianisme Soekarno, pemimpin berlatar belakang sipil.

Jadi menurutnya, latar belakang karier calon presiden (capres) bukan satu-satunya faktor penentu apakah Indonesia akan terjerumus ke sistem otoriter atau tidak. Menurutnya, selain pribadi capres, yang juga menentukan apakah sebuah negara mudah terperosok dalam sistem otoritarian atau tidak adalah desain institusi di negara itu. Sehubungan dengan itu, Qodari juga khawatir jangan-jangan Indonesia potensial kembali ke sistem otoriter karena faktor agen politik (baca: presiden) yang berkuasa, dan struktur politik kondusif untuk itu.

Faktor struktur politik yang dia maksud adalah desain institusi, yakni jenis sistem pemerintahan yang diterapkan dan pengaturan sistem pemerintahan dalam konstitusi. Dikatakan Qodari, keyakinan sebagian ilmuwan politik bahwa sistem pemerintahan presidensialisme cenderung melahirkan otoritarianisme. Karena beberapa ciri khas presidensialisme, seperti konsentrasi kekuasaan yang ada pada presiden, pemilihan langsung presiden, dan masa jabatan presiden yang pasti.

Ulasan dan analisanya diakui banyak pihak cukup jitu dan rasional sehingga kerap menjadi rujukan media massa nasional, baik cetak maupun elektronik.

Faktor konsentrasi kekuasaan menurut Qodari, membuat posisi presiden amat kuat. Jika dalam sistem pemerintahan parlementer, fungsi kepala negara dipegang presiden dan fungsi kepala pemerintahan ada di tangan perdana menteri. Tapi dalam sistem presidensial, kedua fungsi itu dipegang presiden. Presiden dalam presidensialisme memancarkan aura kekuasaan amat terang karena dialah yang memimpin ritual kenegaraan dan mengendalikan pemerintahan. Seorang presiden bagaikan “raja” dalam bungkus sistem politik modern.

Dalam sistem presidensialisme murni, presiden dipilih melalui pemilihan langsung oleh seluruh rakyat. Meski hanya menang dengan selisih suara tipis, presiden terpilih akan mengantongi mandat dari rakyat untuk memerintah. Apalagi jika ia menang dengan angka telak. Jadi intinya, kekhawatiran bahwa personalitas individu capres merupakan faktor terpenting untuk menilai seberapa besar peluang kembalinya Indonesia ke sistem politik otoriter tidak sepenuhnya akurat. Faktor desain institusional yang diterapkan juga memberikan kontribusi yang sama besarnya dengan faktor personalitas capres.

Qodari lewat lembaganya juga menyoroti Peta Capres Pilpres 2014. Pada awal 2011, Indo Barometer mengajukan hasil survey di 33 provinsi yang menyimpulkan bahwa Ibu Negara, Kristiani Herrawaty Yudhoyono berpeluang menjadi kandidat presiden pada Pilpres tahun 2014. Di antara 10 nama calon yang juga politisi kawakan, Ani Yudhoyono yang menggantikan nama suaminya Susilo Bambang Yudhoyono, mampu menempati posisi dukungan keenam.

Hasil survei itu juga menyebutkan bahwa Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto, Wiranto, Aburizal Bakrie dan Muhaimin Iskandar memang masih lebih populer sebagai kandidat Calon Presiden 2014 dibanding Ibu Ani. Namun Ibu Ani mengungguli Surya Paloh, Hatta Rajasa, Suryadharma Ali serta Luthfi Hasan Ishaaq.

Di sisi lain, Qodari mengatakan, posisi Ibu Ani juga lemah, antara lain disebabkan oleh opini publik yang cenderung negatif yang menganggap bahwa Ibu Ani dan SBY membangun sebuah dinasti kekuasaan. Lebih lanjut, Qodari juga menyebut bahwa popularitas Ani Yudhoyono sangat bergantung pada apakah pemerintahan SBY masih dianggap berhasil pada tahun 2014 oleh calon pemilih. “Kalau dianggap berhasil itu menguntungkan dirinya (Ibu Ani), tapi kalau gagal maka dia (Ani Yudhoyono) juga akan terkena imbas negatifnya,” katanya.

Sama seperti lembaga survey lainnya, Indo Barometer juga kerap dituding tidak netral dan menerima pesanan yang tujuannya untuk menguntungkan pihak pemesan. Qodari sendiri membantahnya dan menegaskan, adalah tindakan bodoh bila ada yang memesan agar (bisa menjadi) nomor satu, sementara hasil survei tidak seperti itu.

Menurut Qodari, kemungkinan lembaga survei politik selalu dibiayai pihak yang berkepentingan terhadap hasil atau kesimpulan survei, itu ada saja. Namun, lembaga survei yang kredibel dan profesional akan menolak “pesanan” seperti itu yang bertujuan agar hasil survei menguntungkan pihak sponsor. “Kalau ternyata calon yang diunggulkan berdasarkan hasil survei pesanan ternyata kalah maka bukan saja kami tidak dipercaya oleh pemberi dana, tetapi juga tidak dipercaya masyarakat,” ujar Qodari.

Menurut mantan ketua kelompok studi mahasiswa Eka Prasetya ini, survei merupakan salah satu riset kuantitatif. Survei bisa dikatakan berkualitas kalau memenuhi empat hal, yakni metodologi yang tepat, protokol pemilihan responden yang disiplin dan wawancara secara baik, entry data yang baik, dan integritas peneliti dalam membuat laporan akhir. Semua itu menjadi pertaruhan sebuah hasil survei. eti | ms-mlp

Data Singkat
Muhammad Qodari, Direktur Eksekutif Indo Barometer (IB) / Meneropong Lewat Survey | Direktori | UGM, UI, pengamat, direktur, peneliti, riset, pakar, survey

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here