Seskab Pelobi Politik Mumpuni
Pramono Anung Wibowo
[DIREKTORI] Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, MM, mantan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (2005-2010) dan Wakil Ketua DPR (2009-2014), seorang politisi pelobi mumpuni dan ulung, yang akhirnya dilantik menduduki jabatan Sekretaris Kabinet (2015-2019) menggantikan Dr. Andi Widjojanto dalam reshuffle Kabinet Kerja, 12 Agustus 2015.
Sebelum Kabinet Kerja Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla diumumkan (26 Oktober 2014) dan besoknya dilantik (27 Oktober 2014), nama Pramono Anung (Pram) sudah disebut-sebut banyak pihak akan menduduki jabatan Menteri Sekretaris Negara. Tapi Presiden Joko Widodo ternyata memilih Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc menjadi Menteri Sekretaris Negara.
Maka, catatan TokohIndonesia.com, banyak pihak memperkirakan Pram akan menduduki jabatan Sekretaris Kabinet atau Kepala Staf Presiden. Namun, kemudian 3 November 2014, Presiden justru melantik Dr. Andi Widjajanto menjadi Sekretaris Kabinet dan pada 31 Desember 2014 melantik Luhut Panjaitan menjabat Kepala Staf Presiden.
Andi adalah putra dari Mayjen TNI (Purn) Theo Syafei, mantan Pangdam IX/ Udayana yang juga menjadi politisi senior PDI Perjuangan yang amat dekat dengan Megawati. Kendati Andi seorang dosen dan bukan politisi, namun dia dipandang memiliki kedekatan khusus dengan PDI Perjuangan, khususnya dengan Megawati Soekarnoputeri. Maka tak heran bila dia pun terpilih sebagai Deputi Tim Transisi menjelang terbentuknya Kabinet Kerja dan kemudian menjadi Sekretaris Kabinet.
Namun, tampaknya Andi Widjajanto melupakan posisi politiknya, dia lebih memainkan peran personal sebagai seorang profesional sehingga gagal membina komunikasi dan lobi politik dengan masyarakat, khususnya para pejabat politik, khususnya dengan PDI Perjuangan. Dia tidak menyadari posisinya yang mendapat (memerlukan dan diperlukan) dukungan politik PDI Perjuangan, sebagai partai penguasa, pengusung utama Presiden Jokowi.
Sementara, saat Pram tidak kebagian jabatan di Kabinet Kerja maupun di DPR, dia tetap memainkan peran strategis di PDI Perjuangan sebagai politisi senior, pelobi ulung, menjembatani pertarungan politik antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH, pendukung pemerintah) dengan Koalisi Merah Putih (KMP, penentang pemerintah). Sama sekali dia tidak menunjukkan kekecewaan kepada Presiden Jokowi atau Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Maka ketika Andi melupakan posisi jabatan politiknya dan dinilai gagal sebagai Sekretaris Kabinet, Pram menjadi orang yang paling mumpuni dipilih untuk menduduki jabatan strategis tersebut. Pram tidak hanya mendapat sokongan dari para politisi partainya (PDI Perjuangan) dan partai yang tergabung di KIH bahkan juga dari para politisi KMP. Tampaknya, para politisi dan para petinggi partai, merasa tenteram dengan pelantikan Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet.
Bahkan Fadli Zon, politisi Gerindra yang terkesan amat oposan kepada pemerintahan Jokowi, justru menyebut: “Mas Pram lebih cocok Sekretaris Negara ketimbang Sekretaris Kabinet kalau menurut saya. Karena harus orang yang punya otoritas lebih. Kalau Sekretaris Kabinet agak tanggung sebetulnya,” kata Fadli Zon di acara Mata Najwa, Rabu (12/8/2015). Namun demikian, menurut Fadli Zon, masuknya Pramono meski tidak mengisi posisi yang terlalu krusial, tetap penting untuk memperkuat pemerintahan.
Fadli Zon mengatakan bahwa seharusnya Pramono Anung sudah menjabat sebagai menteri sejak tahun lalu (2014). Karena menurut Fadli Zon, secara umum tak ada kekurangan dari Pramono. “Mas Pram pantas duduk di sana, komunikasi politiknya bagus,” katanya.
Jejak Rekam
Pramono Anung Wibowo lahir di Kota Kediri, Jawa Timur, 11 Juni 1963. Di kota kelahirannya itu, di mengecap pendidikan SD hingga SMA (SD Dhoho Kediri, 1975; SMP Dhoho Kediri, 1979; dan SMA Negeri 1 Kediri, 1982). Kemudian, dia kuliah di Institut Teknologi Bandung (ITB) hingga meraih gelar Insinyiur (S1) Teknik Pertambangan (1988). Tahun 1992, dia pun meraih gelar Magister Manajemen (S2) dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
Tahun 2013, di tengah kesibukannya sebagai Wakil Ketua DPR, Pram meraih gelar Doktor (S3) Bidang Komunikasi Politik dari Universitas Padjadjaran Bandung dengan predikat Cumlaude. Sekitar dua jam, Pramono menjalani sidang terbuka sekaligus pengukuhan doktornya dihadapan ratusan tamu undangan. Rektor Unpad, Prof. Ganjar Kurnia, langsung bertindak sebagai pimpinan sidang terbuka, sekaligus pengukuhan program doktoral Pram, di Graha Sanusi, Universitas Padjajaran, Jalan Dipati Ukur, Bandung, 11 Januari 2013.
Pram melayani sejumlah pertanyaan dosen penguji mengenai desertasinya yang berjudul “Komunikasi Politik dan Pemaknaan Anggota Legislatif terhadap Konstituen: Studi Interpretatif Pemilu Tahun 2009”.
Pada kesempatan itu, dalam pidato pengukuhan doktornya, Pramono mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya, terutama mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan dan Ketua MPR Taufiq Kiemas. Bagi saya, kata Pram dengan haru, mereka merupakan guru dalam berpolitik praktis dan sekaligus sebagai kakak yang selalu mendorong kapan menyelesaikan studi doktor saya.
Acara itu dihadiri sejumlah tokoh dan politisi, antara lain, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, mantan Ketua Umum Golkar Akbar Tandjung, dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.
Saat mahasiswa, Pram sudah aktif dalam berbagai organisasi. Dia aktif sebegai Ketua Himpunan Mahasiswa Tambang (1985-1986) dan Ketua Dewan Forum Komunikasi Himpunan Jurusan Dewan Mahasiswa (1986-1987).
Dari caatatan Pusat Data TokohIndonesia.com, sebelum terjun dalam dunia politik, Pram sempat menjadi pengajar/fasilitator KKP Nasional, lalu meniti karier profesional di dunia pertambangan. Dia menduduki posisi tinggi manajerial, sebagai Direktur Operasi PT Tanito Harum (1990-1995), Direktur Operasi PT Vietmindo Energituma, Vietnam (1992-1995), Presiden Direktur PT Yudistira Group (1995-1999), Presiden Komisaris PT Mandira Hana Persada (1996-1999) dan Presiden Komisaris PT Yudistira Group (1999).
Pada saat reformasi 1998, Pram mulai memfokuskan diri dalam dunia politik. Pram resmi menjadi Anggota DPD PDI Perjuangan (1998-2000). Dia aktif sebagai Ketua SC Rakernas I s/d VIII PDI Perjuangan, Wakil Ketua PAPPU Pusat PDI Perjuangan dan menjadi Jurubicara PDI Perjuangan. Kemudian, dia menjabat Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (2000-2005) dan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (2005-2010).
Dia pun terpih menjadi Anggota DPR dari PDI-P sejak 1999-2004; 2004-2009 (namun mengundurkan diri tahun 2005 untuk fokus mengurus partai sebagai Sekjen DPP PDI Perjuangan, 2005-2010; lalu terpilih lagi periode 2009-2014 dan 2014-2019 (mengundurkan diri karena dilantik menjabat Sekretaris Kebinet 12 Agustus 2015).
Sebagai Anggota DPR dia pernah aktif sebagai Anggota Badan Pekerja dari Fraksi PDI-P; Anggota PAH II (Panitia Ad Hoc II) dari Fraksi PDI-P; Anggota Pansus Migas dari Fraksi PDI-P; Anggota Sub Komisi Energi dan Sumber Daya Mineral DPR RI dari Fraksi PDI-P; Anggota Komisi VIII dari Fraksi PDI-P; Anggota Komisi VII dari Fraksi PDI-P; Wakil Ketua DPR (2009-2014).
Suami dari Endang Nugraheni dan ayah dari dua anak tersebut terkenal piawai dalam lobi dan komunikasi politik. Selama aktif di Senayan, kemampuan komunikasi politik Pram telah teruji sedemikian baik. Bagi Pram, lawan politik bukanlah musuh yang harus dijauhi dan dibenci. Lawan politik pun bisa dirangkul menjadi kawan politik dan sahabat dalam pergaulan. Maka dia dihormati oleh para politisi di parlemen.
Ketika pertentangan politik usai Pemilu Presiden 2014 antara Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih memuncak, Pram tak sepakat dengan langkah rekan-rekannya dari KIH yang hendak membentuk kekuatan tandingan di parlemen. Dia pun tampil melakukan kominikasi dan lobi politik untuk menjembatani dan mendamaikan KIH dan KMP. Harus diakui, cairnya komunikasi politik antara KIH dengan KMP, sedikit banyak adalah hasil lobi politik Pram.
Sehingga kehadirannya di Kabinet Kerja sebagai Sekretaris Kabinet diyakini akan memperkuat pemerintahan Jokowi-JK, khususnya dalam komunikasi politik dengan parlemen dan para petinggi partai serta kekuatan politik (ormas) lainnya. Penulis: Ch. Robin Simanullang | Bio TokohIndonesia.com
