Wakil Menteri Keuangan dari IPB
Anny Ratnawati
[DIREKTORI] Doktor ekonomi pertanian dari IPB ini diangkat menjadi Wakil Menteri Keuangan (2010-2014) mendampingi Agus Martowardojo. Dosen penguji dan pembimbing disertasi doktoral Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini sudah lama berkecimpung dalam dunia moneter dengan ciri khas pembangunan ekonomi nasional berbasis kekuatan keuangan dalam negeri.
Namanya sempat disebut-sebut sebagai kandidat kuat untuk menggantikan posisi menteri keuangan pasca pengunduran diri Sri Mulyani Indrawati sebagai menteri keuangan pada bulan Mei 2010. Sri Mulyani saat itu menerima tawaran sebagai managing director Bank Dunia.
Wanita kelahiran Yogyakarta, 24 Februari 1962 ini dianggap sebagai sosok yang tepat karena mengusung konsep ekonomi jalan tengah untuk mengimbangi blok penganut paham ekonomi neoliberal dan blok paham ekonomi kerakyatan. Sebagai ekonom ia dinilai lebih menekankan pembangunan ekonomi nasional berbasis kekuatan keuangan dalam negeri.
Namun posisi tersebut akhirnya jatuh ke tangan koleganya seorang banker yang menjadi Dirut Bank Mandiri, Agus Martowardojo. Meski demikian, Ratnawati yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Anggaran Departemen, akhirnya diangkat menjadi wakil menteri keuangan oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 20 Mei 2010.
Anny Ratnawati mengawali karir sebagai dosen dan peneliti di Institut Pertanian Bogor (IPB). Dosen penguji dan pembimbing disertasi doktoral Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini sudah lama berkecimpung dalam dunia moneter.
Lulusan doktor ekonomi pertanian IPB tahun 1996 ini pernah menjadi anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (2005-2008), Staf Ahli Menteri Keuangan (2008), Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Departemen Keuangan (2008), dan Direktur Jenderal Anggaran sejak 8 Juni 2008 hingga terpilih menjadi wakil menteri keuangan.
Sebagai wakil menteri keuangan, Anny Ratnawati, salah satu Komisaris PT Pertamina ini memiliki tugas menangani bidang anggaran yaitu melakukan pengawasan Ditjen Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Perimbangan Keuangan, dan Ditjen Pengelolaan Utang.
Sebagai wakil menteri keuangan, Anny Ratnawati yang juga merupakan salah satu Komisaris PT Pertamina ini memiliki tugas menangani bidang anggaran yaitu melakukan pengawasan terhadap Ditjen Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Perimbangan Keuangan, dan Ditjen Pengelolaan Utang.
Sementara untuk pengawasan fiskal ditugaskan kepada koleganya Mahendra Siregar yang sama-sama menjabat sebagai wakil menteri keuangan. Mahendra mengawasi Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), Ditjen Kekayaan Negara, dan Badan Pendidikan Pelatihan Keuangan (BPPK). Sementara tugas pengawasan Ditjen Pajak dan Bea Cukai dalam pengawasan Menteri Keuangan Agus Martowardojo.
Seperti diketahui, menekan angka pengangguran yang dari tahun ke tahun terus meningkat masih menjadi persoalan yang dihadapi pemerintah. Pemerintah sendiri telah memiliki kebijakan pembangunan yang didasarkan pada empat strategi yakni, pro-growth, pro-job, pro-poor, dan proenvironment.
Untuk masalah tenaga kerja, menurut Anny, pemerintah telah menargetkan menciptakan pekerjaan 9,6-10,7 juta. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapainya adalah dengan sistem penganggaran berbasis kinerja (PBK) yang lebih berorientasi kepada output dan outcome.
Menurut Anny, sistem ini lebih fokus mengukur kinerja lembaga dan kementerian dengan sasaran dapat mengukur keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja yang akan dicapai, meningkatkan efisiensi dan transparansi, serta meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Sedamgkan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dosen di Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis IPB ini mengatakan bahwa pemerintah juga membuat stimulus lewat program kredit usaha rakyat (KUR) dan reformasi birokrasi. Bio TokohIndonesia.com | hotsan, red
