Oleh Pdt. Markus Daniel Wakarry | Bangsa memerlukan pemimpin. Jikalau tidak ada pemimpin, jatuhlah bangsa. Bangsa tidak akan bertumbuh mencapai kedewasaan, tanpa kepemimpinan. Suatu bangsa yang tengah bertumbuh dan bergumul dalam dunia yang penuh goncangan dan krisis, memerlukan pimpinan yang solid, yang kekuatannya bertumpu pada asas-asas kepemimpinan yang sesuai dengan nilai-nilai dasar dan konstitusi yang dianutnya.
Oleh Dr. Hamdan Zoelva, SH, MH | Istilah negara hukum dalam berbagai literatur tidak bermakna tunggal, tetapi dimaknai berbeda dalam tempus dan locus yang berbeda, sangat tergantung pada idiologi dan sistem politik suatu negara.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI: Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana terdiri dari TRI POLA, yaitu: pertama adalah pola program; kedua berupa pola penjelasan; ketiga merupakan pola pembiayaan. Dengan demikian, pola ini bukan suatu konsep dan perencanaan yang mengawang-ngawang. Bukan pula suatu perencanaan yang hanya berisi ide-ide besar yang tidak mungkin diimplementasikan
Oleh Prof. Dr. Romli Atmasasmita: Hui-mui sebaik apa pun penyusunannya, sepanjang dilakukan manusia, tetap saja hilang kesempurnaan dan nilai kemanusiaannya ketika dijalankan dalam praktik- Hal ini sudah tentu di luar jangkauan persepsi dan pemikiran para pembentuk undang-undang dan para ahli teori hukum yang tak pernah menyelami realitas hukum dalam kehidupan sehari-hari.
Oleh Pdt. Markus Daniel Wakarry | Bangsa memerlukan pemimpin. Jikalau tidak ada pemimpin, jatuhlah bangsa. Bangsa tidak akan bertumbuh mencapai kedewasaan, tanpa kepemimpinan. Suatu bangsa yang tengah bertumbuh dan bergumul dalam dunia yang penuh goncangan dan krisis, memerlukan pimpinan yang solid, yang kekuatannya bertumpu pada asas-asas kepemimpinan yang sesuai dengan nilai-nilai dasar dan konstitusi yang dianutnya.
Oleh Prof. Dr. Komaruddin Hidayat | Dua jebakan besar selalu menghadang agenda pembangunan demokrasi: disfungsionalitas dan degenerasi demokrasi. Indonesia terjatuh pada yang kedua karena komitmen bersama di antara elite parpol lemah untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara secara sehat. Orang mulai sinis dengan mantra demokrasi dan reformasi karena buah yang ditunggu-tunggu serta dijanjikan tak kunjung muncul.
Pengakuan terhadap pluralisme agama dalam sebuah komunitas sosial menjanjikan dikedepankannya prinsip inklusivitas (keterbukaan) –suatu prinsip yang mengutamakan akomodasi dan bukan konflik- di antara mereka. Sebab, pada dasarnya masing-masing agama mempunyai berbagai klaim kebenaran yang ingin ditegakkan terus, sedangkan realitas masyarakat yang ada terbukti heterogen secara kultural dan religius.
Pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pembukaan Konferensi Asia Afrika (KAA), Rabu, 22 April 2015 mendapat apresiasi tinggi dari para kepala negara dan delegasi. Berbagai kalangan juga memuji pidato yang dinilai sangat lugas dan berani itu.
Oleh Mohamad Sobary | Kita hidup di abad ilmu pengetahuan dan teknologi yang membawa pencerahan akal budi manusia sejak abad ke-13. Namun, kita tak boleh lupa, ilmu pengetahuan dan teknologi juga merangsang keserakahan tanpa batas, bagaikan samudra tanpa tepi.
Oleh Benny Susetyo | Pernyataan tokoh agama lahir dari nurani yang jernih untuk membaca kondisi masyarakat mengalami penderitaan yang amat berat. Beban hidup yang begitu berat menciptakan kefrustrasian sosial. Hidup hanya sekedar menahan lapar.
Oleh Imam Prawoto, MBA* | Alkisah, tersebutlah seorang manusia yang sedang berbuat dan 'berbicara' dengan sebuah karya besarnya. Untuk masa depan anak bangsa di republik ini. Sungguh taklah sulit untuk berjujur kata, bahwa tokoh ini memiliki kecerdasan, talenta dan karakter pertahanan yang sangat kuat, penuh tanggung jawab, memiliki segudang gagasan, ide dan pandangan-pandangan kebangsaan dan kenegaraan. Memiliki magnet-futurist thinking.
Oleh Ch. Robin Simanullang | Bagaimana pandangan Syaykh Al-Zaytun Panji Gumilang tentang Pancasila (lima nilai-nilai dasar bernegara)? Apakah pemuka agama (Islam) dan pemangku pendidikan ini patut digugu dan ditiru (diteladani) dalam hal bagaimana hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam tatanan nilai-nilai dasar negara yang sudah disepakati bersama itu?
Oleh Ahmad Syafii Maarif | Karena perkataan thugtatorship baru bagi saya, maka perlu sedikit penjelasan. Perkataan thug berasal dari bahasa Hindi, thag, yang berarti penipu.
Dr. Frans Hendra Winarta | Kata paling tepat untuk mendeskripsikan penegakan hukum di Indonesia adalah 'prihatin'. Kata ini banyak diucapkan oleh berbagai kalangan terkait karut-marutnya penegakan hukum dan keadilan di negeri ini, di mana korupsi konon telah menjadi musuh nomor satu sejak reformasi digulirkan pada 1998.
Oleh Prof. Dr. Muladi, SH | Muncul reaksi sangat keras dari beberapa tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam fundamentalis yang mengancam akan "me-Mesir-kan" pemerintahan SBY apabila pembubaran dilakukan terhadap ormas Islam.
Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, LLM | Globalisasi saat ini sudah merupakan keyakinan (dogma) yang kuat bahwa keberhasilan ekonomi di satu negara akan berimbas di negara lain, begitu pula sebaliknya. Inti arah globalisasi adalah mencapai kesejahteraan dunia tanpa kecuali tanpa ada pembedaan lagi negara kaya, miskin, negara maju dan berkembang.
Oleh Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, LLM | Saat ini iklim penegakan hukum tengah dilanda eforia reformasi yang mengunggulkan transparansi dan akuntabilitas publik kepada masyarakat luas tanpa menghiraukan masalah etika dan sopan santun, baik secara personal maupun secara institusional.
Oleh Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif | Kultur buram menyandera kita. Peribahasa Melayu itu selengkapnya berbunyi: "Main api terbakar, main air basah". Artinya, setiap perbuatan yang menyerempet bahaya atau perbuatan kotor, si pelaku harus berani menanggung risikonya, jangan dipikulkan ke atas pundak orang lain.
Oleh Doni Koesoema A, STF, MEd | Kebebalan moral para pengurus negeri semakin kentara ketika mereka mempergunakan kekuasaan yang dimiliki, entah itu kekuasaan politik, uang, maupun kewenangan pengambilan kebijakan yang telah bekerja sama dengan makelar politik, dalam rangka mencari pemilih muda potensial 2014. Mereka bebal secara moral karena kepentingan perbaikan dunia pendidikan jangka panjang mereka abaikan.
Prof. DR. Hendrawan Supratikno, MBA | Dari begitu banyak persoalan yang membelit kehidupan bangsa, satu hal yang paling mencemaskan adalah kebiasaan kita berpura-pura. Tanpa kita sadari, kebiasaan buruk ini telah terinternalisasi sebagai bagian dari kompetensi kolektif kita sebagai bangsa.