Oleh Pdt. Markus Daniel Wakarry | Bangsa memerlukan pemimpin. Jikalau tidak ada pemimpin, jatuhlah bangsa. Bangsa tidak akan bertumbuh mencapai kedewasaan, tanpa kepemimpinan. Suatu bangsa yang tengah bertumbuh dan bergumul dalam dunia yang penuh goncangan dan krisis, memerlukan pimpinan yang solid, yang kekuatannya bertumpu pada asas-asas kepemimpinan yang sesuai dengan nilai-nilai dasar dan konstitusi yang dianutnya.
Oleh Dr. Hamdan Zoelva, SH, MH | Istilah negara hukum dalam berbagai literatur tidak bermakna tunggal, tetapi dimaknai berbeda dalam tempus dan locus yang berbeda, sangat tergantung pada idiologi dan sistem politik suatu negara.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI: Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana terdiri dari TRI POLA, yaitu: pertama adalah pola program; kedua berupa pola penjelasan; ketiga merupakan pola pembiayaan. Dengan demikian, pola ini bukan suatu konsep dan perencanaan yang mengawang-ngawang. Bukan pula suatu perencanaan yang hanya berisi ide-ide besar yang tidak mungkin diimplementasikan
Oleh Prof. Dr. Romli Atmasasmita: Hui-mui sebaik apa pun penyusunannya, sepanjang dilakukan manusia, tetap saja hilang kesempurnaan dan nilai kemanusiaannya ketika dijalankan dalam praktik- Hal ini sudah tentu di luar jangkauan persepsi dan pemikiran para pembentuk undang-undang dan para ahli teori hukum yang tak pernah menyelami realitas hukum dalam kehidupan sehari-hari.
Oleh Pdt. Markus Daniel Wakarry | Bangsa memerlukan pemimpin. Jikalau tidak ada pemimpin, jatuhlah bangsa. Bangsa tidak akan bertumbuh mencapai kedewasaan, tanpa kepemimpinan. Suatu bangsa yang tengah bertumbuh dan bergumul dalam dunia yang penuh goncangan dan krisis, memerlukan pimpinan yang solid, yang kekuatannya bertumpu pada asas-asas kepemimpinan yang sesuai dengan nilai-nilai dasar dan konstitusi yang dianutnya.
Oleh Prof. DR. Romli Atmasasmita, SH, LLM: Langkah hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus aliran dana Bank Indonesia (BI) mengundang kontroversi, terutama di kalangan BI dan perbankan pada umumnya. Kontroversi itu terjadi sejak penetapan Gubernur BI dan dua pejabat BI sebagai tersangka sampai pada resistensi pemanggilan Gubernur BI oleh KPK dengan dasar hukum Pasal 49 Undang-Undang (UU) No 34 tentang Perubahan atas UU No 23/1999 tentang UU Bank Indonesia.
Oleh Syaykh A.S. Panji Gumilang | Karena bangsa ini sedang dalam perjalanan dan melanggar prinsip utama (dasar) yang telah disepakati, kalau itu terus berjalan tak terbendung, akan hancur negara ini. Kata orang bijak “Halaka qaumun lam ya'rif asasuhu (hancurnya bangsa yang tidak mengenal nilai-nilai dasar negaranya). Bangsa ini sudah dekat dengan lampu merah, tinggal beberapa detik lagi, kalau tidak segera direm dengan budaya (pribadi dan bangsa) bisa terjadi lampu merah.
Oleh Pdt. Markus Daniel Wakarry | Bangsa memerlukan pemimpin. Jikalau tidak ada pemimpin, jatuhlah bangsa. Bangsa tidak akan bertumbuh mencapai kedewasaan, tanpa kepemimpinan. Suatu bangsa yang tengah bertumbuh dan bergumul dalam dunia yang penuh goncangan dan krisis, memerlukan pimpinan yang solid, yang kekuatannya bertumpu pada asas-asas kepemimpinan yang sesuai dengan nilai-nilai dasar dan konstitusi yang dianutnya.
Oleh Ch. Robin Simanullang | SIB 11-03-1991: Raja Bondar akan diaktifkan kembali di Tapanuli Utara, mulai tahun ini (1991). Dalam rangka ini, Pemda Tapanuli Utara telah mengadakan penataran tentang Tata Guna Air (4-15/3/1991) yang pesertanya antara lain terdiri dari Camat, Kapolsek dan DanRamil.
KESAKSIAN JEND. TNI (PURN) WIRANTO | Di antara peristiwa yang menghebohkan di masa lalu adalah peristiwa "penculikan para aktivis" yang terjadi pada awal 1998. Berkenaan dengan kasus ini, saya masih menemukan adanya deviasi informasi di beberapa kalangan yang menganggap peristiwa tersebut merupakan kelanjutan dari kebijaksanaan institusi TNI. Padahal, apa yang sebenamya terjadi tidaklah demikian.
Presiden Joko Widodo, berpesan agar soliditas dan kinerja TNI dan Polri semakin diperkuat. Presiden mengajak kepada TNI dan Polri untuk bersinergi, bergotong royong, dan menghilangkan ego sektoral demi terwujudnya negara Indonesia yang aman dan berdaulat.
Oleh Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri | Kendati ada kerikil politis pada pengangkatan Pramono Edhie, kini secara legal-formal ia telah jadi KSAD. Maka, seyogianya semua pihak—tanpa mengurangi sikap kritis-korektif—dapat menerima keputusan itu dengan jiwa besar serta mendukungnya sepanjang ia berada dalam garis Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Ini demi KSAD baru itu dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal demi kepentingan TNI, bangsa, dan negara.
Oleh Bambang Soesatyo, SE, MBA | Sekarang hingga 2014, pemerintah dan penegak hukum bisa saja mempetieskan dua skandal keuangan Bank Century dan mafia pajak. Tetapi, di kemudian hari, ketika rezim sudah berganti, bukan tidak mungkin semua noda itu akan dibuka lagi untuk menemukan kebenaran.
Oleh Prof. Dr. Azyumardi Azra | Ambang krisis yang dihadapi rezim Yudhoyono bisa meningkat menjadi krisis sepenuhnya jika masyarakat tetap tak melihat adanya tanda-tanda meyakinkan bagi perbaikan keadaan. Guna mencegah krisis sepenuhnya, presiden seyogianya mengambil kebijakan dan langkah drastis. Kepemimpinan nasional memerlukan keberanian dan ketegasan.
Oleh Ahmad Syafii Maarif | Rezim ini sudah sejak awal sarat dililit oleh berbagai borok: skandal Bank Century dan kriminalisasi Antasari, Bibit- Chandra, serta Susno Duadji. Satu borok dicoba ditutup, borok yang lain mencuat. Panorama ini belum akan berakhir sampai terciptanya sebuah perubahan yang mendasar. Kini muncul pula kasus Muhammad Nazaruddin yang sangat memalukan kita semua.
Oleh Jusuf Wanandi | Ketidakpastian melanda perkembangan global. Dampak revolusi di Afrika Utara dan Timur Tengah telah dirasakan di banyak tempat sehingga tidak mustahil berdampak di Indonesia juga. Korupsi makin meruyak. Negara Bhinneka Tunggal Ika seperti yang dicita-citakan para pendiri Republik Indonesia mulai terancam.
Oleh Prof. Dr. Tamrin Amal Tomagola | Kepentingan keutuhan negara dan bangsalah yang sedang dipertaruhkan. Karena itu, entitas negara dan bangsa—beserta seluruh jajaran dan komponennya—harus tampil maksimal menghadapi musuh bersama: perusuh radikal-picik yang memorakporandakan ruang publik milik bersama warga.
Oleh Dr. Anggito Abimanyu, MSc | Dalam sepuluh tahun terakhir, fluktuasi naik turunnya harga minyak dunia adalah suatu fenomena yang lazim terjadi. Di samping karena masalah kebutuhan melampaui jumlah ketersediaan, faktor konflik Timur Tengah juga menjadi alasan hambatan pasokan atau menjadi sasaran spekulasi. Namun, yang tak kalah pentingnya adalah terjadinya reorientasi para pelaku pasar modal yang mengalihkan investasi bursa keuangan ke bursa komoditas atau yang lazim disebut flight to commodity.
Oleh Kiki Syahnakri | Akar pokok problematika keindonesiaan saat ini bercabang tiga. Pertama, telah dipaksakan suatu "transplantasi (demokrasi) liberal" di negeri ini. Kedua, pemisahan diametral-absolut antara fungsi pertahanan dan keamanan. Ketiga, lemahnya kepemimpinan.
Oleh Imam Prawoto | Pemberitaan media terkait lembaga pendidikan pesantren Al-Zaytun, utamanya pemberitaan terhadap sosok AS Panji Gumilang, pimpinan Al-Zaytun yang biasa dipanggil Syaykh, ternyata tak kunjung jelas kemana berujungnya. Pihak kepolisian, dalam hal ini Mabes Polri, yang menangani masalah pengunduran diri IS, seorang pengurus Yayasan, ternyata juga diduga lebih merespons issue liar yang berkembang.
Oleh Prof. Dr. Daoed Joesoef | Di zaman edan sekarang, praktik Parpol kita malah cenderung mengembangkan jiwa pengkhianatan di kalangan para politikus. Mereka adalah orang-orang yang seenaknya pindah dari satu partai ke lain partai bagai bajing loncat.
Oleh Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, LLM | Kondisi negara hukum di Indonesia saat ini selain diisi oleh aktivitas lembaga penegak hukum, juga dipenuhi aktivitas mafia hukum dan peradilan jalanan. Pengadilan sebagai benteng terakhir menggapai keadilan sejak masa lampau dalam praktik di Indonesia ternyata kalah pengaruh dari "peradilan jalanan".
Oleh Haryono Suyono | Senin (10/1/2011), sekali lagi Kompas mengisi halaman pertamanya dengan kekhawatiran atas pertumbuhan jumlah penduduk yang menggila, jauh melampaui perkiraan sebelumnya. Secara resmi pemerintah mengumumkan jumlah penduduk Indonesia hasil Sensus Penduduk 2010 adalah 237.556.353 jiwa.