[OPINI] – Undang-undang mengamanatkan jatah 30 persen perempuan di legislatif. Jatah perempuan di legislatif itu dimaksudkan untuk keterwakilan perempuan dalam menyuarakan aspirasi politiknya. Agar perempuan mempunyai akses dalam proses politik dan proses pengambilan keputusan.
Undang-undang mengamanatkan jatah 30 persen perempuan di legislatif. Jatah perempuan di legislatif itu dimaksudkan untuk keterwakilan perempuan dalam menyuarakan aspirasi politiknya. Agar perempuan mempunyai akses dalam proses politik dan proses pengambilan keputusan.
Namun kuota perempuan itu tidak terpenuhi. Antara lain lantaran terganjal struktur sosial dan budaya yang dianut masyarakat. Parpol, secara psikologis dan politis, banyak yang tidak siap menempatkan politisi perempuan pada nomor urut jadi pencalonan. MAJALAH TOKOH INDONESIA 22 ? BERITA TOKOH: ? Bangun Al-Zaytun di Natuna (6) = TOKOH UTAMA: ? Hj Aisyah Aminy, Perempuan Baja Vokalis Senayan (12) ? Politisi Perempuan Religius (16) ? Perempuan di Ranah Publik (18) ? Nyaris Tertangkap Belanda (21) ? Demi Bangsa dan Negara (23) ? Berkibar di Semua Gelanggang (26) = DEPTHNEWS: ? Memuaskan, UN di Ma’had Al-Zaytun (30) ? Hasil Ujian Nasional 2005 (32) ? Kilas Balik Ujian Akhir Nasional (33) ?Prospek UN 2006 (34) = KAPUR SIRIH: Perempuan Pemimpin (4) = SURAT: Kang Jalal, dll (3) Tetapi juga lantaran belum banyak perempuan yang berambisi terlibat dalam proses politik dan proses pengambilan keputusan.
Faktor yang paling dominan mempengaruhi kekurangaktifan perempuan dalam proses politik dan pengambilan keputusan adalah struktur sosial dan budaya. Secara menonjol tercermin dari fatwa dan sikap penolakan bahkan pengharaman perempuan menjadi pemimpin.
Padahal sejak semula, perempuan sudah diciptakan sebagai makhluk yang berakal budi dan cerdas setara laki-laki. Bahkan perempuan diciptakan berperasaan halus dan mudah terharu, melebihi (dibanding) laki-laki. Sehingga jika menjadi pemimpin, mereka pasti memiliki kelebihan yang kurang dimiliki laki-laki.
Namun, perempuan juga tidak seharusnya selalu menyalahkan struktur sosial dan budaya atau menyalahkan laki-laki dalam hal kekurangterlibatannya dalam kepemimpinan. Alangkah lebih bijak jika memulainya dari diri perempuan itu sendiri.
Dalam hal ini, barangkali, sangat baik jika belajar dari pengalaman orang lain. Kali ini, kami menampilkan sosok Hj Aisyah Aminy, SH. Seorang politisi perempuan yang kami gelari Perempuan Baja Vokalis Senayan. Di saat dunia politik dimonopoli kaum laki-laki, ia tampil ke depan, bahkan dari Parpol berasas Islam. Bukan saja seorang parlementarian yang terampil berdebat, ia juga seorang pejuang gender yang tak kenal lelah. Dia seorang perempuan pemimpin yang pantas dijadikan teladan dalam hal kegigihan memperjuangkan keterwakilan perempuan dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Jakarta, Juli 2005 *Redaksi ? Kapur Sirih, Majalah Tokoh Indonesia 22
