[WAWANCARA] – WAWANCARA HIDAYAT NUR WAHID: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) harus merupakan solusi bagi permasalahan bangsa. Itu komitmen, harapan dan cita-cita PKS. Sebagaimana ditegaskan ketua umumnya, Dr Hidayat Nurwahid dalam wawancara dengan Wartawan TokohIndonesia DotCom. Secara organisasi, PKS adalah reinkarnasi dari Partai Keadilan (PK) untuk dapat ikut dalam Pemilu 2004, karena PK tidak lolos electoral threshold Pemilu 1999.
Namun, Hidayat Nur wahid (HNW) dalam wawancara dengan Wartawan TokohIndonesia.Com, Sabtu, 13 September 2003 di Kantor DPP PKS, Jl. Mampang Prapatan Raya No 98 D-E-F, Jakarta Selatan, mengatakan, partainya tidak semata-mata ingin ikut dan memenangkan Pemilu, melainkan kehadiran PKS harus merupakan solusi bagi permasalahan bangsa.
“Itu adalah harapan dan cita-cita kami. Kami tidak mau datang hanya untuk memperbanyak jumlah partai atau bahkan sebagai pelengkap penderita dan membuat orang menjadi apatis terhadap solusi masa depan Indonesia. Tetapi kami datang sebagai bagian dari solusi. Caranya adalah kami jangan menjadi bagian dari problem atau masalah atau bahkan menjadi pembawa masalah. Problem itu seperti menjalankan politik kotor, menghalalkan segala cara, politik yang menolerir korupsi. Kami tidak terlibat di situ,” katanya.
Dengan begitu, ia berharap, masyarakat akan melihat ada solusi yang mereka tampilkan. Bahwa di era modern sekarang ini, partai berpolitik bersih itu ada. Maka ia bertekad menampilkan sosok PKS sebagai partai politik yang solutif. Partai yang tidak hanya aktif berpolitik 5 tahun sekali menjelang Pemilu, lalu bubar dan melupakan rakyat. Partai solutif yang mempunyai program yang diartikulasikan setiap hari, minggu, dan seterusnya, baik ada Pemilu ataupun tidak ada Pemilu.
Partai yang seperti itu adalah partai yang memberikan solusi dan kriteria itu sangat paralel dengan hakekat PKS sebagai partai dakwah. Sebab tidak pernah ada dakwah yang hanya 5 tahun sekali. Dengan cara ini kita bisa melakukan pembelaan dan pemberdayaan masyarakat dari tingkat kabupaten, propinsi, dan pusat.
Selengkapnya, simak butir-butir pernyataannya dalam wawancara yang berlangsung di ruang kerjanya itu.
TOKOH INDONESIA (TI): Ketika membahas amandemen perubahan UUD 1945 pasal 29, Partai Keadilan (Sejahtera) mengusulkan Piagam Madinah bukan Piagam Jakarta?
HIDAYAT NUR WAHID (HNW): Kita mengedepankan wacana ajaran agama. Oleh karena itu, ketika Sidang Tahunan yang terakhir (2002) yang membahas tentang amandemen perubahan UUD pasal 29, Partai Keadilan termasuk yang tidak mengusulkan Piagam Jakarta. Kami bersama PAN mengusulkan Piagam Madinah.
Piagam Madinah itu adalah suatu aturan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW ketika ia masuk ke Madinah setelah meninggalkan Mekkah. Inilah sebuah piagam yang memberikan jaminan kesetaraan hidup beragama. Tidak ada pemaksaan hidup beragama. Dengan Piagam Madinah warga setempat merasakan keadilan hidup beragama, dapat melaksanakan ajaran agama yang memberdayakan, yang menjaminan integrasi bangsa, yang menjamin adanya pluralitas atau kemajemukan bangsa, yang menjamin kemajuan bagi semua. Tidak ada eksploitasi satu kelompok terhadap kelompok yang lain. Itulah yang menjadi Piagam Madinah.
Bagaimana sebenarnya posisi PKS di antara partai-partai lain yang bernapaskan agama?
Mungkin banyak orang yang mengasosiasikan PKS sebagai partai Islam yang sama seperti partai Islam lain seperti PBB atau PPP yang meneriakkan Piagam Jakarta yang isinya “Negara berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Padahal, kami tidak (meneriakkan Piagam Jakarta).
Karena dalam RUU usulan kami isinya adalah “Negara berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan ajaran agama bagi masing-masing pemeluknya”. Tentu saja orang Kristen melakukan kewajiban Kristennya, orang Hindu melaksanakan ajaran Hindu, Begitu juga dengan Buddha dan Islam. Salah satu ajaran Islam adalah syariah, sedangkan syariah itu sendiri bukanlah segala-galanya dalam ajaran Islam.
Bagaimana respon masyarakat terhadap usul tersebut?
Menurut kami apresiasi masyarakat sangat baik. Dalam hari-hari pembahasan materi amandemen ini, Kompas telah mengadakan polling. Ditanyakan kepada publik Kompas, manakah yang dapat mudah diterima oleh publik. Dari hasil pooling tersebut diketahui bahwa 38,2 persen responden memilih opsi PDI-P dan Partai Golkar dengan pilihan tidak mengadakan amandemen sama sekali. 8,2 persen memilih Piagam Jakarta yang diajukan oleh PPP dan PBB. Sedangkan 49,2 persen memilih alternatif yang kami dan PAN tawarkan. Dari responden Kompas tadi kami menang.
Apa makna pengajuan usul amandemen Pasal 29 UUD?
Kami beranggapan kalau kami mengajukan amandemen UUD pasal 29 berarti kami menolak akan kondisi stasus quo kehidupan beragama di Indonesia sekarang ini, yang memunculkan terorisme, korupsi, para pejabat yang tidak bertanggung jawab terhadap rakyat, yang membenarkan adanya eksploitasi alam. Padahal agama manapun saya yakin tidak ada yang membolehkan eksploitasi alam dengan mengabaikan kelestarian alam, tidak ada agama apapun yang membiarkan korupsi.
Tidak ada satupun agama yang menolerir pengkhianatan pemimpin kepada yang dipimpin, dan tidak ada agama apapun yang membolehkan kehidupan yang tidak maju. Karena semua agama mengajarkan kepada kehidupan yang maju, sejahtera, berpikir jangka panjang sehingga generasi kita dapat hidup dengan nyaman. Berdasarkan keyakinan itu, setiap agama dipersilakan melaksanakan ajaran agamanya. Dan, saya yakin tidak ada Tuhan di dunia ini yang menurunkan ajaran agamanya, kemudian menyerahkannnya kepada manusia, “Silahkan mau mengikuti ajaran Saya boleh, kalau tidak juga tidak apa-apa”.
Tidak ada tuhan seperti itu. Kalau ada tuhan seperti itu, saya katakan tuhan ini kualitasnya kalah dari kondektur bus kota. Kalau kondektur bus kota ketika Anda naik, Anda harus bayar, kalau tidak bayar silahkan turun. Itulah aturan kalau naik bus kota harus bayar. Kondektur bisa mengatakan begitu, masa Tuhan tidak mengatakan seperti itu kepada ummat-Nya.
Bagaimana pandangan PKS tentang Piagam Jakarta?
Kalau alternatif yang diambil adalah Piagam Jakarta, maka yang terjadi adalah fobia dan polemik yang berkepanjangan. Akan muncul kekhawatiran tentang disintegarasi, diskriminasi, masalah itu selalu muncul. Jadi, yang ada bukannya pengajaran agama melainkan perdebatan saja. Ajaran agama tidak kita kerjakan karena kita habiskan waktu dalam perdebatan. Kami mengambil alternatif yang ketiga di mana disitu tidak ada diskriminasi, kekhawatiran akan disintegrasi. Bahkan dengan menjalankan ajaran agama negara menjadi semakin kokoh.
Mengapa Anda begitu yakin hal tersebut akan terjadi?
Pengalaman sejarah membuktikan pada zaman Nabi Muhammad. Di kota Madinah itu terdapat orang Arab, orang Yahudi, pendatang, dan suku asli. Seluruhnya bisa bersatu-padu. Itulah opsi kami yang menginginkan sebuah kehidupan beragama dalam kehidupan prural, berkeadilan, sejahtera, dalam sebuah bangsa yang berdaulat, tidak dihegemoni oleh bangsa asing.
Karenanya, kami coba hal itu dalam realita kehidupan berpartai, seperti partai kami sangat mudah berkomunikasi dengan partai politik manapun, baik dengan kawan-kawan kalangan Nasionalis, Kristen bahkan saya secara langsung terlibat dalam Forum Indonesia Damai. Saya berdialog dengan Romo Magnis Suseno, Romo Sutrisno, Pdt. A. Nababan, menyadarkan publik jangan sampai ada akselerasi saling membom.
Dengan terbukanya dialog seperti itu, apakah hal itu menandakan PKS merupakan partai yang bisa membuka diri?
Pada Pemilu 1999 Partai Keadilan tidak mencapai garis electoral threshold, namun saya mewakili PK diminta oleh 14 partai lain yang senasib untuk menjadi juru bicara, dan pemimpin mereka. Padahal di situ ada Partai Katolik Demokrat, Partai Bhinneka Tunggal Ika, Partai Masyumi, PDI, PNI Front Marhenis, PNU dan lain-lain. Jadi kawan-kawan itu senang terhadap kehadiran kami, bahkan sering meminta kami untuk berada di depan bersama dengan mereka.
PKS sering muncul di tengah masyarakat, terutama yang mengalami masalah. Apakah ini merupakan kebijakan pusat?
Kami mencoba membumikan gagasan-gagasan dengan realita kongkrit. Dalam pemberdayaan ekonomi misalnya kami mencanakan program nasional Peduli Petani. Kami hadir di tempat panen raya di Grobogan, ikut bersama dengan para petani dan kita membeli gabah dari petani. Pada saat itu Dana Bulog sudah tidak cukup karena habis untuk pembelian Sukhoi, sehingga gabah petani yang tadinya Rp. 1.200 kemudian terbanting hanya sekitar Rp. 700-900. Kami membelinya dengan harga standar dengan demikian kami memberikan keutungan langsung kepada para petani.
Gabah itu kami beli dan kami jual kepada kader-kader PKS. Jadi kami membentuk koperasi mitra-tani dan warga Partai Keadilan Sejahtera. Dengan cara inilah kami dapat membantu para petani serta membantu warga partai keadilan sejahtera, karena beras itu akan kami jual perkilo seharga Rp 3000 yang di bawah harga standar yang ada di pasaran seharga Rp.4000 perkilo. Dengan cara ini kami dapat bantu banyak pihak.
Kegiatan kami yang lain adalah ketika pada awal 2002 di mana terjadi besar terutama di Jakarta. Partai Keadilan dikenal sebagai partai yang pertama kali yang membangun posko-posko penyelamatan korban banjir. Ketika terjadi krisis terakhir misalnya, PK juga merupakan partai pertama yang membangun trade center di Aceh dan kami mengirimkan relawan-relawan kami ke Aceh. Ini sebuah pembuktian bahwa kami hadir untuk melakukan aktifitas yang kongkrit untuk rakyat. Tuntutan keadilan sangat jelas kami lantangkan.
Bagaimana sikap PKS menanggapi penegakkan keadilan yang melibatkan pejabat tinggi negara?
PKS tetap konsisten. Misalnya kasus Bulogate II, pada saat itu saya menuntut Pak Akbar Tandjung, karena vonis oleh pengadilan Tinggi Jakarta telah dikuatkan, maka saya katakan, dalam rangka keadilan, sebab jangankan pejabat setingkat ketua DPR, pejabat tingkat gubernur saja berdasarkan peraturan pemerintah No. 1 tentang otonomi daerah, dikatakan seorang gubernur jika dia tersangka, maka ia harus sementara melepaskan jabatannya sampai kemudian selesailah permasalahan hukumnya.
Nah kalau gubernur saja bisa dikenakan begitu, kenapa Ketua DPR tidak. Malah seharusnya menerima yang lebih berat dari itu. Jadi saya minta saat itu dalam konteks tuntutan keadilan dan tuntutan untuk munculnya DPR yang berwibawa dan hukum yang ditegakkan.
Konkritnya bagaimana?
Kami minta agar Akbar Tandjung sementara mengundurkan diri, sampai prosesnya berjalan dengan transparan.
Akhir-akhir ini DPR sering dikritik karena mengeluarkan keputusan yang cukup aneh. Bagaimana komentar Anda?
Jelas, terhadap keputusan yang tidak mencerminkan keadilan dan tidak bervisi ke depan, kami akan melakukan perlawanan. Misalnya, kami menentang dengan keras keputusan politik DPR yang dasari oleh cara politik dagang sapi yang meloloskan calon presiden yang berstatus terdakwa dan hanya berijazah SLTA untuk bisa terpilih menjadi calon presiden.
Kami melawan itu dengan mengeluarkan kriteria calon presiden versi PKS yaitu capres bukan berstatus terdakwa dalam kasus kriminal dan KKN bahkan ia menjadi panutan dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum.
Juga minimal berijazah S1, bukan sekadar berijazah S1 tetapi juga berkualitas, sebab banyak juga S1 atau S2 tetapi tidak memiliki kualitas, apalagi yang lebih rendah dari S1. Bukan juga sekedar S1, S2, atau S3 tetapi juga selaras dengan visi profesionalitas maupun intelektualitas untuk membawa bangsa ini keluar dari krisis. Kami memang sengaja melawan 2 ayat yang diloloskan, karena 2 ayat itu munculnya dari politik dagang sapi, untuk menyadarkan publik bahwa perlunya kritis terhadap keadaan yang prihatin sekarang di mana harga-harga melambung, tidak ada kepedulian dari pemerintah dan korupsi merajalela di mana-mana, hukum tidak tegak.
Bagaimana kalau calon presiden itu ada yang berstatus terdakwa dan hanya lulus SMA?
Kalau Anda dan kita semua dapat merasakan betapa kondisi kita sangat tidak nyaman, dan kalau Anda tahu ada calon presiden yang lain, lalu untuk apa memilih yang terdakwa dan tidak berkualitas. Sebab, seorang calon presiden yang terdakwa, ia tidak bisa memberikan jaminan bahwa ia bebas korupsi, bagaimana bisa memberantas korupsi kalau ia terlibat?
Seseorang yang kualifikasi intelektualnya hanya setara dengan S1, bagaimana ia punya kemampuan yang tinggi dalam mencari terobosan-terobosan mengatasi masalah bangsa? Tapi kami hanya mengatakan kepada publik bahwa kedaulatan itu ada di tangan Anda, masa depan Indonesia ada di tangan rakyat. Kalau Anda tidak nyaman dengan korupsi, mengapa Anda memilih calon presiden yang terdakwa dalam kasus korupsi.
Kalau Anda ingin melihat bangsa ini semakin maju, mengapa Anda memilih calon presiden yang “tidak maju” bukan hanya tamat dari SMA, tapi juga drop-out dari S1. Secara umum jika ada orang yang tamat SMA mungkin masih berkualitas, tetapi kalau ia DO, sedangkan uang ia punya, sampai DO pasti ada yang salah dengan orang itu. Orang miskin DO itu masih wajar. Dari situ kelihatan mungkin orangnya tidak keberanian untuk mau maju atau waktu kuliah hanya foya-foya.
Dengan begitu, pemimpin Indonesia itu harus memiliki visi?
Kami mengatakan ini karena dalam demokrasi juga perlu visi, kami sampaikan kepada rakyat Indonesia peta yang sejelas-jelasnya, sebagai bagian dari tugas partai politik untuk memberikan pendidikan politik kepada rakyat. Kami berusaha sebaik-baiknya walaupun kami tahu bahwa kami masih terbatas. Tetapi keterbatasan tersebut bukan berarti menjadi dalih untuk kami tidak melakukan sesuatu dengan semaksimal mungkin.
Dan itu kami lakukan, alhamdulillah sebagian besar aktivis PKS adalah anak-anak muda, anak-anak terpelajar yang ada di kampus-kampus maupun pesantren-pesantren, idealisme mereka akan selaras dengan intelektual mereka, dan kemudaan mereka yang penuh dengan semangat untuk menyebarluaskan nilai-nilai kepedulian, keadilan dan kritik yang membangun.
Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang dikenal religius, tetapi korupsi jalan terus. Menurut Anda apa penyebab itu semua?
Mungkin dapat disebabkan oleh dua faktor, pertama pemahaman dan penghayatan beragama masyarakat yang masih rendah, sehingga mereka tidak tahu bahwa agama masing-masing mengharamkan atau melarang korupsi.
Karena lemahnya pemahaman dan penghayatan tadi, mereka mengira korupsi itu tidak ada masalah, “Toh tidak ketahuan Tuhan”, karena mereka pikir hal seperti itu tidak dilakukan di masjid, gereja atau pura.
Tetapi keadaan ini begitu tertanam dan dominan dalam cara berpikir masyarakat kita, oleh karena mereka begitu terbiasa dengan pemikiran sekulerisme. Pemikiran sekulerisme ini memisahkan antara kehidupan pribadi sosial atau bernegara dengan kehidupan pribadi ketuhanan atau beragama.
Jadi dia merasa kalau dia di gereja dia harus menjadi seorang hamba Tuhan, kalau di masjid jadi hamba Tuhan, di pura juga jadi hamba Tuhan. Tapi kalau dia masuk bank dia menjadi makhluk ekonomi, di pasar dia makhluk ekonomi dan jika di pentas politik ia menjadi makhluk politik. Tidak ada Tuhan di situ. Karena dianggap tidak ada Tuhan, dan korupsinya tidak berada di masjid, gereja, dan pura maka mereka angap tidak ada urusan. Dengan keadaan yang demikian semakin mengokohkan bahwa masalah korupsi tidak bermasalah.
Faktor lainnya adalah lemahnya penegakan hukum ditambah mentalitas patronialisme yang tinggi di dalam masyarakat. Mental patronialisme ini mengikuti apa yang dilakukan atasan, “Saya hanya ambil satu juta, atasan saya lebih dari 10 juta dibiarkan saja”. Bahkan mentalitas ini dicampuradukan dengan agama. “Ah dia aja korupsi, kenapa saya tidak”. Sehingga orang-orang yang berada di atas tidak memberikan contoh yang baik dalam menjalankan ajaran agama yang dikaitkan dengan imunitas terhadap masalah korupsi.
Apakah PKS pernah berupaya mengubah perilaku itu?
Kami di Partai Keadilan Sejahtera mencoba yang baik itu menjadi realita. Misalnya ketika kami “punya” menteri Pak Nurmahmudi Ismail menjadi Menteri Kehutanan dan Perkebunan. Eselon-eselon satu, para staf-staf menteri dan eselon dua menjadi sangat kaget ketika mereka diangkat tanpa diminta satu rupiah pun. Tradisi yang ada, jangankan menjadi eselon satu, staf menteri, dirjen, untuk menjadi eselon 3 saja perlu menyetor ratusan juta rupiah, tetapi satu rupiah pun tidak diminta oleh Pak Nurmahmudi.
Dan kemudian terdapat dana khusus untuk reboisasi yang dimasukan dalam rekening resmi menteri. Kalau ia mau melakukan korupsi bisa saja, karena mudah sekali, tetapi beliau dalam melaksanakan moral kehidupan beragama yang bertanggungjawab itu maka ia mencari dana khusus tersebut dan dikembalikan ke dalam kas negara, ia menyelamatkan 8 triliun rupiah.
Dari teladan itu sesungguhnya melaksanakan hidup beragama dalam kehidupan berpolitik bahkan ketika mejadi seorang pejabat tetap bisa. Kalau sikap-sikap yang seperti ini yang dimunculkan, maka patronialisme akan menghasilkan makna yang positip. Di mana bawahan akan melihat atasanya yang berkomitmen untuk hidup yang bersih, tidak terlibat dengan korupsi, berani meyelamatkan uang negara, tidak pernah memasukkan kepentingan pribadi, itu akan bisa.
Semodern atau sekompleks apapun kehidupan kita sesungguhnya ajaran agama tetap bisa dilaksanakan. Dan ketika kita melaksanakannya, hal itu melegakan banyak orang. Ketika ajaran agama dilaksanakan dengan benar yang muncul bukanlah terorisme, justru yang ada penyelamatan bangsa, moralitas dan kalau itu kita lakukan dengan maksimal yang akan diuntungkan adalah seluruh rakyat Indonesia.
Misalnya bocoran yang terjadi pada tahun yang lalu menurut temuan dari BPKP adalah 400 triliun rupiah lebih. Jumlah uang tersebut jika kita perbandingan dengan anggaran APBN 2003 untuk pendidikan 17 triliun. Bayangkan saja kalau korupsi bisa diselamatkan setengahnya saja, kita akan memperoleh 200 triliun, dan bila 200 triliun tersebut dialokasikan untuk bidang pendidikan, anak-anak kita akan mendapatkan pendidikan murah selama puluhan tahun.
Tetapi yang menjadi masalah korupsi dibiarkan terus, kebocoran berjalan terus dan rakyat ditekan dengan pendidikan yang sangat mahal. Sekarang betapa susahnya menjadi orangtua, untuk masuk SD sangat mahal begitu juga dengan SMP, SMA bahkan perguruan tinggi. Tetapi kalau saja para pemimpin kita mau memberikan contoh yang baik, hidup yang bersih dalam moral dan agama, pasti tidak ada korupsi bahkan akan memerangi korupsi, ini akan menurun ke bawah.
Bagaimana jika Anda diberikan kesempatan untuk memimpin gerakan ini, apa yang akan Anda kerjakan?
Pertama kita arus menjadikan diri kita sebagai panutan dalam hal yang baik. Komitmen itu harus ada bukan hanya di tinta hitam, tetapi dalam aksi yang kongkrit. Kehidupan kita bukan dimulai ketika menjadi pejabat. Hidup sudah dimulai bertahun-tahun yang lalu sampai saat ini, juga sampai nanti.
Publik bisa melihat, dulu seperti apa dan sekarang seperti apa. Orang yang tiba-tiba berubah itu pasti sebelumnya sudah bermasalah. Tidak mungkin orang yang dahulu dikenal sangat baik dalam kehidupan sosial politik tetapi ketika menjadi pejabat berubah menjadi jahat. Atau sebaliknya, orang yang dulunya misterius dan tidak pernah teruji secara publik apalagi memiliki track record yang bermasalah, lalu ia berjanji kalau ia menjadi presiden tidak ada korupsi, dan sebagainya, saya anggap itu nonsense, yang terjadi pasti korupsi.
Jadi komitmen untuk bersih itu bukan sekadar lip service?
Komitmen yang seperti ini sebenarnya tidak perlu diucapkan. Kalau ingin menjadi penguasa, apa yang anda lihat dari perilaku sehari-hari terhadap calon pemimpin kita, itu juga akan terjadi nantinya, karena tidak akan ada yang berubah. Tidak akan ada seorang penguasa yang telah menyengsarakan rakyat, kalau dipilih lagi tiba-tiba menjadi seorang “Sinterklas”. Tidak ada itu. Dia hanya semakin berpikir, “Ah, saya kan tidak akan terpilih lagi, ini adalah kesempatan terakhir”.
Atau sebaliknya, seorang yang belum berkuasa kemudian ia berjanji manis dengan mengkritik pemerintah dengan hebatnya, dan akan mengubah semuanya. Tetapi, yang akan terjadi dia akan mengulang kesalahan yang sama. Namun, jika ada orang yang sebelum berkuasa track recordnya bersih, terbukti dalam ragam kegiatan positif, kalau ia berkuasa hal-hal yang baik juga akan dia lakukan. Jadi kalau kita ingin melihat pemimpin kita yang seperti apa, sudah dapat terlihat dari perilaku dia sebelum berada di tampuk kepemimpinan.
Jika pemimpin sudah ada, lantas problem besar apa yang pertama kali harus diselesaikan?
Yang menjadi problem Indonesia adalah kekacauan sistem yang sangat sistemik, dan itu bukan hanya ada di pimpinan nasional, juga di daerah. Otonomi daerah sering diartikan menjadi kesempatan untuk otonomi korupsi, otonomi kesewenang-wenangan dan lain sebagainya. Inilah kebobrokan sistem kita yang sudah menjalar hingga tingkat RT (rukun tetangga). Dan yang menjadi masalah adalah sering sekali masyarakat Indonesia dari seluruh lapisannya menolerir hal itu, kalau tidak malah menumbuh-suburkannya.
Jadi hal ini merupakan sebuah masalah yang sudah berakar. Tetapi apapun, jika seorang pemimpin puncak, dengan kebersihan diri, komitmen, empatik, profesionalisme dan mampu membentuk team work yang baik dalam kabinetnya, serta menularkan pola hidup yang sederhana, bersih, peduli dan bertanggungjawab, harapan saya pemimpin itu seperti mata air yang bening, lama-kelamaan dia akan membersihkan selokan-selokan yang kotor.
Kalau saya memprediksi, memang hal ini bukan sebuah pekerjaan yang dapat berhasil dalam satu periode. Kalau saja pada tahun 2004 kita menemukan seorang pemimpin yang kuat, bersih, sederhana, berkomitmen dengan rakyat dan tidak korupsi, tahun 2009 kita akan bangkit kembali sebagai sebuah bangsa yang memiliki kepercayaan diri untuk dapat maju. Kemudian tahun 2014 akan setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia maka kemungkinan tahun 2019 kita berada di puncak dunia. Tetapi permasalahannya adalah bisakah bangsa Indonesia menemukan pemimpin pada tahun 2004 itu? Jika tidak bisa, saya kuatir bangsa Indonesia ini hanya tinggal sebuah nama. => (Bersambung) * Ch. Robin Simanullang (Majalah Tokoh Indonesia Edisi 06)
*** TokohIndonesia.Com (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)
02 | PKS Adalah Partai Kader
Secara internal bagaimana PKS mempersiapkan kader-kadernya sesuai visi yang Anda tadi telah jelaskan?
Kita sejak awal menegaskan PKS adalah partai kader. Oleh karena partai kader, maka aktivitas kader terus berjalan. Bahkan kader-kader dalam berbagai lingkaran pengkaderannya, ada pertemuan yang dalam bentuk mingguan, pertemuan dua minggu, per bulanan untuk menginternalisasikan nilai-nilai yang di PKS. Dan dengan demikian maka otomatis pengkaderan dan calon pemimpin sudah berjalan, tentu melalui training, kajian-kajian bedah buku serta pertemuan kader-kader.
Tentu sangat sulit, bahkan tidak mungkin, bagi PKS melakukan perbaikan keadaan bangsa tanpa menggandeng kekuatan di luar PKS. Apa yang dilakukan PKS supaya menggalang kekuasaan, biarpun itu dengan kekuatan yang berbeda?
Pertama saya tegaskan bahwa pentingnya pendidikan dan pembelajaran bagi publik. Secara kongkrit kami lakukan dalam berbagai cara, seperti rapat terbuka yang dapat dinikmati publik, itu juga pembelajaran publik. Kemudian kami melakukan demo damai, dan itu adalah pembelajaran politik bagi publik juga, Bahwa mereka perlu dan harus berani melakukan kritik tetapi tetap santun sebagai bangsa Indonesia, itu bisa kami lakukan dan saya pikir sekarang hal itu telah menjadi trend bagi demo-demo yang ada.
Demo-demo yang kami lakukan hanya ada di sentral-sentral kota, namun oleh karena faktor media maka tersebar ke seluruh Indonesia. Itu adalah cara kami supaya publik dilibatkan dalam proses perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi secara praktis dan pragmatis, selain dari faktor opini itu, kami juga banyak terlibat dengan beragam aliansi untuk menyelamatkan bangsa.
Contohnya sebelum Pemilu tahun 1999, kami bersama PPP dan PAN membentuk koalisi dengan sebutan Koalisi Kartika Chandra. Kemudian setelah Pemilu kami membentuk Poros Tengah. Kami melihat itu sebagai aktivitas politik yang kami pilih dan dalam logika kami turut dalam menyelesaikan masalah bangsa. Termasuk ketika saya juga ikut dalam Forum Indonesia Damai, itulah salah satu bentuk kebersamaan baik ormas, orpol, lintas agama untuk kepedulian kepada bangsa.
Tentu hal yang sangat penting juga adalah menyadari bangsa kita adalah bangsa yang besar dengan problematika yang besar juga sementara potensi kami terbatas. Maka selain kami mengadakan afiliasi dan pembelajaran politik bagi rakyat, kami juga melakukan apa yang disebut sebagai pemberdayaan kelompok-kelompok lain.
Misalnya, kami sangat akrab dengan LSM dan ormas. Kami menyadarkan peran mereka yang partai politik tidak pernah dapat lakukan. Misalnya, peran terhadap pengawasan proses Pemilu, kita bisa mengadakan kritik-kritik Pemilu dan seluruh prosesnya. Kalau partai politik yang melakukan itu, akan ada penilaian yang menganggap ada kepentingan politik. Akan tetapi, jika yang melakukan LSM maka publik akan menerima sebagai kewajaran, sebagai satu hal yang objektif dan tidak tendensius.
Dari keadaan tersebut saya berkesimpulan bahwa masyarakt kita jangan pernah dikotak-kotakkan, mana yang menjadi tugas ormas atau orpol. Kita hilangkan dikotomi itu dan bersama-sama berperan maksimal sesuai porsi masing-masing. Jadi selain aliansi kami mendorong ormas dan LSM dan seluruh komponen masyarakat melakukan peran yang maksimal dalam menyelamatkan bangsa.
Sebagai organisasi politik bagaimana organisasi ini dikonsolidasikan untuk siap meraih suara dalam Pemilu yang akan datang?
Saya jelaskan kepada kawan-kawan bahwa kita tidak boleh terjebak kepada logika memenangkan Pemilu dan kemudian terjebak seperti perilaku partai politik yang lain, yaitu menganut paham mencapai tujuan dengan segala cara, kalau pun perlu membuat teror politik, money politics, korupsi untuk politik atau manipulasi politik.
Saya jelaskan kepada seluruh kader-kader PKS, bahwa keinginan kita untuk memenangkan Pemilu, sukses Pemilu berarti sukses dalam menjalankan program-program partai tidak boleh lupa bahwa esensi dasar dari PKS adalah partai dakwah. Partai dakwah berarti bergandengan dengan moral. Karena berhubungan dengan moral berarti dilarang melakukan segala cara untuk mencapai tujuan. Kemenangan ini tidak perlu didesak untuk melakukan lompatan.
Kami memahami bahwa ada proses yang harus ditempuh, untuk apa tergesa-gesa. Yang terpenting, walaupun kami kecil, namun solid, komit dan bisa membuktikan kepada publik bahwa partai ini adalah partai yang bebas dari KKN. Berani mengkritik yang salah, berani mendukung yang benar, partai yang mampu memberikan alternatif, partai yang tidak terpecah-pecah.
Saya yakin suatu saat rakyat semakin terdidik, sadar untuk membedakan satu partai dengan partai yang lainnya. Sehingga publik masih mengerti masih ada kelompok-kelompok masyarakat yang komitmen dengan penegakan hukum, komitmen membela rakyat, komitmen tidak korupsi, komitmen menghadirkan politik yang santun.
Sejak zaman demokrasi terpimpin sampai tumbangnya rezim Soeharto yang terjadi otoriterisme. Tapi sangat tidak mungkin dalam waktu yang singkat masyarakat akan memahami terhadap alternatif moral, itu memerlukan waktu. Sehingga apa yang saya sampaikan kepada kader-kader PKS, jangan sampai mereka terprovokasi dengan bagaimana bisa menang, tetapi yang dipentingkan yaitu dengan potensi yang kita miliki melakukan amal sebanyak-banyaknya dan kontribusi-kontribusi positif bagi publik melalui atraksi politik yang baik.
Karena menurut PKS yang utama adalah bukan menang itu sendiri, tapi adalah bagaimana merealisir program partai, entah itu kita secara langsung atau melalui orang-orang lain yang simpatik terhadap penampilan kita.
Jadi, kalau program partai dapat tercapai, bagi kami adalah sebuah kemenangan. Misalnya, pada Pemilu 1999, kami katakan adalah “Siapapun dan di manapun Anda, kalau Anda menegakkan keadilan maka Anda adalah bagian dari kami dan kami bagian dari Anda”. Bukan berarti kami mengatakan semua orang adalah anggota PKS, tetapi kami berharap di manapun Anda kalau menegakan keadilan dan menyejahterakan rakyat, maka Anda adalah bagian dari kami dan kami bagian dari Anda.
Indonesia mayoritas penduduknya Islam, tetapi partai Islam dalam sejarahnya tidak bisa lebih kuat. Apa penyebabnya?
Banyak orang berpendapat bahwa partai Islam kalah karena terpecah-pecah, itu adalah pendapat yang keliru, sebab masalah menang-kalah tidak dapat dikaitkan dengan keberagamaan.
Pada Pemilu 1955 partai yang berbasis bukan Islam jauh lebih banyak dari partai-partai Islam. Jadi sebabnya adalah bukan karena kepelbagaian, tetapi oleh karena penghayatan penduduk muslim Indonesia yang mayoritas sekularistik. Oleh karenanya bukanlah masalah, kalau seseorang muslim yang rajin shalat bahkan haji sekalipun tidak bergabung dengan partai Islam. Itu karena cara berpikir yang sekuler tadi.
Sedangkan yang terjadi pada Pemilu zaman Orde Baru dan Reformasi ini, kita tidak memiliki akses yang tepat terhadap hasil-hasil suara. Contohnya pada Pemilu tahun 1999, hasil suara di wilayah DKI yang dapat diverifikasi hanya sekitar 35 persen saja. Apalagi dengan daerah-daerah yang lain. Akhirnya kita dapat meyakini hasil yang ditampilkan oleh negara dan kemudian memunculkan anggota dewan itu sungguhnya konspirasi pemilihan rakyat.
Bagaimana dengan Pemilu 2004
Pemilu tahun 2004 harus tetap diwaspadai, karena kasus tahun 1999 dimulai dari tidak ada informasi yang valid terhadap hasil suara yang ada di setiap kecamatan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu kita tidak tahu sampai sejauh mana terjadi manupulasi, karena tidak adanya data. Sampai tahun 2004 pun KPU tidak mampu menjamin hal tersebut. Hasil suara yang dapat dipantau hanya sebatas kabupaten. Sehingga di situlah manupulasi politik bermain dan KPU tidak bisa memberikan jaminan.
Jadi jika ditanyakan mengapa mayoritas penduduk Indonesia Islam tetapi yang menang adalah partai-partai non-Islam, ini perlu dikritisi, apakah memang karena faktor keberagamaan yang sekuler dan kemudian juga oleh karena Pemilunya yang belum bersih. Dari sini bisa kita katakan bahwa kita belum mempunyai tolok-ukur sesungguhnya suara Islam dalam konteks Pemilu, karena Pemilunya belum tampil dalam bentuk yang jujur.
Salah satu kasus pada masa pemerintahan Gus Dur, ketika KPU sedang mengumpulkan lebih dari 2000 penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilu. Saat kasus-kasus tersebut hendak diserahkan kepada pengadilan. Eksekutif dan Legislatif mengadakan “selingkuh” dengan mengeluarkan perundangan pembubaran KPU, akhirnya KPU dibubarkan dan semua kasus penyimpangan tadi hilang semua. Semua yang terjadi dalam Pemilu 1999, serba penuh tanda tanya.
Berapa target PKS dalam Pemilu mendatang?
Target optimisnya adalah antara 3-10 persen.
Saat ini PKS memiliki lambang partai yang baru, dengan tambahan gambar padi dan kata ‘Sejahtera’, apa makna dari lambang tersebut?
Akibat dari diberlakukannya electoral threshold maka partai harus “berubah”. Perubahan itu tidak perlu terlalu banyak karena bagaimanapun juga kita bertarung dengan waktu dan juga asosiasi publik terhadap kami, sehingga tidak perlu membuat nama dan lambang yang sama sekali baru.
Kami hanya mengubah garis tengah yang bermakna sebagai sebuah komitmen yang tegak kokoh dalam menegakkan keadilan. Kemudian dua buah bulan sabit simetris menandakan proses berkeadilan. Dia juga berarti bulan sabit ketika terbit, dan bulan sabit ketika tenggelam yang artinya ada perputaran waktu terhadap kaderisasi, tidak ada seorang pemimpin yang tidak mempersiapkan kader berikutnya. Kemudian kami tambahkan dengan lambang padi, karena padi melambangkan makna sejahtera yang kongkrit, karena bangsa kita mayoritas mengomsumsi beras.
Jadi keadilan yang kami maksudkan adalah bukan keadilan dalam tingkat nilai atau retorika saja, tetapi keadilan yang mempublik, keadilan yang menuntut hajat rakyat dan mensejahterakan rakyat. Padi yang menguning ini, memang kemudian memunculkan perhatian dari para pemerhati beras. Mereka bertanya mengapa padinya tegak lurus.
Padi yang tegak lurus ini memilki dua pengertian, pertama padi yang tegak lurus berarti padi yang muda, dan kebanyakan kader PKS adalah yang muda-muda yang sewaktu ketika akan menjadi padi yang berisi. Kemudaan yang ditampilkan adalah kemudaan yang berisi, produktif dan bisa menenteramkan publik.
Pengertian kedua adalah padi ini adalah padi yang tinggal sekamnya, sebab isinya sudah habis kami bagikan ke seluruh rakyat. Ini berarti kesejahteraan yang ada dalam PKS adalah kesejahteraan yang insyaallah tidak terkorupsikan, dia akan terbagi habis untuk seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan warna kuning emas adalah warna kecermerlangan, keceriaan dan kemenangan. Jadi kami ingin menyampaikan bahwa ada harapan untuk menang dan bangkit. => (Bersambung) * Ch. Robin Simanullang (Majalah Tokoh Indonesia Edisi 06)
*** TokohIndonesia.Com (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)
03 | Jaring Capres Emas
PKS berpotensi untuk menembus electoral threshold dan dengan demikian memenuhi syarat mengajukan bakal calon presidennya. Apakah Anda akan mencalonkan diri sebagai calon presiden?
Tidak! Kami sudah menggelar satu aktivitas yang kami sebut Jaring Capres Emas (JCE). Penjaringan calon presiden berbasiskan kader, konstituen, dan massa. Kegiatan ini sejensi konvensi Golkar tetapi berbeda. Jika di Golkar tokoh datang untuk mengambil formulir, lalu mengisinya, setelah itu masuk dalam konvensi. Sedangkan di dalam JCE tidak seperti itu, yang datang bukan calon presiden. Yang kami lakukan adalah kami bertanya kepada konstituen, simpatisan, atau kader PKS, siapakah menurut mereka yang layak dicalonkan menjadi presiden yang dipercayakan melalui PKS. Kami (pusat) hanya memberi kriterianya saja.
Kriterianya adalah pertama seorang presiden itu orang yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia dan tidak pernah mengkhianati rakyat. Kedua tidak terdakwa dalam kasus korupsi dan kriminal, sehingga bisa menjadi panutan dalam menegakkan hukum dan memberantas KKN. Ketiga, ia adalah orang yang minimal berijazah S1 tetapi mempuyai kapasitas intelektual dan profesional yang dapat mengeluarkan bangsa ini dari krisis.
Ia juga seorang negarawan, karena itu ia harus mau melepaskan rangkap jabatannya. Dia harus juga seorang yang peduli terhadap “wong cilik” secara jujur. Dia harus memiliki jiwa dan semangat sebagai pemersatu ummat dan bangsa, dan dapat diterima dalam lingkungan masyarakat internasional. Kriteria ini kami serahkan kepada seluruh kader, konstituen PKS, dan kami menunggu jawabannya. Apakah itu tokoh dari dalam atau luar partai, ini adalah sebuah pilihan terbuka.
Perkiraan kami proses ini akan selesai pada minggu terakhir pada bulan Januari 2004, di situ kami akan umumkan siapa calon presiden dari PKS. Saya berharap teman-teman memilih di luar saya. Karena saya percaya di Indonesia ini masih banyak tokoh-tokoh yang lebih baik yang mampu memenuhi kriteria itu dan mampu membawa Indonesia keluar dari krisis.
Bagaimana mekanismenya?
Sederhana sekali. Karena struktur PKS sudah mencapai tingkat kecamatan, dan seluruh kabupaten, sehingga kami kirimkan informasi JCE ini ke seluruh kabupaten di seluruh Indonesia. Dari situ mereka mengumpulkan nama-nama yang dipilih oleh konstituen PKS di seluruh daerah yang akan dikirim ke Jakarta. Di pusat daftar nama yang ada akan diolah dan dikaji. Dan jika dalam daftar nama-nama tersebut terdapat nama yang memenuhi kriteria yang diminta oleh DPP PKS, maka kami dari pusat akan mengadakan kunjungan dan kami akan sampaikan apa yang selama ini menjadi aspirasi warga PKS, setelah itu kami tanyakan kesiapannya.
Dalam melaksanakan program dan mekanisme JCE PKS, keanggotaan partai terdiri dari dua, yaitu anggota dan simpatisan. Simpatisan ini mereka yang belum bersedia jadi kader atau anggota tetapi selalu aktif dalam kegiatan-kegiatan kami atau mereka yang tidak bisa menjadi anggota karena mereka adalah PNS tetapi punya hak untuk memilih.
Ketika PKS melakukan kegiatan ini, kami mencoba melepaskan ego partai, sehingga ketika yang terpilih nantinya adalah orang dari luar partai, maka tidak ada masalah. Tetapi kembali saya katakan tidak perlu tokoh itu datang, sebab dari apa yang kami pegang sebagai sebuah etika yang terdapat dalam Islam melalui para ulama, seorang tokoh tidak patut untuk meminta-minta.
Tetapi jika diberikan amanah atau diminta, jangan ditolak. Sebab ada beberapa ulama menabukan sikap meminta. Oleh karena itu sejak tahun 1999 PK tidak memberikan usulan ketua partai kami menjadi calon presiden dari PK. Malah Pak Didin (Hafidhuddin) yang sebenarnya pada waktu itu bukanlah anggota atau kader PK.
Siapa kira-kira yang berasal dari PKS yang menjadi calon presiden?
Belum, kita belum bisa pastikan, karena proses JCE belum selesai dan saya tidak mendahului dan itu akan mempengaruhi mekanisme. Tetapi intinya kami akan berkoalisi. Sebab PDIP atau Golkar pun tidak bisa tampil sendiri harus berkoalisi. Namun, kami tidak akan berkoalisi dengan yang calon presidennya terdakwa atau tidak memiliki kualitas.
PKS adalah sebagai bagian dari solusi, sehingga pertimbangan kami adalah nama yang telah dipilih oleh konstituen tadi diharapkan mampu juga membawa visi partai menjadi bagian dari solusi bagi bangsa bukan menjadi penghambat. => (Bersambung) * Ch. Robin Simanullang (Majalah Tokoh Indonesia Edisi 06)
*** TokohIndonesia.Com (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)
04 | Partai Berpolitik Bersih
Apa yang dimaksud dengan PKS hadir sebagai bagian dari solusi?
Itu adalah harapan dan cita-cita kami. Kami tidak mau datang hanya untuk memperbanyak jumlah partai atau bahkan sebagai pelengkap penderitaan dan membuat orang menjadi apatis terhadap solusi masa depan Indonesia. Tetapi kami datang sebagai bagian dari solusi. Caranya adalah kami jangan menjadi bagian dari problem atau masalah atau bahkan menjadi pembawa masalah. Problem itu seperti menjalankan politik kotor, menghalalkan segala cara, politik yang menolerir korupsi. Kami tidak terlibat di situ.
Dengan begitu masyarakat akan melihat ada solusi yang kami tampilkan. Bahwa di era modern sekarang ini, berpolitik bersih itu ada. Sebab kita tahu bahwa salah satu syarat dalam berdemokrasi adalah partai politik. Jadi jika partainya bermasalah, demokrasinya juga bermasalah, sehingga menghasilkan democrazy bukan demokrasi. Itu bisa terjadi oleh karena Parpolnya bermasalah.
Partai politik yang solutif juga partai yang tidak hanya aktif berpolitik tampil 5 tahun sekali menjelang Pemilu, lalu bubar dan melupakan rakyat. Partai yang solutif mempunyai program yang diartikulasikan setiap hari, minggu, dan seterusnya, baik ada Pemilu atau pun tidak ada Pemilu program partai tetap jalan untuk memberdayakan masyarakat. Partai yang seperti itu adalah partai yang memberikan solusi dan kriteria itu sangat paralel dengan hakekat PKS sebagai partai dakwah. Sebab tidak pernah ada dakwah yang hanya 5 tahun sekali. Dengan cara ini kita bisa melakukan pembelaan dan pemberdayaan masyarakat dari tingkat kabupaten, propinsi, dan pusat.
Kemudian solusi yang kami harapkan juga adalah solusi dalam membuat perundang-undangan. Dalam mengambil keputusan melalui voting, anggota kami di parlemen sudah pasti kalah dalam suara. Tetapi jika dilihat peran sertanya dan dalam mengkritisi setiap keputusan dewan, anggota kami sangat vokal membawa alternatif bagi butir-butir perundangan yang disidangkan. Itu termasuk solusi-solusi baru.
Kita tahu bahwa negara diatur dengan undang-undang yang dibuat oleh legislatif dan anggota legislatif berasal dari Parpol. Sehingga peran serta adalah sangat penting. Teman-teman kami yang ada dalam legislatif hadir untuk membuat perundang-undangan yang membela rakyat dan menjadi solusi bagi problematika rakyat. Anggota kami di dewan akan bekerja secara maksimal menghasilkan undang-undang yang berpihak kepada rakyat.
Sehubungan dengan Pemilu Legislatif, apakah sudah ada langkah-langkah yang diambil oleh PKS dalam menjaring calon-calon anggota legislatif?
Kami mengadakan mekanisme yang kami sebut pemilihan umum internal. Mirip dengan sistem JCE. Dalam pengajian nama-nama calon anggota legislatif yang telah diserahkan dari daerah kami lihat dari kebutuhan strategis, misalnya jangan sampai semuanya berkemampuan agama, tetapi harus bervariatif. Setelah itu kami serahkan lagi ke anggota PKS untuk dipilih kembali.
Menurut Anda, partai mana yang akan dipilih PKS berkoalisi?
Ketika kami berkoalisi, tidak pernah memandang latar belakang agama partai tersebut, kami juga melihat realita asas berpolitik partai-partai itu. Sebab kami tidak bisa lagi dibodohi, dirayu dengan tawaran platform dan tokoh, sebab sekarang tidak ada lagi sebuah partai yang menjadi khas di masyarakat. Semua partai terbuka, dan oleh karena itulah kami membuka diri kami untuk bekjerja sama dengan beragam partai yang tetap berkomitmen dengan politik yang bersih, peduli, bermoral dan berpegang pada cita-cita reformasi.
Namun kami juga menyayangkan ada partai-partai yang tidak konsisten atau istiqomah dengan berpolitik yang reformis. Kami juga menyadari bahwa tidak ada partai yang sempurna 100 persen, tetapi kami akan bekerja sama dengan partai-partai yang komitmennya masih ada, walaupun kadarnya naik-turun. Tinggal bagaimana menciptakan dan membangun komunikasi politik yang baik serta bersama membangun komitmen reformasi dari berbagai ragam partai, baik itu nasionalis maupun agamis.
Kemungkinan kembali berkoalisi dengan PAN?
Jika berkoalisi kembali dengan PAN, mungkin ada dalam berpolitik, namun di dalam perlemen itu masih tergantung dari hasil Pemilu tahun 2004. Kalau memang kami menembus angka electol threshold berarti kami akan mempunyai fraksi sendiri dalam parlemen.
Sangat dini untuk menentukan hal itu, selain itu juga sistem Pemilu nanti yang sama sekali berbeda dalam sistem perhitungan suara. Kedua, banyak hal yang telah terjadi sejak 1999 hingga 2004. Banyak orang yang keluar dari partai, berpindah dari partai, bahkan ada yang mendirikan partai baru. Tetapi Alhamdulillah Partai Keadilan tetap solid, dengan kadernya juga tetap solid. Ini menjadi sebuah tanda kepercayaan publik bagi PK Sejahtera dalam mengelola bangsa ini di masa depan.
Reformasi yang berjalan saat ini begitu terasa lambat, mungkinkah yang belum siap terhadap reformasi adalah pemimpinnya bukan rakyatnya?
Itu mungkin saja, sebab setiap hari masyarakat melihat apa yang dilakukan presidennya, wakil presidennya, para menteri dalam kabinet. Kalau agenda reformasi yag paling utama adalah memberantas korupsi, tetapi yang terjadi adalah sekarang korupsi lebih hebat dari dahulu. Ini terjadi oleh karena dibiarkan, karena yang melakukan korupsi itu adalah para pemimpin.
Jadi dengan pernyataan seperti itu, tidak bisa serta-merta disalahkan, hanya tidak semua pemimpin berada keadaan semacam itu. Kalau kita masih memiliki rakyat yang berkomitmen dengan reformasi, saya yakin kita masih mempunyai harapan memiliki pemimpin yang juga berkomitmen. Yang jelas tetap masih ada harapan.
Bagaimana dengan kelompok yang menamakan diri Golongan Putih atau Golput?
Saya sangat mengkritisi kelompok golput, karena dengan sikap yang seperti itu tidak menyelesaikan masalah. Selain itu golput secara tidak langsung memberikan kemenangan kepada pihak status quo. Karena yang menjadi golput adalah orang kritis dan baik-baik, dan jika mereka memilih pasti bukan yang status quo, tetapi kalau mereka golput itu kan mengurangi suara untuk partai reformis, dan secara tidak langsung menambah suara untuk partai status quo.
Saya juga ingatkan kepada rekan-rekan golput dengan peristiwa terpilih George Bush Junior dalam pemilihan presiden Amerika dengan suara pemilih tidak mencapai 30 persen, yang mana saat itu hampir sebagian besar warga Amerika menjadi golput. Akhirnya jadilah seorang pemimpin yang menyusahkan dunia. Demikian juga kalau dilakukan di Indonersia, maka yang terpilih bisa saja seorang presiden yang korup. Jangan salahkan dia tetapi salahkan diri sendiri yang secara tidak langsung memenangkan pemimpin yang demikian.
Kita tidak boleh sekadar sebutan nama agama apapun, tetapi yang dipentingkan itu adalah bagaimana yang kita bawa itu dalam perspektif aktivitas sehari-hari, yang profesional, tidak korupsi dan sebagainya. Tetapi saya juga tidak mau katakan bahwa partai ini adalah partai malaikat, sebab kalau PKS partai malaikat, semua orang bisa ketakutan. Kami partai manusia yang mau melakukan yang terbaik, tetapi jika kami keliru, kami juga siap dikiritisi dan koreksi dan memperbaiki diri kalau kami ini keliru. Dan kami juga memiliki disiplin partai terhadap anggota yang terbukti keliru.
Kehadiran PKS tampaknya cukup diterima kalangan non-muslim karena berbagai kegiatannya dirasakan menyejukkan jika dibandingkan dengan kelompok lain yang mengatasnamakan Islam, tetapi membawa kekuatiran dan ketakutan bagi paihak lain?
Massa non-Muslim menjadi nyaman dengan kehadiran massa PKS, itu terbukti langsung ketika kami menggelar acara sejuta ummat menentang perang Amerika atas Irak. Bersama-sama dengan kami ada kawan-kawan dari PGI, para suster banyak yang datang. Tidak ada masalah dari awal sampai akhir. Kami juga berikan waktu yang sama kepada Bapak Nathan Setiabudi, dan kawan dari PGI dan semuanya memberikan orasi dan tidak ada masalah sama sekali.
Saya bersyukur PKS dapat diterima berbagai kalangan. Itu semua dimulai dari cara pandang beragama. Sebab agama adalah membawa kepada kebaikan, sekarang tinggal bagaimana masyarakat komitmen dalam menjalankan agamanya. Kita telah dikaruniakan Tuhan sebuah bangsa yang besar dan alam yang kaya, tidaklah ada alasan kita tidak bisa bangkit dan maju. Tetapi oleh karena penghayatan agama kita bermasalah menjadi penghambat kemajuan. Semua dimulai dari bagaimana kita melaksanakan ajaran agama, walaupun pada tingkat operasionalnya berhubungan dengan SDM, penegakan hukum dan keadilan. => (Bersambung) * Ch. Robin Simanullang (Majalah Tokoh Indonesia Edisi 06)
*** TokohIndonesia.Com (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)
05 | Ketidakadilan dalam Kegiatan Ekonomi
Menurut pendapat Anda, apa yang melatarbelakangi terjadinya ketimpangan ekonomi dalam masyarakat kita?
Masalah ini adalah sebuah yang akumulatif dan kuncinya adanya perilaku ketidakadilan dalam kegiatan ekonomi. Ketidakadilan itu sudah dimulai sejak zaman penjajahan Belanda. Saat itu Belanda membuat strata sosial yang diskriminatif. Masyarakat strata satu adalah orang-orang asing terutama Belanda. Masyarakat strata dua adalah orang Cina. Kemudian strata tiga adalah orang Arab dan India. Sedangkan masyarakat pribumi adalah strata terendah.
Penggolongan ini tentu mempengaruhi prilaku dalam ekonomi. Lalu muncullah status si kaya-si miskin dan dengan segala problemanya.
Pada zaman Orla dan Orba, walaupun tidak setajam masa penjajahan, tetapi pembagian strata itu masih terasa. Sebagian kelompok pejabat bekerja sama dengan kelompok tertentu pengusaha dengan etnis tertentu. Memberikan fasilitas lebih dibandingkan dengan yang lain. Padahal seringkali mereka-mereka ini adalah para koruptor dan yang melarikan uang negara triliunan rupiah ke luar negeri. Akhirnya yang selalu dirugikan adalah rakyat.
Faktor yang kedua yang mempengaruhi gerak ekonomi Indonesia yaitu hukum. Negara kita tidak memberikan proteksi hukum dan kurangnya teladan perilaku penegakan hukum yang benar. Para pejabat hukum tidak mampu melaksanakan hukum yang ada, malah cenderung berlaku tidak adil. Bila ada pengusaha besar melanggar hukum, karena mereka bisa menyuap, maka terbebas dari hukum, bahkan bisa mendapatkan suntikan likuiditas dari BI yang jumlahnya tidak sedikit.
Sedangkan rakyat yang merupakan bagian terbesar dari negeri ini, tidak pernah menerima bantuan bahkan jika melanggar hukum yang kecil saja langsung dikenai sanksi. Sesungguhnya dalam krisis seperti ini yang mengalami imbas secara langsung adalah para pengusaha menengah ke bawah. Tetapi itu pun tidak diberikan bantuan dan proteksi hukum.
Kemudian faktor yang berikutnya adalah sikap yang sombong dari pemerintah kita. Sadar atau tidak sadar, pemerintah ingin masuk ke dalam sistem pasar global, tetapi melupakan proteksi terhadap hasil-hasil produksi negeri sendiri. Padahal negeri-negeri maju lainnya seperti Jepang, Amerika, Korea dan yang lainnya mengadakan proteksi terhadap hasil produksi pertaniannya. Kita merasa ingin tampil hebat tetapi melupakan produksi pertanian negeri sendiri. Harga beras impor lebih murah dibandingkan beras dalam negeri, sehingga mematikan para petani kita. Tentu ini menimbulkan bencana kemiskinan di rakyat kita.
Ketidakadilan ekonomi itu juga disebabkan perilaku pemerintah yang tidak memberikan perlindungan kepada warganya sendiri untuk bisa maju secara ekonomi. Sehingga jika ditanyakan siapa yang bertanggung jawab terhadap masalah ini, yaitu negara. Sebab negara telah diberikan wewenang oleh UUD 45 untuk menggunakan kekayaan bangsa untuk kesejahteraan rakyat.
Apa yang dilakukan oleh PKS jika berada di tampuk pemerintahan untuk mengatasi masalah ekonomi tadi?
Pertama, tentu saja kami memiliki apa yang disebut ekonomi berkeadilan dan berkesejahteraan. Pokok dasar dari prilaku ekonomi adalah kami akan memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi semua. Kata semua bukan berarti rakyat kecil saja tetapi juga pemodal sehingga bisa melakukan perekonomian secara baik.
Dengan cara ini, kami tidak menjadi kalangan komunis yang ingin membagi sama rata sama rasa dan akhirnya menghilangkan hak kepemilikan dan mengingkari profesionalitas. Kami juga tidak ingin menjadi kapitalis yang hanya mementingkan para pemodal dan melupakan para buruh. Dari kedua kelompok ini kami hendak memaksimalkan kemampuan ekonominya secara adil.
Konsep kedua adalah ekonomi kesejahteraan artinya adalah aturan ekonomi ke depan seharusnya bukan aturan ekonomi eksploitatif yang berpikiran hanya jangka pendek, menghabiskan utang atau memunculkan polusi, menghabiskan ikan dengan bom ikan. Kegiatan-kegiatan tadi sudah pasti tidak menimbulkan sejahtera. Mungkin dalam jangka pendek menguntungkan, tetapi dalam jangka penjang itu menyelengsarakan.
Ekonomi kesejahteraan adalah ekonomi yang mementingkan kepada kemaslahatan ekonomi, perbaikan ekonomi untuk semuanya, dalam rentang jangka waktu yang sepanjang-panjangnya. Sehingga dalam konteks ini tidak ada pola ekonomi egoistik atau monopolik tetapi seharusnya ke arah pola ekonomi yang koperatif.
Tentu saja prinsip dasar ini dapat dikembangkan di berbagai sektor kegiatan ekonomi dan akan menjadi kuat jika didukung oleh kekuatan politik dan komitmen dalam hukum. Ekonomi itu akan baik jika hukum itu ditegakkan, dan hukum itu akan tegak jika ada penguasa yang menegakan hukum itu. Penegakan hukum inilah yang menjamin keamanan perekonomian di Indonesia, baik di dalam negeri maupun menarik modal-modal atau investasi asing.
Salah satu masalah yang dihadapi Indonesia adalah kurangnya minat investor asing. Mengapa demikian?
Salah satu sebab investor tidak datang ke Indonesia dan menempatkan Indonesia sebagai negara yang tidak populer dalam penanaman modal asing oleh karena tidak adanya kepastian hukum di Indonesia. Apalagi dengan adanya otonomi daerah para pengusaha asing itu menjadi pusing. Sebab ketika mereka akan masuk ke kawasan, dari ketua RT hingga camat meminta bagian. Sehingga akan menyebabkan kegamangan untuk mereka masuk dan walaupun investasi masuk akan menyebabkan ekonomi berbiaya tinggi.
Apa yang harus dikoreksi dari pelaksanaan otonomi daerah?
Salah satu kendala dalam pelaksanaan otonomi daerah karena perangkat hukumnya belum siap dan cocok. Ini disebabkan oleh perubahan menteri dalam negeri dari Bapak Ryaas Rasyid (mantan Menteri Negara Otonomi Daerah) ke Bapak Hari Sabarno (Meneteri Dalam Negeri, kementerian otonomi daerah digabung kembali ke Depdagri-red). Sosialisasi yang ada antara tingkat pusat dan daerah terputus sehingga menyebabkan keterputusan kebijaksanaan.
Sedangkan di daerah karena kurang informasi dan pelatihan menyebabkan penafsiran yang salah dan menyebabkan penyimpangan-penyimpangan. Sangat disayangkan yang tadinya diharapkan menjadi modal memperkokoh kesatuan bangsa, karena daerah memperoleh wewenang yang jelas dan bisa menaikan kualitas SDM dengan perekonomian yang lebih baik, tetapi secara umum menjadi tidak mendekati dari apa yang diinginkan itu.
Beberapa daerah menjadi begitu kaya sehingga bisa membiayai pembangunan di daerahnya sendiri, tetapi di daerah lain yang sumber daya alamnya kurang mengalami keadaan yang berbeda. Kemudian ditambah dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan hubungan antara kabupaten dengan provinsi. Ada beberapa kabupaten yang tidak mau mendengarkan lagi kebijakan provinsi dan pusat. Jadi dampak negatif tadi akan tampak jika otonomi daerah dipandang sebagai otonomi kekuasaan, bukan otonomi tanggung jawab dan otonomi kepedulian dalam rangka kesatuan Republik Indonesia.
Apa ada pengaruh otonomi daerah terhadap struktur organisasi partai?
Saya kira belum, karena otonomi daerah ini masih baru. Karena jika ada pengaruhnya maka partai-partai agamais tidak eksis dan kemudian setiap daerah akan menguasai daerah-daerahnya. Tetapi hal itu tidak terjadi sebab konsep otonomi daerah digulirkan pada zaman Habibie, saat multipartai belum ada. Tetapi kalau keadaan kita terus berantakan seperti sekarang ini, pengaruh partai di daerah-daerah perlu diwaspadai. Bahkan sekarang saja pemilihan gubernur dan bupati banyak dipengaruhi oleh partai-partai di daerah.
Bagaimana penyebaran kader dan pengurus PKS di daerah saat ini?
Jumlah kepengurusan sudah ada di seluruh Indonesia, di 30 provinsi, 95 persen kabupaten, dan 65 persen kecamatan di seluruh Indonesia. Sedangkan di tingkat kelurahan di Jabotabek sudah seluruhnya. Pusat-pusat informasi juga sudah ada di Amerika, Jepang, Australia, Jerman, Inggris, Swedia, Belanda, Mesir, Saudi Arabia, Sudan, Kuwait, Yaman, Pakistan, dan Malaysia.
Di Jabotabek pada Pemilu 1999 kami berada di peringkat ke-5 di atas PKB dan PBB. Secara nasional berada di peringkat ke-7. Saat ini kami memiliki 3 anggota di DPR tingkat pusat dan 33 di DPRD I dan 163 di DRPD II. => (Bersambung) * Ch. Robin Simanullang (Majalah Tokoh Indonesia Edisi 06)
*** TokohIndonesia.Com (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)
06 | Sikap Politik Kepada Israel
Jika Anda diberi kesempatan untuk menjadi presiden bagaimana sikap politik Anda terhadap dunia Barat dan Israel?
Yang pasti apa yang kami lakukan adalah tidak jauh dari apa yang pernah kami lakukan dahulu. Sikap kami terhadap dunia Barat adalah kami tidak memandangnya sebagai teman, tetapi juga tidak melihat sebagai musuh. Kita akan melihat apa yang mereka lakukan itu baik atau tidak. Jika mereka melakukan sesuatu yang berdasarkan hukum, membawa kepada kemanfaatan, kemakmuran dan kesejahteraan, saya akan mendukung, dari manapun mereka. Tetapi kalau memunculkan teror, kehidupan destruktif, tidak taat hukum dan membuat rakyat sengsara, walaupun beragama Islam saya tidak akan bersama dengan mereka.
Al-Quran menjelaskan bahwa kita diminta untuk bekerja sama dengan siapapun, jika kerja sama itu menghasilkan kebajikan dan membawa kepada kemaslahatan. Kita tidak boleh bekerja sama dengan siapapun bila menghasilkan dosa atau pelanggaran hukum karena akan menyengsarakan hidup. Jadi kita tidak berpandangan dikotomis apakah itu Barat atau Timur Tengah atau kelompok manapun.
Sedangkan Israel adalah pihak yang agresor, melanggar berpuluh resolusi Badan Keamanan PPB, melakukan terorisme dengan brutal. Jadi kalau saya kira, dengan perilaku Israel dalam hal ini pemerintahnya dan rakyat mendukung negara itu, kita tidak bisa berkompromi. Perilaku mereka ini yang ditentang oleh Mukadimah UUD 45, dan berbagai ketentuan internasional lainnya. Kalau kita masih berpatokan dengan UUD 45, maka kita sudah pasti menolak segala bentuk penjajahan seperti yang diperbuat Israel terhadap Palestina. * Ch. Robin Simanullang (Majalah Tokoh Indonesia Edisi 06)
*** TokohIndonesia.Com (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)
