Pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK pada prinsipnya memiliki visi yang sama tentang keberagaman (bhinneka tunggal ika). Keempat ‘putera terbaik’ bangsa ini sama-sama memegang teguh prinsip keberagaman itu. Lalu, apa yang membedakannya?
Di era Orde Baru yang identik dengan kekuasaan Pak Harto, usahawan di tingkat desa dan kabupaten seakan sulit bangkit. Yang terus berkembang hanyalah pengusaha karbitan atau cukong-cukong yang kebetulan dekat dengan lingkaran kekuasaan. Hanya seorang entrepreneur sejati yang tahan banting yang bisa muncul tanpa bersandar pada penguasa. Sementara dalam era reformasi ini, menurut HM Aksa Mahmud, peluang munculnya pebisnis baru, pengusaha daerah, kini sangat terbuka.
Catatan Kilas Ch. Robin Simanullang (12/03/2010): Ibarat gempa bumi, episentrum krisis ekonomi dan politik tahun 1997/1998 berada di Indonesia dan beberapa negara ASEAN sendiri. Sedangkan episentrum krisis keuangan global 2008 berada jauh di Amerika Serikat sana, tanpa krisis politik pula di Indonesia.
Integritas petinggi KPK dipertaruhkan. Misteri bocornya Sprindik berdampak ganda. Sebuah pelajaran berharga bagi KPK, untuk tidak masuk dalam pusaran pencitraan dan popularitas (interes politik).
Calon Presiden nomor urut 2 Joko Widodo (Jokowi) memaparkan visi ekonomi berdiri di atas kaki sendiri (berdikari) saat acara Debat Capres II di Jakarta, Minggu 15 Juni 2014 malam. Bagi saya, kata Jokowi, ekonomi ditujukan sebesar-besarnya untuk kemajuan rakyat. Menurutnya, itulah inti ekonomi berdikari. Dia juga menegaskan sikapnya yang selama ini hanya tunduk pada konstitusi dan aspirasi rakyat.
Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa 22/7/2014 malam, telah menetapkan rekapitulasi perhitungan suara resmi Pilpres 2014 dan menetapkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2014-2019 dengan meraih 70.997.883 atau 53,15 persen suara nasional. Mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang memeroleh 62.576.444 atau 46,85 persen suara.
Kali ini, KPK secara parsial1] mulai mengungkap korupsi sistemik. Membongkar kasus mega korupsi e-KTP yang cukup ‘sempurna’sebagai model korupsi sistemik yang telah lama menggurita di negeri ini.Catatan: Ch. Robin Simanullang
Siapa pemilih Ahok-Djarot? Mereka umumnya adalah para pemilih (rakyat) yang toleran dan menghargai kemajemukan (Pancasila). Sementara mereka yang intoleran dan bersikap anti atau ambivalen terhadap kemajemukan (Pancasila) sangat kecil kemungkinannya memilih Ahok-Djarot.
Proses peradilan kasus dugaan penistaan agama yang didakwakan kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Gubernur DKI Jakarta (cuti), menyita perhatian publik. Bagaimana prinsip equality before the law ditegakkan dalam proses peradilan ini? Akankah ada keputusan yang adil dan saintifik? Catatan: Ch. Robin Simanullang Wartawan TokohIndonesia.com