Bekerja untuk Rakyat, itulah prinsip Letjen TNI Purn. Dr.HC. H. Sutiyoso, SH, baik semasa aktif dalam dinas militer (1968-1997), saat menjabat Gubernur DKI Jakarta (1997-2007), maupun sebagai Ketua Umum DPN Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia).
Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa semua kader PDI Perjuangan yang menduduki jabatan di legislatif dan eksekutif maupun di struktur partai di semua tingkatan adalah petugas partai. “Ingat kalian adalah petugas partai. Petugas partai itu adalah perpanjangan tangan dari partai. Kalau kalian tidak mau disebut sebagai petugas partai, silakan keluar dari partai,” tegas Ketua Umum PDI Perjuangan itu.[1]
Siapa pemilih Ahok-Djarot? Mereka umumnya adalah para pemilih (rakyat) yang toleran dan menghargai kemajemukan (Pancasila). Sementara mereka yang intoleran dan bersikap anti atau ambivalen terhadap kemajemukan (Pancasila) sangat kecil kemungkinannya memilih Ahok-Djarot.
Abdillah Toha, salah satu pendiri Partai Amanat Nasional (PAN), menyampaikan surat terbuka kepada Ketua Umum PAN yang calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo dalam Pilpres 9 Juli 2014. Toha menyatakan keprihatinan atas sikap Hatta Rajasa yang tidak mau mengakui kekalahan dalam Pemilu Presiden 2014 kendati hasil quick count delapan lembaga survey yang kredibel telah mengindikasikan kemenangan pasangan Jokowi-JK. Toha menyesalkan sikap Hatta yang mau percaya kepada surveyor abal-abal.
CATATAN KILAS Ch. Robin Simanullang | Harga BBM diturunkan tiga kali! Pertama kali sepanjang sejarah. Harga BBM diturunkan! Terimakasih Pak SBY" (Een, petani). Agar beban rakyat jadi lebih ringan. Begitu bunyi iklan tentang jasa besar Presiden SBY yang ditayangkan di televisi-televisi oleh Partai Demokrat dalam kampanye Pemilu 2009.
Benih-benih demokrasi yang mulai bertunas di Indonesia penuh dengan tantangan. Antara lain dengan munculnya rasa tidak puas terhadap amandemen UUD 45, yang merupakan pilar utama demokratisasi di Indonesia, antara lain dengan pembatasan periode boleh-tidaknya presiden dipilih lagi. Menurut Wakil Ketua MPR HM Aksa Mahmud, kalau kita kembali ke UUD 45, berarti kita menggiring kembali negara ini ke era lama, zaman susah.
Korupsi telah mengalir dalam sistem politik pangan Indonesia. Koruptor, menyaru lihai bagai insan antikorupsi, seperti iblis menyaru bagai malaikat. Pakta integritas digadang-gadang dan wilayah bebas dari korupsi pun dicanangkan dalam upacara serimonial. Tapi di balik jubah pakta integritas itu, tikus-tikus berdasi menggerogoti ketahanan pangan dan HAM atas pangan.Oleh Ch. Robin Simanullang
Kali ini, KPK secara parsial1] mulai mengungkap korupsi sistemik. Membongkar kasus mega korupsi e-KTP yang cukup ‘sempurna’sebagai model korupsi sistemik yang telah lama menggurita di negeri ini.Catatan: Ch. Robin Simanullang
Siapa pemilih Ahok-Djarot? Mereka umumnya adalah para pemilih (rakyat) yang toleran dan menghargai kemajemukan (Pancasila). Sementara mereka yang intoleran dan bersikap anti atau ambivalen terhadap kemajemukan (Pancasila) sangat kecil kemungkinannya memilih Ahok-Djarot.
Proses peradilan kasus dugaan penistaan agama yang didakwakan kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Gubernur DKI Jakarta (cuti), menyita perhatian publik. Bagaimana prinsip equality before the law ditegakkan dalam proses peradilan ini? Akankah ada keputusan yang adil dan saintifik? Catatan: Ch. Robin Simanullang Wartawan TokohIndonesia.com
Salut kepada partai politik (parpol) yang telah menampilkan tiga pasangan calon (Paslon) Cagub-Cawagub DKI Jakarta yang hebat dalam kontestasi Pemilukada serentak Februari 2007 mendatang. Kehebatan utamanya adalah menguatnya prinsip kebangsaan dan menyusutnya isu sara dengan mengedepankan kontestasi gagasan, program, integritas, kapabilitas dan kepemimpinan.