Catatan Kilas

CATATAN KILAS Ch. Robin Simanullang | Harga BBM diturunkan tiga kali! Pertama kali sepanjang sejarah. Harga BBM diturunkan! Terimakasih Pak SBY" (Een, petani). Agar beban rakyat jadi lebih ringan. Begitu bunyi iklan tentang jasa besar Presiden SBY yang ditayangkan di televisi-televisi oleh Partai Demokrat dalam kampanye Pemilu 2009.

CATATAN KILAS Ch. Robin Simanullang | Ancaman Mendagri Gamawan Fauzi bisa memecat kepala daerah yang ikut berdemo menolak kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga BBM, menunjukkan lemahnya kepemimpinan dan koordinasi Kemendagri (Pemerintah Pusat) dengan Pemerintah Daerah.

Dalam waktu dekat akan ada beberapa kepala daerah yang dipecat karena ikut demo bersama warganya menolak kenaikan harga BBM. Pemecatan ini bisa terjadi jika omongan Mendagri Gamawan Fauzi bisa dipegang alias tidak asbun.

Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) menyampaikan Pesan Natal Bersama tahun 2011 bertema: Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar (Yes. 9:1a).

Catatan Kilas Ch. Robin Simanullang (24/5/2011) | Kasus yang menggurita di sekeliling Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, yang juga merangkap anggotra Fraksi PD DPR,  telah menyita perhatian publik. Bahkan tampaknya telah merepotkan dan 'mempermalukan citra' Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Pendiri merangkap Ketua Dewan Pembina dan merangkap pula Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat. Padahal, bagi Presiden SBY dan Partai Demokrat, citra itu sangatlah penting. Maka, demi menjaga citra, Nazaruddin pun segera dicopot dari jabatan Bendahara Umum Partai Demokrat, tetapi masih tetap mempertahankannya sebagai anggota DPR yang terhormat.

Catatan Kilas Ch. Robin Simanullang (10/2/2011) | Bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang tercermin dari sikap ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri, berpolitik itu sebuah kepastian, ada visi dan prinsip yang teguh. Sikap ini seringkali dimanfaatkan partai dan politisi lain demi kepentingan politik mereka, terutama politik transaksional. Tampaknya, PDIP juga menyadari hal ini, sehingga dalam implementasi prinsipnya sudah semakin matang.

Sebagai seorang yang menyenangi, menggumuli dan mengabdi di bidang kelautan, Laksamana Pertama (Purn) Urip Santoso, melihat komitmen pemerintah terhadap kemaritiman (kelautan) Indonesia masih kurang. Performa kelautan masih menyedihkan dan amburadul!

Catatan Kilas Ch. Robin Simanullang (12/03/2010): Ibarat gempa bumi, episentrum krisis ekonomi dan politik tahun 1997/1998 berada di Indonesia dan beberapa negara ASEAN sendiri. Sedangkan episentrum krisis keuangan global 2008 berada jauh di Amerika Serikat sana, tanpa krisis politik pula di Indonesia.

Catatan Kilas Ch. Robin Simanullang (05/03/2010): Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Merdeka, Kamis malam 4 Maret 2010, terasa sangat melecehkan Keputusan Rapat Paripurna DPR tentang hasil akhir Pansus Hak Angket Bank Century. Pidato itu disampaikan dengan bahasa yang terkesan halus dan sopan tetapi sesungguhnya secara substantif sangat kasar dan melecehkan.

Jakarta 04-08-2007: Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso memperoleh gelar doktor kehormatan (honoris causa/HC) bidang ekonomi dari Universitas Diponegoro, Semarang, 4 Agustus 2007. Dia dinilai sebagai seorang pemimpin yang visioner dan memiliki strategi yang jelas dalam membangun Jakarta. Sutiyoso dinilai berhasil mengembangkan Jakarta menjadi kota megapolitan dengan tetap memberi ruang pada sektor riil dan usaha kecil dan menengah (UKM).

Jakarta 01-07-2007: Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso dianugerahi penghargaan sebagai Bapak Pembaharuan Transportasi. Sutiyoso yang menggagas dan meluncurkan pola transportasi makro (PTM) yang mengintegrasikan empat moda transporta yakni busway, monorel, subway dan angkutan air di Provinsi DKI Jakarta dinilai mampu melakukan terobosan revolusioner untuk mengatasi transportasi di ibu kota.

Benih-benih demokrasi yang mulai bertunas di Indonesia penuh dengan tantangan. Antara lain dengan munculnya rasa tidak puas terhadap amandemen UUD 45, yang merupakan pilar utama demokratisasi di Indonesia, antara lain dengan pembatasan periode boleh-tidaknya presiden dipilih lagi. Menurut Wakil Ketua MPR HM Aksa Mahmud, kalau kita kembali ke UUD 45, berarti kita menggiring kembali negara ini ke era lama, zaman susah.