Tujuh Pernyataan Tokoh Lintas Agama
[BERITA TOKOH] – GIN – Tokoh lintas agama menyampaikan tujuh pernyataan sikap terbuka dalam acara jumpa pers mengenai sikap mereka terkait 18 kebohongan pemerintah, di kantor Maarif Institute senin 17 Januari 2011. Pernyataan itu disampaikan sebagai suatu sikap dalam memenuhi undangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara pada pukul 20.00 WIB.
Kiai Salahudin Wahid menegaskan, “Kami akan tetap datang dengan pernyataan kami.” Penegasan itu dikemukakaan dalam jumpa pers tersebut, setelah sejumlah tokoh lintas agama mengadakan pertemuan. Pertemuan itu dihadiri sejumlah tokoh lintas agama antara lain Syafii Maarif, Din Syamsuddin, MD Situmorang, Pdt. Andreas A Yewangoe, Bhikku Sri Pannyavaro, Nyoman Udayana Sangging, KH. Salahuddin Wahid, Franz Magnis Suseno, Dr Djohan Effendi. Mereka menyampaikan pernyataan sikap terbuka kepada Pemerintahan SBY-Boediono sebagai berikut:
1. Sebagai Negara kepulauan terbesar di muka bumi dengan keragaman etnis, budaya dan agama yang tinggi, sungguh layak kita bersyukur kepada tuhan yang maha adil karena masih bisa bertahan utuh dalam sebuah negara bangsa. Selama 66 tahun sudah bangsa menyatakan kemerdekaannya namun belum semua warganya menikmati kemerdekaan yang utuh.
2. Dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 45, cita-cita para pendiri bangsa telah sangat jelas tersurat, kemerdekaan sejati yang mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi setiap anak bangsa.
Namun hingga kini masih merebak kekerasan atas nama agama dan kelompok terhadap umat beragama dan berkeyakinan, terhadap kebebasan berpendapat dan insan pers yang masih tampak dibiarkan oleh Negara (Negara tidak hadir). Impunitas terhadap pelanggaran HAM masih sangat jelas.
3. Sampai hari ini, kantong-kantong kemiskinan masih mudah kita temukan di banyak tempat di tanah air. Kebijakan ekonomi pemerintah memang menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,8 persen dan meningkatkan pendapatan perkapita menjadi USD 3.000 pada 2011, tetapi gagal dalam pemerataan kesejahteraan.
Masih banyak warga Indonesia yang menderita gizi buruk dan tidak mendapatkan pelayanan kesehatan seperti seharusnya sehingga meninggal dunia dan harus putus sekolah. Jutaan petani masih belum mempunyai tanah yang memenuhi sarat minimum sebagai alat produksi.
4. Kami menggarisbawahi pendapat banyak ahli ekonomi yang menyatakan bahwa kebijakan ekonomi saat ini bertentangan dengan amanat pembukaan dan batang tubuh UUD. Sumber daya alam belum dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bahan perusakan terhadap lingkungan hidup dapat terus disaksikan dengan nyata.
5. Amandemen UUD 45 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum, tidak sesuai dengan kenyataan. Hukum ternyata bukanlah kekuasaan tertinggi , masih kalah oleh uang. Janji Pemerintah memerangi korupsi hanya akan ada dalam kenyataan, kalau prinsip pebuktian terbalik diterapkan secara penuh.
6. Pemerintah tidak memberi perhatian memadai terhadap korban pelanggaran HAM yang berat. Pemerintah tidak mampu dan tidak menunjukan niat untuk membela begitu banyak buruh migrant yang mendapat perlakuan buruk di berbagai Negara. Berarti pemerintah tidak melindungi segenap bangsa Indonesia , sesuai amanat pembukaan UUD 45.
7. Bagi kami, sejumlah kenyataan diatas adalah bentuk pengingkaran terhadap UUD 45. Kita harus mendesak pemerintah untuk segera mengakhiri pengingkaran itu. Jika pemerintah menolak atau mengabaikan desakan tersebut, berarti pemerintah melakukan kebohongan publik. Berita TokohIndonesia.com | rbh
