Berharap mendapat hadiah Nobel Perdamaian, atau setidaknya untuk mendapat pujian internasional, Presiden BJ Habibie melepas Timor Timur dari pangkuan Ibu Pertiwi dengan memberi opsi merdeka kepada rakyat Timtim melalui jajak pendapat.
Anomali dukungan partai politik (parpol) kepada calon perseorangan (independen) dalam Pilkada tidak terlarang. Walaupun hal itu akan menimbulkan pertanyaan tentang eksistensi parpol tersebut, baik secara ideologis, tujuan dan terutama basis massanya.Catatan: Ch. Robin SimanullangWartawan TokohIndonesia.com
Tokoh Indonesia 11/12/2008: Ali Alatas, singa tua diplomat Indonesia yang menjabat Menteri Luar Negeri RI pada 1987-1999 dan terakhir Ketua Dewan Pertimbangan Presiden/Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hubungan Internasional, sejak April 2007 hingga wafat pada usia 76 tahun, Kamis 11 Desember 2008 pagi di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura. Disemayamkan di rumah duka di Jalan Benda Raya No 19, Cilandak, Jakarta Selatan. Dimakamkan TMP Kalibata, Jakarta (12/12/2008).
Pembaca yang budiman! Apakah seorang pengusaha memungkinkan disebut negarawan? Pertanyaan ini dimunculkan sehubungan anggapan yang mengemuka di tengah masyarakat bahwa hanya para pejabat negaralah yang layak disebut negarawan. Sementara para pengusaha hanya dipandang sebagai orang-orang yang mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Mereka, para pengusaha, itu nyaris tak pernah dipandang sebagai warga negara yang berjasa dan berbakti kepada kepentingan rakyat, bangsa dan negara.
Indo Pos, Rabu, 23 Apr 2008: Karena melihat sepotong, tidak sejak awal, saya mengira massa yang ditayangkan TV itu adalah orang-orang yang sedang kesurupan masal. Soalnya, mereka seperti kalap. Ternyata, menurut istri saya yang menonton tayangan berita sejak awal, mereka itu adalah orang-orang yang ngamuk terhadap kelompok Ahmadiyah yang dinyatakan sesat oleh MUI.
Jakarta, 20/1/2011: Satgas Pemberantasan Mafia Hukum membantah semua tuduhan Gayus (Mengejutkan, Sembilan Pengakuan Gayus) dalam siaran pers yang dibacakan dan dibagikan kepada pers di Kantor Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) di Jakarta, Rabu (19/1/2011) malam.
Tokoh lintas agama menyampaikan tujuh pernyataan sikap terbuka dalam acara jumpa pers mengenai sikap mereka terkait 18 kebohongan pemerintah, di kantor Maarif Institute senin 17 Januari 2011. Pernyataan itu disampaikan sebagai suatu sikap dalam memenuhi undangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara pada pukul 20.00 WIB.