03 | Capres yang Sederhana
Jusuf Kalla merupakan seorang pengusaha sukses yang kemudian berkiprah di dunia politik. Kariernya semakin berkibar seiring dengan bergulirnya reformasi. Politisi yang empat kali anggota MPR Utusan Daerah dari Golkar dan pernah menjadi Ketua Pemuda Sekber Golkar, ini mulai menjabat menteri ketika pemerintahan Gus Dur. Kini ia menjabat Menteri Kesejahteraan Rakyat kabinet Gotong Royong. Ia seorang pengusaha, politisi dan petinggi negara, tiga posisi yang jarang dimiliki orang lain.
Nama tokoh utama perdamaian Malino ini belakangan ini semakin populer seiring dengan pencalon-annya dalam Konvensi Calon Presiden Partai Golkar. Ia seorang yang dinilai masih ‘bersih’ dan dapat diterima semua golongan, sehingga peluang tokoh berjiwa kebangsaan ini cukup terbuka menjadi orang nomor satu negeri ini. Namun diperkirakan, ia kemungkinan akan menjadi calon wakil presiden mendampingi Megawati Sukarnoputri atau mendamping Amien Rais.
Pada era pemerintahan Gus Dur, ia hanya menjabat Menperindag selama enam bulan. Ia dinonaktifkan dengan alasan yang tidak jelas. Tuduhan KKN yang dilontarkan padanya ketika itu dibantahnya. Dan Gus Dur sendiri juga tak bisa membuktikannya. Setelah Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden, ia dipercaya menjabat Menko Kesra periode 2001-2004.
Menjabat menteri baginya bukan mengharapkan kekayaan, menurutnya malah ia ‘nombok’. Setiap bulan ia meminta perusahaannya menyediakan dana untuk berbagai keperluan yang secara langsung atau tidak langsung menunjang pe-kerjaannya sebagai pejabat publik.
Kiprahnya dalam menjalankan tugas sebagai Menko Kesra terbilang menonjol. Dia sukses meletakkan kerangka perdamaian di daerah konflik Poso dan Ambon. Lewat pertemuan Malino I dan II. “Karena mereka yang berselisih ini memandang dari sudut agama, jadi kita memberikan kesadaran dari sisi agama juga. Karena semua agama, menurut saya, melarang membunuh tanpa alasan yang jelas,” ujarnya mengenai hal tersebut.
Tekun, konsisten dan keras, tetapi penyabar merupakan sifat pria Bugis ini, ia tidak mengatakan sesuatu tanpa diterapkan pada diri dan keluarganya. “Aparat yang korup, mengomersialkan jabatan, KKN, atau melakukan tindak kejahatan lainnya, tidak akan saya tolerir. Saya pun akan mengajak aparat menciptakan suasana kondusif, misalnya dengan meningkatkan solidaritas pada golongan ekonomi lemah. Solidaritas itu misalnya, bisa berupa mengurangi kebutuhan sekunder dan tertier,” katanya di awal tugasnya sebagai Meko Kesra.
Pria kelahiran Watampone, Sulawesi Selatan 15 Mei 1942, ini seorang yang sangat sosial dan sederhana. Menurutnya, tingkat luxuries harus dikurangi, agar ada semacam solidaritas bangsa. Orang berekonomi tinggi dan mempunyai uang lebih, silakan menikmatinya tetapi sebaiknya tidak terlampau ditonjol-tonjolkan agar tidak menampakkan perbedaan mencolok. Sebab di sekitar masih terdapat jutaan penganguran begitu juga masih sangat banyak pengemis, gelandangan, anak-anak telantar, anak-anak yatim dan sebagainya di jalan-jalan raya di banyak kota.
Suami Mufidah dan ayah dari Lisa, Ira, Elda, Ihin, dan Chaerani, ini sejak mahasiswa aktif dalam berbagai organisasi, seperti Ketua KAMI Sulsel. Sekarang pun, ia aktif di Kadin Pusat, IKA Unhas, anggota dewan penyantun Unhas, IKIP (Universitas Negeri Makassar), dan IAIN, serta perguruan tinggi swasta. Begitu juga di ISEI maupun dalam organisasi keagamaan seperti pengurus masjid, HMI, KAHMI dan ICMI.
Sejak usia 25 tahun, Alumni Fakultas Ekonomi, Universitas Hasanudin Makasar dan The European Institute of Business Administration Fountainebleu, Perancis ini sudah harus memegang kendali bisnis orang tuanya Haji Kalla dan Hj. Athirah yang sedang menurun. Usahanya kemudian berkembang. Ia kini telah terhitung sebagai salah satu konglomerat yang memiliki berbagai perusahaan, di antaranya NV. Hadji Kalla, PT Bumi Karsa, PT. Bumi Sarana Utama, PT. Kalla Inti Karsa dan Komisaris Utama PT. Bukaka Singtel International dan PT. Bukaka Teknik Utama.
Mengatasi keadaan bangsa sekarang ini menurutnya, agribisnis dan agroindustrilah yang perlu dipacu. Agroindustri atau agribisnis harus menjadi motor ekonomi. Pemerintah bisa membantunya dengan melonggar-kan likuiditas yang dilakukan perbankan, serta menyatukan visi berbagai pihak terkait yang meletakkan dasar kebijakan.
Sedangkan perihal kesenjang-an, ia berpendapat jalan keluar paling efektif menghilangkannya adalah menyudahi monopoli, oligopoli, rente ekonomi, menge-nyahkan budaya sogok-menyogok dan biaya siluman. tsl | Majalah Tokoh Indonesia Volume 09
