06 | SBY-JK Solusi

Menuju Indonesia yang Aman, Adil dan Sejahtera: Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla disingkat SBY-JK adalah calon presiden dan wakil presiden yang menjajikan perubahan sebagai solusi menuju Indonesia yang aman, adil dan sejahtera. Dwitunggal Capres-Cawapres ini terkuat dibanding lawan-lawannya, yang sudah terbukti pada Pemilu Presiden putaran pertama 5 Juli 2004. Pasangan ini meraih lebih dari 33.5 persen suara mengalahkan empat kandidat lain, sekaligus bersaing kembali bersama peringkat kedua di putaran kedua 20 September 2004 mendatang.

SBY-JK diusung oleh Partai Demokrat, PBB dan PKPI. Partai Demokrat sendiri, sesungguhnya adalah partai baru namun kinerjanya melambung tinggi mencengangkan sebab masuk lima besar pada Pemilu Legislatif 5 April 2004. SBY dan JK kini menjalani kesibukan baru yang semakin luar biasa mempersiapkan diri ke tahap final menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Kini pasangan Capres-Cawapres ini ke mana-mana selalu memaparkan agenda dan prioritas pemerintahannya jika kelak terpilih. Menarik mengetahui bagaimana visi dan kerangka berpikir SBY-JK mengelola negara, sebagai sebuah pasangan duet yang mampu melahirkan sinergi baru.

SBY-JK sudah berketetapan hati bahwa Pemilu 2004 adalah momentum strategis membangun masa depan bangsa yang lebih baik. Terdapat dua agenda penting untuk diprioritaskan: penyelamatan dan pembangunan kembali Indonesia.

Prioritas penyelamatan dimunculkan sebab ada kecenderungan kerangka bernegara tidak lagi menjadi landasan semua proses kehidupan bernegara. Tidak lagi menuruti nilai-nilai jati diri dan konsensus dasar kebangsaan. Padahal, nilai dan jatidiri itu telah diletakkan oleh para pendiri bangsa yang sepanjang 58 tahun terakhir terbukti berhasil menjadi kerangka acuan bernegara Indonesia.

Untuk mampu menjalankan dua agenda prioritas itu SBY-JK menyebutkan presiden dan wakil presiden haruslah figur yang memiliki kapasitas. Yaitu, kapasitas yang menjadikan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mantap tetap berdiri tegak dan tumbuh sebagai sebuah nation state, sebagaimana diproklamirkan pada 17 Agustus 1945.

SBY-JK mengisyaratkan Pemilu 2004 harus mampu menghasilkan pemerintahan yang baik. Pemerintahan itu antara lain berkarakter responsif, transparan, dan accountable. Pemerintah harus mampu merespon segala persoalan yang timbul. Transparan, apa pun yang dilakukan pemerintah harus diketahui oleh rakyat.

Harus terjadi komunikasi politik yang melibatkan publik dalam setiap penetapan kebijakan publik. Karakter accountable, pemerintah harus mampu menunjukkan akuntabilitas tinggi, tidak menyimpang dari konstitusi, serta tidak ada penyimpangan finansial. Uang satu rupiah pun harus dapat dipertanggung-jawabkan.

Pemimpin hasil Pemilu 2004 dengan demikian adalah teladan. Dia bisa bertindak tegas terhadap aparatur pemerintah atau siapa pun untuk memberantas korupsi. Pemimpin seperti itu akan memperoleh trust, kepercayaan tinggi dari masyarakat. Imbal-baliknya masyarakat akan membantu setiap langkah pemerintah untuk mencapai tujuan membangun Indonesia baru yang lebih baik, aman, adil, demokratis dan sejahtera.

Membangun Lebih Baik
SBY yang kandidat doktor ekonomi pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) memantapkan niat menjadi presiden bukan karena ambisi. Melainkan didorong oleh tekad kuat membangun Indonesia lebih baik. “Saya mulai mempunyai cita-cita riil untuk menjadi presiden saat saya berada di pemerintahan. Dan, saya melihat ada peluang. Saya harus ikut berkompetisi, untuk membuat lebih baik masa depan Indonesia,” ungkapnya jujur.

Dia tidak mau memberikan banyak janji kepada masyarakat saat berkampanye. Dia menyebutkan, untuk menjadi presiden, sudah mempunyai pengalaman dan pengetahuan di kabinet tentang bagaimana mengelola permasalahan negara, utamanya bidang Polsoskam. Dan, jika benar-benar terpilih menjadi presiden, dia dan JK mencanangkan Indonesia dalam lima tahun mendatang harus sudah lebih aman, adil, demokratis, dan lebih sejahtera.

Dengan lebih sejahtera berarti kehidupan rakyat lebih baik, pengangguran bisa dikurangi, kemiskinan dikurangi, daya beli serta pendidikan dan kesehatan menjadi lebih baik.

Agenda utama kepresidenannya adalah menciptakan keamanan dan perdamaian di seluruh tanah air. Dia menginginkan pemerintahan yang akan datang bisa bekerja lebih efektif. Apa saja yang dikerjakan harus sesuai dengan manajemen. Semua harus dapat bekerja all out, bekerja keras untuk mencapai sasaran.

Sebelum menjadi menteri, dia sudah berpengalaman mereposisi postur TNI. Sebagai Kasospol dan Kaster TNI dia bersama kawan-kawan selama dua tahun pertama reformasi berhasil menyusun cetak biru reformasi internal TNI. Sebuah perubahan besar menghentikan sikap TNI berpolitik praktis. TNI kembali ke jati diri dan perannya sebagai kekuatan pertahanan dengan membangun profesionalisme.

TNI dibuatnya menghormati nilai-nilai demokrasi. Maka, dia pun ikut menjanjikan diri sangat menghormati demokratisasi, hak asasi manusia dan kebebasan pers.

Kebebasan pers yang disertai tanggungjawab sebagaimana berlaku di negara lain, menurutnya, adalah sarana kontrol yang baik terhadap kekuasaan. Kebebasan pers adalah jembatan antara masyarakat dengan negara, dan antara masyarakat dengan pemerintahannya.

Pengalaman sebagai Menteri Pertambangan dan Energi membuat SBY mengerti tentang ekonomi. Empat tahun menjadi menteri di setiap pengambilan keputusan bidang ekonomi apakah itu energi, perdagangan, perindustrian, perikanan, pertanian dan lain-lain SBY selalu berada di situ.

Dia aktif membahas kebijakan ekonomi dan APBN, pengurangan utang, membangun stabilitas ekonomi makro, dan lain-lain. Menempuh studi tingkat doktoral S-3 bidang ekonomi pertanian di IPB Bogor membuat pengetahuan empirik ekonominya makin paripurna secara akademis.

Baginya prioritas ekonomi adalah berarti penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan membangun infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, energi, pasar modal, maupun perbankan yang dalam enam tahun belakangan tidak terpelihara dengan baik. SBY akan menggalakkan serta memperluas sektor pertanian dan usaha kecil menengah (UKM) agar kehidupan dan daya beli puluhan juta rakyat meningkat.

Kepada para pelaku usaha kecil dan menengah pemerintahannya akan memberikan dorongan tambahan modal serta bimbingan teknologi dan manajemen. Pemerintah juga akan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian dalam arti luas, termasuk perikanan, peternakan, perkebunan, usaha kecil, menengah dan koperasi.

Dengan memobilisasi modal dari dalam dan luar negeri, kehidupan bidang jasa dan agroindustri akan meningkat. Sembilan juta pekerja aktif ditambah sekian belas juta lagi akan masuk ke dalam pasar tenaga kerja. Dan, semuanya dapat diserap secara bertahap. Semua itu harus dilakukan secara serius dalam lima tahun ke depan.

Syaratnya, iklim usaha harus betul-betul sehat dan kondusif untuk kebangkitan dunia usaha. Politik harus makin stabil. Keamanan harus makin pulih dan terpelihara. Tidak boleh lagi muncul kerusuhan. Demikian pula penjarahan dan unjuk rasa dengan kekerasan.

Kebijakan perpajakan harus dibuat baik dan konsisten. Kebijakan kepabeanan harus bagus. Hubungan industri dengan tenaga kerja harus baik dan ada manajemen yang bagus. Desentralisasi tidak boleh memunculkan raja-raja kecil di daerah yang kebijakan, pajak, dan retribusinya macam-macam. Semua gubernur, bupati, walikota, menteri, dan presiden harus bekerja ekstra menciptakan iklim kondusif.

Supaya pemerintahan accountable pemberantasan KKN dilaksanakan terus-menerus dan top down agar efektif. Agenda pemberantasan KKN dimulai dari orang pertama presiden, menteri, gubernur, bupati, walikota, DPR, DPD, yudikatif, dan segala macam. Uang negara satu rupiah pun harus dapat dipertanggungjawabkan.

Segala peraturan dan perundang-undangan harus dijalankan sungguh-sungguh. Komisi-komisi anti korupsi melaksanakan tugas dengan baik. Lembaga pemeriksa seperti BPK dan segala Irjen bekerja dengan baik, Lalu, undang masyarakat, LSM dan pers dan harus ada kontrol terhadap semua penyelenggara negara.

Departemen Agama yang selalu diterpa isu manipulasi, penyimpangan dan ketidakberesan penyelenggaraan haji, harus menjelaskan segala sesuatunya secara transparan dan accountable.

Mata rantai penegakan hukum yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pengacara harus bisa menjelaskan kenapa suatu perkara tiba-tiba dihentikan. Setiap orang harus bisa mengikuti apakah ada penyimpangan di tiap mata rantai penegakan hukum.

Pemerintahan terpilih nanti, menurutnya, jangan menaruh orang partai politik di BUMN, dan di lembaga yang mengelola aset negara BUMN yang berjumlah besar itu. Tidak macam-macam pun orang itu pasti dituduh mengambil aset negara untuk kepentingan partai politiknya. Menteri BUMN harus non partisan, berkepribadian bagus, transparan, akuntabel, dan audit dilaksanakan sungguh-sungguh.

Propaganda Negatif
Pengalaman mendampingi Gus Dur dan Megawati mengajarkannya, akan lebih baik jika pemerintahan nanti memiliki the ruling party dan the opposition party. Atau, ada yang memerintah dan ada oposisi. Koalisi bisa dilakukan di pemerintahan dan atau di parlemen. Yang tidak ikut koalisi menjadi oposisi. Dengan demikian kontrol, berikut check and balance, menjadi enak dijalankan.

Kompromi dalam artian power sharing di kabinet maupun di parlemen jangan kompromi dagang sapi atau bagi-bagi kursi. Power sharing harus mempertimbangkan kapasitas dan integritas.

Jika terpilih menjadi presiden dan membentuk kabinet, dia memastikan kabinetnya diawaki oleh mereka yang memiliki integritas, profesionalitas dan kapasitas yang bagus serta mau bekerja keras selama lima tahun.

Berjuang gigih disertai ridho Allah membuat SBY-JK merasa sangat yakin dan optimis mampu memenangkan kompetisi perebutan kursi presiden. Hal itu sudah berhasil dibuktikan di pemilihan putaran pertama 5 Juli 2004. Tinggal mempersiapkan diri sebaik-baiknya menjelang putaran akhir 20 September 2004 mendatang.

SBY memprediksi di puataran kedua masih akan muncul persaingan keras. Dan itu sudah pernah dia rasakan. Muncul politik-politik yang tidak bersih, propaganda gelap, isu miring, dan berbagai serangan diarahkan kepadanya secara tidak etis.

Berbagai peristiwa masa lalu bisa saja diperhadapkan ulang kepadanya. Termasuk tragedi 27 Juli. Semuanya terbukti berhasil ditepis. Ia justru mengusung tema peace, justice and democracy. Peace dalam arti negara Indonesia akan tetap hidup jika integritas teritorial tetap dipertahankan.

Calon presiden eks militer dicurigai cenderung menjadi otoriter, represif dan tidak demokratis, menurutnya adalah pendekatan yang terlalu hitam putih. Sebab ada tokoh sipil yang otoriter dan represif meski banyak pula yang demokratis. Sementara, tentara setelah berada di lingkungan politik sangat banyak yang demokratis.

Dia mencontohkan dirinya sendiri. Ketika menjadi menteri, politisi dan bertugas di pemerintahan, tidak represif, tidak otoritarian. Melainkan, menghormati nilai-nilai demokrasi, dan mempraktekkan demokrasi itu dalam kehidupan bernegara. Rakyat bisa menilai itu.

Disebutkannya lagi, isu negatif pindah agama serta istri yang disebutkan beragama Kristen telah sangat mendiskreditkan kehormatan dan kepribadiannya. Isu itu pernah muncul nyata saat akan mengadakan kampanye di Kota Medan, Sumatera Utara. Pesan layanan singkat atau SMS, berikut selebaran bernada demikian beredar luas di masyarakat.

Karenanya, sebelum kampanye SBY terlebih dahulu melaksanakan sholat di mesjid dekat lapangan kampanye diliput sejumlah televisi. Kepada warga Kota Medan yang bertanya apakah betul pindah agama ke Katolik, dan istri bukan seorang muslimah, dia menjawab dengan mengedepankan kecemasannya. Politik, menurutnya, sudah politik kotor dan fitnah, bukan lagi politik bersih dan cerdas. Ia pun kemudian membeberkan siapa dirinya yang sebenarnya.

Dia lahir di Pondok Pesantren Tremas, sejak lahir sudah menjadi Islam. Ibunya, Siti Habibah adalah putri salah satu pendiri Pondok Pesantren Tremas. Ayahnya, R. Soekotjo adalah santri lulusan Gontor.

Istrinya, Kristiani Herrawati atau Ani, putri ketiga Letjen Sarwo Edhie Wibowo yang mantan Danjen Kopassus, juga sejak lahir sudah Islam. SBY dan Ani sudah umrah hingga haji dan hajjah tahun 2000, berdua sama-sama beribadah dan menjalankan tugas-tugas keumatan. Dia mengaku sekaligus memiliki nilai, tidak pernah membenci agama lain.

Propaganda hitam lain, beredar isu di belakang SBY dan Partai Demokrat berdiri kekuatan agen intelijen negara lain, termasuk CIA, khususnya soal pendanaan. Padahal, menurutnya, tidak ada satu dolar pun bantuan dari luar negeri apalagi terhadap Partai Demokrat.

Partai Demokrat ketika dimintai dana untuk membiayai saksi TPS, misalnya, tidak mampu sebab tidak memiliki uang. Berbeda dengan apa yang sudah diketahui umum, ada partai yang mudah sekali mengumpulkan uang ratusan miliar rupiah. Karenanya, dia mengkhawatirkan telah ada maling teriak maling.

SBY sadar situasi politik Indonesia masih demikian adanya. Rakyat yang dibiarkan bebas memilih membuatnya optimis, insya Allah bisa memenangkan kompetisi. Langkah awal untuk memenangkan kompetisi itu sudah dia lakukan, dan terbukti berhasil melewati putaran pertama 5 Juli 2004. Tinggal memenangkan perjuangan putaran kedua.

Perjuangan itu sudah diawali dengan baik yakni dengan memilih wakil presiden yang tepat, yang bisa bersama-sama melakukan tugas pemerintahan yang efektif, berjalan secara safety, dan berhasil mencapai tugas-tugas. Dia adalah Muhammad Jusuf Kalla (JK).

Keduanya sudah berpengalaman bekerjasama 4 tahun di kabinet. Mereka sudah biasa saling menutupi dan melengkapi. ht-ms | Majalah Tokoh Indonesia Volume 14