02 | Putra Pengawas Merapi

Pengangkatan Mardiyanto sebagai menteri dalam negeri (Mendagri) menggantikan M. Ma’ruf yang sakit memang bisa diprediksi sebelumnya. Namun, penunjukan gubernur Jawa Tengah (Jateng) itu tetap “mengejutkan” bagi sebagian masyarakat.

Itu bisa jadi karena selama hampir 10 tahun terakhir, Mardiyanto lebih dikenal sebagai orang daerah. Apalagi selama menjadi orang nomor satu di Jateng, dia sempat “didekati” KPK.

Sudah barang tentu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak seperti memilih kucing dalam karung saat menunjuk putra pengawas Gunung Merapi itu. Sebab, pria kelahiran Surakarta, 21 November 1946 tersebut pernah menjadi bawahan SBY.

Isu pengangkatan Mardiyanto menjadi Mendagri santer terdengar sejak lama. Persisnya berbarengan dengan pergantian kabinet beberapa bulan lalu. Isu itu muncul setelah SBY mengangkat Diah Anggraheni sebagai Sekjen Depdagri. Diah adalah mantan anak buah Mardiyanto, yaitu sebagai kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jateng.

Pengangkatan Diah itu sering diartikan sebagai langkah persiapan SBY untuk menduetkan dua orang yang telah lama bekerja sama tersebut. Apalagi selama ini Mardiyanto juga dikenal dekat dengan SBY.

Pada 1998, selepas menjabat Pangdam IV/Diponegoro, Mardiyanto dipercaya menjadi Assospol Kassospol ABRI. Saat itu, yang menjadi Kassospol ABRI adalah SBY. Tak lama setelah itu, Mardiyanto terpilih menjadi gubernur Jateng lewat pemilihan di DPRD Jateng. Dia mengakhiri karir militer dengan pangkat terakhir mayjen TNI.

Meski dilahirkan di Surakarta, masa muda Mardiyanto banyak dihabiskan di Jogjakarta. Sejak SD hingga SMA, dia tinggal bersama ayahnya yang bertugas sebagai pengawas Gunung Merapi di Jogjakarta. Selepas SMA, dia mendaftar ke Akademi Militer Nasional dan diterima di Akabri Darat. Mardiyanto lulus pada 1970.

Di awal tugasnya (1971), Mardiyanto berkenalan dengan seorang asisten apoteker bernama Effi Murbayati (kelahiran 1950), yang kemudian berlanjut ke pelaminan pada 18 Agustus 1974. Dari pernikahan itu, Mardiyanto dikaruniai dua putra, yakni Indra Gunawan (1975) dan Bayu Widiatmoko (1978).

Karir militer Mardiyanto cukup mulus. Pada 1985-1987, dia dipercaya menjadi komandan Batalyon Infanteri 725 Ujungpandang. Selanjutnya, dia menjadi Dandim 1412 Ujungpandang (1987-1988) dan Dandim 1408/BS Ujungpandang (1988-1989).

Karirnya terus melejit. Pada 1994, dia dipercaya menjadi Danrem 121/ABW Pontianak. Pada 1995-1997, Mardiyanto ditugasi menjadi wakil gubernur Akademi Militer di Magelang sebelum diangkat menjadi Panglima Kodam IV/Diponegoro.

Sebagai gubernur Jateng, Mardiyanto berhasil menjalankan tugas (1998-2003) dengan baik. Karena itu, dia kembali dipercaya memimpin Jateng untuk periode 2003-2008 yang berpasangan dengan Ali Mufiz. Dia mengalahkan dua kandidat lain, yakni Mardijo (ketua DPRD Jateng saat itu) dan Mayjen TNI (pur) Slamet Kirbiantoro.

Rupanya, keberhasilannya memimpin Jateng itu membuka jalan ke posisi yang lebih tinggi. Pada 28 Agustus 2007, Presiden SBY memilih Mardiyanto menjadi Mendagri. Sehari setelah pengumuman tersebut, SBY secara resmi melantiknya menjadi Mendagri.

Beberapa jam sebelum ditetapkan menjadi Mendagri oleh presiden Selasa (28/8) lalu, Mardiyanto masih mengikuti rapat paripurna dengan agenda penandatanganan Kerangka Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) APBD Jateng 2008.

Saat itu, dia menyatakan tidak pernah berangan-angan, apalagi minta jabatan menjadi Mendagri. Tapi, Mardiyanto siap melaksanakan tugas apa pun yang dipercayakan kepadanya. “Dengan dasar untuk kepentingan bangsa dan negara,” tegasnya.

Tugas Nendagri saat ini, lanjut Mardiyanto, sangatlah berat. Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu singkat. Misalnya, revisi UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah terkait dengan putusan Makamah Konstitusi soal calon independen dalam pilkada.

Selain itu, komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah masih perlu ditingkatkan. “Saya mohon doa restu mudah-mudahan bisa mengemban tugas dengan baik,” katanya.

Seusai dilantik menjadi Mendagri oleh presiden Rabu (29/8) lalu, Mardiyanto berjanji segera menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah (PR) di Depdagri. Menurut dia, ada dua hal cukup berat yang harus diselesaikan. Yakni, bidang politik dan pemerintahan.

Di bidang politik, dia tidak akan terjebak dalam program 100 hari. Sebab, 100 hari akan habis pada Desember 2007 mendatang.

Sekjen Depdagri Dyah Anggraeni mengakui bahwa banyak PR yang harus diselesaikan Mardiyanto hingga akhir tahun ini. “Jangka pendek harus selesai paket RUU Politik. Tanggal 5 September beliau (Mardiyanto, Red) harus pansus di DPR. Sebab, itu harus selesai akhir tahun ini,” tutur mantan kepala Disnakertrans Provinsi Jateng itu.

Mengenai tuduhan terlibat korupsi saat menjabat gubernur Jateng, Mardiyanto menjelaskan bahwa yang dituduhkan adalah proses administrasi yang sedang berjalan. Selain itu, APBD 2003 yang dikaitkan dengan penyalahgunaan dana Rp 36,5 miliar secara prosedural telah disahkan dan dibetulkan BPK dan BPKP.

“Demo-demo itu memang kontrol sosial, tapi lebih baik lagi bila disertai data dan fakta,” tegasnya.

Mardiyanto mengakui, pada 1 Februari 2007, dia memang datang ke Kantor Komisi Pemberantasan Pemilu (KPK). Sekitar 12 jam, dia berada di tempat tersebut. Mardiyanto mengaku hanya dimintai klarifikasi, bukan diperiksa sebagai tersangka.

Oleh penyidik KPK, dia diminta memberikan dua macam klarifikasi. Yang pertama, soal proses penyusunan anggaran dan yang kedua menyangkut penggunaan dana. Kepada penyidik KPK, Mardiyanto menjelaskan bahwa proses penyusunan anggaran itu cukup panjang. Mulai usul masyarakat di kabupaten/kota, proses di persidangan DPRD, hingga keluar dalam bentuk APBD.

Klarifikasi kedua terkait dengan penggunaan dana pada pos gubernur yang dipergunakan untuk kepentingan publik. Sebab, kata dia, saat itu tidak semua program dapat diungkap dalam daftar alokasi sasaran setiap tahun berjalan.

“Misalnya, untuk membeli alat pemadam kebakaran. Tapi, itu atas usul kabupaten terkait dan pertimbangan gubernur,” tutur Mardiyanto. Yang jelas, dia mengaku telah menjelaskan semuanya kepada penyidik KPK.

Hal lain yang juga mendapat perhatian publik Jateng saat Mardiyanto menjadi gubernur adalah agenda kunjungan ke Taiwan bersama sejumlah pengusaha Jateng pada 15-18 Mei 2006. Banyak pihak, termasuk DPRD Jateng, menilai bahwa kunjungan gubernur ke Taiwan itu merupakan sikap yang tidak konsisten.

Sebab, pada 14 Maret 2006, gubernur mengeluarkan surat No 094/4766 yang menyatakan bahwa pejabat pemerintah pusat maupun daerah tidak diizinkan melakukan kunjungan resmi atau perjalanan dinas ke Taiwan. Hal itu terkait dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang menganut kebijakan satu China. Artinya, pemerintah hanya mempunyai hubungan diplomatik dengan Tiongkok, bukan Taiwan. Apalagi saat itu hubungan Indonesia dengan Tiongkok agak terganggu karena Presiden Taiwan Chen Shui Bian singgah di Batam, empat hari sebelum rombongan gubernur berangkat ke Taiwan.

Meski demikian, secara umum Mardiyanto dinilai berhasil dalam memimpin Jateng. Tak ada gejolak yang berarti di Jateng saat berada di bawah kepemimpinannya. Hal itu diakui Wakil Ketua DPRD Jateng Hisyam Alie.

Menurut dia, Mardiyanto merupakan sosok gubernur dengan jiwa kepemimpinan tinggi serta merakyat. Kepribadiannya yang kalem membuat dia disenangi banyak pihak.

Hisyam menilai, keputusan Presiden SBY memilih Mardiyanto sebagai Mendagri sudah melalui pengkajian matang dengan mempertimbangkan integritas dan kapabilitas Mardiyanto. “Saya yakin Pak Mardiyanto dapat menjalankan amanah bangsa dengan sebaik-baiknya. Meski dia dituntut untuk segera tancap gas, menjalankan tugas-tugas berat yang sudah menantinya,” jelas Hisyam.

Kedekatan Mardiyanto dengan rakyat sudah menjadi rahasia umum di Jateng. Tak jarang, Mardiyanto melakukan kunjungan mendadak untuk merasakan detak kehidupan rakyat. Bahkan, dia tak segan-segan menginap di rumah masyarakat biasa.

Gebrakan lain, sejak 1998, secara rutin dia juga menyapa dan menyerap aspirasi masyarakat lewat program Hallo Gubernur yang secara rutin disiarkan RRI. Berkat kegiatan itu, dia masuk Museum Rekor Indonesia (Muri) sebagai gubernur yang paling banyak menyapa masyarakat lewat siaran radio sebanyak 87 kali.

Muri juga memberikan sertifikat kepada Mardiyanto sebagai gubernur pertama yang mampu menyampaikan pokok pikiran, kebijakan, dan aspirasi yang dikemas dalam sebuah album rekaman musik. Kedua sertifikat Muri itu diserahkan pada 15 Agustus lalu bertepatan dengan HUT ke-57 Provinsi Jateng.

Menyanyi memang menjadi salah satu hobi Mardiyanto, terutama lagu-lagu campursari. Tak jarang, dia menyumbangkan suara emasnya dalam berbagai acara. Dia juga telah mengeluarkan lima album rekaman.

Empat album berisi lagu-lagu campursari. Satu album terakhir yang diluncurkan 15 Agustus lalu berisi lagu-lagu perjuangan gubahan Ismail Marzuki. Dalam album kelimanya itu, sang istri, Effi Murbayati, juga turut menyumbangkan suara lewat lagu Sersan Mayorku. (Pratono) ti Sumber: Indopos, Minggu, 02 Sept 2007

***TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)