Dirut Bank Tabungan Negara
Iqbal Latanro
[DIREKTORI] Pengangkatan direksi BTN ditetapkan melalui Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor 291 tahun 2007 tanggal 19 Desember 2007. Jajaran direksi baru BTN mencakup Iqbal Latanro sebagai Direktur Utama, diikuti Evi Firmansyah (sebelumnya Direksi PT Bank Ekspor Indonesia), Sunarwa, Saut Pardede, Irman Alfian Zahiruddin, dan Purwadi sebagai direktur.
Jajaran direksi baru ini menggantikan direksi lama yang sebelumnya dijabat Kodradi sebagai Direktur Utama diikuti Siswanto, Fatchudin, Suryanto, M. Badruzaman, serta Iqbal Latanro sebagai direktur.
Lahir di Makassar, 5 Oktober 1958. Menjabat Direktur sejak 17 Maret 2005 melalui Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No.KEP-016/MBU/2005 tanggal 17 Maret 2005. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Hasanuddin Makassar tahun 1983 dan Gelar Pasca Sarjana Manajemen Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar tahun 1998.
Pengalaman kerja di BTN pernah menjadi Kepala Bagian Pengelolaan Dana/Treasury, Wakil Kepala Cabang Utama Bandung, Kepala Cabang Makassar, Kepala Cabang Bekasi, Kepala Divisi Pengelolaan dan Kebijakan Kredit. Pengalaman penugasan lainnya antara lain adalah aktif sebagai pembicara pada berbagai seminar properti dan dosen program studi properti PSPI Panangian Simanungkalit.
Pendidikan nonformal di dalam dan di luar negeri yang pernah diikuti antara lain adalah Course of study in effective Housing Finance (The Fels Centre of Government, University of Pennsylvania in witness at the Government Housing Bank, Bangkok-Thailand, 1991), Workshop for Account Officer (The School of Development Banking, Manila-Phillippines, 1991), Advisory Meeting of the ISBI (Institute Saving Bank International) in Asia Pasific Region (Posbank Singapore,1993), Problem Loans and Loan Syndication in the Banking Finance Industry (Securities Institute Education, Sydney Australia, 1996), Sespibank (IBI, Jakarta, 2001), Workshop Risk Management In Financial Institutions (GSH consulting, Jakarta, 2003),Forum Komite UU Anti Korupsi & Implikasinya terhadap Tanggung Jawab Komisaris dan Direksi di Perusahaan Publik dan BUMN (Ikatan Komite Audit, Jakarta, 2005), Workshop Fundamental Islamic Banking (IBFIM, Kuala lumpur – Malaysia,2006), Program Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR, Singapura, 2006), WSBI World Congress ke 21 (WSBI, Kuala Lumpur – Malaysia, 2006). e-ti
****
Cinta, Rumah,Kredit, dan BTN
Menjadi perusahaan publik itu seperti hidup di dalam akuarium. Kita sangat sadar kalau kita mau besar kita harus menjadi perusahaan terbuka. Targetnya kita memiliki modal atau CAR yang baik sehingga kita bisa melakukan efisiensi.”
Tahun ini adalah tahun per tama bagi Bank Tabungan Negara (BTN) menyandang predikat sebagai perusahaan terbuka. Setelah sukses melepas sahamnya ke publik di penghujung tahun lalu, BTN kini harus siap berjalan sesuai dengan standar dan kaidah perusahaan milik publik.
Menjadi perusahaan publik, apalagi bagi perusahaan pelat merah seperti BTN, merupakan tantangan yang tidak ringan. Direktur Utama BTN Iqbal Latanro mengibaratkan menjadi perusahaan publik seperti hidup di dalam akuarium. Semua pihak bisa langsung melihat BTN sebagai perusahaan dan memantau kinerjanya. Apa yang terjadi ataupun yang dilakukan oleh BTN bukan lagi menjadi sekadar urusan manajemen atau pemerintah sebagai pemegang saham. Tapi itu akan menjadi urusan juga bagi puluhan ribu pemegang saham lainnya.
Beratnya tantangan menjadi perusahaan publik disadari betul oleh Iqbal. Oleh karena itu, sebagai nakhoda yang membawa BTN untuk mengarungi kerasnya peraturan di pasar modal, Iqbal rajin turun ke kantor-kantor cabang di daerah untuk menjelaskan posisi terbaru BTN kepada karyawannya.
“Kita sangat sadar kalau kita mau besar kita harus menjadi perusahaan terbuka. Targetnya kita memiliki modal atau CAR yang baik sehingga kita bisa melakukan efisiensi. Kita sadar perusahaan yang baik itu harus memiliki tata kelola perusahaan yang baik dan benar. Untuk mencapai itu, kita harus menjadi perusahaan publik,” tutur Iqbal dalam wawancara dengan Media Indonesia beberapa waktu lalu.
Perjalanan Iqbal untuk turun sendiri menyosialisasikan perubahan status sebagai perusahaan publik mendapat kemudahan karena saat ini harga saham BTN membubung tinggi. Saat ini harga saham BTN berada di sekitaran Rp1.500 per lembar. Atau naik hampir dua kali lipat jika dibandingkan dengan harga awal sebesar Rp800 per lembar sahamnya. Kenaikan itu tentu menggembirakan bagi para pegawai BTN yang kini menjadi pemegang saham BTN pula.
“Kalau mau sejahtera harga saham kita harus baik. Untuk mendapat harga yang baik, kinerja harus membaik. Akan tetapi, kita tidak bisa mengharapkan perbaikan itu semata sebagai tindakan heroik, jadi kita juga berikan insentif,” papar Iqbal.
Secara korporasi BTN juga melakukan perubahan mendasar dari sistemnya. Penggunaan teknologi merupakan pilihan penting untuk meningkatkan efisiensi. Selain masalah basis data, teknologi juga dilibatkan dalam menjaga kualitas aset melalui metode e-collect. Dengan perbaikan tersebut Iqbal menargetkan BTN bisa memiliki rata-rata pertumbuhan kredit 25% dengan pertumbuhan laba 15%-16% per tahun.
Bagi pria kelahiran Makassar 5 Oktober 1958 ini, BTN adalah bank yang memiliki prospek bisnis baik dan arahnya jelas yaitu perumahan.
Karena itu dengan prospek bisnis ke depan yang bagus, BTN juga memiliki segmentasi pasar yang jelas.
Penguasaan segmen pasar perumahan BTN hingga sekarang mencapai 25,7%. Bahkan di segmen rumah sederhana BTN menguasai 98%. Iqbal tidak ingin BTN hanya bersaing di pasar yang telah dikuasainya sejak bank itu berdiri. Iqbal menyatakan BTN juga masuk ke segmen menegah atas. Di segmen ini BUMN itu harus mengikuti langgam pasar yang ada dan telah diterapkan para pesaingnya.
Kalau di segmen pasar menengah bawah BTN yang mengatur langgamnya, di segmen menengah atas giliran BTN yang mengikuti langgam yang telah ada. Hal itu akan semakin memperkukuh posisi BTN sebagai bank yang kuat di bisnis pembiayaan perumahan.
“Seperti sering saya bilang, di mana ada cinta, di situ ada rumah. Di mana ada rumah, di situ ada kredit perumahan. Di mana ada kredit perumahan, di situ ada BTN. Jadi prospeknya besar karena potensi pasarnya juga besar,” ujar Master Manajemen Bisnis dari Universitas Hasanuddin ini.
Dengan basis tersebut, Iqbal percaya tantangan dari transformasi menjadi perusahaan publik akan berdampak positif. Tantangan persaingan dia jadikan alat untuk membuat BTN lebih efisien.
Diversifikasi usaha Selain memperkuat lini bisnis perusahaan, Iqbal menekankan perlunya diversifikasi bisnis. Dalam pengertiannya, dominan di pasar perumahan bukan berarti harus 100% di kredit perumahan.
Untuk itu, pengurus teras Ikatan Bankir Indonesia ini juga mengembangkan kredit nonperumahan dengan sasaran utama pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah (UKM).
Targetnya porsi kredit perumahan dengan nonperumahan bisa 75%25%.
Selain menjadi pelengkap layanan BTN, usaha lain ini juga menjadi penyeimbang bisnis perumahan khususnya masalah maturity mismatch.
Untuk mewujudkan hal itu, Iqbal menambahkan bahwa pihaknya kini banyak membuka cabang-cabang khusus untuk UKM, melatih sumber daya manusia di pembiayaan UKM, dan terakhir memaksimalkan database yang sudah dimiliki BTN.
Dengan demikian, meski bisnis UKM merupakan bisnis baru, BTN melakukannya seperti berburu di halaman sendiri.
Selain itu, BTN menggalang kerja sama seperti dengan PT Pos Indonesia untuk memperkuat jaringan. Ke depan, Iqbal menyatakan BTN akan beraliansi dengan perusahaan lain untuk kredit.
BTN baru akan membuka kemungkinan pengembangan nonorganik melalui akuisisi dan lainnya untuk pengembangan bisnis UKM setelah 2012.
Iqbal menilai, tantangan terbesar bagi pelaku sektor perumahan ialah masalah kebijakan. Dia mencontohkan masalah kejelasan pembebasan lahan dan lainnya.
Apalagi di daerah-daerah yang selama ini belum tersentuh bisnis pembiayaan perumahan. Untuk itu, dia menilai konsistensi kebijakan merupakan syarat mutlak. Karena, inkonsistensi kebijakan akan menghambat pengembang dalam menjalankan bisnisnya.
“Di sektor perumahan ini terkadang lain orang lain kebijakan. Padahal, kita tidak ingin ada di grey area. Kita juga tidak seperti mobil yang bisa pelan atau kencang sewaktu-waktu karena ada koridor ketentuan. Karena itu, kejelasan kebijakan mutlak dibutuhkan dalam mengembangkan sektor perumahan,” tandasnya. (E-3) e-ti
Sumber: Media Indonesia, Senin, 26 April 2010 | Asep Toha
