Hamid Awaludin
Hamid Awaludin | Tokoh.ID

[DIREKTORI] Keakraban mantan Anggota KPU ini tak berubah setelah menjabat Menteri Hukum dan HAM Kabinet Indonesia Bersatu. Sapaannya masih tetap hangat. Candanya pun terus mengalir seakan tidak ada habisnya.  Suara khas yang kental berlogat Makassar, dosen Unhas yang dikenal dekat dengan Wapres Jusuf Kalla, itu sangat mendukung keakrabannya.

Dia sempat sangat akrab dalam komunitas KPU. Maka dalam minggu pertama menjabat menteri, tampaknya dia belum bisa lepas sepenuh hati dari suasana canda di markas KPU itu. Selama bertugas di KPU, dia memang sangat akrab dengan sesama anggota KPU, karyawan dan wartawan. Suara khasnya yang kental berlogat Makassar, sangat mendukung keakrabannya dalam komunitas KPU itu.

Hal itu diungkapkannya, saat didaulat memberikan sambutan perpisahan di KPU (25/10/2004). “Terus terang, ada suatu komunitas yang hilang. Nanti, saya tidak bisa lagi mencandai Anda semua. Ada kalanya saya berbohong dengan muka serius saat ditanya wartawan. Padahal, saya hanya main-main atau justru tidak tahu pokok permasalahan. Akhirnya, saya jadi terbiasa menjawab sigap. Itu kan butuh seni tersendiri dalam kecepatan berpikir dan ilmu pendalaman karakter,” ungkapnya.

Pria kelahiran Pare-Pare, 5 Oktober 1960, mengaku hanya di KPU dia punya waktu ngobrol dengan wartawan tanpa agenda. Hal itu dia nikmati betul. Termasuk, nebeng buka e-mail di komputer media center. Dia juga merasa kehilangan gosip serta kehilangan keakraban bercengkrama di KPU.

Dia pun mengisahkan satu kejadian. Suatu saat, dia mencoba melempar gosip tentang salah seorang staf media center yang lesbian. Seminggu kemudian, gosipnya malah balik lagi kepadanya. “Apa tidak hebat tuh?” ujarnya sambil menunjuk staf yang dimaksud. Staf itu pun tersenyum.

Dia pun berkisah tentang keakrabannya yang manis dengan para Anggota KPU. Termasuk Valina Singka yang duduk di samping kanannya. “Barangkali, ke depan, tidak ada lagi yang akan mengganggu Bu Valina. Hanya, saya minta, ingat terus dengan ketukan romantis di pintu ruang kerja Ibu. Ibu pasti bisa membedakan ketukan saya dan ketukan orang lain,” katanya.

Dia juga membandingkan jenis ketukan kepada anggota KPU lainnya. Kepada Daan Dimara yang berasal dari Papua, ketukan di pintu harus dibarengi sapaan, “Masih ingin merdeka, Meneer?” Mengetuk pintu Mulyana W. Kusumah harus Islami. Salam assalamu ‘alaikum mesti diucapkan panjang. Seisi ruang yang mendengar kembali tertawa.

Valina mengungkapkan, bahwa Hamid selalu mencairkan ketegangan rapat-rapat pleno KPU dengan koleksi humor dan candanya. “Melucu, itu salah satu keahlian alami Pak Hamid. Dia punya bakat untuk cepat akrab dengan siapa saja,” tuturnya.

Hamid meninggalkan gedung KPU menumpang Volvo B 8315 BS. Mobil operasional sebelumnya, Honda CRV hitam B 2328 BS, sudah dikandangkan kembali di parkiran gedung KPU.

Di benaknya, sudah muncul rencana untuk menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah lapas seperti yang dilakukan dua hari sebelumnya di Lapas Cipinang.

Sikap Hamid sebagai menteri memang tidak berubah dari sikapnya saat masih menjadi anggota KPU. Sapaannya masih tetap hangat. Candanya pun terus mengalir seakan tidak ada habisnya.

Ketika di KPU
Berbicara soal pemilu, Anggota KPU (Komisi Pemilihan Umum) ini berpendapat bahwa yang harus dibenahi terlebih dahulu adalah partai. Dengan basis partai yang baik, akan melahirkan proses pendidikan yang baik. Proses pendidikan yang baik akan melahirkan kedewasaan politik, sementara kedewasaan politik akan melahirkan sistem pemilu yang baik.

Taat pada aturan main yang disepakati. Inilah komitmen Hamid Awaluddin saat mengikuti uji kelayakan calon anggota KPU. Wakil Direktur Pusat Studi Etika Politik dan Pemerintahan (PUSKAP) ini juga meyakinkan DPR bahwa dirinya akan menjunjung tinggi etika dan memastikan akan menjauhi KKN.

Laki laki kelahiran Pare Pare itu juga menyatakan sekalipun UU tak melarang, ia akan meminta Ny Andi Marcelya, istrinya, untuk tidak aktif di partai politik. “Sekiranya istri saya terjun ke politik dan membuat posisi saya di KPU tidak obyektif, saya akan minta istri saya berhenti berpolitik, ataukah saya akan mundur dari KPU. Posisi saya di KPU tidak memungkinkan saya mengidolakan salah satu partai politik”.

Bagi Hamid, KKN adalah persoalan serius yang harus diperangi. Karena sikapnya tadi, Kejaksaan Agung merekrutnya menjadi Anggota Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Doktor bidang Legal Justice ini, juga menjadi anggota Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hamid juga pernah menjadi special advisor untuk pemberantasan korupsi pada Partnership for Governance Reform in Indonesia.

Usai menamatkan studi di FH Universitas Hasanudin, 1986, Hamid ‘merantau’ ke AS. Pada mulanya ia mengambil non degree bidang jurnalistik, kemudian mengambil dua program master di American University, yakni master dalam bidang hukum internasional, HAM dan Politik Internasional (Conflict Resolution). Di Kampus yang sama, ia berhasil menyelesaikan program doktornya. Tak hanya kuliah, belasan tahun di AS, Hamid juga menekuni profesi peneliti politik di Kedubes Filipina dan Kongres AS. Ia sempat pula menjadi Sekretaris Eksekutif Kantor Pengacara International SAA.

Akhir tahun 1995, Hamid pulang kampung dan melakukan penelitian di LP Cipinang. Hasil penelitian yang dipublikasikan tahun 1996 sempat membuat heboh berbagai kalangan, menyusul temuannya soal abal abal. Yakni suatu kelompok narapidana yang merasa tidak lagi memiliki keluarga, merasa tak berguna lagi bila kembali ke masyarakat, karenanya kelompok ini memilih tinggal di LP selamanya. Temuan Hamid memicu polemik setelah Menkeh Oetojo Oesman membantah temuan itu.

Walau cukup sibuk, Hamid yang juga Direktur Pusat Studi HAM Unhas, tetap meluangkan waktu untuk mengajar di almamaternya.

Kekayaan
Harta kekayaannya yang dilaporkan ke KPK Senin 1 November 2004. Harta tidak bergerak yang dilaporkan berupa satu ruko di Kompleks Palem Indah, Blok C/6, Pondok Kelapa. “Ruko itu sempat terbakar habis dan sudah direnovasi dari uang asuransi ditambah dari kantong saya,” ujar Hamid tanpa menyebut nilai ruko itu.

Hamid juga menyebutkan bahwa dirinya memiliki sebuah rumah pribadi di Makassar, Sulawesi Selatan, yang merupakan rumah jabatan sebagai dosen di Universitas Hasanuddin (Unhas). Rumah itu dicicilnya dengan gaji sebagai staf pengajar di Fakultas Hukum Unhas. “Rumah itu sempat roboh karena tidak saya pakai,” jelasnya soal rumah yang juga sedang direnovasinya itu.

Sedangkan benda bergerak yang dimiliki Hamid adalah satu sedan Toyota Altis keluaran 2003 seharga Rp 180 juta. Mobil itu diakui Hamid dibeli dari seorang temannya. Lalu, satu mobil Kijang keluaran 2002 seharga Rp 110 juta yang digunakan istrinya bekerja di sektor perbankan.

Selain itu, Hamid memiliki simpanan uang di Citibank USD 3.000 (sekitar Rp 27 juta) dan tabungan di BNI di bawah Rp 100 juta yang berasal dari gajinya sebagai pegawai negeri.

Selebihnya, Hamid mengaku tidak punya kekayaan berupa perhiasan berlian. “Istri saya juga tidak punya berlian,” jelasnya. Seperangkat alat elektronik seperti televisi, kulkas, mesin cuci, dan VCD, ikut dilaporkan ke KPK. atur

Data Singkat
Hamid Awaludin, Menteri Hukum dan HAM KIB (2004-2007) / Sapaan Khasnya Selalu Hangat | Direktori | Unhas, Menteri, Dosen, Duta Besar, KPU, Menkum HAM

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here