Menerobos Kebuntuan Penguatan Pertahanan
Edy Prasetyono
[WIKI-TOKOH] Ketika kecil Edy Prasetyono mengaku sering diceritai banyak kisah perjuangan heroik oleh sang bapak. Tidak hanya cerita pertempuran yang benar terjadi atau malah dialami sendiri oleh bapaknya, tetapi juga beberapa kisah pewayangan yang sarat nilai dan pesan moral.
Orangtua Edy seorang purnawirawan perwira Angkatan Darat yang memulai karier kemiliteran dari Tentara Republik Indonesia Pelajar dan terakhir berdinas di Komando Daerah Militer V Brawijaya.
Dari sekian banyak cerita, ada satu episode kisah pewayangan yang sangat menggugah dan terus diingat oleh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia itu, bahkan sampai sekarang.
Cerita soal dilema tokoh pewayangan Kumbakarna sesaat sebelum maju ke medan pertempuran memerangi Raja Ayodhya, Rama, yang istrinya, Dewi Sita, diculik kakak Kumbakarna, seorang raja raksasa, Rahwana alias Dhasamuka.
Peperangan itu menjadi dilematis, terutama karena Kumbakarna sadar perang disebabkan alasan yang salah. Namun, di sisi lain, dia tetap harus membela dan mempertahankan bangsa serta tanah airnya dari serangan negara lain. Kumbakarna pun sempat memperingatkan Rahwana soal itu.
Menurut Edy, loyalitas dan heroisme Kumbakarna identik dengan prajurit TNI, termasuk bapaknya sendiri, yang semasa aktif juga terlibat dalam pertempuran membasmi pemberontakan di sejumlah wilayah RI.
Meski begitu, dilema yang dihadapi sekarang oleh para penjaga kedaulatan bangsa dan negara tentunya berbeda dan sangatlah kompleks dari sekadar dilema yang dipaparkan dalam kisah Kumbakarna di epik Ramayana tadi.
Sebagai seorang “anak kolong”, Edy mengaku paham benar persoalan kesejahteraan menjadi masalah utama yang konkret dan dihadapi sehari-hari oleh prajurit TNI, terutama berpangkat rendah, beserta keluarganya.
Kendala yang terutama disebabkan minimnya kemampuan negara dalam mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk keperluan pertahanan dimafhumi menjadi akar persoalan masih rendahnya kesejahteraan prajurit TNI hingga saat ini.
Berikut petikan wawancara beberapa waktu yang lalu:
Bagaimana Anda melihat persoalan pertahanan saat ini?
Akar persoalannya masih sama sampai sekarang, kemampuan negara membiayai kebutuhan pertahanan masih terbilang rendah. Padahal, menurut saya masalah itu masih bisa dicarikan dan diupayakan terobosan solusinya.
Terobosan apa?
Terobosan dari sisi kebijakan anggaran. Saya bayangkan, anggaran untuk keperluan di luar kebutuhan pertahanan, seperti kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan perumahan, baik untuk prajurit TNI maupun keluarganya, bisa dititipkan ke pos belanja departemen terkait lain.
Jadi, misalnya, anggaran pendidikan, terutama bagi anak- anak prajurit TNI, bisa “dititipkan” ke pos alokasi anggaran di Departemen Pendidikan Nasional. Begitu juga untuk kebutuhan kesehatan dan perumahan yang bisa dititipkan lewat departemen terkait lainnya.
Dengan begitu, alokasi anggaran yang diberikan untuk pos Departemen Pertahanan benar-benar hanya akan dipakai membiayai masalah pertahanan seperti untuk kebutuhan operasional, pengadaan dan belanja senjata, atau terkait riset dan pengembangan.
Soal realisasinya, saya yakin tidak terlalu sulit menerapkan terobosan itu. Masak untuk mengurusi dan menitipkan anggaran buat sekitar 400.000 prajurit TNI saja pemerintah tidak mampu? Semua, kan, tergantung bagaimana kemauan politik dan faktor kepemimpinannya saja.
Jika tidak, pemerintah akan selalu kesulitan menjelaskan ke masyarakat kenapa setiap tahun harus selalu ada kenaikan anggaran pertahanan yang besar. Padahal, sekitar 60 persennya dipakai untuk urusan di luar kebutuhan pertahanan langsung.
Berapa uang yang bisa dihemat dengan cara itu?
Saya perkirakan terobosan itu dapat menaikkan alokasi anggaran untuk persenjataan setidaknya 30 persen dari yang didapat sekarang. Kenaikan itu bisa dipakai untuk pengadaan, perawatan, serta kebutuhan pengembangan dan riset.
Selain itu, baik Dephan maupun TNI juga tidak perlu lagi menghabiskan 60 persen anggarannya untuk belanja pegawai karena kebutuhan untuk kesejahteraan, macam pendidikan, kesehatan, dan perumahan, sudah dititipkan lewat departemen lain.
Penghematan anggaran juga bisa dilakukan dengan perampingan, dalam arti pekerjaan tertentu di Dephan maupun markas besar TNI dan angkatan, yang tidak menuntut adanya kerahasiaan, bisa di-outsourcing saja ke orang luar.
Dengan begitu, organisasi Dephan atau TNI-nya tidak perlu sampai terlalu gemuk. Baik Dephan maupun Markas Besar TNI dan ketiga matra angkatan tidak perlu menempatkan dan menggaji orang untuk satu pekerjaan, misalnya administrasi, sampai orang itu pensiun.
Lantas, bagaimana pertahanan kita seharusnya dengan berbagai keterbatasan itu?
Tidak bisa tidak, kita harus membangun sistem pertahanan nusantara yang bersifat semesta, mencakup seluruh wilayah RI yang terbuka. Dengan begitu, jangan dipilah-pilah antara aspek internal dan eksternal pertahanan Indonesia. Sistem pertahanan nusantara itu juga harus mampu menjalankan fungsi penangkalan pertahanan dan penindakan yang diwujudkan dalam strategi dan postur pertahanan yang integratif seluruh matra, udara, laut, dan darat.
Konkretnya bagaimana?
Upayakan untuk menciptakan satu jenis senjata, yang dari segi biaya bisa hemat, tetapi mampu menghasilkan efek deterrence (daya tangkal) tinggi. Saya membayangkan senjata itu jenis peluru kendali (rudal) pertahanan pantai yang mestinya tidak terlalu mahal. Nantinya rudal pertahanan pantai itu kita tempatkan di jalur-jalur selat yang sering dilewati kapal-kapal asing. Misalnya, di kawasan pantai timur Sumatera, di sepanjang Kalimantan Timur, dan Sulawesi, kan bisa seperti itu.
Meski begitu, kita juga harus mengupayakan cara lain untuk mengatasi lemahnya kemampuan deterrence kita. Caranya dengan sebanyak mungkin mengikatkan diri dengan sebanyak mungkin bentuk kerja sama dengan negara lain di kawasan. e-ti
Sumber: Kompas, Rabu, 4 November 2009 | Penulis: Wisnu Dewabrata
