NU Bukan Demi Kekuasaan

[ Hasyim Muzadi, KH ]
 
0
69
Hasyim Muzadi, KH
Hasyim Muzadi, KH | Tokoh.ID

[ENSIKLOPEDI] Sejak semula, kyai kelahiran Tuban, 8 Agustus 1944, ini berpendirian bahwa NU sebagai ormas Islam terbesar dengan jumlah anggota mencapai 45 juta orang lebih, tidak boleh dipertaruhkan untuk kepentingan sesaat. Kebesaran nama baik NU, bagi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU), dua periode (1999-2004 dan 2004-2009), ini tidak boleh dipertaruhkan demi kepentingan kekuasaan.

Ketika menjadi Calon Wakil Presiden pada Pilpres 2004 berpasangan dengan Capres Megawati Soekarnoputri (PDI-P), dia nonaktif sebagai Ketua Umum NU. Sejak awal terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) pada Muktamar ke-30 di Lirboyo, Kediri, 26 November 1999, dalam menjalankan organisasinya sebagai Ketua Umum, ia memiliki prinsip bahwa NU tidak akan berpolitik praktis dengan mengubah diri menjadi partai politik (parpol). Menurutnya, pengalaman selama 21 tahun sebagai partai politik cukup menyulitkan posisi NU.

Pengalaman pahit selama 21 tahun menjadi partai politik periode 1952 sampai 1973, kata Muzadi, menjadi pertimbangan signifikan dari pengurus besar untuk mengubah bentuk organisasi itu. Waktu itu, kata mantan Ketua NU Cabang Malang, ini kerja orang-orang NU hanya memikirkan kursi legis-latif. Sementara kerja NU lainnya seperti usaha memajukan pendidikan dan intelektual umat terabaikan.

Menjelang Pemilu 2004, NU didorong oleh berbagai kelompok untuk menjadi partai politik. Desakan menjadi parpol juga datang dari kelompok dalam NU (kalangan nahdliyin), tetapi sikap NU tidak goyah. Politik merupakan salah satu kiprah dari sekian banyak sayap NU. Di mata Muzadi, partai politik erat kaitannya dengan kekuasaan dan kepentingan, sementara sifat kekuasaan itu sesaat. Di sisi lain NU dituntut memelihara kelanggengan dan kiprah sosialnya di masyarakat. Oleh karena itu, NU akan menolak setiap upaya perubahan menjadi partai politik.

Dia terpilih kembali untuk periode kedua (2004-2009) sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) dengan berhasil mengungguli secara mutlak para pesaingnya, termasuk KH Abdurrahman Wahid. Dalam Muktamar NU ke 31 di Donohudan, Boyolali, Jateng, (28/11-2/12/2004), itu pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum dilakukan dalam dua tahap, yakni tahap pencalonan dan tahap pemilihan. Calon Rais Aam dan Ketua Umum dianggap sah apabila mendapat dukungan minimal 99 suara dari 465 suara.

Peserta muktamar mengajukan enam nama untuk jabatan ketua umum PB NU periode 2004-2009. Dalam pemungutan suara tahap pencalonan, KH Hasyim Muzadi memperoleh 293 suara, KH Masdar F Mas’udi 103 suara, KH Mustofa Bisri (35) Abdul Azis (4), sedangkan Gus Dur dan Tholchah Hasan hanya memperoleh 1 suara. Sehingga dilakukan tahap pemilihan antara KH Hasyim Muzadi 293 suara, KH Masdar F Mas’udi 103. Pada tahap ini KH Hasyim Muzadi mutlak mengungguli KH Masdar F Mas’udi dengan perbandingan suara 334 dan 99.

Sesuai ketentuan internal NU, sesorang hanya boleh menjabat Ketua Umum Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU dua periode berturut-turut. Sehingga dalam Muktamar NU ke-32 di Makssar, April 2010, dia digantikan Dr. KH Said Aqil Siradj, MA. Sementara Hasyim Muzadi terpilih menjabat Wakil Rais Aam PBNU (2010-2015), bersama Dr. KH A. Musthofa Bisri mendampingi Ketua Rais Aam Dr. KH. M. A. Sahal Mahfudh.

Sebagai ulama, sosok Hasyim dikenal nasionalis dan pluralis. Apa saja yang dianggap perlu bagi agama, Indonesia, dan NU, Hasyim ikhlas melakukan.Pengasuh Ponpes Mahasiswa Al Hikam, Malang, ini dikenal sebagai sosok kiai yang cukup tulus memosisikan dirinya sebagai seorang pemimpin Indonesia. Sebagai ulama, sosok Hasyim dikenal nasionalis dan pluralis. Apa saja yang dianggap perlu bagi agama, Indonesia, dan NU, Hasyim ikhlas melakukan.

Ketika terjadi peristiwa ditabraknya gedung WTC 11 September 2001, di mana AS langsung menuduh gerakan Al Qaeda sebagai pelakunya dan menangkapi orang-orang dan kelompok Islam yang diduga terkait dengan jaring Al Qaeda, posisi Islam moderat Indonesia luput dari tuduhan. Namun hal itu bukan berarti persoalan selesai.

Hasyim Muzadi memiliki pandangan, dunia internasional perlu mengetahui kondisi Islam di Indonesia dan perilaku mereka yang tidak menyetujui tindak kekerasan. Untuk itu perlu upaya komunikasi dengan dunia luar secara intensif. Tak terkecuali dengan AS. Makin banyak dan intens komunikasi maupun kontak ormas-ormas moderat Indonesia dengan internasional dan AS, itu makin positif. Apalagi, di tengah keterpurukan ekonomi, sosial, dan keamanan di Indonesia saat ini, kerja sama internasional jauh lebih berfaedah daripada keterasingan internasional.

Hasyim Muzadi pun menjadi tokoh yang mendapat tempat diundang pemerintah AS untuk memberi penjelasan tentang pemahaman masyarakat Islam di Indonesia. Ia cukup gamblang menjelaskan peta dan struktur Islam Indonesia. AS beruntung mendapat gambaran itu langsung dari ormas muslim terbesar Indonesia. Indonesia juga bersyukur karena seorang tokoh ormas muslimnya menjelaskan soal-soal Islam Indonesia kepada pihak luar.

“Saya gambarkan, umat Islam di Indonesia itu pada dasarnya moderat, bersifat kultural, dan domestik. Tak kenal jaringan kekerasan internasional,” ujar Hasyim.

Soal kelompok-kelompok garis keras di Indonesia-betapapun jumlah dan kekuatannya cuma segelintir-Hasyim mengingatkan AS bahwa mengatasinya harus tidak sembarangan. Jangan sekali-kali menggunakan represi. Apa alternatif pendekatannya jika represi ditanggalkan? “Saya minta supaya pendekatannya pendekatan pendidikan, kultural, dan social problem solving. Dijamin, gerakan-gerakan kekerasan akan hilang,” tutur Hasyim.

Apa alternatif pendekatannya jika represi ditanggalkan? “Saya minta supaya pendekatannya pendekatan pendidikan, kultural, dan social problem solving. Dijamin, gerakan-gerakan kekerasan akan hilang,” tutur Hasyim.

Di sisi lain, AS sadar perlunya menggalang pengertian dan kerja sama dengan Islam moderat di dunia. Di AS sendiri, ada sekitar 5 juta penganut Islam dan kini menjadi agama yang paling cepat pertumbuhannya dibandingkan agama-agama lain.

Muzadi juga mengakui, pejabat AS memang memiliki pandangan sendiri tentang masa depan, dunia Islam, dan terorisme. Namun banyak senator AS yang berharap Indonesia menjadi komunitas muslim yang pada masa depan bisa bersahabat dengan dunia. “Itu istilahnya mereka,” katanya. Sedangkan ukuran AS adalah Indonesia bisa mengatur diri, sehingga tak menjadi sarang “kekerasan.” Namun, menurut Muzadi, yang cukup menggembirakan adalah tidak ada rencana AS sedikit pun untuk menyerang Indonesia.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Muzadi, resmi menjadi calon wakil presiden mendampingi Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Sukarnoputri pada Pemilu 2004. Kyai kelaharian Tuban, 8 Agustus 1944, ini menyatakan kiranya ia bisa berperan demi kesejahteraan bangsa, antara lain dalam rangka pemberantasan korupsi.

Pendeklarasian pasangan Capres-Cawapres ini dilakukan di pelataran Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Kamis 6 Mei 2004. Proses penetapan pasangan ini, menurut Hasyim dan Mega, sudah dirintis sejak enam bulan lalu, saat Megawati berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Hikam, Malang yang dipimpin Hasyim Muzadi. Ch. Robin Simanullang (Sebagian pernah diterbitkan di Majalah Tokoh Indonesia 03)

02 | NU Bukan Demi Kekuasaan

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Muzadi, dinominasikan seba-gai salah seorang tokoh yang berpelu-ang menjadi calon presiden atau wakil presiden pada Pemilu 2004. Kyai kelahiran Tuban, 8 Agustus 1944, ini kemungkinan akan dicalon-kan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ia salah satu nama yang dicadangkan menggantikan Gus Dur yang telah dijagokan dalam Mukernas PKB.

Ia juga direkomendasikan PB NU kepada PKB agar dicalonkan. Walau tampaknya Gus Dur kurang menyukai pencalonan Hasyim Muzadi ini. Sehingga tampak ke permukaan kekurangharmonisan hubungan mereka. Tetapi Badan Otonom Nahdlatul Ulama, yang terdiri dari GP Ansor, Muslimat, Fatayat, Ikatan Pelajar NU (IPNU), dan Ikatan Putra-Putri NU (IPPNU), meminta PKB mencalonkan Ketua Umum PBNU ini sebagai pendamping KH Abdurrahman Wahid.

Beberapa partai telah mulai pula meliriknya untuk diajak berkoalisi. Di antaranya, PDIP dan PAN. Namun menurut pengakuan kyai pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Al Hikam, Malang, ini belum ada satu partai pun yang telah menghubunginya secara resmi. Hanya beberapa tokoh partai telah menyebutnya menjadi calon wakil presiden, seperti PDI-P, Golkar dan PAN.

Dalam menjalankan organisasinya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU), ia memiliki prinsip bahwa NU tidak akan berpolitik praktis dengan mengubah diri menjadi partai politik (parpol). Menurutnya, pengalaman selama 21 tahun sebagai partai politik cukup menyulitkan posisi NU.

Pengalaman pahit selama 21 tahun menjadi partai politik periode 1952 sampai 1973, kata Muzadi, menjadi pertimbangan signifikan dari pengurus besar untuk mengubah bentuk organisasi itu. Waktu itu, kata mantan Ketua NU Cabang Malang, ini kerja orang-orang NU hanya memikirkan kursi legis-latif. Sementara kerja NU lainnya seperti usaha memajukan pendidikan dan intelektual umat terabaikan.

Menjelang Pemilu 2004, NU didorong oleh berbagai kelompok untuk menjadi partai politik. Desakan menjadi parpol juga datang dari kelompok dalam NU (kalangan nahdliyin), tetapi sikap NU tidak goyah. Politik merupakan salah satu kiprah dari sekian banyak sayap NU. Di mata Muzadi, partai politik erat kaitannya dengan kekuasaan dan kepentingan, sementara sifat kekuasaan itu sesaat. Di sisi lain NU dituntut memelihara kelanggengan dan kiprah sosialnya di masyarakat. Oleh karena itu, NU akan menolak setiap upaya perubahan menjadi partai politik.

Hasyim dikenal sebagai sosok kiai yang cukup tulus memosisikan dirinya sebagai seorang pemimpin Indonesia. Selain sebagai ulama, sosok Hasyim dikenal nasionalis dan pluralis. Apa saja yang dianggap perlu bagi agama, Indonesia, dan NU, Hasyim ikhlas melakukan.

Ketika terjadi peristiwa ditabraknya gedung WTC 11 September 2001, di mana AS langsung menuduh gerakan Al Qaeda sebagai pelakunya dan menangkapi orang-orang dan kelompok Islam yang diduga terkait dengan jaring Al Qaeda, posisi Islam moderat Indonesia luput dari tuduhan. Namun hal itu bukan berarti persoalan selesai.

Hasyim Muzadi memiliki pandangan, dunia internasional perlu mengetahui kondisi Islam di Indonesia dan perilaku mereka yang tidak menyetujui tindak kekerasan. Untuk itu perlu upaya komunikasi dengan dunia luar secara intensif. Tak terkecuali dengan AS. Makin banyak dan intens komunikasi maupun kontak ormas-ormas moderat Indonesia dengan internasional dan AS, itu makin positif. Apalagi, di tengah keterpurukan ekonomi, sosial, dan keamanan di Indonesia saat ini, kerja sama internasional jauh lebih berfaedah daripada keterasingan internasional.

Hasyim Muzadi pun menjadi tokoh yang mendapat tempat diundang pemerintah AS untuk memberi penjelasan tentang pemahaman masyarakat Islam di Indonesia. Ia cukup gamblang menjelaskan peta dan struktur Islam Indonesia. AS beruntung mendapat gambaran itu langsung dari ormas muslim terbesar Indonesia. Indonesia juga bersyukur karena seorang tokoh ormas muslimnya menjelaskan soal-soal Islam Indonesia kepada pihak luar.

“Saya gambarkan, umat Islam di Indonesia itu pada dasarnya moderat, bersifat kultural, dan domestik. Tak kenal jaringan kekerasan internasional,” ujar Hasyim.

Soal kelompok-kelompok garis keras di Indonesia-betapapun jumlah dan kekuatannya cuma segelintir-Hasyim mengingatkan AS bahwa mengatasinya harus tidak sembarangan. Jangan sekali-kali menggunakan represi. Apa alternatif pendekatannya jika represi ditanggalkan? “Saya minta supaya pendekatannya pendekatan pendidikan, kultural, dan social problem solving. Dijamin, gerakan-gerakan kekerasan akan hilang,” tutur Hasyim. Majalah Tokoh Indonesia Volume 09

03 | Bertekad Berantas Korupsi

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Muzadi, resmi menjadi calon wakil presiden mendampingi Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Sukarnoputri pada Pemilu 2004. Kyai kelaharian Tuban, 8 Agustus 1944, ini menyatakan kiranya ia bisa berperan demi kesejahteraan bangsa, antara lain dalam rangka pemberantasan korupsi.

Pendeklarasian pasangan Capres-Cawapres ini dilakukan di pelataran Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Kamis 6 Mei 2004. Proses penetapan pasangan ini, menurut Hasyim dan Mega, sudah dirintis sejak enam bulan lalu, saat Megawati berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Hikam, Malang yang dipimpin Hasyim Muzadi.

Usai pendeklarasian itu, Mega dan Hasyim langsung berangkat mengunjungi makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur. Sekitar pukul 15.10, keduanya tiba di kompleks makam tersebut dan selama 20 menit melakukan doa serta menabur bunga di atas makam Soekarno.

Acara itu dirancang sedemikian rupa, sehingga simbol berpadunya nasionalis dan Islam, sangat terkesan. Menurut Hasyim, duetnya dengan Megawati merupakan awal dari dikikisnya dikotomi Islam abangan dan Islam santri. Mulai hari ini, kata Hasyim, istilah itu perlu ditinggalkan. Alasannya, kita tahu bahwa sebagian besar warga PDI-P adalah orang Islam di desa-desa. Begitu pula orang-orang NU berada di desa-desa.

”Dikotomi ini telah berlangsung berabad-abad. Hari ini hentikan dikotomi itu. Mari kita satunya pekik ‘Merdeka’ dan ‘Allahu Akbar,” tandas Hasyim, disambut tepuk tangan riuh massa PDIP yang memenuhi tenda di pelataran Tugu Proklamasi.

“Maka, duet Ibu Megawati dengan saya bukan hanya diharapkan membentuk skala pemerintahan, tetapi juga dimensi kultural untuk menjamin kekokohan persatuan rakyat,” kata Hasyim Muzadi.

Pada kesempatan itu, Hasyim juga menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung dan calon presiden Partai Golkar, Wiranto, atas tawaran terhadapnya untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) Partai Golkar. Namun, katanya, saya mohon maaf karena terpaksa tidak bisa memenuhinya. “Alasannya, bukan apa-apa, saya tidak bisa menerima tawaran dua sekaligus,” ujarnya.

Hasyim juga menepis anggapan akan terpecahnya warga NU dengan pencalonannya sebagai Cawapres. Menurutnya, tidak ada istilah terpecah di antara warga NU, karena selamanya NU memilih beberapa jurusan. Semua menentukan pilihan masing-masing dan itu boleh-boleh saja.

Perihal tidak adanya restu Ketua Umum Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), atas pencalonannya, Hasyim mengatakan, dia bukan orang partai sehingga tidak perlu restu pengurus partai.

Pimpinan Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, KH Yusuf Hasyim menegaskan, cocok tidaknya Megawati–Hasyim tidak tergantung penilaian para nahdliyin, melainkan tergantung pasangan itu sendiri. Yusuf menegaskan bahwa NU ingin menghilangkan kesan feodal, yakni memberi restu, dukungan, dan izin. Itu urusan pribadi. “Kalau bagus, tanpa didukung pun akan berhasil,” ujarnya. Yusuf Hasyim berpesan agar umat Islam jangan keliru memilih presiden. Umat jangan memilih presiden hanya berdasarkan figur, tetapi juga melihat aktor intelektual di belakang pencalonan.

Sementara, pada temu pers saat pendaftaran Capres-Cawapres Mega-Hasyim ke KPU Rabu 12 Mei 2004, Hasyim kembali menegaskan bahwa dirinya tidak akan mundur dari posisi ketua umum PB NU, meskipun berkiprah sebagai cawapres. “Menurut aturan internal NU, saya harus nonaktif hanya selama masa kampanye. Selebihnya bukan peraturan, tapi kemauan. Perkara mendapatkan berapa suara, ya itu bukan untuk dipertanyakan, tapi diperjuangkan,” tegasnya.

Hasyim Muzadi berjanji jika terpilih jadi Wapres akan berupaya meningkatkan martabat kebudayaan Indonesia, mendorong kerja sama lintas parpol, serta menguatkan ekonomi kelas menengah ke bawah. Dia juga bertekad meningkatkan kualitas kehidupan beragama sekaligus memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Menurutnya, ada satu ironi, Indonesia dipimpin orang-orang beragama, tapi uangnya juga digerogoti orang-orang beragama.

Bukan Demi Kekuasaan
Sebelumnya, diperkirakan KH Hasyim Muzadi akan dicalonkan oleh PKB sebagai capres atau cawapres. Namun terganjal dengan adanya keinginan mencalonkan KH Abdurrahman Wahid. Ia juga drekomendasikan PB NU kepada PKB agar dicalonkan. Walau tampaknya Gus Dur kurang menyukai pencalonan Hasyim Muzadi ini. Sehingga tampak kepermukaan kekurangharmonisan hubungan mereka.

Tetapi Badan Otonom Nahdlatul Ulama, yang terdiri dari GP Ansor, Muslimat, Fatayat, Ikatan Pelajar NU (IPNU), dan Ikatan Putra-Putri NU (IPPNU), meminta PKB mencalonkan Ketua Umum PBNU ini sebagai pendamping KH Abdurrahman Wahid.

Dalam rapat pleno PBNU, Jumat di Jakarta, Sekjen IPNU Syamsudin Pay membacakan hasil kesepakatan lima badan otonom NU itu. Selain itu Ketua PBNU Andi Jamaro Dulung juga membacakan surat 22 Pengurus Wilayah (PW) NU dengan permintaan serupa.

Rapat itu dihadiri Rais Aam KH Sahal Mahfudz, Wakil Rais Aam KH Fachrudin Masturo, Katib Aam Masdar Farid Mas’udi, dan beberapa anggota Syuriah PBNU seperti KH Dimyati Rais yang menjadi Ketua Dewan Syura Partai Kejayaan Demokrasi (Pekade) pimpinan Matori Abdul Djalil.

Organisasi yang berada di bawah naungan NU juga meminta NU berkomunikasi dengan kekuatan strategis bangsa, termasuk TNI dan partai politik, untuk bekerja sama menjaga keutuhan bangsa dan negara.

Perihal pencalonannya, KH Hasyim Muzadi menegaskan, permintaan dari berbagai pihak sudah berdatangan tetapi belum dijawab. “Ini bukan masalah pribadi saya, tetapi NU. Kalau NU belum memutuskan apa-apa ya saya tidak berbuat apa-apa,” katanya.

Beberapa partai juga sempat melirik Hasyim Muzadi untuk diajak berkoalisi. Di antaranya, PDIP, Golkar dan PAN. Namun menurut pengakuan kyai pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Al Hikam, Malang, ini Ketua Umum PDI-P yang lebih dulu menghubunginya.

Sementara, ia sendiri sejak semula berpendirian bahwa NU sebagai ormas Islam terbesar dengan jumlah anggota mencapai 45 juta orang, tidak boleh dipertaruhkan untuk kepentingan sesaat. Kebesaran nama baik NU, bagi Muzadi, tidak boleh dipertaruhkan demi kepentingan kekuasaan. Ia juga ingin menjaga agar Umat Islam, terutama kaum nahdliyin, tidak terkotak-kotak dalam politik aliran. Namun, bila ada warga NU yang ingin aktif di politik, sama sekali tidak ada halangan. Tetapi, tidak membawa bendera NU secara kelembagaan dalam kiprah politiknya. Paling tidak, hal itu berlaku untuk masa sekarang.

Namun menurutnya, sepanjang mereka membawa visi nasional Indonesia secara utuh, akan disambut baik. NU akan merespons siapapun ketika yang dibicarakan itu masalah nasional dan utuh. Ketika mereka melakukan (atau) tampil sebagai partisan politik, itu ya terserah anggota, mau pilih atau tidak. tsl

Data Singkat
Hasyim Muzadi, KH, Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama (1999-2010) / NU Bukan Demi Kekuasaan | Ensiklopedi | Nahdlatul Ulama, Cawapres, Ketua Umum PBNU, Rais Aam PBNU, Pesantren Al-Hikam, Pesantren

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here