Panutan Prajurit TNI Profesional

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Dr. Moeldoko seorang panutan prajurit yang selalu bertindak profesional. Selama masih aktif sebagai Panglima TNI, mantan Pangdam Siliwangi dan Kepala Staf AD ini tak pernah tergoda dengan politik praktis. Dia Panglima TNI yang menjunjung tinggi Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Presiden Joko Widodo melantiknya sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Teten Masduki Rabu (17/1/2018). Dia seorang putra bangsa terbaik yang akan membawa Indonesia lebih berjaya apabila rakyat memberi kepercayaan kepadanya sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui Pilpres 2024.

Panglima TNI periode 2013-2015 itu menegaskan saat ditanya pendapatnya tentang adanya manuver politik oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo: “Saya tak mau kasih komentar orang lain. Tapi saya menjadi prajurit adalah prajurit yang profesional dan tak tergoda oleh hal lain (politik),” ujar Moeldoko usai menjadi pembicara di Dies Natalis Politeknik Negeri Malang, Kamis 28 September 2017.

Lulusan terbaik Akabri 1981 itu meraih gelar Doktor dengan predikat sangat memuaskan di bidang Ilmu Administrasi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Depok, Rabu (15/1/2014), dengan desertasinya berjudul “Kebijakan dan Scenario Planning Pengelolaan Kawasan Perbatasan di Indonesia (Studi Kasus Perbatasan Darat di Kalimantan),” Moeldoko terbilang sebagai Panglima TNI yang memiliki jenjang karier cemerlang. Hanya tiga bulan menjabat Kepala Staf TNI AD (22 Mei-Agustus 2013, melejit mencapai puncak menjadi Panglima TNI.

Perjalanan karier jenderal kelahiran Kediri, Jawa Timur, 8 Juli 1957 itu melejit sejak menjabat Kasdam Jaya (2008). Bahkan pada tahun 2010, dia mengalami tiga kali rotasi jabatan dan kenaikan pangkat mulai dari Pangdiv 1/Kostrad (Juni-Juli 2010), menjadi Pangdam XII/Tanjungpura (Juli-Oktober 2010) dan Pangdam III/Siliwangi (Oktober 2010-Agustus 2011). Lalu Agustus 2011 menjabat Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional sebelum menjabat Wakasad (Februari 2013) hingga dipercaya sebagai Kepala Staf TNI AD (KSAD) 22 Mei 2013.

Semula, sampai dia menjabat Wakil Gubernur Lemhannas, tidak banyak orang yang memprediksi Moeldoko akan menjadi pengganti Laksamana TNI Agus Suhartono sebagai Panglima TNI. Bahkan ketika Moeldoko dilantik jadi Wakasad pun masih hampir tidak ada yang memprediksi dia akan menjadi Panglima TNI. Banyak orang justru mengira ipar Presiden SBY, Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo (Kepala Staf TNI AD)-lah akan menjadi Panglima TNI. Dan Moeldoko hanya akan jadi Kasad.

Tapi, ternyata, tak sampai dua bulan berikutnya, Moeldoko naik pangkat menjadi Letnan Jenderal dengan jabatan Wakil Gubernur Lemhannas. Kemudian menjadi Wakasad (Februari 2013) dan naik lagi jadi Kasad dengan pangkat bintang empat (Jenderal). Lalu, hanya tiga bulan berikutnya setelah menjabat Kasad, Presiden Susilo Bambang Yu­dhoyono menetapkannya sebagai calon tunggal Panglima TNI untuk kemudian mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR-RI.

Saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan dalam Rapat Komisi I DPR, Rabu (21/8/2013), dia dengan cerdas menjelaskan visi dan misinya, serta menjawab berbagai pertanyaan anggota Komisi I dengan cekatan, sehingga seringkali mendapat applaus, tepuk tangan, dari para anggota Komisi I DPR itu. Akhirnya, dengan suara bulat (aklamasi) semua (9) Fraksi di Komisi I menyetujui Jenderal TNI Moeldoko jadi Panglima TNI. Persetujuan itu dibawa ke rapat paripurna pada 27 Agustus 2013 dan mendapat persetujuan akhir secara aklamasi. Selanjutnya persetujuan itu disampaikan kepada Presiden RI untuk menetapkan dan melantiknya menjadi Panglima TNI (dilantik 30/8/2013). Sementara untuk jabatan Kasad dia digantikan Letjen Budiman.

Pada saat uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR tersebut, Jenderal Moel­doko mengatakan: “Si-kap saya sangat jelas, tegas, dan tidak kenal kompromi dalam menjaga kedaulatan NKRI. Saya Jenderal TNI Moeldoko siap memim­pin TNI.” Dalam pemaparan visi dan misinya, Jenderal Moeldoko menga-ta­kan bertekad merevitalisasi ketahanan TNI untuk menekan pergerak­an aksi terorisme.

Moeldoko menegaskan, TNI harus siap sedia setiap saat. Bukan hanya untuk menghadapi perang simetrik, tetapi juga perang asimetrik yang tak beraturan. Hal itu sesuai dengan visi dan misi TNI sebagai komponen utama pertahanan negara yang tangguh. Moel­doko memaparkan gagasan strategis yang digulirkannya saat memimpin TNI yaitu inovasi, profesionalisme, dan keutuhan NKRI.

Pada pemilihan umum 2014, Moeldoko menjamin TNI berdiri dalam posisi netral dengan tetap berkontribusi pada penyelenggaraannya sesuai undang-undang. Dia memimpin TNI supaya selalu berada di garda terdepan dalam menjaga keutuhan NKRI. “Dan yang lebih pen­ting lagi, saya menjamin TNI tak akan lagi kembali ke Dwi Fungsi ABRI seperti di masa lalu,” tegasnya.

Suami dari Koesni Harningsih dan ayah dari dua orang anak ini saat menjabat Panglima TNI menjalin kerjasama (Memorandum of Understanding) dengan Kementerian Pertanian (Kementan) yang bertujuan mengakselerasi tugas-tugas Kementan, tapi bukan berarti TNI terlibat di bidang pertanian.

Sesudah pensiun, Moeldoko pun didaulat menjadi Panglima Tani Indonesia dalam jabatannya sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Dia lebih suka berbuat nyata daripada berwacana untuk meningkatkan tarah hidup petani. Kini, Moeldoko salah satu nama yang dijagokan menjadi Capres atau Cawapres. Dia sangat berpeluang menjadi Cawapres mendampingi Capres Jokowi untuk menghadapi Capres Prabowo dan/atau Gatot Nurmantyo dalam persaingan Pilpres 2019.

Presiden Joko Widodo yang memengkan Pilpres 2019 untuk Periode Kedua (2019-2024) melantiknya sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Teten Masduki Rabu (17/1/2018). Integritasnya sebagai Kepala Staf Kepresidenan, dalam pengamatan Tokoh Indonesia, tampak sangat membuat Presiden Jokowi ‘nyaman’ dalam berbagai pelayanan tugas-tugas kepresidenan dan kenegaraannya. Integritas dan kinerjanya sebagai Panglima TNI dan Kepala Staf Kepresidenan menunjukkan bahwa dia seorang putra bangsa terbaik yang akan membawa Indonesia lebih berjaya apabila rakyat memberi kepercayaan kepadanya sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui Pilpres 2024.

| Majalah Berita Indonesia Edisi 96 | 2017