Anggota DPD RI periode tahun 2014-2019 dapil Sulawesi Utara ini memiliki segudang pengalaman sebagai aktivis dan politisi. Dia pernah menjabat sebagai anggota DPRD Sulawesi Utara selama tiga periode, berbagai posisi di Partai PDI-P Sulut, dan terakhir sebagai Ketua DPP Partai Hanura. Rencananya, dia akan maju sebagai calon anggota DPR dari Partai Hanura pada Pemilu 2019.
Ternyata, sosok yang akrab disapa BRANI ini punya sejumlah pengalaman ketika menumbangkan rezim Soeharto pada Mei 1998 lalu. Bahkan dia sempat melakukan dua aksi ‘gila’ saat menjadi aktivis. Pertama, dia menyayat tangannya dengan silet saat melakukan aktivitas perjuangan di Universitas Indonesia (UI). Seketika itu, dia pun kemudian dilarikan ke rumah sakit dan luka di tangannya harus ditutup dengan 24 jahitan.
Kedua, dia bersama seorang temannya bernama Wahab Talaohu (aktisis ’98 dari Univeritas Jakarta) melakukan aksi Mogok Makan selama 5 Hari di Halaman Kantor YLBHI-Jakarta. Pada hari kelima, dia bersama temannya akhirnya tumbang dan dilarikan ke rumah sakit. Setelah menjalani perawatan kurang lebih 3,5 jam di rumah sakit, Benny Rhamdani langsung dilarikan dari Rumah Sakit dan disembunyikan selama 1 Minggu di Rumah Gusdur di Ciganjur, sehubungan munculnya isu rencana penculikan kepada dirinya dan Wahab Talaohu oleh ‘pihak tertentu’.
Sebagaimana dikutip dari BeritaManado.com, aktivis mahasiswa yang pernah memimpin organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Manado Provinsi Sulawesi Utara ini tidak sekadar menjadi musuh penguasa, tapi juga musuh bagi kelompok kapitalis dan pengusaha yang merasa terganggu kepentingan bisnisnya. Karena itulah, pada tahun 1997, Benny Rhamdani dan keluarganya hampir menjadi korban rencana pembunuhan. Rumah kakaknya di perkamil yang menjadi tempat menumpang dengan anak istrinya dihancurkan oleh para preman bayaran yang menyerbunya pada jam 03.00 dini hari.
Pada tahun 2016, saat menjadi anggota DPD, Benny Rhamdani tetap mengaum melawan setiap kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat. Dia bersama 59 anggota DPD lainnya melayangkan surat mosi tidak percaya kepada pimpinan dalam hal ini Ketua, Irman Gusman dan Wakil Ketua, Farouk Muhammad, yang enggan menandatangani keputusan paripurna.
“Sebenarnya ini sudah akumulasi. Pimpinan DPD tak mau tanda tangan perubahan tata tertib yang sudah diputuskan dalam paripurna 15 Januari 2016 lalu. Padahal paripurna merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan politik. Selanjutnya, kewajiban administrasi pimpinan untuk menandatanganinya,” ucap Benny yang dipercayakan sebagai koordinator dan juru bicara mosi tidak percaya.
Dalam perubahan tata tertib itu, Benny berujar, ada enam dimensi yang menguatkan lembaga DPD, yakni untuk meng-endorse kinerja yang lebih baik lagi. Dimensi tersebut di antaranya penguatan fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, representasi, sistem pendukung dan alat kelengkapan.
“Masa jabatan DPD hanya masalah kecil dari enam dimensi yang dibahas dari tatib tersebut. Masa jabatan pun tak hanya pimpinan, tapi alat kelengkapan juga. Kurang lebih ada sembilan alat kelengkapan,” beber pria yang dikenal sebagai salah satu “singa podium” saat menjadi anggota DPRD Provinsi Sulut.
Lebih lanjut ia menerangkan, pihaknya malu, tak mau makan uang haram. Karena kewenangan DPD memang tak kuat saat ini.
Ia mengungkap, satu anggota DPD RI dialokasikan dana Rp 2,5 miliar tiap tahun untuk reses dan kegiatan lainnya. “Bagaimana bisa kita dibiayai uang rakyat, tapi tak bisa menentukan nasib rakyat. Tak bisa tentukan nasib republik ini. Karena fungsi legislatif itu. Kita juga tak punya fungsi anggaran, bagaimana jika rakyat minta bangun jalan. Fungsi itu tidak ada di DPD,” terangnya.
Lanjutnya, semangat perjuangan ini, kata dia, untuk merekonstruksi lembaga DPD. Meningkatkan performa lewat fungsi legislasi dan anggaran. Sehingga pihaknya punya kekuatan untuk menentukan anggaran bagi daerah.
“Coba tanya ke rakyat, apa yang dikerjakan anggota DPD, paling hanya kecil. Udah dirasakan gak. Kewenangan agar kita bisa menetukan nasib rakyat dan masa depan republik. Buat apa reses tapi tak ada tindak lanjut. Berikut turut reses, rakyat tanya ngapain reses lagi, aspirasi kemarin mana. Malah dimaki-maki lagi kalau reses, masyarakat sering nagih janji,” ujarnya menerangkan.
Benny kemudian berasumsi soal mengapa pimpinan tidak mau tanda tangan. Jangan-jangan kalau dalam voting saat itu masa jabatan lima tahun yang menang, pimpinan akan tanda tangan. Namun karena kalah dan hanya 2,5 tahun, tidak ditanda tangan.
Sebelum menjadi anggota DPD RI dapil Sulawesi Utara, Benny Rhamdani pernah menjadi anggota DPRD Propinsi Sulawesi Utara tiga periode, 1999-2004, 2004-2009, 2009-2014. Dia juga aktif dalam berbagai kegiatan organisasi seperti Wakil Sekretaris DPC GMNI Kota Manado (1993-1995), Ketua Umum PMII Cabang Manado (1994-1996, 1996-1998), Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Bolaang Mongondow (1999-2004), Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sulawesi Utara (2005-2010), dan Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor (GP ANSOR) Sulawesi Utara (2004-2010, 2011-2015).
Saat ini, dia menjadi Ketua DPP Partai Hanura yang dipimpin oleh Oesman Sapta Odang periode 2016-2020. Wakil Ketua Komite I DPD RI ini mengaku menerima tawaran Hanura karena merasa menemukan jalan baru untuk memperjuangkan agenda-agenda kerakyatan. “Mungkin ya saya bukan lagi jadi orang yang penting bagi PDIP Perjuangan atau saya menjadi orang yang tidak lagi dibutuhkan untuk bekerja berjuang bersama PDIP Perjuangan. Maka ketika Hanura melalui Ketum menawari saya posisi sebagai ketua bidang organisasi, saya merasa menemukan jalan baru sebagai pilihan politik ideologis untuk memperjuangkan agenda-agenda kerakyatan,” katanya.
Pada Agustus 2018, Benny Rhamdani ditunjuk sebagai Direktur Kampanye Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin. Dia mengaku terkejut saat dia dipilih karena masih masih banyak tokoh-tokoh nasional yang lebih hebat dan memiliki segudang pengalaman penting yang lebih pantas untuk menempati posisi itu. “Direktur Kampanye sangat strategis dan maha pentingnya tugas yang diberikan ini, otomatis memaksa saya berpikir keras, bagaimana saya bisa membagi waktu dalam merancang strategi kampanye pemenangan Jokowi-KH. Ma’ruf amin sampai pada urusan mempersiapkan seluruh Jurkam dan pelatihan Jurkam dari tingkat pusat sampai daerah,” kata Benny Rhamdani yang tercatat sebagai Caleg DPR-RI dari Partai Hanura Dapil Sulut. Bio TokohIndonesia.com | pan, red
