Nasional

Jakarta TI (9/2/2011) | Bubarkan organisasi masyarakat (Ormas) yang melakukan kekerasan atas nama agama dan melanggar Pancasila. Sikap tegas ini dikemukakan Dosen Fakultas Falsafah dan Agama Universitas Paramadina, M Subhi Ibrahim dalam keterangan pers bersama Rektor Universitas Paramadina, Anies Baswedan di Energy Building, Jakarta, Rabu (9/2/2011). Sementara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan aparat penegak hukum agar mencari jalan secara sah dan legal untuk membubarkan organisasi massa perusuh ataupun kerumunan massa pembuat kerusuhan.

Jakarta TI (7/7/2011) | Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie mengatakan Kapolri Jenderal Timur Pradopo dapat dipidana satu tahun penjara atau membayar denda sebesar Rp.5 juta jika tidak mau membuka 17 rekening gendut perwira Polri kepada publik. Kapolri bisa dijerat dengan pasal 216 KUHAP dan pasal 52 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Enam partai politik (parpol) bergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan SBY-Boediono 2009-2014. Mereka mengikatkan diri dengan kesepakatan kontrak dan tata etika yang ditandatangani pada 15 Oktober 2009 dan diperbarui pada 23 Mei 2011.

TI 18/10/2011 | Setelah lelah menyaksikan drama politik wacana dan pemanggilan calon menteri dan calon wakil menteri di Puri Cikeas Indah, Bogor dan kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, selama hampir satu bulan, publik akhirnya disuguhi pengumuman susunan Kabinet Indonesia Bersatu II hasil reshufle oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyonodi Istana Merdeka, Jakarta, pukul 20.00, Selasa (18/10/2011).

Jakarta TI 12/7/2011 | Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, di Jakarta, Selasa (12/7/2011) menyesalkan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, yang tidak pada tempatnya menuding pers membesar-besarkan masalah di dalam Partai Demokrat. Bagir berharap agar Presiden SBY jangan mengalihkan isu dan persoalan.

Jakarta, TI, 05 Juli 2011 | Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan, ketentuan verifikasi terhadap parpol peserta Pemilu 2009 untuk bisa mengikuti Pemilu 2014 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dengan keputusan ini, semua partai politik peserta Pemilihan Umum 2009 bisa langsung mengikuti Pemilu 2014 tanpa harus diverifikasi seperti dipersyaratkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Keputusan itu diambil dalam sidang MK di Jakarta, Senin (4/7/2011), yang dipimpin Ketua MK Moh Mahfud MD.

TI, Jakarta 25/5/2011: Menteri Agama Suryadharma Ali akan menghadiri peringatan hari kelahiran Pancasila, 1 Juni 2011 di Ma'had Al-Zaytun. "Peringatan ini juga akan dihadiri Jaksa Agung, Kapolri, Menkumham, Mendagri," kata Menag kepada wartawan, Rabu (25/5/2011) seusai menerima Syaykh Al-Zaytun Panji Gumilang di ruang kerjanya. "Insya Allah saya akan hadir, kegiatan ini inisiatif dari Panji Gumilang," ujar Suryadharma Ali sebagaimana dilansir situs Kementerian Agama (kemenag.go.id).