Gibran, Lulus SMA Kok Malah Cerita S1

Jawaban yang terdengar logis belum tentu menjawab pertanyaan yang sesungguhnya.

Ada pertanyaan yang sebenarnya gampang dijawab kalau dokumennya memang ada. Misalnya, seseorang ditanya apakah sudah lulus SMA, ya tinggal tunjukkan ijazahnya. Tidak perlu menjelaskan panjang lebar bagaimana ia bisa masuk universitas, kuliah di luar negeri, lalu meraih gelar sarjana.

Karena itu, jawaban Gibran ketika menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bisa membuat dahi mengkerut. “Kalau saya gak lulus SMA, ya saya gak mungkin bisa kuliah, saya kan kuliah sampai S1 di Singapura.” Sekilas terdengar meyakinkan. Tanpa lulus SMA, bagaimana seseorang bisa kuliah sampai S1 di luar negeri?

Tetapi yang dipersoalkan dalam perkara MK bukan bagaimana Gibran bisa kuliah di Singapura, melainkan bukti bahwa pendidikan sebelum kuliah telah selesai dan dokumen apa yang mendasari pengakuan tersebut.

Di sini logikanya menjadi janggal. Gibran menunjukkan bahwa ia sudah jauh melangkah dalam pendidikan, sementara yang dipersoalkan justru bukti bahwa ia telah menyelesaikan jenjang sebelumnya. Gelar S1 memang menandakan seseorang pernah menempuh pendidikan tinggi, tetapi gelar itu bukan ijazah SMA. Keberhasilan masuk universitas dan meraih gelar sarjana tidak otomatis menjadi bukti bahwa jenjang pendidikan setara SMA telah ditamatkan.

Dalam putusannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, diploma, atau sertifikat yang menunjukkan penyelesaian pendidikan setara SMA. Catatan akademik dan bukti pernah mengikuti pendidikan juga tidak otomatis membuktikan bahwa jenjang tersebut telah diselesaikan. Namun, MK tidak menyatakan Gibran terbukti tidak lulus SMA. Permohonan dalam perkara itu dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon, dan putusan tersebut tidak membatalkan status Gibran sebagai wakil presiden.

Salah satu dokumen yang menjadi perhatian dalam persidangan adalah Certificate of Attendance dari UTS Insearch. Dalam proses penyetaraan pada 2019, Kemendikdasmen menerima dokumen itu bersama transkrip nilai dan keterangan enrollment. Ketika ditanya hakim, pejabat Kemendikdasmen menjelaskan bahwa Certificate of Attendance menerangkan keikutsertaan Gibran dalam pendidikan di UTS Insearch. Menurut keterangan dalam persidangan, tidak ada ijazah atau sertifikat kelulusan lain dari UTS Insearch yang disampaikan dalam pengajuan tersebut. Tim penyetaraan menilai mata kuliah dan hasil belajar yang tercantum dalam transkrip untuk menentukan kesetaraannya dengan kurikulum pendidikan Indonesia.

Di sini ada pertanyaan yang belum terjawab: apakah Gibran menyelesaikan program Diploma of Business Studies yang diikutinya di UTS Insearch pada 2005–2006, dan jika memang selesai, mengapa testamur atau dokumen kelulusannya tidak tercantum dalam berkas penyetaraan? Ketiadaan dokumen itu dalam pengajuan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa program tersebut tidak selesai. Namun, tanpa dokumen yang menyatakan penyelesaian program, riwayat mengikuti pendidikan dan nilai mata kuliah tidak bisa begitu saja diperlakukan sebagai bukti kelulusan.

Pertanyaan tentang testamur itu juga memperlihatkan mengapa nama dokumen saja tidak cukup untuk menjelaskan persoalan ini. Certificate of Attendance menerangkan keikutsertaan dalam pendidikan, sedangkan pertanyaan yang muncul dalam perkara MK menyangkut bukti penyelesaian jenjang pendidikan. Surat penyetaraan dari pemerintah Indonesia memang diterbitkan, tetapi surat itu merupakan dokumen administratif yang menyatakan kesetaraan berdasarkan penilaian atas riwayat pendidikan, bukan ijazah baru yang diterbitkan pemerintah Indonesia. Karena itu, keberadaan surat penyetaraan tidak dengan sendirinya menjawab pertanyaan tentang dokumen kelulusan yang mendasarinya.

Riwayat pendidikan Gibran sendiri memperlihatkan mengapa persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan menyebut gelar S1. Setelah bersekolah di Orchid Park Secondary School, Singapura, ia memperoleh GCE O-Level, lalu melanjutkan pendidikan ke UTS Insearch di Australia. Dalam penjelasan Kemendikdasmen di persidangan, O-Level tidak otomatis diposisikan sebagai ijazah SMA Indonesia. Pendidikan di UTS Insearch dinilai sebagai bagian dari kelanjutan pendidikan menengah, dengan mata pelajaran dan hasil belajar yang dibandingkan dengan kompetensi SMK bidang akuntansi dan keuangan.

Di Singapura, siswa setelah O-Level dapat melanjutkan ke Junior College untuk mengambil A-Level, kualifikasi prauniversitas yang lazim digunakan untuk mendaftar ke universitas. Namun, A-Level bukan satu-satunya jalan menuju pendidikan tinggi. Ada jalur politeknik dan jalur lain yang juga dapat mengantarkan seseorang ke perguruan tinggi. Gibran menempuh jalur melalui UTS Insearch, kemudian melanjutkan pendidikan di MDIS hingga memperoleh gelar BSc (Hons) Marketing dari University of Bradford melalui MDIS.

Perjalanan itu menunjukkan bahwa sistem pendidikan memiliki jalur yang beragam. Seseorang bisa melanjutkan pendidikan melalui pathway, program foundation, diploma, atau jalur lain yang tidak persis mengikuti urutan sekolah menengah dalam sistem Indonesia. Dalam keterangan di MK, jalur pathway juga disebut sebagai salah satu pilihan setelah O-Level untuk menuju pendidikan tinggi.

Jadi, fakta bahwa Gibran akhirnya bisa kuliah dan memperoleh gelar S1 memang nyata. Namun, fakta itu tidak dengan sendirinya menjawab apakah ia telah menyelesaikan jenjang pendidikan yang setara dengan SMA. Kemampuan seseorang menempuh jalur pendidikan tertentu tidak otomatis membuktikan bahwa semua persyaratan pada jenjang sebelumnya telah dipenuhi. Untuk menjawab pertanyaan tentang kelulusan, yang dibutuhkan tetap bukti yang relevan dengan kelulusan itu sendiri.

Bayangkan kita sedang diminta menunjukkan tiket perjalanan. Lalu kita berkata, “Saya jelas pernah naik kereta. Buktinya saya sudah sampai Jakarta.” Mungkin benar, tetapi kalau petugas sedang meminta tiket, cerita bahwa kita sudah sampai Jakarta tidak banyak membantu. Kurang lebih begitu persoalannya di sini.

Penyetaraan pendidikan luar negeri pun tidak berarti pemerintah Indonesia menerbitkan ijazah baru. Dokumen pendidikan tetap berasal dari lembaga asal, sementara pemerintah melakukan penilaian berdasarkan dokumen dan riwayat pendidikan yang diajukan. Karena itu, ketika pertanyaan tentang bukti kelulusan muncul, menjawabnya dengan “saya kan sudah S1” terasa seperti jalan memutar. Gelar S1 tidak kehilangan nilainya, tetapi bukan itu yang sedang diminta untuk dibuktikan.

Pada akhirnya, persoalan ini tidak perlu diperluas menjadi perdebatan tentang apakah seseorang mungkin kuliah tanpa mengikuti jalur SMA yang sama dengan sistem Indonesia. Jalur pendidikan memang bisa berbeda. Yang perlu dijawab adalah apakah dokumen yang menjadi dasar penyetaraan menunjukkan bahwa jenjang pendidikan setara SMA telah diselesaikan.

Kalau dokumen kelulusan itu ada, dokumen tersebut semestinya menjadi jawaban paling langsung. Gibran sendiri mengatakan bahwa persoalan itu akan segera ditindaklanjuti. Kini yang ditunggu bukan penjelasan tambahan tentang bagaimana ia bisa sampai ke S1, melainkan kejelasan dokumen yang sejak awal menjadi pokok pertanyaan.

Jadi, kita kembali ke pertanyaan sederhana yang belum terjawab oleh cerita tentang gelar sarjana:

“Buktinya mana?”

“Nanti ditindaklanjuti.”

Cape deee…

(Atur Lorielcide / TokohIndonesia.com)

 

🔥 Teratas: Habibie (23.9%), Jokowi (19.1%), Gusdur (15.1%), Soeharto (10%), Megawati (9.7%)