Opini

Populer (All Time)

Opini

12 Prinsip Kepemimpinan Alkitabiah

Oleh Pdt. Markus Daniel Wakarry | Bangsa memerlukan pemimpin. Jikalau tidak ada pemimpin, jatuhlah bangsa. Bangsa tidak akan bertumbuh mencapai kedewasaan, tanpa kepemimpinan. Suatu bangsa yang tengah bertumbuh dan bergumul dalam dunia yang penuh goncangan dan krisis, memerlukan pimpinan yang solid, yang kekuatannya bertumpu pada asas-asas kepemimpinan yang sesuai dengan nilai-nilai dasar dan konstitusi yang dianutnya.
Opini

Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila

Oleh Dr. Hamdan Zoelva, SH, MH | Istilah negara hukum dalam berbagai literatur tidak bermakna tunggal, tetapi dimaknai berbeda dalam tempus dan locus yang berbeda, sangat tergantung pada idiologi dan sistem politik suatu negara.
Opini

Tri Pola Pembangunan Nasional

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI: Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana terdiri dari TRI POLA, yaitu: pertama adalah pola program; kedua berupa pola penjelasan; ketiga merupakan pola pembiayaan. Dengan demikian, pola ini bukan suatu konsep dan perencanaan yang mengawang-ngawang. Bukan pula suatu perencanaan yang hanya berisi ide-ide besar yang tidak mungkin diimplementasikan
Opini

Realitas Hukum

Oleh Prof. Dr. Romli Atmasasmita: Hui-mui sebaik apa pun penyusunannya, sepanjang dilakukan manusia, tetap saja hilang kesempurnaan dan nilai kemanusiaannya ketika dijalankan dalam praktik- Hal ini sudah tentu di luar jangkauan persepsi dan pemikiran para pembentuk undang-undang dan para ahli teori hukum yang tak pernah menyelami realitas hukum dalam kehidupan sehari-hari.
Opini

Untuk Apa Agama?

Prof. Ahmad Syafii Maarif Jika Alquran ditanya: “Engkau untuk kepentingan...

Populer Minggu ini

Opini

Tumbangnya Para ‘Pancilok’

Oleh Ahmad Syafii Maarif | Karena perkataan thugtatorship baru bagi saya, maka perlu sedikit penjelasan. Perkataan thug berasal dari bahasa Hindi, thag, yang berarti penipu.
Opini

Demokrasi dan Sistem Kepartaian

Oleh Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti | Demokrasi tidak mungkin dibangun tanpa kita juga membenahi sistem kepartaian. Demokrasi yang matang juga tidak akan terbangun jika kita tidak mampu membangun sistem perwakilan politik yang apik. Sejak pemilu legislatif pertama yang amat demokratis pada 1999, kita belum mampu membangun sistem perwakilan politik yang apik.
Opini

Demokrat Kehilangan Mahkota

Oleh Gun Gun Heryanto , MSi | Tak dimungkiri, Partai Demokrat (PD) saat ini ibarat sang juara yang kehilangan mahkota. Setelah memenangi Pemilu 2009 dengan meraih 20,85 persen suara pemilih, PD ternyata tak mampu mentransformasikan kemenangannya untuk membuat perubahan nyata.
Opini

Visi Indonesia Raya 2024-2050

Syaykh Al-Zaytun Dr. Abdussalam Panji Gumilang memaparkan 'khayal' yang menurutnya realistis untuk mengakselerasi pembangunan Indonesia, tatkala PPP sudah meraih suara atau kursi parlemen 60%, dimulai tahun 2024 menuju Semesta Indonesia Raya tahun 2050. Digalang dengan politik Samudera Jaga Negara, Tirta Sangga Negara.
Opini

Nasionalisme dan Globalisasi

(Refleksi Satu Abad Kebangkitan Nasional, oleh Jenderal Djoko Santoso Panglima TNI): Di tengah-tengah semangat kita mengusung reformasi nasional menuju masa depan bangsa yang lebih baik, kita pun dirisaukan dengan berbagai fenomena yang mengindikasikan menurunnya semangat nasionalisme bangsa kita.

Trending Hari Ini

Opini

Pemerintahan Bersih dan Berintegritas Masih Menjadi Tantangan di Indonesia

Meskipun ada janji-janji besar tentang pemberantasan korupsi dan penguatan...
Opini

Tercorengnya Kemuliaan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kasus suap di Mahkamah Agung yang melibatkan Hakim Agung...
Opini

Fenomena Perda Syariat Islam di Daerah

Oleh Dr. Hamdan Zoelva, SH, MH | Tidak bisa dipungkiri bahwa sejak Soeharto jatuh dari kekuasaannya dan kran kebebasan mulai terbuka, arus deras dinamika sosial politik masyarakat kian hari kian bergerak cukup panjang. Berbagai agenda dan aspek kehidupan bernegara mulai dari penegakan hukum, kebebasan media hingga penerapan otonomi daerah kini direspon secara masif oleh masyarakat.
Opini

Ekonomi Pancasila, Ekonomi Kita

Oleh Dr. Ir. Arif Budimanta, MSc | Makalah ini mendiskusikan mengenai Ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila adalah sistem pengaturan hubungan antar negara dan warganegara yang ditujukan untuk memajukan kemanusian dan peradaban, memperkuat persatuan nasional melalui proses usaha bersama/gotong royong, dengan melakukan distribusi akses ekonomi yang adil bagi seluruh warganegara yang dilandasi oleh nilai-nilai etik pertanggungan jawaban kepada Tuhan yang Maha Esa.
Opini

Fenomena “Lord Acton” dan Harapan Pada RUU Perampasan Aset

Penegakan hukum yang melemah di era Joko Widodo menjadi...

DAFTAR ARTIKEL

Opini

Hukum Bukan Alat untuk Kezaliman

Hukum seharusnya menjadi benteng keadilan, bukan alat untuk kezaliman. Namun, di Indonesia, penyalahgunaan hukum demi syahwat...
Opini

Kaitan Asas Praduga Tak Bersalah dengan Sila Kemanusiaan Pancasila

Asas Praduga Tak Bersalah (APTB) adalah prinsip hukum penting yang menjamin setiap orang dianggap tidak bersalah...
Opini

Kolusi dan Nepotisme Masih Diabaikan dalam Penanganan Korupsi di Indonesia

Kolusi dan nepotisme sering diabaikan dalam penanganan perkara korupsi, meskipun keduanya telah ditetapkan sebagai tindak pidana...
Opini

Mengapa Etika Tidak Bisa Dipisahkan dari Penegakan Hukum

Memisahkan antara etika, moral, dan hukum dalam kehidupan akan menghasilkan sistem hukum yang tidak etis. Kehidupan...
Opini

Bagaimana Sang Sufi Menghadapi Fitnah?

Oleh Eeng Nurhaeni Dalam berbagai literatur Islam, kita sering mengenalnya sebagai Abu al-Hasan as-Syadzili (1196-1258 M). Dalam...
Opini

Tenunan Pendahulu Telah Dirobek-robek

Oleh Syaykh Al-Zaytun Dr. Abdussalam Panji Gumilang Negara yang sudah tersusun rapi dengan dasar ne­gara yang bagus,...
Opini

Untuk Apa Agama?

Prof. Ahmad Syafii Maarif Jika Alquran ditanya: “Engkau untuk kepentingan Tuhan atau untuk kepentingan manusia?” Jawabannya tuntas...
Opini

Demokrasi Kita Terlalu Kebablasan

PRESIDEN JOKOWI*: Demokrasi kita ini sudah terlalu kebablasan. Praktek demokrasi politik yang kita laksanakan telah membuka peluang terjadinya artikulasi politik yang ekstrim, seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme, dan terorisme, serta ajaran yang lain, yang bertentangan dengan ideologi kita Pancasila.
Opini

Bersatu, Bersatu dan Bersatu

Ketua MPR-RI Dr. Zulkifli Hasan, SE, MM*: Tanpa ada persatuan tak akan lahir Indonesia. Tanpa persatuan tak akan bertahan Indonesia hingga berbilang abad ke depan. Tanpa persatuan tak akan ada kemajuan. Tanpa persatuan tak kan ada keadilan dan kemakmuran bersama. Bersatu, bersatu, bersatu. Itu yang dibutuhkan dari dulu, kini, esok hari, hingga seterusnya.
Opini

Jaga Soliditas TNI-Polri

Presiden Joko Widodo, berpesan agar soliditas dan kinerja TNI dan Polri semakin diperkuat. Presiden mengajak kepada TNI dan Polri untuk bersinergi, bergotong royong, dan menghilangkan ego sektoral demi terwujudnya negara Indonesia yang aman dan berdaulat.
Opini

Saatnya Bekerja Siang-Malam

Presiden RI Jokowi*: Setelah Pilkada serentak berakhir, ini saatnya kita melangkah bersama untuk melanjutkan ujian sejarah berikutnya yang mahaberat, mewujudkan janji-janji untuk mencapai kesejahteraan rakyat di daerah-daerah yang Saudara pimpin.
Opini

Rakyat adalah Cakrawati Partai

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI: Rakyat adalah cakrawati partai; tempat seluruh irama, dan langkah perjuangan kita (partai) bermuara. Saya pernah katakan, yang membuat kita bangga sebagai partai politik, bukan ketika dekat dengan kekuasaan, tetapi saat menangis dan tertawa bersama rakyat. Dalam konteks ini pula, maka pilihan-pilihan politik yang akan kita ambil, haruslah sebagai suatu penegasan untuk meneruskan perjuangan dan pemikiran Bung Karno yang terkenal dengan nama Marhaenisme.
1234...18Halaman 3 dari 18

Advertisement

spot_img