BIOGRAFI TERBARU

Continue to the category
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
More
    32.4 C
    Jakarta
    Populer Hari Ini
    Populer Minggu Ini
    Populer (All Time)
    Ultah Minggu Ini
    Lama Membaca: 11 menit
    Lama Membaca: 11 menit
    Lama Membaca: 11 menit
    Lama Membaca: 11 menit

    Wawancara

    Politik Pangan Minus Kemandirian

    Kini politik pangan Indonesia lebih berpihak efisiensi ketimbang orientasi kemandirian pangan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah lebih memilih kebijakan impor dengan alasan lebih efisien (murah) daripada susah-payah membenahi pertanian yang digumuli jutaan rakyat petani Indonesia. Salah kaprah ini merajalela semenjak amandemen UUD 1945 yang mebuka pintu lebar-lebar bagi ekonomi neolib dan menghimpit ekonomi kerakyatan (Ekonomi Pancasila).

    TSJ, Mimpi untuk Jakarta 2015

    BERINDO 36-1: Syaykh AS Panji Gumilang, bermimpi untuk menyelesaikan masalah Ibukota Negara secara holistik. Yakni membangun Tirta Sangga Jaya (TSJ) - kanal air penyangga Jakarta Raya, yang multi fungsi. Selain untuk mengatasi banjir, juga berguna sebagai infrastruktur transportasi, pariwisata dan lain-lain.

    Terorisme, Musuh Islam dan Demokrasi

    Sesungguhnya terorisme bukan saja musuh bagi demokrasi, tapi juga musuh bagi Islam. Islam tidak membenarkan terorisme. Sebagai seorang muslim dan Menteri Pertahanan, Matori Abdul Jalil menegaskan bahwa antiterorisme tidak sama dengan anti-Islam. Terorisme adalah musuh Islam dan musuh demokrasi.

    Saya Sudah Milik Nasional

    WAWANCARA SYAMSUL MU'ARIF: Dia seorang politisi yang tidak pernah mengejar jabatan. "Berkeinginan itu tidak boleh. Itu prinsip hidup saya. Tetapi kalau saya diberi tugas, saya harus laksanakan dengan baik. Semampu saya," kata Syamsul Mu'arif, Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Kabinet Gotong-Royong, ini dalam wawancara dengan Wartawan TokohIndonesia.Com, di ruang tamu kantornya Jalan Medan Merdeka Barat (8/9/2004).

    Presiden SBY Setiap Hari Ambil Keputusan

    Perihal banyak pihak memandang Presiden SBY seringkali lambat dan ragu mengambil keputusan, Mensesneg Letjen (Purn) Sudi Silalahi, sebagai orang yang paling dekat dengan Presiden, mengatakan bahwa banyak orang yang justru memandang sebaliknya, beliau justru cepat mengambil keputusan. “Hampir setiap hari ada keputusan yang ditetapkan oleh beliau terhadap persoalan-persoalan atau masalah yang tidak memerlukan pertimbangan lembaga negara atau kementerian terkait,” ujar Sudi Silalahi dalam wawancara dengan TokohIndonesia.com.
    Majalah Horas Indonesia Edisi 08

    Kita (SBY-JK) Saling Mengisi

    Dalam hal kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden M Jusuf Kalla, kalau dilihat dari luar, bisa digambarkan seperti antara sais dan joki. Kepemimpinan Presiden SBY (jenderal yang berpikir dan berkultur Jawa) bertindak konsepsional dan hati-hati, sehingga dibilang orang cenderung peragu. Sementara Wapres Jusuf Kalla (saudagar berkultur Bugis) lebih bertindak cepat dan pragmatis, sehingga dibilang orang melampaui batas kewenangan. Bahkan, ada kesan, duet ini sering kali bersaing berebut pengaruh dan kekuasaan.

    Pemerintah Takluk pada Korporasi

    Suara Prmbaruan 12/2/2006: Direktur Eksekutif Walhi Chalid Muhammad mengatakan: "Konsep tentang pembangunan yang berpihak kepada rakyat, pembangunan ekonomi kerakyatan, pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan, hanya lips service, bukan menjadi spirit perundang-undangan. Jadi tidak heran, deras modal masuk ke Indonesia dan kita menjadi kalah dalam bargaining position dengan mereka karena jebakan dari aturan yang di-drive pemodal. Pemerintah kita takluk pada korporasi..."

    Orangtua, Bung Karno dan Isteri

    Orang tua (ayah dan ibu) adalah orang yang paling berpengaruh dalam perjalanan hidup Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, SE. Selain itu, dalam konteks sejarah, dia mengagumi Bung Karno, Presiden RI Pertama. Lalu, dia pun, terutama sebagai seorang pelaut, sangat berterimakasih atas dukungan Sang Isteri yang bertanggungjawab mengasuh anak-anaknya.

    Populer

    Denny Kailimang: Kuncinya, Manusia Berhati Nurani

    Denny Kailimang, advokat senior kondang dengan segudang prestasi dan...

    Parpol Dua Koalisi Saja

    Sebelum Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014, semua partai politik semestinya sudah bersatu dalam dua koalisi besar bersama. Mestinya dua koalisi saja mulai dari sekarang. Jadi hanya ada dua koalisi A dan B. Nanti parpol yang memeroleh suara terbesar dalam Pemilu Legislatif pada koalisi satu dan koalisi dua itulah yang berhak mencalonkan presiden. Terbanyak kedua jadi Wakil Presiden, selebihnya menjadi menteri-menterinya.

    PPP, Demi Kejayaan Islam

    Mantan Jaksa Agung RI 1998-1999, Duta Besar untuk India dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Letnan Jenderal TNI (Purn) Andi Muhammad Ghalib ikut menjadi caleg PPP sebagai bentuk pengabdiannya yang tiada akhir untuk mengembalikan kejayaan Islam melalui partai berazas Islam satu-satunya, yaitu PPP (Partai Persatuan Pembangunan).

    Artikel Lainnya

    Denny Kailimang: Kuncinya, Manusia Berhati Nurani

    Denny Kailimang, advokat senior kondang dengan segudang prestasi dan pengalaman di bidang hukum, tetap menaruh harapan...

    Parpol Dua Koalisi Saja

    Sebelum Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014, semua partai politik semestinya sudah bersatu dalam dua koalisi besar bersama. Mestinya dua koalisi saja mulai dari sekarang. Jadi hanya ada dua koalisi A dan B. Nanti parpol yang memeroleh suara terbesar dalam Pemilu Legislatif pada koalisi satu dan koalisi dua itulah yang berhak mencalonkan presiden. Terbanyak kedua jadi Wakil Presiden, selebihnya menjadi menteri-menterinya.

    PPP, Demi Kejayaan Islam

    Mantan Jaksa Agung RI 1998-1999, Duta Besar untuk India dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Letnan Jenderal TNI (Purn) Andi Muhammad Ghalib ikut menjadi caleg PPP sebagai bentuk pengabdiannya yang tiada akhir untuk mengembalikan kejayaan Islam melalui partai berazas Islam satu-satunya, yaitu PPP (Partai Persatuan Pembangunan).

    Politik Pangan Minus Kemandirian

    Kini politik pangan Indonesia lebih berpihak efisiensi ketimbang orientasi kemandirian pangan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah lebih memilih kebijakan impor dengan alasan lebih efisien (murah) daripada susah-payah membenahi pertanian yang digumuli jutaan rakyat petani Indonesia. Salah kaprah ini merajalela semenjak amandemen UUD 1945 yang mebuka pintu lebar-lebar bagi ekonomi neolib dan menghimpit ekonomi kerakyatan (Ekonomi Pancasila).

    Segera Kaji Ulang Amandemen UUD 1945

    Mantan Wakil Presiden (1993-1998) dan Panglima ABRI (1988-1993) Jenderal (Purn) Try Sutrisno, menegaskan sikapnya tentang amandemen UUD 1945. Menurutnya, amandemen itu sebaiknya segera dikaji ulang. Sekarang ini kita sudah terlalu liberal. Sudah banyak undang-undang tidak konsekuen dengan Pancasila. Tidak ada lagi GBHN dan fungsi MPR telah dipreteli.

    Orangtua, Bung Karno dan Isteri

    Orang tua (ayah dan ibu) adalah orang yang paling berpengaruh dalam perjalanan hidup Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, SE. Selain itu, dalam konteks sejarah, dia mengagumi Bung Karno, Presiden RI Pertama. Lalu, dia pun, terutama sebagai seorang pelaut, sangat berterimakasih atas dukungan Sang Isteri yang bertanggungjawab mengasuh anak-anaknya.

    Menciptakan Masyarakat Butuh Koperasi

    Menumbuhkembangkan koperasi secara profesional tanpa meninggalkan prinsip jati diri koperasi.

    Visi & Tujuh Syarat Pemimpin Nasional

    Dari segi kesejarahan, agraris harus dipertahankan dan dari segi geografi maritim harus dimunculkan. Dua-duanya harus dijalankan dengan baik. Itu hal yang luar biasa. Realitanya sampai dengan saat ini Indonesia memang negara agraris tetapi belum sebagai negara agraria, juga sudah negara kepulauan namun belum sebagai negara maritim.

    Bibit Permasalahan Papua

    Secara de facto dan de jure Papua merupakan bagian tidak terpisahkan dari NKRI. Pemerintah tidak bisa menganggap sepele atas maraknya aksi kontak bersenjata di Papua.

    Evaluasi TNI tentang Kondisi Bangsa

    Pancasila selaku dasar negara sudah mulai banyak dilupakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Padahal, perjalanan suatu bangsa tidak dapat kita penggal sepotong-sepotong jika kita ingin perubahan nasib bangsa menuju Indonesia yang lebih baik. Banyak warisan pendahulu negeri ini yang baik yang dapat kita teruskan dan lestarikan sebagai pedoman untuk melangkah di masa mendatang. Salah satunya yang paling penting adalah Pancasila.

    Politik TNI adalah Politik Negara

    Reposisi (reformasi) TNI secara gradual diarahkan untuk mewujudkan TNI yang tangguh. Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menegaskan reformasi TNI yang digulirkan sejak 1998 secara gradual adalah untuk menghilangkan karakter TNI sebagai tentara politik. Politik TNI adalah politik negara. TNI tidak terlibat atau melibatkan diri dalam kancah politik praktis.

    Begini Postur TNI Ideal

    Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga maka kondisi Alutsista TNI baik secara kuantitas maupun kualitas sangat tertinggal sehingga diperlukan modernisasi melalui program MEF (Minimum Essential Force). Sebagian besar Alutsista telah mencapai usia maksimum, hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat kualitas dan kehandalan.

    Advertisement

    spot_img