Air, sebenarnya memiliki tempat hidup atau habitat. Dia hidup di akar-akar pohon, di danau-danau, di situ-situ, di alur-alur sungai. Sekarang habitat air itu dirusak. Pohon-pohon ditebang, situ-situ diuruk menjadi industri, mal-mal dan permukiman metropolitan. Di Jakarta, misalnya, yang dulu namanya Rawa Buaya, Rawa Mangun dan lain-lain itu adalah habitat air. Tetapi dibangun rumah, pabrik. Maka sekarang, air itu mencari dan menggugat: "Tempat tinggal saya di mana?" Sehingga ia lari ke mana-mana. Banjir!
WAWANCARA: Partai Golkar bakal pemenang lagi. Kenapa? Karena keberadaan dan kemenangan Partai Golkar dalam Pemilu sudah menjadi kebutuhan nasional (national need). Menurut Slamet Effendy Yusuf, bangsa ini sangat memerlukan suatu kekuatan yang bisa membangun kembali stabilitas politik dan keamanan, sebagai prasyarat untuk membangun kembali perekonomian Indonesia.
WAWANCARA | Indonesia kini mengembangkan demokrasi konsensus. Sebuah demokrasi yang universal tetapi didukung oleh budaya bangsa. Sekarang sudah dalam tahap konsolidasi, diperbaiki sampil berjalan. Bukan transisi lagi. Sejalan dengan itu, Indonesia kini juga tengah memasuki proses penegakan supremasi hukum. Maka, makelar kasus itu suatu hal yang sangat buruk.
Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak lahir secara tiba-tiba di saat negara ini sudah mapan. Secara historis, cikal-bakal TNI adalah sebagian rakyat bersenjata yang berjuang mengorbankan jiwa dan raganya mengusir penjajah. Keniscayaan sejarah TNI itu yang tidak boleh hilang. Sebab, itulah jati diri TNI.
Ahli Tafsir Al-Quran dan mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur, Prof Dr HM Roem Rowi, MA mengatakan Al-Zaytun itu aset umat Islam dan bangsa Indonesia yang perlu dan patut dicontoh dan dijaga. "Kita harus mengucapkan terima kasih dan bangga dengan apa yang telah dilakukan oleh Syaykh Panji Gumilang dan kawan-kawan di Al-Zaytun, sebab itu merupakan lembaga pendidikan masa depan yang modern," begitu penuturan Prof Dr HM Roem Rowi dalam percakapan dengan Tim Wartawan Tokoh Indonesia, di Surabaya (9/2/2006).
Reposisi (reformasi) TNI secara gradual diarahkan untuk mewujudkan TNI yang tangguh. Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menegaskan reformasi TNI yang digulirkan sejak 1998 secara gradual adalah untuk menghilangkan karakter TNI sebagai tentara politik. Politik TNI adalah politik negara. TNI tidak terlibat atau melibatkan diri dalam kancah politik praktis.
Suara Prmbaruan 12/2/2006: Direktur Eksekutif Walhi Chalid Muhammad mengatakan: "Konsep tentang pembangunan yang berpihak kepada rakyat, pembangunan ekonomi kerakyatan, pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan, hanya lips service, bukan menjadi spirit perundang-undangan. Jadi tidak heran, deras modal masuk ke Indonesia dan kita menjadi kalah dalam bargaining position dengan mereka karena jebakan dari aturan yang di-drive pemodal. Pemerintah kita takluk pada korporasi..."
IDUL ADHA 1429 H: Syaykh al-Zaytun AS Panji Gumilang mengajak segenap lapisan dan komponen bangsa untuk menggalang solidaritas mengatasi krisis ekonomi global saat ini. Menurutnya, untuk mengatasi tantangan ini umat manusia mesti kembali kepada hakekat kehidupannya yakni saling bergandeng tangan menggalang solidaritas, yang kuat menolong yang lemah.
Laksamana Agus Suhartono memang ditakdirkan menjadi Panglima TNI. Sebab pas dia menjabat Kepala Staf Angkatan Laut, saatnya giliran pelaut (Angkatan Laut) jadi Panglima Tentara Nasional Indonesia (Panglima TNI).
Ada orang-orang yang ambisius, dia tidak punya partai, tapi ingin berkuasa. Kalau SBY tidak jatuh di tengah jalan, orang-orang itu tidak punya kesempatan. Sebab tahun 2014 adalah kesempatan bagi orang-orang yang punya Parpol, punya dukungan. Sedangkan dia itu tidak punya. Tapi bagaimana supaya Presiden SBY jatuh, supaya chaos, berharap dia bisa masuk.
Sebelum Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014, semua partai politik semestinya sudah bersatu dalam dua koalisi besar bersama. Mestinya dua koalisi saja mulai dari sekarang. Jadi hanya ada dua koalisi A dan B. Nanti parpol yang memeroleh suara terbesar dalam Pemilu Legislatif pada koalisi satu dan koalisi dua itulah yang berhak mencalonkan presiden. Terbanyak kedua jadi Wakil Presiden, selebihnya menjadi menteri-menterinya.
Mantan Jaksa Agung RI 1998-1999, Duta Besar untuk India dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Letnan Jenderal TNI (Purn) Andi Muhammad Ghalib ikut menjadi caleg PPP sebagai bentuk pengabdiannya yang tiada akhir untuk mengembalikan kejayaan Islam melalui partai berazas Islam satu-satunya, yaitu PPP (Partai Persatuan Pembangunan).
Kini politik pangan Indonesia lebih berpihak efisiensi ketimbang orientasi kemandirian pangan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah lebih memilih kebijakan impor dengan alasan lebih efisien (murah) daripada susah-payah membenahi pertanian yang digumuli jutaan rakyat petani Indonesia. Salah kaprah ini merajalela semenjak amandemen UUD 1945 yang mebuka pintu lebar-lebar bagi ekonomi neolib dan menghimpit ekonomi kerakyatan (Ekonomi Pancasila).
Mantan Wakil Presiden (1993-1998) dan Panglima ABRI (1988-1993) Jenderal (Purn) Try Sutrisno, menegaskan sikapnya tentang amandemen UUD 1945. Menurutnya, amandemen itu sebaiknya segera dikaji ulang. Sekarang ini kita sudah terlalu liberal. Sudah banyak undang-undang tidak konsekuen dengan Pancasila. Tidak ada lagi GBHN dan fungsi MPR telah dipreteli.
Orang tua (ayah dan ibu) adalah orang yang paling berpengaruh dalam perjalanan hidup Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, SE. Selain itu, dalam konteks sejarah, dia mengagumi Bung Karno, Presiden RI Pertama. Lalu, dia pun, terutama sebagai seorang pelaut, sangat berterimakasih atas dukungan Sang Isteri yang bertanggungjawab mengasuh anak-anaknya.
Dari segi kesejarahan, agraris harus dipertahankan dan dari segi geografi maritim harus dimunculkan. Dua-duanya harus dijalankan dengan baik. Itu hal yang luar biasa. Realitanya sampai dengan saat ini Indonesia memang negara agraris tetapi belum sebagai negara agraria, juga sudah negara kepulauan namun belum sebagai negara maritim.
Secara de facto dan de jure Papua merupakan bagian tidak terpisahkan dari NKRI. Pemerintah tidak bisa menganggap sepele atas maraknya aksi kontak bersenjata di Papua.
Pancasila selaku dasar negara sudah mulai banyak dilupakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Padahal, perjalanan suatu bangsa tidak dapat kita penggal sepotong-sepotong jika kita ingin perubahan nasib bangsa menuju Indonesia yang lebih baik. Banyak warisan pendahulu negeri ini yang baik yang dapat kita teruskan dan lestarikan sebagai pedoman untuk melangkah di masa mendatang. Salah satunya yang paling penting adalah Pancasila.
Reposisi (reformasi) TNI secara gradual diarahkan untuk mewujudkan TNI yang tangguh. Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menegaskan reformasi TNI yang digulirkan sejak 1998 secara gradual adalah untuk menghilangkan karakter TNI sebagai tentara politik. Politik TNI adalah politik negara. TNI tidak terlibat atau melibatkan diri dalam kancah politik praktis.
Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga maka kondisi Alutsista TNI baik secara kuantitas maupun kualitas sangat tertinggal sehingga diperlukan modernisasi melalui program MEF (Minimum Essential Force). Sebagian besar Alutsista telah mencapai usia maksimum, hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat kualitas dan kehandalan.