Benarkah Jokowi Telah Mulai ‘Genderang Perang’ Pilpres di Bali?

Presiden Jokowi, ayah Cawapres Gibran Rakabuming Raka, tampaknya telah memulai ‘genderang perang’ Pilpres di Bali. Kesan ini muncul ketika menyaksikan beredarnya beberapa video pencopotan baliho Capres-cawapres Ganjar-Mahfud dan bendera PDI Perjuangan di Bali menjelang Kunker Presiden Jokowi oleh aparat (31/10/2023). Benarkah? Rasanya tidak! Atau itu suatu strategi lihai berkedok netralitas?

Muncul berbagai video dan informasi di media sosial dan media pers tentang pencopotan baliho Ganjar-Mahfud dan bendera PDI Perjuangan tersebut dengan narasi yang bermacam-macam. Video-video itu juga menunjukkan tidak ada lagi baliho-baliho itu bergambar Jokowi. Juga tidak ada lagi sambutan kerumunan masyarakat sepanjang jalan yang dilalui Presiden Jokowi seperti sedia kala.

Salah satu yang kita kutip dalam catatan ini narasi pemberitaan DetikCom yang cukup baik di bawah judul: “PDIP Bali Sedih Baliho Ganjar-Mahfud Dicopot Saat Kunker Jokowi”. Inti beritanya: Sekretaris DPD PDI Perjuangan Bali I Gusti Ngurah Jaya Negara mengaku bersedih dengan pencopotan baliho Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan bendera PDI Perjuangan di sekitar area kunjungan Presiden Jokowi di Bali, Selasa (31/10/2023). “Saya sangat sedih dengan situasi ini,” kata Jaya Negara. Meski begitu, Jaya Negara meminta seluruh kader PDIP dan relawan Ganjar-Mahfud untuk menjaga kondusifitas di Bali. Menurutnya, keamanan Bali sebagai daerah pariwisata harus menjadi skala prioritas.

Baliho Ganjar-Mahfud dan Bendera PDIP yang terpajang dan berkibar di sekitar lokasi kunker Presiden Jokowi di Balai Desa Batubulan, Kabupaten Gianyar, Bali, dicopot petugas Satpol PP (dikawal aparat berbaju hijau loreng). Kepala Satpol PP Provinsi Bali Dewa Nyoman Rai Dharmadi menyebut pencopotan tersebut atas perintah Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya. Dharmadi menerima perintah tersebut sekitar pukul 08.30 Wita. Menurutnya, seluruh titik kunjungan kerja Presiden Jokowi harus steril dari atribut partai apapun.

Berita ini menjelaskan bahwa pencopotan baliho dan bendera partai itu dilakukan Satpol PP atas perintah mendadak (pukul 08.30 Wita hari itu juga) Pejabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya. Perintah pencopotan itu tidak hanya ditujukan kepada baliho Ganjar-Mahfud dan bendera PDIP, tetapi “harus steril dari atribut partai apapun.”

Jika demikian pencopotan semua atribut Capres dan partai itu justru bisa dimaknai untuk menunjukkan netralitas Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024. Jadi tidak benar Jokowi telah memulai ‘genderang perang’ Pilpres di Bali untuk memenangkan Cawapres Gibran putranya yang berpasangan dengan Prabowo (yang direstui dan didukungnya), dan menjadi kompetitor Ganjar-Mahfud (yang telah dikhianatinya atau lebih halus ditinggalkannya) dan Anies-Muhaimin (antitesanya).

Namun, tampaknya kader dan simpatisan Ganjar-Mahfud dan PDI Perjuangan di Bali tidak melihatnya sesederhana itu. Sebab, tahun-tahun Pilpres sebelumnya tidak pernah pencopotan seperti itu. Maka mereka menyatakan kesedihan yang mendalam. Apakah mereka terlalu Baper? Mungkin ya, tapi mungkin juga tidak.

Bali itu terkenal sebagai ‘Kandang Banteng’ sama bahkan lebih dari Jawa Tengah. Mereka terbilang sangat militan. Baliho Ganjar-Mahfud dan bendera PDIP itu atas swadaya masyarakat setempat dan tidak tampak lagi ada baliho bergambar Jokowi. Ketua DPC PDIP Kabupaten Gianyar, I Made Agus Mahayastra menyebut, seluruh baliho dan atribut partai dipasang dengan sangat rapi dan tidak menganggu aktivitas kunjungan kerja Presiden Jokowi. “Kalau pun terganggu mestinya di sampingnya kan ada baliho Demokrat, kenapa enggak dicabut?” ujarnya sebagaimana dirilis INews.

Agus mengaku mendapat kabar dari kepala desa setempat yang menyampaikan pesan Satpol PP dan Paspampres untuk memasang kembali seluruh atribut dan baliho setelah kegiatan Presiden Jokowi selesai. “Namun sampai saat ini kepala desa menunggu daripada yang disampaikan. Ndak ada itikad baik untuk memasang kembali, untuk memasang baliho-baliho, bendera-bendera itu pada tempatnya secara tertata rapi dan jangan menganggu lalu lintas di sana,” katanya.

Pengakuan Agus ini menunjukkan adanya keterlibatan Paspampres dalam pencopotan baliho Ganjar-Mahfud tersebut. Serta tidak semua atribut partai yang dicopot. Patut diduga, Paspampres terkait dalam terbitnya perintah pencopotan baliho tersebut yang dikeluarkan Pejabat Gubernur secara mendadak kepada Satpol PP. Memang, adalah tugas Paspampres untuk mensterilkan area lokasi kunjungan Presiden. Namun, mereka bertanya, kenapa sebelum-sebelumnya tidak demikian, dan kenapa atribut partai lain dibiarkan, juga di banyak tempat yang dikunjungi Presiden?

Bali itu sangat khas sebagai Kandang Banteng. Maka, tak heran jika atribut PDI Perjuangan berkibar di sepanjang jalan. Nyaris atribut partai lain tidak kelihatan. Maka pencopotan atribut Ganjar-Mahfud dan atribut seluruh partai di Bali itu adalah suatu strategi yang lihai berkedok netralitas, yang dapat diduga sebagai suatu awal ‘genderang perang’ Pilpres telah dimulai di Bali.

Catatan Kilas Ch. Robin Simanullang