Mendorong Entrepreneurship di Daerah
[OPINI] – Di era Orde Baru yang identik dengan kekuasaan Pak Harto, usahawan di tingkat desa dan kabupaten seakan sulit bangkit. Yang terus berkembang hanyalah pengusaha karbitan atau cukong-cukong yang kebetulan dekat dengan lingkaran kekuasaan. Hanya seorang entrepreneur sejati yang tahan banting yang bisa muncul tanpa bersandar pada penguasa. Sementara dalam era reformasi ini, menurut HM Aksa Mahmud, peluang munculnya pebisnis baru, pengusaha daerah, kini sangat terbuka.
Di samping itu, kata Aksa Mahmud, dengan otonomi daerah atau desentralisasi kekuasaan, para pengusaha (entrepreneur) di daerah menjadi lebih dekat dengan para pengambil keputusan, dalam hal ini Pemda yang telah menggenggam hak otonomi. Para pengusaha menjadi lebih mudah berurusan dengan para pejabat daerah, membaca dan memahami kebijakan-kebijakan pemerintahan lokal yang dikeluarkan oleh para bupati, walikota, gubernur. Dulu di era sentralisasi, daerah umumnya amat sulit menerjemahkan dan menjabarkan keputusan yang ditetapkan oleh pusat termasuk dalam bidang investasi dan peluang berusaha.
Karena itu, Aksa Mahmud memperkirakan otonomi daerah sekarang yang terus bergulir akan membuka peluang munculnya para pengusaha baru, dan pemain lama akan terus tumbuh dan berkembang. Mereka kini dekat dengan pengambil keputusan, tidak lagi harus selalu ke Jakarta seperti di era Orba. Tapi, ia juga mengingatkan, membangun enterpreneurship membutuhkan proses waktu, tidak seperti membalik telapak tangan. Harus ada semacam training pada diri enterpreneur. Mereka harus terus melatih diri guna memahami seluruh mata rantai, liku-liku dan prinsip-prinsip kewirausahaan itu secara mendalam.
Dengan munculnya para pengusaha (entrepreneur) di berbagai daerah, menurut Aksa Mahmud akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan. Sekaligus mendorong perputaran uang di daerah. Karena salah satu indikator pertumbuhan ekonomi daerah adalah jumlah uang yang beredar. Kenapa kemajuan dan perkembangan Jabotabek terasa luar biasa? Menurut pendiri Bosowa Group ini tidak terlepas dari jumlah uang yang berputar. Di kawasan Jabodetabek, jumlah uang yang beredar mencapai sekitar 63% dari uang yang beredar di Indonesia. “Dan kenapa Kawasan Timur itu disebut sebagai daerah tertinggal? Karena jumlah uang yang beredar di sana sangat kecil. Di 13 provinsi di kawasan Timur, jumlah uang yang beredar hanya 4,8%,” katanya.
Karena uang yang beredar hanya sedikit, pertumbuhan ekonomi juga menjadi lamban. Soalnya, prinsip uang sama dengan air, tidak ada satu kawasan akan hijau tanpa air. Aksa memberi contoh, tanggul-tanggul di pinggir sungai yang terus menghijau karena mendapat air. Nah, begitu juga Kawasan Timur itu, disebut daerah tertinggal karena uang yang berputar di sana amat sedikit.
Tapi kini dengan semangat otonomi daerah, jumlah enterpreneur di daerah juga akan meningkat dan pada gilirannya mendorong jumlah uang yang beredar di sana. Kondisinya akan berbeda jika tidak ada enterpreneur yang asli penduduk daerah. Kontraktor yang beroperasi di sana hanyalah kontraktor dari luar daerah. Proyek dikerjakan, dan daerah hanya mendapatkan uang berupa upah buruh dan pembelian pasir. Keuntungan proyek akan diangkut pengusahanya ke luar daerah. Tapi kalau pengusahanya adalah penduduk setempat, maka keuntungan yang diperolehnya akan di-invest lagi di situ dan ini akan mendorong uang yang beredar dan pada gilirannya menggerakkan perputaran roda ekonomi.
Artinya, otonomi daerah sangat berdampak positif terhadap peningkatan perekonomian di daerah. Itu memang tujuannya, kenapa desentralisasi harus kita perjuangkan. Kita melihat daerah ini sangat rawan kalau tidak desentralisasi. Letupan-letupan akan terjadi karena daerah merasa tidak kebagian kue nasional. Seperti yang terjadi di Indonesia Timur dan Aceh. Kenapa di Aceh terjadi pemberontakan? Kenapa Papua terus bergejolak bahkan mau merdeka? Itu adalah sebagai dampak dari sentralisasi. Setiap detik, di Aceh itu keluar minyak, gas dan sebagainya. Tapi mereka tidak menikmati hasilnya, tandas Aksa Mahmud.
Tapi dengan desentralisasi, pemerintah sekarang telah menetapkan porsi bahwa gas 70% akan kembali ke daerah itu, dan minyak 15 %. Ini sudah pasti akan menambah jumlah uang yang beredar di daerah tersebut. Namun Aksa mengingatkan, agar ini benar-benar bisa dirasakan daerah, para pengusaha harus memutar uang tersebut di daerahnya. Jangan malah meng-invest ke pusat.
Aksa memberi contoh sebuah usaha dealer mobil di Indramayu. Kalau orang Jakarta yang menjadi investornya, keuntungan akan tetap saja dibawa ke Jakarta. Indramayu hanya kebagian gaji karyawan yang tidak seberapa jumlahnya. Itulah yang dikatakan Aksa Mahmud pentingnya otonomi daerah diterjemahkan secara lugas, khususnya oleh para pengusaha lokal.
Aksa mengakui, sejak awal, sistem perekonomian kita memang tidak tertata secara transparan seperti yang diperintahkan oleh UU. Karena itu tidak terlihat keberpihakan kepada pengusaha-pengusaha daerah dan lokal. Akibatnya, mereka sulit untuk tumbuh. Kenapa ada kekeliruan? Aksa Mahmud memberi contoh seperti mempertandingkan pemain profesional dengan pemain amatir. Sebenarnya pengusaha daerah masih tergolong amatir, belum bisa berpikir ke depan, belum punya visi. Tapi pengusaha-pengusaha besar sudah mempunyai jaringan. “Nah, itulah yang saya katakan pentingnya dibuka kesempatan berusaha bagi putra-putra daerah,” tegas Aksa Mahmud.
Lebih lanjut ia menandaskan bahwa otonomi daerah ke depan harus menjadi penopang pertumbuhan dan kekuatan ekonomi daerah. Sekarang memang belum seperti yang diharapkan karena otonomi masih terus mencari formatnya yang ideal. Tapi ke depan, otonomi daerah harus mampu mewujudkan kemandirian. Termasuk kemandiriannya dalam membuka lapangan kerja guna mengatasi angka pengangguran di daerah masing-masing, demikian Aksa Mahmud. mti/tum
*** TokohIndonesia DotCom (Ensiklopedi Tokoh Indonesia)
